GOVERNMENTJOURNALGOVERNMENTJOURNAL
Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik DaerahJurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik DaerahMiddleman in election, some scholars called them as vote broker, is an actor who mobilize voter. Their works would have a clear and measurable commodity. Candidates will not hire middlemen when commodity can not be measured. Similarly, a middleman will not get job if there is no clear commodity that can be offered to candidate. That logic have began this study. Facts, on field indicated the debate about whether commodities (voters) actually were measured. Some middlemen registered voters, and others did not, destabilizing the logic. Is this activity measured and unmeasured? Do both have different measurement logic? In what did the differences work?. To answer these questions, I made observations and interviews in Pati at 2011-2024, where the middleman called as Sabet, and in Demak at 2015-2024, where the middleman called as Gapit. Findings, this activity always measurable on two methods. It was based on list of voters name, and other was based on influence that a middleman will have over voters in his respective social network. First method led to distributing money or valuable goods to voters on the list. Second method led to using social pressure to influence voters. Different type of voters made candidates assign such divergent strategies.
This manuscript has examined differences in brokerage activity and explored the underlying reasons for this difference.What might first appear to be a trivial difference – whether a broker makes a list of voters or does not – in reality signals important distinctions about the roles of various brokers in a campaign as well as differences in the types of voters targeted by brokers.The basis for this understanding begins with the recognition that voters are viewed as a commodity that candidates wish to acquire.Ultimately, a candidate wants to gain votes in order to win the election, and will hire intermediaries known as brokers to acquire the votes he desires.Yet citizens differ in the factors that motivate their voting behavior, with some voters influenced by money and others influenced by social pressure created when a trusted community leader speaks favorably about a candidate.The existence of these differences help explain the often vast differences in how brokers try to persuade voters to support their candidates.Transactional voters view elections as a “trade where they provide their votes in exchange for cash or other valuable goods.Brokers are required to create lists of names of voters committed to their candidate so that candidates can calculate how much money is required to “purchase the “commodity and also to estimate their likely support on Election Day.By contrast, non-transactional voters tend to base their choice on other considerations such as cues from community leaders based on factors such as the candidates personal morality (according to the broker), religion, and so forth.These leaders serve as cues for citizens, many of who do not even know the candidates or their policies.The reason for employing these different strategies simultaneously is because of the uncertainty about which voters are influenced most by which factors and also because the candidates and the brokers believe that some voters require both kinds of persuasion efforts before a voter will make a firm commitment to the candidate on Election Day.
Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut. Pertama, penelitian dapat difokuskan pada bagaimana media sosial dan platform digital memengaruhi peran dan strategi broker dalam memobilisasi pemilih, terutama di kalangan generasi muda. Hal ini penting karena penggunaan media sosial semakin meningkat dalam kampanye politik dan dapat mengubah cara broker berinteraksi dengan pemilih. Kedua, penelitian dapat mengkaji lebih dalam tentang dampak dari regulasi dan pengawasan terhadap praktik-praktik klientelisme dan pembelian suara. Dengan memahami efektivitas berbagai kebijakan, pemerintah dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mencegah praktik-praktik yang merusak integritas pemilu. Ketiga, penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana karakteristik sosial-ekonomi dan budaya lokal memengaruhi strategi broker dalam memengaruhi pemilih. Pemahaman ini dapat membantu dalam merancang intervensi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan partisipasi politik yang inklusif dan representatif.
- How Do Informal Actors Work? Between Voter Lists and Social Pressure in Elections | Jurnal Ilmu Pemerintahan... doi.org/10.24905/jip.9.2.2024.128-138How Do Informal Actors Work Between Voter Lists and Social Pressure in Elections Jurnal Ilmu Pemerintahan doi 10 24905 jip 9 2 2024 128 138
- DOI Name 10.2490 Values. doi name values index type timestamp data hs serv 32z crossref desc 28z japanese... doi.org/10.2490DOI Name 10 2490 Values doi name values index type timestamp data hs serv 32z crossref desc 28z japanese doi 10 2490
| File size | 1.22 MB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
GOVERNMENTJOURNALGOVERNMENTJOURNAL Kota-kota besar di seluruh dunia percaya pada konsep smart cities atau intelligent cities. Konsep ini mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaanKota-kota besar di seluruh dunia percaya pada konsep smart cities atau intelligent cities. Konsep ini mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
UNTAGUNTAG Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, faktor pendukungTujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, faktor pendukung
ADPEBIADPEBI Namun, ada area seperti masa jabatan dan subjek penyelesaian sengketa yang menunjukkan kepatuhan Besar, menunjukkan potensi untuk perbaikan. Peserta menunjukkanNamun, ada area seperti masa jabatan dan subjek penyelesaian sengketa yang menunjukkan kepatuhan Besar, menunjukkan potensi untuk perbaikan. Peserta menunjukkan
UNBARIUNBARI Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang terus mendapat perhatian serius dari berbagai pihak karena terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang terus mendapat perhatian serius dari berbagai pihak karena terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.
GRAHAKAROMAHGRAHAKAROMAH Konsep tajdid (pembaruan Islam) merupakan tema sentral dalam wacana pembaruan modern, namun banyak pendekatan yang bersifat parsial antara pemurnian ajaranKonsep tajdid (pembaruan Islam) merupakan tema sentral dalam wacana pembaruan modern, namun banyak pendekatan yang bersifat parsial antara pemurnian ajaran
UNJAUNJA Penamaan tempat juga merekam pengalaman kolektif dan warisan budaya melalui bahasa. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami hubungan antaraPenamaan tempat juga merekam pengalaman kolektif dan warisan budaya melalui bahasa. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami hubungan antara
UNIKOMUNIKOM Palembang merupakan salah satu kota di Indonesia dan merupakan ibukota dari Provinsi Sumatera Selatan. Secara geografis, Kota Palembang dibelah oleh SungaiPalembang merupakan salah satu kota di Indonesia dan merupakan ibukota dari Provinsi Sumatera Selatan. Secara geografis, Kota Palembang dibelah oleh Sungai
UNIKOMUNIKOM Bus Rapid Trans (BRT) Trans Jateng merupakan salah satu transportasi umum yang menghubungkan Kota Purwokerto – Purbalingga. Tujuan penelitian adalahBus Rapid Trans (BRT) Trans Jateng merupakan salah satu transportasi umum yang menghubungkan Kota Purwokerto – Purbalingga. Tujuan penelitian adalah
Useful /
LEMBAGA KITALEMBAGA KITA Untuk itu diperlukan kegiatan menabung bagi anak – anak. Mengapa menabung bagi anak – anak usia dini tidak perlu dana yang besar, dalam hal ini adalahUntuk itu diperlukan kegiatan menabung bagi anak – anak. Mengapa menabung bagi anak – anak usia dini tidak perlu dana yang besar, dalam hal ini adalah
UNTAGUNTAG Hasil survei menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik tentang sertifikat hak atas tanah melalui Kantor Pertanahan Prona di Tuban telah sesuai denganHasil survei menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik tentang sertifikat hak atas tanah melalui Kantor Pertanahan Prona di Tuban telah sesuai dengan
UNTAGUNTAG Hasil survei menunjukkan bahwa reformasi pelayanan dapat dilakukan melalui layanan satu atap (one stop services), didukung oleh fasilitas dan infrastrukturHasil survei menunjukkan bahwa reformasi pelayanan dapat dilakukan melalui layanan satu atap (one stop services), didukung oleh fasilitas dan infrastruktur
GOVERNMENTJOURNALGOVERNMENTJOURNAL Selain itu, dengan melihat kinerja Model Springate, peneliti dapat menyimpulkan betapa pentingnya memperbarui dan memperkirakan kembali koefisien dalamSelain itu, dengan melihat kinerja Model Springate, peneliti dapat menyimpulkan betapa pentingnya memperbarui dan memperkirakan kembali koefisien dalam