DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPerkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam aspek sosial, budaya, dan ekonomi, terutama pada sektor bisnis yang bertransformasi dari perdagangan konvensional ke perdagangan modern berbasis elektronik (e-commerce). Dalam e-commerce, internet berperan penting sebagai media transaksi, komunikasi, dan pemasaran produk melalui situs website yang menggunakan nama domain sebagai identitas unik bisnis di dunia maya. Di Indonesia, pendaftaran nama domain diatur oleh lembaga PANDI yang menerapkan prinsip “First Come First Serve dan berperan dalam penyelesaian sengketa nama domain secara non-litigasi. Namun, praktik seperti cybersquatting dan typosquatting sering menimbulkan konflik hukum terkait penggunaan nama domain yang menyerupai merek perusahaan lain. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui litigasi atau mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR), termasuk Online Dispute Resolution (ODR) yang diatur oleh BANI. Meski regulasi terkait arbitrase online telah tercantum dalam beberapa undang-undang, masih terdapat kekosongan hukum mengenai keabsahan dan prosedur arbitrase online, sehingga diperlukan kajian mendalam untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi para pelaku usaha dalam penyelesaian sengketa nama domain.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis, khususnya melalui pergeseran dari perdagangan konvensional ke perdagangan modern berbasis e-commerce.Nama domain menjadi elemen penting dalam identitas bisnis online yang harus didaftarkan dengan prinsip “First Come First Serve untuk menghindari sengketa di kemudian hari.Namun, praktik cybersquatting dan typosquatting masih menjadi tantangan yang mengancam keamanan dan reputasi pelaku usaha.Penyelesaian sengketa nama domain dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi seperti ADR dan ODR.Meskipun arbitrase online yang diatur oleh BANI sudah mulai diterapkan, regulasi yang mengatur secara spesifik mekanisme, keabsahan, dan putusan arbitrase online masih belum memadai.Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengembangan sistem ODR yang terintegrasi agar penyelesaian sengketa dapat berjalan efektif dan memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi para pihak yang bersengketa.Dengan demikian, upaya peningkatan edukasi, pendaftaran nama domain yang tepat, serta regulasi yang komprehensif akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan bisnis digital di masa depan.
Untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa nama domain, perlu dikembangkan platform ODR yang terintegrasi dan standar prosedur yang jelas. Selain itu, edukasi bagi pelaku usaha tentang pentingnya pendaftaran domain dan perlindungan merek harus ditingkatkan untuk mengurangi kasus sengketa di masa depan. Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengembangan sistem ODR yang terintegrasi, termasuk studi tentang desain platform dan prosedur yang optimal untuk mendukung proses arbitrase modern ini.
| File size | 286.3 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Permasalahan yang diangkat mencakup bentuk perlindungan hukum pidana terhadap praktik doxing di Indonesia, hambatan yang dihadapi oleh pengguna media sosialPermasalahan yang diangkat mencakup bentuk perlindungan hukum pidana terhadap praktik doxing di Indonesia, hambatan yang dihadapi oleh pengguna media sosial
DINASTIREVDINASTIREV Namun, tantangan tetap ada dalam memastikan kepatuhan yang lancar terhadap peraturan yang ada dan meningkatkan koordinasi antar unit. Peningkatan pemahamanNamun, tantangan tetap ada dalam memastikan kepatuhan yang lancar terhadap peraturan yang ada dan meningkatkan koordinasi antar unit. Peningkatan pemahaman
DINASTIREVDINASTIREV Ketidaksiapan ini menunjukkan bahwa apabila terjadi pelanggaran serius, pelanggan belum memiliki jalur pemulihan atau pengaduan yang jelas. Oleh karenaKetidaksiapan ini menunjukkan bahwa apabila terjadi pelanggaran serius, pelanggan belum memiliki jalur pemulihan atau pengaduan yang jelas. Oleh karena
DINASTIREVDINASTIREV Pendekatan ini memiliki landasan filosofis yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan karakteristik masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarahPendekatan ini memiliki landasan filosofis yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan karakteristik masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah
DINASTIREVDINASTIREV Masyarakat sering kali tidak dilibatkan secara aktif, konsultasi publik bersifat formalitas, dan mekanisme akuntabilitas belum berjalan efektif. HambatanMasyarakat sering kali tidak dilibatkan secara aktif, konsultasi publik bersifat formalitas, dan mekanisme akuntabilitas belum berjalan efektif. Hambatan
DINASTIREVDINASTIREV Pasal 45 UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang larangan mendistribusikan atau mentransmisikan kontenPasal 45 UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang larangan mendistribusikan atau mentransmisikan konten
DCCKOTABUMIDCCKOTABUMI Dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan sistem peringatan dini yang lebih cepat dan efektif dibanding metode konvensional, penelitian ini bertujuan mengintegrasikanDilatarbelakangi oleh kebutuhan akan sistem peringatan dini yang lebih cepat dan efektif dibanding metode konvensional, penelitian ini bertujuan mengintegrasikan
KEMENSOSKEMENSOS Untuk mengatasi ragam potensi bencana tersebut, masyarakat di ketiga desa telah mengembangkan system peringatan dini berbasis masyarakat. KeberlanjutanUntuk mengatasi ragam potensi bencana tersebut, masyarakat di ketiga desa telah mengembangkan system peringatan dini berbasis masyarakat. Keberlanjutan
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV P/2025/PN Mks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur melalui KUHPerdata, UU Perkawinan, dan UU Perlindungan Anak, dengan ketentuanP/2025/PN Mks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur melalui KUHPerdata, UU Perkawinan, dan UU Perlindungan Anak, dengan ketentuan
DINASTIREVDINASTIREV Sumber data meliputi bahan hukum primer (seperti KUHPerdata dan putusan MK), bahan sekunder (literatur hukum dan artikel ilmiah), serta bahan tersier (pendapatSumber data meliputi bahan hukum primer (seperti KUHPerdata dan putusan MK), bahan sekunder (literatur hukum dan artikel ilmiah), serta bahan tersier (pendapat
KEMENSOSKEMENSOS Bantuan sosial merupakan instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan, terutama di daerah perdesaan yang rentan secara ekonomi. Penelitian ini bertujuanBantuan sosial merupakan instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan, terutama di daerah perdesaan yang rentan secara ekonomi. Penelitian ini bertujuan
UNIVERSITASPUTRABANGSAUNIVERSITASPUTRABANGSA Tingginya deviasi antara rencana dengan realisasi belanja satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) berdampak pada rendahnya kinerja pelaksanaan anggaran.Tingginya deviasi antara rencana dengan realisasi belanja satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) berdampak pada rendahnya kinerja pelaksanaan anggaran.