ADPEBIADPEBI
International Journal of Law Policy and GovernanceInternational Journal of Law Policy and GovernanceStudi ini menguji kepatuhan barangay terhadap regulasi dan struktur yang ditentukan oleh Local Government Code (LGC) 1991 di Distrik Ketiga Cagayan, Filipina, khususnya dalam pembentukan dan operasi Lupong Tagapamayapa, badan yang bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa di tingkat pemerintahan terkecil. Pendekatan kuantitatif digunakan, menggabungkan survei kepada anggota Lupong Tagapamayapa. Temuan mengindikasikan tingkat kepatuhan tinggi terhadap aspek struktural dan fungsional, tetapi ada ruang untuk peningkatan di daerah seperti masa jabatan, penggantian anggota, dan subjek penyelesaian sengketa. Rekomendasi mencakup pelatihan tambahan untuk Punong Barangay, sistem pemeriksaan yang lebih ketat, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peran Lupong Tagapamayapa.
Tingkat kepatuhan terhadap komponen struktural dan fungsional Lupong Tagapamayapa berada di tingkat Sangat Besar.Namun, ada area seperti masa jabatan dan subjek penyelesaian sengketa yang menunjukkan kepatuhan Besar, menunjukkan potensi untuk perbaikan.Peserta menunjukkan komitmen dalam menegakkan aturan dan prosedur penyelesaian sengketa.Rekomendasi termasuk pelatihan tambahan, sistem kontrol yang lebih ketat, dan promosi kesadaran masyarakat untuk memperkuat efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa.
Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi dampak pelatihan berkelanjutan terhadap konsistensi kepatuhan anggota Lupong Tagapamayapa terhadap LGC, serta mengevaluasi efektivitas program kesadaran masyarakat untuk meningkatkan partisipasi sengketa di tingkat komunitas. Selain itu, perlu penelitian tentang pengaruh campur tangan politik terhadap proses pemilihan anggota dan bagaimana konfliktualitas tersebut memengaruhi integritas penyelesaian sengketa. Studi banding antar-daerah juga bisa dilakukan untuk memahami faktor lokal yang memperkuat atau menghambat penerapan LGC.
- Publishers Panel. publishers panel doi.org/10.5604/01.3001.0054.6966Publishers Panel publishers panel doi 10 5604 01 3001 0054 6966
- Pedagogical well-being of teachers in different modalities: Input to HyFlex pedagogical wellness model... doi.org/10.46223/HCMCOUJS.soci.en.15.2.3022.2025Pedagogical well being of teachers in different modalities Input to HyFlex pedagogical wellness model doi 10 46223 HCMCOUJS soci en 15 2 3022 2025
- 0. pdf obj endobj font procset text imageb imagec imagei annots mediabox contents group tabs fwuw cj doi.org/10.46382/MJBAS.2023.72150 pdf obj endobj font procset text imageb imagec imagei annots mediabox contents group tabs fwuw cj doi 10 46382 MJBAS 2023 7215
- Attribution Theory - Schmitt - Major Reference Works - Wiley Online Library. attribution theory schmitt... doi.org/10.1002/9781118785317.weom090014Attribution Theory Schmitt Major Reference Works Wiley Online Library attribution theory schmitt doi 10 1002 9781118785317 weom090014
| File size | 242.27 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Hakim tidak hanya menegakkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata secara tekstual, tetapi juga menafsirkan norma tersebut dalam konteks perlindungan pasien.Hakim tidak hanya menegakkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata secara tekstual, tetapi juga menafsirkan norma tersebut dalam konteks perlindungan pasien.
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Kondisi ini kerap menimbulkan keraguan bagi aparat pengadaan dan penegak hukum dalam mengambil langkah hukum yang proporsional. Penelitian ini bertujuanKondisi ini kerap menimbulkan keraguan bagi aparat pengadaan dan penegak hukum dalam mengambil langkah hukum yang proporsional. Penelitian ini bertujuan
UIAUIA DPK jo Putusan Pengadilan Tinggi jo Putusan Mahkamah Agung Bandung Nomor. 3467K/PDT/2021, sebagai dasar pemberian ganti kerugian mealui proses konsinyasi.DPK jo Putusan Pengadilan Tinggi jo Putusan Mahkamah Agung Bandung Nomor. 3467K/PDT/2021, sebagai dasar pemberian ganti kerugian mealui proses konsinyasi.
FHUKIFHUKI Studi ini menganalisis ratio legis di balik pembentukan MDP untuk menyeimbangkan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dengan hak pasien. Hasil penelitianStudi ini menganalisis ratio legis di balik pembentukan MDP untuk menyeimbangkan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dengan hak pasien. Hasil penelitian
DINASTIREVDINASTIREV Putusan WTO atas gugatan Uni Eropa mendorong Indonesia untuk mengevaluasi kebijakan larangan ekspor bijih nikel dan mempertimbangkan opsi kebijakan yangPutusan WTO atas gugatan Uni Eropa mendorong Indonesia untuk mengevaluasi kebijakan larangan ekspor bijih nikel dan mempertimbangkan opsi kebijakan yang
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Hal ini akan memungkinkan masyarakat adat setempat untuk mencari bantuan Kepala Kampung sebagai pemimpin dan pihak netral dalam menyelesaikan sengketa.Hal ini akan memungkinkan masyarakat adat setempat untuk mencari bantuan Kepala Kampung sebagai pemimpin dan pihak netral dalam menyelesaikan sengketa.
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Kontribusi utama penelitian ini terhadap literatur adalah penekanan pada mediasi sebagai alternatif yang lebih efisien dan harmonis dibandingkan litigasiKontribusi utama penelitian ini terhadap literatur adalah penekanan pada mediasi sebagai alternatif yang lebih efisien dan harmonis dibandingkan litigasi
UM SURABAYAUM SURABAYA Sengketa akad murabahah di Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya muncul karena kurangnya pemahaman dan penguasaan aspek bisnis oleh para penggugat terhadapSengketa akad murabahah di Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya muncul karena kurangnya pemahaman dan penguasaan aspek bisnis oleh para penggugat terhadap
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan pertanian komoditas jagung berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti banjir dan longsor saat musim hujan sertaAlih fungsi kawasan hutan menjadi lahan pertanian komoditas jagung berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti banjir dan longsor saat musim hujan serta
DINASTIREVDINASTIREV Jaminan tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, serta Permenaker Nomor 5 Tahun 2018Jaminan tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, serta Permenaker Nomor 5 Tahun 2018
DINASTIREVDINASTIREV Namun, tantangan tetap ada dalam memastikan kepatuhan yang lancar terhadap peraturan yang ada dan meningkatkan koordinasi antar unit. Peningkatan pemahamanNamun, tantangan tetap ada dalam memastikan kepatuhan yang lancar terhadap peraturan yang ada dan meningkatkan koordinasi antar unit. Peningkatan pemahaman
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menganalisis sepuluh putusan yang menangani sengketa pra yudisial pada tahun 2021. Putusan-putusan tersebut dianotasi dan dianalisis untukPenelitian ini menganalisis sepuluh putusan yang menangani sengketa pra yudisial pada tahun 2021. Putusan-putusan tersebut dianotasi dan dianalisis untuk