IBLAMIBLAM
IBLAM LAW REVIEWIBLAM LAW REVIEWKajian ini menelaah konstruksi daya ikat Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap peraturan administratif yang dibentuk oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam menilai kesesuaian normatif Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 dengan makna konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Pendekatan penelitian hukum normatif digunakan melalui penelaahan norma konstitusional, hierarki peraturan perundang-undangan, doktrin hukum tata negara dan administrasi negara, serta analisis terhadap putusan pengadilan konstitusional. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki daya ikat substantif yang menempatkan ratio decidendi sebagai standar normatif pembentukan peraturan pelaksana. Ketidaksesuaian peraturan kepolisian dengan standar tersebut berpotensi menimbulkan konflik norma vertikal, melemahkan supremasi konstitusi, dan mengganggu prinsip negara hukum serta demokrasi konstitusional.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki daya ikat konstitusional yang bersifat substantif, sehingga wajib dijadikan rujukan normatif dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan pelaksana oleh lembaga eksekutif, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia.Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa keterikatan tersebut tidak cukup dipenuhi melalui kepatuhan formal terhadap amar putusan, melainkan menuntut internalisasi ratio decidendi sebagai standar konstitusional dalam pengaturan kebijakan.Oleh karena itu, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 harus dipahami berada dalam kerangka kepatuhan konstitusional yang ketat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, guna mencegah terjadinya konflik norma vertikal dan pelemahan supremasi konstitusi.
Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk melakukan evaluasi konstitusional terhadap Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 dengan menempatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 sebagai parameter utama pengujian substansi regulasi. Selain itu, perlu ada penguatan budaya kepatuhan konstitusional dalam pembentukan peraturan kepolisian melalui integrasi pertimbangan konstitusional sejak tahap perumusan kebijakan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum, legitimasi pemerintahan, serta keberlanjutan negara hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia.
- The Binding Effect of Constitutional Court Decisions on Police Regulations (An Analysis of Constitutional... doi.org/10.52249/ilr.v6i1.658The Binding Effect of Constitutional Court Decisions on Police Regulations An Analysis of Constitutional doi 10 52249 ilr v6i1 658
- รัฐธรรมนูญ ประวัติศาสตร์ข้อความคิด... academic.oup.com/icon/article/16/2/718/5036474aoos uiiUCOEEi academic oup icon article 16 2 718 5036474
- 0. loading academic.oup.com/jleo/article/36/3/537/58352460 loading academic oup jleo article 36 3 537 5835246
- Responding to “populist” politics at EU level: Regulation 1141/2014 and beyond | International... academic.oup.com/icon/article/17/2/617/5523748Responding to AupopulistAy politics at EU level Regulation 1141 2014 and beyond International academic oup icon article 17 2 617 5523748
| File size | 128.58 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
STAIDDIMAKASSARSTAIDDIMAKASSAR Penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata dan hukum Islam di Indonesia tidak berdiri terpisah, melainkan saling berkelindan dalam praktik sosial, di manaPenelitian menunjukkan bahwa hukum perdata dan hukum Islam di Indonesia tidak berdiri terpisah, melainkan saling berkelindan dalam praktik sosial, di mana
IBLAMIBLAM Tulisan ini bertujuan untuk meneliti konsep penjaminan hak politik perempuan dan pentingnya representasi perempuan dalam pembentukan regulasi yang inklusif.Tulisan ini bertujuan untuk meneliti konsep penjaminan hak politik perempuan dan pentingnya representasi perempuan dalam pembentukan regulasi yang inklusif.
UAIUAI Pada akhirnya keberadaan satuan pendidikan pun tak kalah pentingnya untuk membuat kebijakan pendidikan yang akan mempengaruhi fenomena pendidikan yangPada akhirnya keberadaan satuan pendidikan pun tak kalah pentingnya untuk membuat kebijakan pendidikan yang akan mempengaruhi fenomena pendidikan yang
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Oleh karena itu, penerapan constitutional complaint di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak untuk menegakkan prinsip rule of law, checks and balances,Oleh karena itu, penerapan constitutional complaint di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak untuk menegakkan prinsip rule of law, checks and balances,
APPIHIAPPIHI Pasal 37 UUD 1945 menjadi dasar hukum utama yang mengatur prosedur perubahan, dengan syarat ketat terkait pengusulan, quorum, serta batasan substantifPasal 37 UUD 1945 menjadi dasar hukum utama yang mengatur prosedur perubahan, dengan syarat ketat terkait pengusulan, quorum, serta batasan substantif
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Jalur khusus merupakan sebuah konsep hukum acara pidana yang diserap dari konsep plea bargaining sebagaimana telah diatur di negara luar pada sistem peradilanJalur khusus merupakan sebuah konsep hukum acara pidana yang diserap dari konsep plea bargaining sebagaimana telah diatur di negara luar pada sistem peradilan
AKABAAKABA Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggungjawab terhadap terpenuhinya hak tersebut dengan cara menindak tegas para pelaku pembakaran hutan dan melakukanOleh karena itu, pemerintah memiliki tanggungjawab terhadap terpenuhinya hak tersebut dengan cara menindak tegas para pelaku pembakaran hutan dan melakukan
UNPAMUNPAM Dengan dibangunnya aplikasi penghargaan dan peningkatan kinerja karyawan pada Polsek Sawah Besar diharapkan dalam proses pengambilan keputusan terkaitDengan dibangunnya aplikasi penghargaan dan peningkatan kinerja karyawan pada Polsek Sawah Besar diharapkan dalam proses pengambilan keputusan terkait
Useful /
POLTEKPELSULUTPOLTEKPELSULUT Sekolah vokasi perlu memperluas program pendidikan berdasarkan kebutuhan industri pelabuhan. Kementerian Perhubungan harus membuka peluang sertifikasiSekolah vokasi perlu memperluas program pendidikan berdasarkan kebutuhan industri pelabuhan. Kementerian Perhubungan harus membuka peluang sertifikasi
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Pelaku usaha menjadi fokus kajian ini, yang mengkaji tentang konsekuensi OSS berbasis elektronik. Dengan tujuan untuk memudahkan operasional perusahaanPelaku usaha menjadi fokus kajian ini, yang mengkaji tentang konsekuensi OSS berbasis elektronik. Dengan tujuan untuk memudahkan operasional perusahaan
UMSBUMSB Metode penelitian yang digunakan adalah evidence based nursing (EBN) dengan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengunyahMetode penelitian yang digunakan adalah evidence based nursing (EBN) dengan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengunyah
UMSBUMSB Kesimpulan: Kepala ruangan berperan penting dalam mengelola unit ruangan dengan menetapkan kebijakan untuk mengkordinasikan tugas dari staf perawat, danKesimpulan: Kepala ruangan berperan penting dalam mengelola unit ruangan dengan menetapkan kebijakan untuk mengkordinasikan tugas dari staf perawat, dan