IBLAMIBLAM

IBLAM LAW REVIEWIBLAM LAW REVIEW

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan instrumen hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. PKPU menjadi salah satu sarana penting dalam sistem hukum bisnis di Indonesia karena memberikan ruang bagi debitur untuk menyusun rencana perdamaian (composition plan) dengan krediturnya sehingga memungkinkan usaha tetap berjalan dan terhindar dari kepailitan. Putusan PKPU No. 4/PKPU/2016 merupakan contoh penting penerapan prinsip PKPU dalam praktik peradilan niaga, yang menegaskan peran pengadilan dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara debitur dan kreditur. Artikel ini bertujuan mengkaji dasar hukum PKPU, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, implikasi yuridis yang ditimbulkan, serta memberikan analisis kritis terhadap efektivitas mekanisme PKPU dalam sistem hukum kepailitan Indonesia.

4/PKPU/2016 menunjukkan bahwa PKPU memiliki peran sentral dalam sistem hukum kepailitan Indonesia.Berbeda dengan kepailitan yang bersifat final dan destruktif melalui likuidasi aset, PKPU hadir sebagai instrumen hukum yang lebih konstruktif dengan memberi kesempatan kepada debitur untuk merestrukturisasi utang melalui rencana perdamaian bersama kreditur.Putusan ini menegaskan bahwa PKPU merupakan ruang hukum yang memungkinkan kelangsungan usaha tetap berjalan sekaligus menjaga reputasi bisnis, dan juga menjamin perlindungan hukum bagi kreditur.Secara normatif, PKPU merefleksikan prinsip win-win solution dalam penyelesaian sengketa utang piutang.

Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, berikut adalah beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan:. . Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis efektivitas rencana perdamaian yang disetujui dalam proses PKPU dalam jangka panjang. Hal ini penting untuk mengetahui apakah rencana perdamaian benar-benar mampu menyelamatkan usaha debitur dan memberikan kepuasan bagi kreditur, atau justru menjadi solusi sementara yang tidak berkelanjutan. Penelitian ini dapat menggunakan metode kuantitatif dengan mengumpulkan data keuangan perusahaan setelah disetujui rencana perdamaian, serta melakukan survei terhadap kreditur untuk mengetahui tingkat kepuasan mereka.. . Kedua, penelitian dapat difokuskan pada peran hakim pengawas dan pengurus dalam proses PKPU. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana hakim pengawas memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan melindungi kepentingan kreditur, serta bagaimana pengurus mengelola aset debitur secara efektif dan transparan. Penelitian ini dapat menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap hakim pengawas, pengurus, dan pihak-pihak terkait lainnya.. . Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk membandingkan sistem PKPU di Indonesia dengan mekanisme serupa di negara lain, seperti Chapter 11 Bankruptcy di Amerika Serikat atau suspensio van betaling di Belanda. Perbandingan ini dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik dalam restrukturisasi utang dan membantu mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dalam sistem PKPU di Indonesia. Penelitian ini dapat menggunakan metode komparatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan studi kasus dari berbagai negara.

  1. Putusan PKPU NO. 4/PKPU/2016 | IBLAM LAW REVIEW. putusan pkpu iblam law review authors mohammad aryareksa... doi.org/10.52249/ilr.v6i1.637Putusan PKPU NO 4 PKPU 2016 IBLAM LAW REVIEW putusan pkpu iblam law review authors mohammad aryareksa doi 10 52249 ilr v6i1 637
Read online
File size163.98 KB
Pages13
DMCAReport

Related /

JURIS Analisis Pertimbangan Hakim Berdasarkan Fakta Di Persidangan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang 2026More at 2026

JURNALMAHUPIKIJURNALMAHUPIKI Namun, pertimbangan hakim dalam menentukan terdakwa sebagai pelaku pasif pencucian uang lebih tepat apabila dihukum berdasarkan Pasal 3 UU TPPU, karenaNamun, pertimbangan hakim dalam menentukan terdakwa sebagai pelaku pasif pencucian uang lebih tepat apabila dihukum berdasarkan Pasal 3 UU TPPU, karena

JURIS Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan 2026More at 2026

IBLAMIBLAM Upaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.menyelenggarakanUpaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.menyelenggarakan

JURIS Status Tenaga Kesehatan Tradisional Pada Rancangan Undang Undang Kesehatan 2023More at 2023

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Rancangan Undang-Undang Kesehatan mengatur status tenaga kesehatan tradisional dengan mewajibkan adanya Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai bentuk legalisasi.Rancangan Undang-Undang Kesehatan mengatur status tenaga kesehatan tradisional dengan mewajibkan adanya Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai bentuk legalisasi.

JURIS Implementasi Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18b Ayat 2 Tentang Pengakuan Negara Terhadap Norma Adat Dalam Perspektif Religius Dan Ritualis Masyarakat Dusun Temboro Kecamatan Wates Kabupaten Kediri 2023More at 2023

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan peneliti sebagai instrumen utama, melakukan pengamatan mendalam dan wawancara dengan informan kunciPenelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan peneliti sebagai instrumen utama, melakukan pengamatan mendalam dan wawancara dengan informan kunci

JURIS Tanggung Jawab Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kontrak Perbankan 2023More at 2023

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Peristiwa tindak pidana di bidang perbankan yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah, pihak bank bertanggungjawab atas hilangnya dana dalam rekening nasabahPeristiwa tindak pidana di bidang perbankan yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah, pihak bank bertanggungjawab atas hilangnya dana dalam rekening nasabah

JURIS Hak Mewaris Anak Perempuan Bersifat Patrilineal Menurut Hukum Adat Lio dan Perkembangannya di Kabupaten Ende 2023More at 2023

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Dalam sistem pembagian warisan terhadap anak perempuan yang bersifat patrilineal, memiliki keunikan yakni yang berhak mendapat warisan hanyalah anak laki-lakiDalam sistem pembagian warisan terhadap anak perempuan yang bersifat patrilineal, memiliki keunikan yakni yang berhak mendapat warisan hanyalah anak laki-laki

JURIS Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Pengawas Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa 2023More at 2023

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Demi terselenggaranya cita-cita masyarakat desa yakni terwujudnya penyelenggaraanBPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Demi terselenggaranya cita-cita masyarakat desa yakni terwujudnya penyelenggaraan

JURIS Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan Studi Kasus Penetapan Nomor 0020 PDT P 2015 PA BTL 2019More at 2019

UM SURABAYAUM SURABAYA Orang gila berada dalam pengampuan tidak kehilangan hak keperdataannya namun untuk melaksanakannya harus diwakilkan oleh pengampunya. Dasar pertimbanganOrang gila berada dalam pengampuan tidak kehilangan hak keperdataannya namun untuk melaksanakannya harus diwakilkan oleh pengampunya. Dasar pertimbangan

Useful /

JURIS Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Investasi Produk Unit Link Asuransi Jiwa Sebagai Bentuk Kejahatan Transnasional 2026More at 2026

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Equity Joint Venture Law (EJV Law )1979 yang diamandemen pada tahun 2001 merupakan undang-undang pertama mengenai investasiasing langsung di RRC. ContractualEquity Joint Venture Law (EJV Law )1979 yang diamandemen pada tahun 2001 merupakan undang-undang pertama mengenai investasiasing langsung di RRC. Contractual

JURIS Peranan Hukum Pajak dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Negara 2023More at 2023

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan regulasi yang jelas dan tegas dalam pengenaan pajak, serta penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaranUntuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan regulasi yang jelas dan tegas dalam pengenaan pajak, serta penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran

JURIS Penerapan Pencatatan Keuangan Secara Digital Pada UMKM Bata Press UD Intan Desa Pejaten Kabupaten Tabanan 2023More at 2023

MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Berdasarkan hasil observasi tersebut, peneliti menerapkan strategi pelatihan dan pendampingan bagi UMKM pada UD. Intan. Tujuan pelatihan dan pendampinganBerdasarkan hasil observasi tersebut, peneliti menerapkan strategi pelatihan dan pendampingan bagi UMKM pada UD. Intan. Tujuan pelatihan dan pendampingan

JURIS JAMINAN KEBENDAAN DALAM PROSES PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud 2018More at 2018

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Obyek jaminan gadai dan fidusia adalah meliputi benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud yang dapat berupa piutang. Dalam lalu lintasObyek jaminan gadai dan fidusia adalah meliputi benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud yang dapat berupa piutang. Dalam lalu lintas

ads-block-test