UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 tentang penempatan anggota POLRI di luar struktur organisasi dalam perspektif kode etik profesi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpol 10/2025 memberikan kepastian hukum teknis penugasan anggota POLRI di 17 kementerian/lembaga, namun masih terdapat kelemahan dalam aspek pengawasan etik. Regulasi ini belum mengatur secara eksplisit mekanisme pengawasan etik, pertanggungjawaban etik, dan koordinasi antara POLRI dengan lembaga penerima penugasan. Dari perspektif kode etik profesi, penempatan anggota POLRI di luar struktur berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan mengancam prinsip netralitas, integritas, serta akuntabilitas institusi. Oleh karena itu, Perpol 10/2025 memerlukan penguatan mekanisme pengawasan etik yang lebih transparan dan akuntabel agar penugasan di luar struktur tidak mengurangi kredibilitas POLRI sebagai lembaga penegak hukum.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Perpol Nomor 10 Tahun 2025 memberikan kepastian hukum terkait penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi, namun menimbulkan dinamika interpretasi terkait kesesuaiannya dengan norma hukum yang lebih tinggi.Dari perspektif etika profesi, penugasan ini menuntut jaminan profesionalitas, integritas, dan netralitas anggota Polri.Penguatan mekanisme pengawasan etik, koordinasi yang jelas, dan kepastian pertanggungjawaban etik menjadi kunci agar Perpol ini dapat dijalankan tanpa mengganggu kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian empiris untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme pengawasan etik yang diterapkan dalam Perpol 10/2025, termasuk mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam praktik. Kedua, studi komparatif dengan negara lain yang memiliki model penugasan aparat penegak hukum di luar struktur kelembagaan dapat memberikan wawasan berharga mengenai praktik terbaik dan potensi adaptasi untuk konteks Indonesia. Ketiga, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji dampak kebijakan penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi terhadap tingkat kepercayaan publik dan persepsi masyarakat terhadap integritas institusi kepolisian. Penelitian ini dapat menggunakan metode survei, wawancara mendalam, atau analisis media sosial untuk mengukur opini publik dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian lanjutan ini dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif dan berbasis bukti untuk penyempurnaan regulasi dan peningkatan kualitas pelayanan Polri.
- The Urgency of Implementing the Police Professional Code of Ethics Based on the Indonesian National Police... ijoms.internationaljournallabs.com/index.php/ijoms/article/view/1143The Urgency of Implementing the Police Professional Code of Ethics Based on the Indonesian National Police ijoms internationaljournallabs index php ijoms article view 1143
- KODE ETIK SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN PROFESI HUKUM YANG BAIK | JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA. kode... journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/460KODE ETIK SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN PROFESI HUKUM YANG BAIK JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA kode journal universitassuryadarma ac index php jihd article view 460
| File size | 353.14 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
UMTSUMTS Secara umum, norma hukum yang berlaku melarang kepemilikan hak atas tanah di bantaran sungai oleh individu dan menekankan pentingnya fungsi sungai sebagaiSecara umum, norma hukum yang berlaku melarang kepemilikan hak atas tanah di bantaran sungai oleh individu dan menekankan pentingnya fungsi sungai sebagai
AREAIAREAI Berdasarkan temuan penelitian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut. Kesenjangan dalam penerapan mekanisme audit, kontrol internal yangBerdasarkan temuan penelitian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut. Kesenjangan dalam penerapan mekanisme audit, kontrol internal yang
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlunya pengaturan mengenai hak penolakan notaris dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Notaris seringkaliPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlunya pengaturan mengenai hak penolakan notaris dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Notaris seringkali
AREAIAREAI Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun aspek lingkungan dan kepemilikan penting, dalam konteks penelitian ini, dampaknya belum cukup kuat untuk memengaruhiTemuan ini menunjukkan bahwa meskipun aspek lingkungan dan kepemilikan penting, dalam konteks penelitian ini, dampaknya belum cukup kuat untuk memengaruhi
AREAIAREAI Hasil menunjukkan adanya korelasi positif yang kuat antara literasi keuangan dan tingkat pengungkapan, di mana 75% responden dengan literasi keuangan tinggiHasil menunjukkan adanya korelasi positif yang kuat antara literasi keuangan dan tingkat pengungkapan, di mana 75% responden dengan literasi keuangan tinggi
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Metode yang digunakan adalah pendekatan studi literatur, yaitu metode penelitian yang rangkaian penelitiannya terkait dengan cara pengumpulan data kepustakaan,Metode yang digunakan adalah pendekatan studi literatur, yaitu metode penelitian yang rangkaian penelitiannya terkait dengan cara pengumpulan data kepustakaan,
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Oleh karena itu, teori interpretasi konstitusional yang digunakan oleh Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009-014/PUU-III/2005 danOleh karena itu, teori interpretasi konstitusional yang digunakan oleh Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009-014/PUU-III/2005 dan
UNNESUNNES Subjek penelitian ini yaitu tiga hakim di Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Ungaran. Penelitian ini penting karena memberikan informasiSubjek penelitian ini yaitu tiga hakim di Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Ungaran. Penelitian ini penting karena memberikan informasi
Useful /
UPI YAIUPI YAI Penelitian ini dilatarbelakangi remaja putri penggunaan skin care untuk menunjang kecantikan wajah dan menjaga kulit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahuiPenelitian ini dilatarbelakangi remaja putri penggunaan skin care untuk menunjang kecantikan wajah dan menjaga kulit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
UPI YAIUPI YAI 1 untuk melihat pengaruh antar variabel dan untuk melihat apakah social media addiction dapat memediasi pengaruh fear of missing out terhadap phubbing.1 untuk melihat pengaruh antar variabel dan untuk melihat apakah social media addiction dapat memediasi pengaruh fear of missing out terhadap phubbing.
UPI YAIUPI YAI Bestprofit Futures dan sampel sebanyak 113 marketing. Teknik penagambilan sampel menggunakan Teknik simple random sampling dan pengumpulan data menggunakanBestprofit Futures dan sampel sebanyak 113 marketing. Teknik penagambilan sampel menggunakan Teknik simple random sampling dan pengumpulan data menggunakan
UPI YAIUPI YAI Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menemukan bahwa rata-rata 19,6% pengguna menghabiskan lebih dari 8 jam sehari menggunakan internet.Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menemukan bahwa rata-rata 19,6% pengguna menghabiskan lebih dari 8 jam sehari menggunakan internet.