IJBLEIJBLE
International Journal of Business, Law, and EducationInternational Journal of Business, Law, and EducationFreedom of expression constitutes a constitutionally protected right under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Nevertheless, its implementation continues to encounter significant challenges, particularly due to the existence of vague criminal provisions that generate legal uncertainty and create the risk of criminalizing legitimate expressions. This issue became central to the judicial review of Articles 14 and 15 of Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations, culminating in Constitutional Court Decision Number 78/PUU-XXI/2023. This study aims to examine the Constitutional Courts legal reasoning and to analyze the juridical implications of the decision for the protection of freedom of expression in Indonesia. Employing normative legal research, this study applies statutory, conceptual, and case approaches. The analysis is conducted qualitatively on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the Court emphasized that any restriction on freedom of expression must meet the requirements of clarity, precision, and proportionality. The Court held that ambiguous criminal norms violate the principles of legal certainty (lex certa) and constitutional protection of rights. Consequently, the Court declared the contested provisions unconstitutional and legally non-binding. The decision establishes a constitutional benchmark for assessing other restrictive criminal norms, including those contained in the new Criminal Code and the amended Electronic Information and Transactions (EIT) Law. Thus, the ruling reinforces constitutional safeguards for freedom of expression and provides normative guidance for legislators and law enforcement authorities in formulating and implementing criminal law policies.
Constitutional Court Decision Number 78/PUU-XXI/2023 affirms that criminal norms restricting freedom of expression must not be vague, upholding the principles of legal certainty and constitutional guarantees.The decision establishes constitutional standards for limiting freedom of expression, emphasizing legality, legitimate purpose, necessity, and proportionality.The ruling has significant juridical implications for criminal law enforcement, requiring the discontinuation of prosecutions based on the annulled provisions and potentially enabling restorative measures.
Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji efektivitas implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik penegakan hukum, khususnya terkait dengan interpretasi pasal-pasal karet dalam KUHP baru dan UU ITE yang direvisi. Selain itu, studi komparatif dapat dilakukan dengan negara-negara lain yang memiliki sistem hukum serupa untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam melindungi kebebasan berekspresi tanpa mengorbankan ketertiban umum. Terakhir, penelitian perlu dilakukan untuk mengeksplorasi dampak putusan ini terhadap partisipasi publik dalam diskusi politik dan potensi penurunan efek mendinginkan (chilling effect) terhadap aktivisme sipil dan jurnalisme investigasi, dengan mempertimbangkan dinamika media sosial dan platform digital lainnya.
| File size | 340.15 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Pengabaian Pondok Pesantren terhadap korban kekerasan seksual sesama jenis merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administratif. Peraturan yangPengabaian Pondok Pesantren terhadap korban kekerasan seksual sesama jenis merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administratif. Peraturan yang
AKRABJUARAAKRABJUARA Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-empiris melalui telaah literatur fikih dan regulasi hukum positif seperti Undang-Undang Perkawinan,Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-empiris melalui telaah literatur fikih dan regulasi hukum positif seperti Undang-Undang Perkawinan,
UMPRUMPR Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada 2025 terbukti rentan terhadap politisasi dan tantangan, meskipun dirancang sebagai instrumen korektif untukPemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada 2025 terbukti rentan terhadap politisasi dan tantangan, meskipun dirancang sebagai instrumen korektif untuk
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Ekspansi peraturan daerah bercorak syariah (perda syariah) dan pengaruh hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan nasional menegaskan urgensi untukEkspansi peraturan daerah bercorak syariah (perda syariah) dan pengaruh hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan nasional menegaskan urgensi untuk
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku, korban, dan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Gorontalo Kota,Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku, korban, dan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Gorontalo Kota,
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Pendekatan kajian yang diterapkan merupakan studi yuridis melalui sudut pandang perundang-undangan, historis, perbandingan, serta konseptual. Temuan studiPendekatan kajian yang diterapkan merupakan studi yuridis melalui sudut pandang perundang-undangan, historis, perbandingan, serta konseptual. Temuan studi
UMCUMC Pernikahan merupakan institusi mendalam dan kaya akan nilai-nilai dan agama dalam masyarakat. Di tingkat Desa, Pernikahan menjadi pilar utama yang membangunPernikahan merupakan institusi mendalam dan kaya akan nilai-nilai dan agama dalam masyarakat. Di tingkat Desa, Pernikahan menjadi pilar utama yang membangun
UM SURABAYAUM SURABAYA 2) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang wewenang Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah. 3) Sifat pasif Pengadilan Agama yang hanya menunggu2) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang wewenang Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah. 3) Sifat pasif Pengadilan Agama yang hanya menunggu
Useful /
IJBLEIJBLE Meskipun tidak ada obat mujarab untuk mengantisipasi hal ini, bisnis, afiliasi jujur, dan pelanggan setidaknya membutuhkan kontrol berlapis dan tindakanMeskipun tidak ada obat mujarab untuk mengantisipasi hal ini, bisnis, afiliasi jujur, dan pelanggan setidaknya membutuhkan kontrol berlapis dan tindakan
IJBLEIJBLE Keseimbangan kerja‑hidup secara langsung meningkatkan kinerja pegawai dan juga melakukannya secara tidak langsung melalui peningkatan kepuasan kerja,Keseimbangan kerja‑hidup secara langsung meningkatkan kinerja pegawai dan juga melakukannya secara tidak langsung melalui peningkatan kepuasan kerja,
ULILALBABINSTITUTEULILALBABINSTITUTE Faktor-faktor pemasaran online dilakukan dengan mengoptimalkan situs web, menggunakan media sosial, dan memposisikan produk. Hal ini menciptakan citraFaktor-faktor pemasaran online dilakukan dengan mengoptimalkan situs web, menggunakan media sosial, dan memposisikan produk. Hal ini menciptakan citra
STIKBARSTIKBAR Tujuan: Penelitian ini bertujuan merumuskan gel anti‑jerawat yang mengandung ekstrak kulit jeruk bali, mengevaluasi aktivitas antibakterinya terhadapTujuan: Penelitian ini bertujuan merumuskan gel anti‑jerawat yang mengandung ekstrak kulit jeruk bali, mengevaluasi aktivitas antibakterinya terhadap