IAIN LANGSAIAIN LANGSA
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-UndanganAl-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-UndanganStudi ini mengkaji kompatibilitas konstitusional dari peraturan perundang-undangan yang berbasis agama di Indonesia, khususnya peraturan yang dipengaruhi oleh hukum Islam, dalam kerangka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang juga menjunjung nilai-nilai demokrasi dan pluralisme, Indonesia menghadapi ketegangan yang berkelanjutan antara dorongan untuk formalisasi norma-norma Islam dan komitmen konstitusional terhadap hak asasi manusia, kesetaraan hukum, serta kebebasan beragama. Ekspansi peraturan daerah bercorak syariah (perda syariah) dan pengaruh hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan nasional menegaskan urgensi untuk menelaah hubungan antara hukum dan agama dalam konteks konstitusional.
Meskipun sebagian hukum berbasis agama dapat berkoeksistensi dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, banyak di antaranya menimbulkan tantangan substantif terhadap tatanan hukum Indonesia.Temuan ini memberikan kontribusi terhadap diskursus lebih luas mengenai pluralisme hukum, konstitusionalisme, dan peran agama dalam legislasi, serta menawarkan panduan normatif untuk menyelaraskan norma-norma keagamaan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi dampak legislatif syariah terhadap hak-hak minoritas, khususnya perempuan dan kelompok non-Muslim, dalam konteks hukum nasional Indonesia. Selain itu, perlu dijelajahi peran Mahkamah Konstitusi dalam mempertahankan supremasi konstitusi saat meninjau norma-norma hukum Islam yang potensial bertentangan dengan hak asasi manusia. Studi komparatif antara integrasi hukum Islam di Indonesia dan negara demokrasi lain yang mayoritas Muslim dapat memberikan wawasan untuk model penyeimbangan antara norma keagamaan dan demokrasi konstitusional.
- Full article: Culture, Religion, and Freedom of Religion or Belief. full article culture religion freedom... doi.org/10.1080/15570274.2018.1535033Full article Culture Religion and Freedom of Religion or Belief full article culture religion freedom doi 10 1080 15570274 2018 1535033
- Negotiating Islam, Democracy and Pluralism: Islamic Politics and the State in Post-Reform Indonesia |... journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/10078Negotiating Islam Democracy and Pluralism Islamic Politics and the State in Post Reform Indonesia journal uinsi ac index php mazahib article view 10078
- View of Social Dynamics Towards an Advanced and Prosperous Acehnese Society. view social dynamics towards... ijrss.org/index.php/ijrss/article/view/241/147View of Social Dynamics Towards an Advanced and Prosperous Acehnese Society view social dynamics towards ijrss index php ijrss article view 241 147
- Religion, Law and Intolerance in Indonesia | Tim Lindsey, Helen Pausac. religion law intolerance tim... taylorfrancis.com/books/9781317327806Religion Law and Intolerance in Indonesia Tim Lindsey Helen Pausac religion law intolerance tim taylorfrancis books 9781317327806
- Prospects for Pluralism: Voice and Vision in the Study of Religion | Journal of the American Academy... academic.oup.com/jaar/article-lookup/doi/10.1093/jaarel/lfm061Prospects for Pluralism Voice and Vision in the Study of Religion Journal of the American Academy academic oup jaar article lookup doi 10 1093 jaarel lfm061
| File size | 377.28 KB |
| Pages | 24 |
| DMCA | Report |
Related /
IBLAMIBLAM Ketidaksesuaian peraturan kepolisian dengan standar tersebut berpotensi menimbulkan konflik norma vertikal, melemahkan supremasi konstitusi, dan menggangguKetidaksesuaian peraturan kepolisian dengan standar tersebut berpotensi menimbulkan konflik norma vertikal, melemahkan supremasi konstitusi, dan mengganggu
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Mekanisme ini berperan menjembatani kesenjangan antara teori konstitusionalisme dan praktik administrasi pemerintahan, sekaligus memperkuat fungsi MahkamahMekanisme ini berperan menjembatani kesenjangan antara teori konstitusionalisme dan praktik administrasi pemerintahan, sekaligus memperkuat fungsi Mahkamah
IAIN MADURAIAIN MADURA Pemerintahan Joko Widodo menggunakan Islam sebagai alat politik untuk memperkuat nasionalisme dan menekan gerakan Islamis. Pembubaran HTI dan FPI membawaPemerintahan Joko Widodo menggunakan Islam sebagai alat politik untuk memperkuat nasionalisme dan menekan gerakan Islamis. Pembubaran HTI dan FPI membawa
UNHASUNHAS Sistem ini, meski dilaksanakan di lapangan terbuka, bertentangan dengan prinsip pemilu umum yang rahasia namun tetap menegaskan hubungan budaya politikSistem ini, meski dilaksanakan di lapangan terbuka, bertentangan dengan prinsip pemilu umum yang rahasia namun tetap menegaskan hubungan budaya politik
STIKBARSTIKBAR Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profil dispersi gas amonia yang berasal dari TPA Ganet dan untuk memeriksa perbedaan dalam pola dispersinyaTujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profil dispersi gas amonia yang berasal dari TPA Ganet dan untuk memeriksa perbedaan dalam pola dispersinya
UNESUNES kajian mendalam perlu mengungkap bagaimana regulasi hukum dapat diselaraskan untuk menghindari tumpang tindih dalam mengatur pemberitaan pers konflik.kajian mendalam perlu mengungkap bagaimana regulasi hukum dapat diselaraskan untuk menghindari tumpang tindih dalam mengatur pemberitaan pers konflik.
OJSOJS serta, ketertarikan mahasiswa Universitan Pendidikan Indonesia dalam demokrasi. tentunya, dengan adanya penelitian para mahasiswa bisa lebih terbuka tentangserta, ketertarikan mahasiswa Universitan Pendidikan Indonesia dalam demokrasi. tentunya, dengan adanya penelitian para mahasiswa bisa lebih terbuka tentang
MKRIMKRI Asas praduga konstitusional seharusnya tidak mengikat Mahkamah Agung sehingga hakim dapat menolak penerapan undang-undang yang dinilai bertentangan denganAsas praduga konstitusional seharusnya tidak mengikat Mahkamah Agung sehingga hakim dapat menolak penerapan undang-undang yang dinilai bertentangan dengan
Useful /
IBLAMIBLAM Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran putusan sela yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa terkait penyitaan utangPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran putusan sela yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa terkait penyitaan utang
IBLAMIBLAM Tulisan ini bertujuan untuk meneliti konsep penjaminan hak politik perempuan dan pentingnya representasi perempuan dalam pembentukan regulasi yang inklusif.Tulisan ini bertujuan untuk meneliti konsep penjaminan hak politik perempuan dan pentingnya representasi perempuan dalam pembentukan regulasi yang inklusif.
IBLAMIBLAM 4/PKPU/2016 merupakan contoh penting penerapan prinsip PKPU dalam praktik peradilan niaga, yang menegaskan peran pengadilan dalam menjaga keseimbangan4/PKPU/2016 merupakan contoh penting penerapan prinsip PKPU dalam praktik peradilan niaga, yang menegaskan peran pengadilan dalam menjaga keseimbangan
APTKLHIAPTKLHI Sampel dipilih secara purposive sampling, yaitu kelas X MIPA 1 sebagai kelas eksperimen dan X MIPA 2 sebagai kelas kontrol. Instrumen yang digunakan meliputiSampel dipilih secara purposive sampling, yaitu kelas X MIPA 1 sebagai kelas eksperimen dan X MIPA 2 sebagai kelas kontrol. Instrumen yang digunakan meliputi