DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPenelitian ini membahas kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap pengguna media sosial dari kejahatan doxing sebagai bentuk pelanggaran hak privasi individu. Doxing merupakan tindakan penyebaran data pribadi seseorang tanpa izin melalui media digital yang dapat mengakibatkan kerugian psikologis, sosial, hingga hukum. Permasalahan yang diangkat mencakup bentuk perlindungan hukum pidana terhadap praktik doxing di Indonesia, hambatan yang dihadapi oleh pengguna media sosial untuk mendapatkan perlindungan hukum, serta upaya hukum yang dapat ditempuh korban berdasarkan ketentuan peraturan nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap doxing belum diatur secara spesifik dalam satu peraturan perundang-undangan, meskipun beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang ITE, dan KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku doxing. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus tentang kejahatan doxing guna memberikan perlindungan yang lebih jelas, responsif, dan komprehensif bagi korban, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga data pribadi di ruang publik digital.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap doxing di Indonesia belum diatur secara spesifik, namun dapat menggunakan regulasi yang ada seperti UU PDP, UU ITE, dan KUHP.Upaya hukum terhadap korban doxing memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan adaptif, baik dalam regulasi, penegakan hukum, maupun edukasi publik.Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan maksimal atas hak privasi individu di tengah kemajuan teknologi informasi.
Berdasarkan hasil penelitian, perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap kejahatan doxing. Pertama, perlu adanya penelitian mengenai efektivitas penerapan UU PDP dalam menangani kasus doxing dan identifikasi celah hukum yang perlu diperbaiki. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa online yang lebih efektif dan terjangkau bagi korban doxing, termasuk mediasi dan arbitrase. Ketiga, penelitian perlu dilakukan untuk mengeksplorasi peran serta platform media sosial dalam mencegah dan menanggulangi doxing, serta mengembangkan standar etika dan praktik terbaik dalam perlindungan data pribadi pengguna. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat perlindungan hak privasi individu di era digital dan menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan bertanggung jawab bagi seluruh pengguna.
| File size | 356.15 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
JURNALFKIPUNTADJURNALFKIPUNTAD Bisa juga mengikuti beberapa kiat, yakni berbicara berdasarkan fakta. Apabila memiliki fakta, maka argumen kita dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,Bisa juga mengikuti beberapa kiat, yakni berbicara berdasarkan fakta. Apabila memiliki fakta, maka argumen kita dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,
IJBLEIJBLE Consequently, the Court declared the contested provisions unconstitutional and legally non-binding. The decision establishes a constitutional benchmarkConsequently, the Court declared the contested provisions unconstitutional and legally non-binding. The decision establishes a constitutional benchmark
DAARULHUDADAARULHUDA Keberadaan Roblox dalam ekosistem digital Indonesia menimbulkan konsekuensi yuridis yang tidak sederhana. Pertama, sebagai PSE Asing yang menyediakan layananKeberadaan Roblox dalam ekosistem digital Indonesia menimbulkan konsekuensi yuridis yang tidak sederhana. Pertama, sebagai PSE Asing yang menyediakan layanan
UNBARIUNBARI Regulasi ini menjadi dasar hukum utama dalam penanggulangan tindak pidana yang lahir dari pemanfaatan sistem elektronik, khususnya penipuan transaksi daringRegulasi ini menjadi dasar hukum utama dalam penanggulangan tindak pidana yang lahir dari pemanfaatan sistem elektronik, khususnya penipuan transaksi daring
UPNVJUPNVJ Di Indonesia, AI bukanlah sebuah sistem yang memiliki kekhasan dalam mekanismenya dan diperlakukan secara khusus, AI dianggap sebatas sebuah agen elektronikDi Indonesia, AI bukanlah sebuah sistem yang memiliki kekhasan dalam mekanismenya dan diperlakukan secara khusus, AI dianggap sebatas sebuah agen elektronik
DINASTIREVDINASTIREV Perkembangan teknologi digital telah mendorong implementasi akta notaris elektronik sebagai bagian dari modernisasi sistem hukum di Indonesia. Namun, salahPerkembangan teknologi digital telah mendorong implementasi akta notaris elektronik sebagai bagian dari modernisasi sistem hukum di Indonesia. Namun, salah
UADUAD pertama, penegakan lintas batas yang lemah di tengah server lepas pantai, bukti digital yang mudah berubah, chip virtual, dan aliran yang dinominasi kripto.pertama, penegakan lintas batas yang lemah di tengah server lepas pantai, bukti digital yang mudah berubah, chip virtual, dan aliran yang dinominasi kripto.
UntikaUntika Overclaim adalah salah satu bentuk praktik penyampaian klaim yang berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta. Hal ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapiOverclaim adalah salah satu bentuk praktik penyampaian klaim yang berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta. Hal ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi
Useful /
STIAPEMBANGUNANPALUSTIAPEMBANGUNANPALU Namun, keandalan (reliability) belum optimal karena keterlambatan tindak lanjut, inkonsistensi informasi, dan hambatan koordinasi lintas sektor, yang mengurangiNamun, keandalan (reliability) belum optimal karena keterlambatan tindak lanjut, inkonsistensi informasi, dan hambatan koordinasi lintas sektor, yang mengurangi
STIAPEMBANGUNANPALUSTIAPEMBANGUNANPALU Kualitas pelayanan kebencanaan menjadi aspek krusial mengingat tingginya risiko bencana di Kota Palu seperti gempa bumi, tsunami, likuefaksi, banjir, danKualitas pelayanan kebencanaan menjadi aspek krusial mengingat tingginya risiko bencana di Kota Palu seperti gempa bumi, tsunami, likuefaksi, banjir, dan
UntikaUntika Perkembangan teknologi harus selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan Indonesia telah memiliki Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai dasar perlindungan,Perkembangan teknologi harus selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan Indonesia telah memiliki Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai dasar perlindungan,
UntikaUntika Penelitian ini mengkaji peran kepala desa dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di tingkat lokal. Meskipun Undang-Undang NomorPenelitian ini mengkaji peran kepala desa dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di tingkat lokal. Meskipun Undang-Undang Nomor