IBLAMIBLAM
IBLAM LAW REVIEWIBLAM LAW REVIEWKajian ini menelaah konstruksi daya ikat Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap peraturan administratif yang dibentuk oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam menilai kesesuaian normatif Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 dengan makna konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Pendekatan penelitian hukum normatif digunakan melalui penelaahan norma konstitusional, hierarki peraturan perundang-undangan, doktrin hukum tata negara dan administrasi negara, serta analisis terhadap putusan pengadilan konstitusional. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki daya ikat substantif yang menempatkan ratio decidendi sebagai standar normatif pembentukan peraturan pelaksana. Ketidaksesuaian peraturan kepolisian dengan standar tersebut berpotensi menimbulkan konflik norma vertikal, melemahkan supremasi konstitusi, dan mengganggu prinsip negara hukum serta demokrasi konstitusional.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki daya ikat konstitusional yang bersifat substantif, sehingga wajib dijadikan rujukan normatif dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan pelaksana oleh lembaga eksekutif, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia.Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa keterikatan tersebut tidak cukup dipenuhi melalui kepatuhan formal terhadap amar putusan, melainkan menuntut internalisasi ratio decidendi sebagai standar konstitusional dalam pengaturan kebijakan.Oleh karena itu, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 harus dipahami berada dalam kerangka kepatuhan konstitusional yang ketat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, guna mencegah terjadinya konflik norma vertikal dan pelemahan supremasi konstitusi.
Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk melakukan evaluasi konstitusional terhadap Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 dengan menempatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 sebagai parameter utama pengujian substansi regulasi. Selain itu, perlu ada penguatan budaya kepatuhan konstitusional dalam pembentukan peraturan kepolisian melalui integrasi pertimbangan konstitusional sejak tahap perumusan kebijakan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum, legitimasi pemerintahan, serta keberlanjutan negara hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia.
- The Binding Effect of Constitutional Court Decisions on Police Regulations (An Analysis of Constitutional... doi.org/10.52249/ilr.v6i1.658The Binding Effect of Constitutional Court Decisions on Police Regulations An Analysis of Constitutional doi 10 52249 ilr v6i1 658
- รัฐธรรมนูญ ประวัติศาสตร์ข้อความคิด... academic.oup.com/icon/article/16/2/718/5036474aoos uiiUCOEEi academic oup icon article 16 2 718 5036474
- 0. loading academic.oup.com/jleo/article/36/3/537/58352460 loading academic oup jleo article 36 3 537 5835246
- Responding to “populist” politics at EU level: Regulation 1141/2014 and beyond | International... academic.oup.com/icon/article/17/2/617/5523748Responding to AupopulistAy politics at EU level Regulation 1141 2014 and beyond International academic oup icon article 17 2 617 5523748
| File size | 128.58 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
GREENPUBGREENPUB Desain kelembagaan Otorita IKN yang bersifat non-elektif tidak mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat dan otonomi daerah sebagaimana dipahami dalam teoriDesain kelembagaan Otorita IKN yang bersifat non-elektif tidak mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat dan otonomi daerah sebagaimana dipahami dalam teori
IBRAHIMYIBRAHIMY gerrardi pada bulan Agustus, September dan Oktober 2021, distribusi secara spasial dan temporal di Perairan Tarakan dengan hasil tangkapan pada bulan Agustusgerrardi pada bulan Agustus, September dan Oktober 2021, distribusi secara spasial dan temporal di Perairan Tarakan dengan hasil tangkapan pada bulan Agustus
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO 24 Tahun 2009 mengakui notaris sebagai pihak yang diperkenankan menggunakan Lambang Negara, tetapi secara fungsional dibatasi pada sarana resmi jabatan24 Tahun 2009 mengakui notaris sebagai pihak yang diperkenankan menggunakan Lambang Negara, tetapi secara fungsional dibatasi pada sarana resmi jabatan
ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Keempat faktor tersebut juga berinteraksi secara simultan, meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkanKeempat faktor tersebut juga berinteraksi secara simultan, meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan
ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Hasil penelitian yang didapatkan pelaksanaan kewenangan menembak oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur melalui beberapa mekanisme danHasil penelitian yang didapatkan pelaksanaan kewenangan menembak oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur melalui beberapa mekanisme dan
UNIVEDUNIVED Analisis wacana kritis dengan model Teun A. van Dijk mencakup dimensi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Dimensi teks akan dianalisis dalam halAnalisis wacana kritis dengan model Teun A. van Dijk mencakup dimensi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Dimensi teks akan dianalisis dalam hal
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Dalam konteks ekonomi, keadilan harus ditegakkan bagi pengguna air. Hal ini dapat diterjemahkan menjadi setiap orang berhak untuk mengembangkan sumberDalam konteks ekonomi, keadilan harus ditegakkan bagi pengguna air. Hal ini dapat diterjemahkan menjadi setiap orang berhak untuk mengembangkan sumber
UNPAMUNPAM Dengan dibangunnya aplikasi penghargaan dan peningkatan kinerja karyawan pada Polsek Sawah Besar diharapkan dalam proses pengambilan keputusan terkaitDengan dibangunnya aplikasi penghargaan dan peningkatan kinerja karyawan pada Polsek Sawah Besar diharapkan dalam proses pengambilan keputusan terkait
Useful /
PIPI Hasil penelitian menunjukkan bahwa green innovation dan carbon emission disclosure tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Biaya lingkunganHasil penelitian menunjukkan bahwa green innovation dan carbon emission disclosure tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Biaya lingkungan
PIPI Temuan ini memperkuat agency theory, dimana pihak agen (manajemen) akan mempercepat proses audit ketika perusahaan dalam kondisi baik dan menguntungkan.Temuan ini memperkuat agency theory, dimana pihak agen (manajemen) akan mempercepat proses audit ketika perusahaan dalam kondisi baik dan menguntungkan.
ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Debitur harus menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela dan apabila penerima fidusia melakukan pengambilan secara paksa, maka debitur dapat mengajukanDebitur harus menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela dan apabila penerima fidusia melakukan pengambilan secara paksa, maka debitur dapat mengajukan
UADUAD Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem klasifikasi citra motif batik yang memudahkan publik dalam mengenali nama jenis motif batik. Metode kuantitatifPenelitian ini bertujuan untuk membuat sistem klasifikasi citra motif batik yang memudahkan publik dalam mengenali nama jenis motif batik. Metode kuantitatif