IBLAMIBLAM

IBLAM LAW REVIEWIBLAM LAW REVIEW

Tulisan ini bertujuan untuk meneliti konsep penjaminan hak politik perempuan dan pentingnya representasi perempuan dalam pembentukan regulasi yang inklusif. Berdasarkan pada penelitian hukum normatif, artikel ini mencoba menyajikan argumentasi fundamental dan doktrinal dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, hak politik perempuan dalam mengisi posisi legislatif telah dijamin dalam undang-undang pemilu dalam bentuk sistem kuota calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebanyak minimal 30 persen; kedua, representasi perempuan di parlemen dapat mendorong pembentukan regulasi hukum yang inklusif, karena kuantitas perempuan dapat mendorong pengambilan keputusan di parlemen.

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa jaminan hak politik perempuan dalam mengisi posisi legislatif telah diatur dalam undang-undang pemilu melalui sistem kuota minimal 30 persen.Lebih lanjut, representasi perempuan di parlemen memiliki potensi untuk mendorong pembentukan regulasi yang lebih inklusif karena partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dapat membawa perspektif yang beragam dan memperjuangkan kepentingan kelompok yang terpinggirkan.Oleh karena itu, penting untuk terus berupaya meningkatkan representasi perempuan di parlemen agar tercipta regulasi yang adil dan berpihak pada seluruh masyarakat.

Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan antara lain: pertama, penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas sistem kuota dalam meningkatkan representasi perempuan di parlemen, dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi sistem tersebut. Kedua, penelitian kualitatif yang mendalam mengenai dampak kehadiran perempuan di parlemen terhadap proses pembuatan kebijakan, khususnya dalam isu-isu yang berkaitan dengan gender dan kesetaraan. Ketiga, penelitian komparatif antara Indonesia dengan negara lain yang telah berhasil meningkatkan representasi perempuan di parlemen, untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi dan disesuaikan dengan konteks Indonesia. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam meningkatkan representasi perempuan di parlemen, serta merumuskan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih inklusif dan berkeadilan gender, serta memperkuat demokrasi yang partisipatif dan representatif.

  1. Potret Evaluasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik | Jumanah | Transparansi : Jurnal Ilmiah... ojs.stiami.ac.id/index.php/transparansi/article/view/3180Potret Evaluasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Jumanah Transparansi Jurnal Ilmiah ojs stiami ac index php transparansi article view 3180
  2. AFFIRMATIVE ACTION DAN PENGUATAN PARTISIPASI POLITIK KAUM PEREMPUAN | Rahmatunnisa | JWP (Jurnal Wacana... jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/11049AFFIRMATIVE ACTION DAN PENGUATAN PARTISIPASI POLITIK KAUM PEREMPUAN Rahmatunnisa JWP Jurnal Wacana jurnal unpad ac wacanapolitik article view 11049
  3. Account Suspended. account suspended contact hosting provider information doi.org/10.55108/jkp.v2i1.142Account Suspended account suspended contact hosting provider information doi 10 55108 jkp v2i1 142
  4. The Affirmative Action For Women In Legislative Elections As An Effort To Embody Inclusive Regulations... ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/664The Affirmative Action For Women In Legislative Elections As An Effort To Embody Inclusive Regulations ejurnal iblam ac IRL index php ILR article view 664
  5. Fungsi Media dan Partai Politik di dalam Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan... jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/452Fungsi Media dan Partai Politik di dalam Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan jiip stkipyapisdompu ac jiip index php JIIP article view 452
Read online
File size577.39 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

JURIS Konstitusionalitas Status Ibu Kota Nusantara Sebagai Daerah Khusus Setingkat Provinsi 2026More at 2026

GREENPUBGREENPUB Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status setingkatPenelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status setingkat

JURIS Tantangan Penerapan Sanksi Pidana Adat dalam KUHP Nasional di Tengah Terkikisnya Kesadaran Hukum Masyarakat Adat The Challenge of Implementing Customary Criminal Sanctions in the National Criminal Co 2026More at 2026

UntikaUntika Hasil kajian menunjukan bahwa Living Law Merupakan salah satu dasar Pemindanaan Menurut Kitab Hukum Pidana tetapi harus memenuhi apa yang diamanatkan padaHasil kajian menunjukan bahwa Living Law Merupakan salah satu dasar Pemindanaan Menurut Kitab Hukum Pidana tetapi harus memenuhi apa yang diamanatkan pada

JURIS Praktik Abusive Executive Power Pada Pemilu 2024 Implikasinya Terhadap Demokrasi Indonesia Dan Upaya Memulihkannya 2026More at 2026

KPUKPU Dibutuhkan reformulasi terhadap aturan hukum Pemilu dengan mendesain adaptabilitasnya terhadap prinsip-prinsip good governance dan batasan yang jelas terkaitDibutuhkan reformulasi terhadap aturan hukum Pemilu dengan mendesain adaptabilitasnya terhadap prinsip-prinsip good governance dan batasan yang jelas terkait

JURIS Strategi Hukum dan Kebijakan Publik dalam Mewujudkan Transisi Energi Berkeadilan di Era Perubahan Iklim 2026More at 2026

IBLAMIBLAM Kebijakan publik berfungsi sebagai pendorong utama implementasi yang efektif melalui insentif, mekanisme pembiayaan inovatif, perlindungan kelompok rentan,Kebijakan publik berfungsi sebagai pendorong utama implementasi yang efektif melalui insentif, mekanisme pembiayaan inovatif, perlindungan kelompok rentan,

JURIS Refleksi Pemikiran Ahmad Syafii Maarif Menyoal Komunikasi Politik Para Elit Politik di Era Post Truth 2025More at 2025

PARAHITAPARAHITA Implikasi penelitian ini mengisyaratkan bahwa jika pasca kebenaran adalah pilihan dalam komunikasi politik, maka tuna martabat adalah nilai yang pantas.Implikasi penelitian ini mengisyaratkan bahwa jika pasca kebenaran adalah pilihan dalam komunikasi politik, maka tuna martabat adalah nilai yang pantas.

JURIS Socialization Of Black Campaign Prevention On Social Media For Generation Z In Facing The 2024 Election Sosialisasi Pencegahan Black Campaign di Media Sosial Bagi Generazi Z Dalam Menghadapi Pemilu 2 2025More at 2025

UNHAJUNHAJ Dalam kegiatan ini adanya edukasi dalam upaya Generasi Z sebagai pemilih pemula terhindar dari dampak negatif dari black campaign. Usaha yang paling mendasarDalam kegiatan ini adanya edukasi dalam upaya Generasi Z sebagai pemilih pemula terhindar dari dampak negatif dari black campaign. Usaha yang paling mendasar

JURIS Fenomena Rekrutmen Artis Sebagai Calon Legislatif Ditinjau Dari Perspektif Aksiologi 2024More at 2024

UMCUMC Kecendrungan permanfaatan popularitas yang dimiliki oleh calon artis tersebut dalam pesta demokrasi menjadi salah satu strategi oleh mayoritas partai politikKecendrungan permanfaatan popularitas yang dimiliki oleh calon artis tersebut dalam pesta demokrasi menjadi salah satu strategi oleh mayoritas partai politik

JURIS The Implications of Money Politics on the Neutrality of General Election Votes as an Embodiment of Democracy in Indonesia 2024More at 2024

UHBUHB Indonesia merupakan negara demokrasi yang kekuasaan tertinggi pemerintahannya berada di tangan rakyat, maka dari itu rakyat juga turut ikut serta dalamIndonesia merupakan negara demokrasi yang kekuasaan tertinggi pemerintahannya berada di tangan rakyat, maka dari itu rakyat juga turut ikut serta dalam

Useful /

JURIS Pelatihan Model Pembelajaran Hipnoteaching bagi Guru Bahasa Jawa di Provinsi Jawa Tengah 2026More at 2026

PARAHITAPARAHITA Pembelajaran bahasa Jawa masih dianggap sebagai pelajaran yang sulit. Model pembelajaran yang digunakan masih menggunakan pendekatan teacher center. SelainPembelajaran bahasa Jawa masih dianggap sebagai pelajaran yang sulit. Model pembelajaran yang digunakan masih menggunakan pendekatan teacher center. Selain

JURIS Socialization of Healthy Curly Meatball Processing for Diabetes Mellitus in the Benteng Hilir Complex Housing Sosialisasi Pengolahan Bakso Keriting Sehat Untuk Diabetes Melitus di Perumahan Komplek B 2025More at 2025

UNHAJUNHAJ The aim of this service is to increase the knowledge of diabetes mellitus sufferers about the disease process, prevention, complications and managementThe aim of this service is to increase the knowledge of diabetes mellitus sufferers about the disease process, prevention, complications and management

JURIS Training and Mentoring Of Siaga Teens As An Efforts To Prevent Bullying In Schools Pelatihan dan Pendampingan Remaja Siaga Sebagai Upaya Pencegahan Tindakan Bullying di Sekolah 2025More at 2025

UNHAJUNHAJ Bullying atau perundungan merupakan tindakan menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, dan fisik. BullyingBullying atau perundungan merupakan tindakan menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, dan fisik. Bullying

JURIS Exploring the Foundations of Islamic Education Insights from Ibn Sina and Ibn Khaldun 2024More at 2024

UIT LIRBOYOUIT LIRBOYO Dapat disimpulkan bahwa perspektif Ibn Sina dan Ibn Khaldun memiliki pola yang saling melengkapi sehingga penggunaan akal yang sangat ditekankan oleh IbnDapat disimpulkan bahwa perspektif Ibn Sina dan Ibn Khaldun memiliki pola yang saling melengkapi sehingga penggunaan akal yang sangat ditekankan oleh Ibn

ads-block-test