IBLAMIBLAM

IBLAM LAW REVIEWIBLAM LAW REVIEW

Kajian ini menelaah konstruksi daya ikat Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap peraturan administratif yang dibentuk oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam menilai kesesuaian normatif Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 dengan makna konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Pendekatan penelitian hukum normatif digunakan melalui penelaahan norma konstitusional, hierarki peraturan perundang-undangan, doktrin hukum tata negara dan administrasi negara, serta analisis terhadap putusan pengadilan konstitusional. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki daya ikat substantif yang menempatkan ratio decidendi sebagai standar normatif pembentukan peraturan pelaksana. Ketidaksesuaian peraturan kepolisian dengan standar tersebut berpotensi menimbulkan konflik norma vertikal, melemahkan supremasi konstitusi, dan mengganggu prinsip negara hukum serta demokrasi konstitusional.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki daya ikat konstitusional yang bersifat substantif, sehingga wajib dijadikan rujukan normatif dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan pelaksana oleh lembaga eksekutif, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia.Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa keterikatan tersebut tidak cukup dipenuhi melalui kepatuhan formal terhadap amar putusan, melainkan menuntut internalisasi ratio decidendi sebagai standar konstitusional dalam pengaturan kebijakan.Oleh karena itu, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 harus dipahami berada dalam kerangka kepatuhan konstitusional yang ketat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, guna mencegah terjadinya konflik norma vertikal dan pelemahan supremasi konstitusi.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk melakukan evaluasi konstitusional terhadap Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 dengan menempatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 sebagai parameter utama pengujian substansi regulasi. Selain itu, perlu ada penguatan budaya kepatuhan konstitusional dalam pembentukan peraturan kepolisian melalui integrasi pertimbangan konstitusional sejak tahap perumusan kebijakan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum, legitimasi pemerintahan, serta keberlanjutan negara hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia.

  1. The Binding Effect of Constitutional Court Decisions on Police Regulations (An Analysis of Constitutional... doi.org/10.52249/ilr.v6i1.658The Binding Effect of Constitutional Court Decisions on Police Regulations An Analysis of Constitutional doi 10 52249 ilr v6i1 658
  2. รัฐธรรมนูญ ประวัติศาสตร์ข้อความคิด... academic.oup.com/icon/article/16/2/718/5036474aoos uiiUCOEEi academic oup icon article 16 2 718 5036474
  3. 0. loading academic.oup.com/jleo/article/36/3/537/58352460 loading academic oup jleo article 36 3 537 5835246
  4. Responding to “populist” politics at EU level: Regulation 1141/2014 and beyond | International... academic.oup.com/icon/article/17/2/617/5523748Responding to AupopulistAy politics at EU level Regulation 1141 2014 and beyond International academic oup icon article 17 2 617 5523748
Read online
File size128.58 KB
Pages9
DMCAReport

Related /

JURIS Implementasi Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari Studi Pada Pekerja Hotel Lee Bandar Jaya Lampung Tengah 2026More at 2026

IBLAMIBLAM Pasal 101 meliputi perlindungan buruh penyandang cacat, anak, perempuan, waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan dan kesejahteraan. PadaPasal 101 meliputi perlindungan buruh penyandang cacat, anak, perempuan, waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan dan kesejahteraan. Pada

JURIS Urgensi Constitutional Complaint dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Mekanisme Perlindungan Hak Konstitusional Terhadap Tindakan Pemerintah yang Melampaui Wewenang 2025More at 2025

PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian empiris mengenai implementasi constitutional complaint di negara-negara yang telah menerapkannya,Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian empiris mengenai implementasi constitutional complaint di negara-negara yang telah menerapkannya,

JURIS Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat Daerah Menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2025More at 2025

MKRIMKRI Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memang sudah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya sehingga ada keluasaan untukKehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memang sudah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya sehingga ada keluasaan untuk

JURIS Kebijakan Kelautan Dalam Kerangka Menjaga Dan Mengelola Sumber Daya Alam Laut 2025More at 2025

UMMUMM Oleh karena itu diperlukan suatu pemikiran yang berpijak pada kepentingan nasional dan kemajuan bangsa dan negara, melalui penegakkan hukum dan peraturanOleh karena itu diperlukan suatu pemikiran yang berpijak pada kepentingan nasional dan kemajuan bangsa dan negara, melalui penegakkan hukum dan peraturan

JURIS Perubahan Undang Undang Dasar Pemahaman Tentang Arti Perubahan Tata Cara Perubahan Kajian Kritis Terhadap Amandemen UUD 1945 2025More at 2025

APPIHIAPPIHI Analisis ini menunjukkan bahwa prosedur amandemen UUD 1945 telah dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan fleksibilitas dan stabilitas ketatanegaraan Indonesia.Analisis ini menunjukkan bahwa prosedur amandemen UUD 1945 telah dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan fleksibilitas dan stabilitas ketatanegaraan Indonesia.

JURIS Re assessing Human Rights Issues in Palu Disaster Management An International Legal Foundation 2025More at 2025

UNEJUNEJ Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kewajiban Negara dalam menjamin hak-hak dasar dalam situasi darurat dengan menilai penerapan standar hak asasiPenelitian ini bertujuan untuk menelaah kewajiban Negara dalam menjamin hak-hak dasar dalam situasi darurat dengan menilai penerapan standar hak asasi

JURIS Penerapan Pasal Makar 106 KUHP JO 55 Ayat 1 KUHP Perkara Alexander Worlaka 2024More at 2024

UNUSIAUNUSIA Penerapan Pasal 106 Jo Pasal 55 ayat (1) dalam Putusan Nomor 69/Pid. Drh telah sesuai dengan fakta hukum yang telah dibuktikan dalam persidangan, di manaPenerapan Pasal 106 Jo Pasal 55 ayat (1) dalam Putusan Nomor 69/Pid. Drh telah sesuai dengan fakta hukum yang telah dibuktikan dalam persidangan, di mana

JURIS Special Autonomy and the Principles of Federal System A Blurred Portrait of the Special Autonomy for Papua 2023More at 2023

UNHASUNHAS Komitmen Indonesia terhadap tata kelola harus dijaga konsisten untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan. Namun, desentralisasi yang mengarah federalKomitmen Indonesia terhadap tata kelola harus dijaga konsisten untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan. Namun, desentralisasi yang mengarah federal

Useful /

JURIS Menimbang Demokrasi Deliberatif dalam Proses Pembentukan Hukum yang Demokratis di Indonesia 2026More at 2026

IBLAMIBLAM Namun kini demokrasi di Indonesia hanya dimaknai sebatas pemilihan presiden dan wakil serta lebaga representatif untuk duduk di parlemen. Setelah itu partisipasiNamun kini demokrasi di Indonesia hanya dimaknai sebatas pemilihan presiden dan wakil serta lebaga representatif untuk duduk di parlemen. Setelah itu partisipasi

JURIS Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan 2026More at 2026

IBLAMIBLAM Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kurangnya komunikasi antara suami dan istri, tidak ada keharmonisanFaktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kurangnya komunikasi antara suami dan istri, tidak ada keharmonisan

JURIS Strategi Hukum dan Kebijakan Publik dalam Mewujudkan Transisi Energi Berkeadilan di Era Perubahan Iklim 2026More at 2026

IBLAMIBLAM Dengan sinergi antara kerangka hukum yang adaptif dan kebijakan publik yang progresif, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai transisi energiDengan sinergi antara kerangka hukum yang adaptif dan kebijakan publik yang progresif, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai transisi energi

JURIS Analisis Etika Komunikasi Dalam Membangun Personal Branding Studi Kasus TikTok ErikaRichardo 2025More at 2025

UKIUKI Etika komunikasi merupakan elemen penting dalam membangun personal branding di TikTok, terutama bagi content creator seperti Erika Ricardo yang berhasilEtika komunikasi merupakan elemen penting dalam membangun personal branding di TikTok, terutama bagi content creator seperti Erika Ricardo yang berhasil

ads-block-test