AKABAAKABA

Jurnal Analisis HukumJurnal Analisis Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28H ayat 1. Untuk itu, negara memiliki tanggungjawab dalam menjamin terpenuhinya hak tersebut. Isu yang diangkat dalam tulisan ini adalah terkait dengan kebakaran hutan yang berimbas kepada terlanggarnya hak untuk mendapatkan jaminan lingkungan hidup yang baik dan sehat karena asap dari pembakaran hutan tersebut memiliki dampak yang buruk bagi manusia, terlebih apabila disebabkan oleh faktor manusia. Untuk itu, perlu diperhatikan bagaimana hukum mengatur dan tanggungjawab negara ketika terjadi perbuatan pembakaran hutan yang disebabkan faktor manusia dikaitkan dengan pandangan HAM. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisis bahan-bahan hukum yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil dari penulisan menunjukkan bahwa aktivitas pembakaran hutan yang berdampak pada kebakaran hutan secara luas merupakan pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggungjawab terhadap terpenuhinya hak tersebut dengan cara menindak tegas para pelaku pembakaran hutan dan melakukan upaya pemulihan bagi masyarakat yang terdampak atas kebakaran hutan tersbut.

Pembukaan lahan dengan cara pembakaran hutan secara sengaja merupakan suatu tindak pidana lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.Aktivitas pembakaran hutan yang berdampak pada kebakaran hutan secara luas seperti terjadi pada Hutan di beberapa wilayah, merupakan suatu pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dari warga yang terdampak, pelanggaran tersebut terjadi karena akses terhadap oksigen yang tersedia di alam untuk pernapasan menjadi terhambat, menimbulkan berbagai gangguan kesehatan serta menghambat berbagai kegiatan perekonomian masyarakat.Dalam kondisi sebagai pemangku tanggungjawab terhadap hak asasi manusia, pemerintah memiliki tanggungjawab untuk melakukan upaya implementasi yang efektif sebagai bentuk tanggungjawab terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat masyarakat yang terlanggar dengan melakukan proses hukum bagi individu atau korporasi pelaku pembakaran hutan, serta melakukan upaya pemulihan bagi masyarakat korban kebakaran hutan.

Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi efektivitas hukum lingkungan dalam menindak tindak pidana pembakaran hutan, khususnya dalam konteks tanggung jawab korporasi. Selain itu, perlu dilakukan studi tentang peran masyarakat lokal dalam pencegahan kebakaran hutan melalui partisipasi aktif dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya alam. Terakhir, penelitian dapat mengkaji dampak jangka panjang dari kebakaran hutan terhadap kesehatan masyarakat dan upaya pemulihan ekosistem yang berkelanjutan.

  1. PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN MELALUI PENGUATAN PERAN POLISI KEHUTANAN UNTUK MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT... doi.org/10.23920/litra.v1i1.579PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN MELALUI PENGUATAN PERAN POLISI KEHUTANAN UNTUK MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT doi 10 23920 litra v1i1 579
  2. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN... fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/348PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN fhukum unpatti ac jurnal sasi article view 348
Read online
File size247.26 KB
Pages13
DMCAReport

Related /

JURIS Conflict of Interest Among Stakeholders in Tess Nilo National Park Konflik Antar Pemangku Kepentingan di Taman Nasional Tess Nilo 2026More at 2026

UNANDUNAND Konflik tenurial yang terjadi tidak hanya melibatkan perusahaan, tetapi juga masyarakat dengan TNNP, masyarakat dengan migran yang membeli tanah dari pendudukKonflik tenurial yang terjadi tidak hanya melibatkan perusahaan, tetapi juga masyarakat dengan TNNP, masyarakat dengan migran yang membeli tanah dari penduduk

JURIS Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Rekayasa Foto yang Mengandung Unsur Pencemaran Nama Baik 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Pelaku penyebaran konten deepfake yang mengandung unsur pencemaran nama baik dapat dijerat melalui berbagai pasal dalam UU ITE, KUHP, dan UU PDP. SelainPelaku penyebaran konten deepfake yang mengandung unsur pencemaran nama baik dapat dijerat melalui berbagai pasal dalam UU ITE, KUHP, dan UU PDP. Selain

JURIS Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding MoU pada Perjanjian Pageant Miss Beauty Jatim 2022 2025More at 2025

APPIHIAPPIHI Memorandum of Understanding (MoU) merupakan kesepakatan awal dalam kontrak yang dibuat dalam sistem hukum Common Law, dan penelitian ini didasari olehMemorandum of Understanding (MoU) merupakan kesepakatan awal dalam kontrak yang dibuat dalam sistem hukum Common Law, dan penelitian ini didasari oleh

JURIS Analisis Perubahan Tutupan Lahan di Hutan Produksi Terbatas Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi 2025More at 2025

MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Penelitian bertujuan untuk menganalisis perubahan tutupan lahan selama lima tahun dengan citra Landsats 8 tahun 2014 dan 2019 serta menganalisis perubahanPenelitian bertujuan untuk menganalisis perubahan tutupan lahan selama lima tahun dengan citra Landsats 8 tahun 2014 dan 2019 serta menganalisis perubahan

JURIS Grouping Land Cover Using Orthophoto in Small Islands An Application of Low Cost UAV on Mansinam Island 2024More at 2024

UMSUMS Penelitian ini menunjukkan tutupan lahan Pulau Mansinam pada tahun 2020 didominasi oleh hutan (75,5% atau 302,4 ha), terdiri dari 31,91% hutan primer danPenelitian ini menunjukkan tutupan lahan Pulau Mansinam pada tahun 2020 didominasi oleh hutan (75,5% atau 302,4 ha), terdiri dari 31,91% hutan primer dan

JURIS Relevansi Pengaturan Dalam Penyelesaian Permasalahan Sengketa Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha N 2023More at 2023

UNISRIUNISRI Metode penelitian hukum secara yuridis dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah tersebut. Hasil penelitian menunjukkanMetode penelitian hukum secara yuridis dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan

JURIS Ratio Legis Hukum Perjanjian Jual Beli E Commerce 2023More at 2023

UNISRIUNISRI Situs harus jelas dan terpercaya, dengan perjanjian atau kondisi kontrak yang tidak ambigu dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Kontrak jual beli melaluiSitus harus jelas dan terpercaya, dengan perjanjian atau kondisi kontrak yang tidak ambigu dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Kontrak jual beli melalui

JURIS Legal Consequences of Debt and Receivable Agreements with the Transfer of Land Rights as Repayment of Defendant Debtors Debt 2023More at 2023

UNISRIUNISRI Oleh karena itu, perjanjian hutang yang menjadikan jaminan sebagai pembayaran utang dengan cara mentransfer hak pada saat wanprestasi adalah batal. PerjanjianOleh karena itu, perjanjian hutang yang menjadikan jaminan sebagai pembayaran utang dengan cara mentransfer hak pada saat wanprestasi adalah batal. Perjanjian

Useful /

JURIS Rancang Bangun Sistem Penimbangan Tepung pada Silo Secara Kontinyu yang Terintegrasi dengan Sistem Monitoring Online 2024More at 2024

PUBMEDIAPUBMEDIA Namun pada saat ini, terjadi kendala untuk mengetahui jumlah tepung yang ada dalam Silo, sehingga menyebabkan sulitnya mengkalkulasi produktifitas danNamun pada saat ini, terjadi kendala untuk mengetahui jumlah tepung yang ada dalam Silo, sehingga menyebabkan sulitnya mengkalkulasi produktifitas dan

JURIS Pendampingan Program Kegiatan Kolaborasi Literasi 2024More at 2024

STKIPKUSUMANEGARASTKIPKUSUMANEGARA Temuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini akan digunakan sebagai bahan analisis dan pertimbangan untuk kegiatan pengabdian masyarakat yang berikutnya.Temuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini akan digunakan sebagai bahan analisis dan pertimbangan untuk kegiatan pengabdian masyarakat yang berikutnya.

JURIS Oxytocin Massage To Reduce Pain Level At Mother s Post Caesarea Sectio 2022More at 2022

MEDISTRAMEDISTRA Hasil penelitian ini menunjukkan ada pengaruh pemberian pijat oksitoksin terhadap nilai nyeri dibuktikan dengan nilai p = 0,000. Hasil nilai rerata nyeriHasil penelitian ini menunjukkan ada pengaruh pemberian pijat oksitoksin terhadap nilai nyeri dibuktikan dengan nilai p = 0,000. Hasil nilai rerata nyeri

JURIS Pengujian Terhadap Kualitas Pengungkapan CSR di Indonesia 2020More at 2020

STIESIASTIESIA Berdasarkan analisis konten yang dilakukan dalam penelitian ini, nilai skor 0 ialah yang paling dominan, artinya tingkat pengungkapan informasi CSR perusahaanBerdasarkan analisis konten yang dilakukan dalam penelitian ini, nilai skor 0 ialah yang paling dominan, artinya tingkat pengungkapan informasi CSR perusahaan

ads-block-test