IJBLEIJBLE
International Journal of Business, Law, and EducationInternational Journal of Business, Law, and EducationFreedom of expression constitutes a constitutionally protected right under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Nevertheless, its implementation continues to encounter significant challenges, particularly due to the existence of vague criminal provisions that generate legal uncertainty and create the risk of criminalizing legitimate expressions. This issue became central to the judicial review of Articles 14 and 15 of Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations, culminating in Constitutional Court Decision Number 78/PUU-XXI/2023. This study aims to examine the Constitutional Courts legal reasoning and to analyze the juridical implications of the decision for the protection of freedom of expression in Indonesia. Employing normative legal research, this study applies statutory, conceptual, and case approaches. The analysis is conducted qualitatively on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the Court emphasized that any restriction on freedom of expression must meet the requirements of clarity, precision, and proportionality. The Court held that ambiguous criminal norms violate the principles of legal certainty (lex certa) and constitutional protection of rights. Consequently, the Court declared the contested provisions unconstitutional and legally non-binding. The decision establishes a constitutional benchmark for assessing other restrictive criminal norms, including those contained in the new Criminal Code and the amended Electronic Information and Transactions (EIT) Law. Thus, the ruling reinforces constitutional safeguards for freedom of expression and provides normative guidance for legislators and law enforcement authorities in formulating and implementing criminal law policies.
Constitutional Court Decision Number 78/PUU-XXI/2023 affirms that criminal norms restricting freedom of expression must not be vague, upholding the principles of legal certainty and constitutional guarantees.The decision establishes constitutional standards for limiting freedom of expression, emphasizing legality, legitimate purpose, necessity, and proportionality.The ruling has significant juridical implications for criminal law enforcement, requiring the discontinuation of prosecutions based on the annulled provisions and potentially enabling restorative measures.
Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji efektivitas implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik penegakan hukum, khususnya terkait dengan interpretasi pasal-pasal karet dalam KUHP baru dan UU ITE yang direvisi. Selain itu, studi komparatif dapat dilakukan dengan negara-negara lain yang memiliki sistem hukum serupa untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam melindungi kebebasan berekspresi tanpa mengorbankan ketertiban umum. Terakhir, penelitian perlu dilakukan untuk mengeksplorasi dampak putusan ini terhadap partisipasi publik dalam diskusi politik dan potensi penurunan efek mendinginkan (chilling effect) terhadap aktivisme sipil dan jurnalisme investigasi, dengan mempertimbangkan dinamika media sosial dan platform digital lainnya.
| File size | 340.15 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
IJBLEIJBLE The study concludes that improving the functionality and usability of AI tools is key to driving student persistence. Given that perceived risk plays aThe study concludes that improving the functionality and usability of AI tools is key to driving student persistence. Given that perceived risk plays a
JOURNAL GEHUJOURNAL GEHU Dari perspektif regulasi, Pemerintah Kota Manado telah menyediakan landasan hukum yang memadai melalui Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2022, namun regulasiDari perspektif regulasi, Pemerintah Kota Manado telah menyediakan landasan hukum yang memadai melalui Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2022, namun regulasi
PENELITIPENELITI In the Islamic legal system, Allah SWT. Has prepared a number of legal instruments to regulate human life, specifically found in the Islamic banking systemIn the Islamic legal system, Allah SWT. Has prepared a number of legal instruments to regulate human life, specifically found in the Islamic banking system
UIIDALWAUIIDALWA Its main contribution lies in strengthening the relevance of this maxim within modern Islamic criminal law discourse. The principle of al-ḥudūd tasquṭIts main contribution lies in strengthening the relevance of this maxim within modern Islamic criminal law discourse. The principle of al-ḥudūd tasquṭ
ULILALBABINSTITUTEULILALBABINSTITUTE Mahasiswa rentan terhadap perilaku konsumtif disebabkan oleh mudahnya akses transaksi yang ditawarkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisisMahasiswa rentan terhadap perilaku konsumtif disebabkan oleh mudahnya akses transaksi yang ditawarkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis
UntikaUntika Sebab dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi tidak dikenal di dalamnya, melainkan melalui UU Pidana diluarSebab dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi tidak dikenal di dalamnya, melainkan melalui UU Pidana diluar
UntikaUntika Fenomena seperti pornografi deepfake, pemalsuan identitas digital, hingga algoritma predator menjadi bentuk kejahatan siber gender yang semakin rumit danFenomena seperti pornografi deepfake, pemalsuan identitas digital, hingga algoritma predator menjadi bentuk kejahatan siber gender yang semakin rumit dan
JOURNALFKIPUNIVERSITASBOSOWAJOURNALFKIPUNIVERSITASBOSOWA The sustained success and efficacy of the program are contingent upon the proactive involvement of teachers and parents, who constitute pivotal componentsThe sustained success and efficacy of the program are contingent upon the proactive involvement of teachers and parents, who constitute pivotal components
Useful /
IJBLEIJBLE Penelitian ini menilai kesesuaian berbagai bentuk hukum, termasuk perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan struktur kemitraan, dalam memfasilitasi penggalanganPenelitian ini menilai kesesuaian berbagai bentuk hukum, termasuk perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan struktur kemitraan, dalam memfasilitasi penggalangan
UntikaUntika Partisipasi masyarakat yang bermakna masih terbatas, namun kelompok tani menunjukkan potensi sebagai agen informal dalam pengawasan akuntabilitas danaPartisipasi masyarakat yang bermakna masih terbatas, namun kelompok tani menunjukkan potensi sebagai agen informal dalam pengawasan akuntabilitas dana
UntikaUntika 23 Tahun 2004 berfungsi sebagai lex specialis yang menyediakan kerangka hukum yang komprehensif dan berfokus pada korban dibandingkan ketentuan umum KUHP.23 Tahun 2004 berfungsi sebagai lex specialis yang menyediakan kerangka hukum yang komprehensif dan berfokus pada korban dibandingkan ketentuan umum KUHP.
TRI GUNA DHARMATRI GUNA DHARMA Dengan banyaknya cabang yang dimiliki oleh Rifqil Group Barokah, diperlukan seorang manajer toko yang bertanggung jawab mengawasi operasi toko dan memastikanDengan banyaknya cabang yang dimiliki oleh Rifqil Group Barokah, diperlukan seorang manajer toko yang bertanggung jawab mengawasi operasi toko dan memastikan