UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan penerapan Sanksi Pidana adat setelah disahkan KUHP Nasional mengenai Living law sebagai salah satu dasar pemindanaan menurut KUHP Nasional di tengah Terkikisnya kesadaran hukum masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan Penelitian Yuridis normatif untuk mengkaji norma-norma hukum adat yang Terkait Keberlakuan Living Law dan Tantangan Penerapan Pidana adat. Hasil kajian menunjukan bahwa Living Law Merupakan salah satu dasar Pemindanaan Menurut Kitab Hukum Pidana tetapi harus memenuhi apa yang diamanatkan pada Pasal 2 Ayat ( 3) Tentang Peraturan Pemerintah Mengenai Living Law yang masuk dalam salah satu dasar Pemindanaan. Dalam penerapan Sanksi Pidana adat dalam KUHP Nasional sebagai salah satu dasar pemindanaan memiliki tantangan dalam penerapan living lawnya pada beberapa wilayah, disebabkan salah satunya di pengaruhi oleh modernisasi sehingga menimbulkan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat. Tentu dengan terkikisnya dan atau kurangnya kesadaran maupun kepatuhan masyarakat pada hukum adat akan berdampak pada keabasahan penerapan pidana adat itu sendiri jika dilihat dari perspektif KUHP Nasional yang mana Living Law yang dimaksud dalam KUHP Nasional itu harus memenuhi kriteria yang diamanatkan pada peraturan perundang-undangan dengan salah satunya hukum adat harus masih hidup dan di patuhi oleh masyarakat adatnya.
Dengan disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan kepastian hukum bagi Living Law terutama pada masyarakat adat dan atau kelompok adatnya yang selama ini sudah menegakkan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari.Kententuan Living Law ini sejalan apa yang telah disahkan dalam Kitab hukum Pidana dimana pada Pasal 2 ayat ( 1, 2, 3 ) dapat disimpulkan bahwa Living law menjadi salah satu dasar Pemindanaan dalam Hukum Pidana Indonesia apa bila Living Law yang dimaksud nantinya memenuhi indikator yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.Namun, penerapan Living Law dalam Peraturan Pemerintah sebagai kerangka dan atau Patokan saja dalam rangka melihat secara perspektif Peraturan Perundangan Bahwa, yang di maksud dengan Living law sebagai salah satu dasar pemindanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana itu, memang selama ini masih hidup, dipatuhi, lembaga adat kuat, wilayah adat diakui baik secara administrasi antar adat maupun hukum Positif, Kesadaran masyarakat adatnya kuat dan tentunya sudah terus-menerus menerapkan Living Law pada masyarakat adatnya.
Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kriteria Living Law yang memenuhi syarat untuk dijadikan dasar pemidanaan, dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat adat untuk memastikan kriteria tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup di masyarakat adat. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada studi komparatif mengenai penerapan hukum adat di berbagai wilayah di Indonesia, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum adat di era modernisasi. Ketiga, penting untuk meneliti bagaimana modernisasi dan globalisasi mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat adat, serta bagaimana cara-cara untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai hukum adat di tengah arus globalisasi. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, penelitian selanjutnya dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sistem hukum pidana yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat dan mampu menjembatani antara hukum adat dan hukum nasional.
| File size | 375.46 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UNISKAUNISKA Hasil penelitian diapatkan bahwa Pidana kerja sosial di Indonesia memiliki dasar hukum yang tertulis jelas yaitu pada Pasal 85 KUHP Nasional. Namun demikianHasil penelitian diapatkan bahwa Pidana kerja sosial di Indonesia memiliki dasar hukum yang tertulis jelas yaitu pada Pasal 85 KUHP Nasional. Namun demikian
MEDIAANTARTIKAMEDIAANTARTIKA Bahasa Inggris dipandang bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai bentuk modal simbolik yang memainkan peran signifikan dalam membentukBahasa Inggris dipandang bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai bentuk modal simbolik yang memainkan peran signifikan dalam membentuk
KPUKPU Ketiga, bagaimana implikasi abusive executive power terhadap demokrasi serta upaya memulihkannya. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatifKetiga, bagaimana implikasi abusive executive power terhadap demokrasi serta upaya memulihkannya. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
UMCUMC (2) Notaris wajib menyesuaikan norma dan etika yang saat ini berlaku di masyarakat. (3) Etika dengan filsafat mampu memberikan cara bagaimana menyikapi(2) Notaris wajib menyesuaikan norma dan etika yang saat ini berlaku di masyarakat. (3) Etika dengan filsafat mampu memberikan cara bagaimana menyikapi
UICUIC Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model dan dinamika dakwah Rasulullah SAW pada fase awal, khususnya saat diperintahkannya dakwah secara terang-teranganPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model dan dinamika dakwah Rasulullah SAW pada fase awal, khususnya saat diperintahkannya dakwah secara terang-terangan
AKABAAKABA Padahal, anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya selalu dijaga dan dilindungi. Kebanyakan, orang tua mereka sendiri yang memanfaatkan anakPadahal, anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya selalu dijaga dan dilindungi. Kebanyakan, orang tua mereka sendiri yang memanfaatkan anak
GOACADEMICAGOACADEMICA Sajian informasi politik, kehidupan sosial, dan keluarga yang seimbang melalui akun Instagram Ridwan Kamil telah berhasil membentuk citra positif dan meningkatkanSajian informasi politik, kehidupan sosial, dan keluarga yang seimbang melalui akun Instagram Ridwan Kamil telah berhasil membentuk citra positif dan meningkatkan
UWKSUWKS Tujuan Penelitian. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tahapan literasi menulis yang ada di SD Plus Rahmaty Kota Kediri. Metode. Metode yang digunakanTujuan Penelitian. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tahapan literasi menulis yang ada di SD Plus Rahmaty Kota Kediri. Metode. Metode yang digunakan
Useful /
JURNALALKHAIRATJURNALALKHAIRAT Implementasi di Pondok Pesantren Modern Darul Azhar melibatkan instruksi formal, habituasi, dan kontrol sosial, namun habituasi cenderung mendominasi,Implementasi di Pondok Pesantren Modern Darul Azhar melibatkan instruksi formal, habituasi, dan kontrol sosial, namun habituasi cenderung mendominasi,
UntikaUntika Pelayanan informasi publik merupakan mandat konstitusional yang imperatif bagi pemerintah daerah dan tidak boleh dieksekusi sebagai rutinitas proseduralPelayanan informasi publik merupakan mandat konstitusional yang imperatif bagi pemerintah daerah dan tidak boleh dieksekusi sebagai rutinitas prosedural
UntikaUntika Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan pembuktian perdata Indonesia pada dasarnya masih berpedoman pada ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata yangBerdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan pembuktian perdata Indonesia pada dasarnya masih berpedoman pada ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata yang
UnijoyoUnijoyo Subyek penelitian ini adalah mahasiswa kedokteran yang terdiri dari 54 laki-laki dan 57 perempuan. Teknik pengambilan sampel menggunakan stratified randomSubyek penelitian ini adalah mahasiswa kedokteran yang terdiri dari 54 laki-laki dan 57 perempuan. Teknik pengambilan sampel menggunakan stratified random