IBLAMIBLAM

IBLAM LAW REVIEWIBLAM LAW REVIEW

Perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan, di mana penggunaan energi fosil secara masif menjadi penyumbang utama emisi gas rumah kaca. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan ketergantungan tinggi pada batu bara, menghadapi tantangan besar untuk melakukan transisi energi menuju energi terbarukan secara berkeadilan, yang tidak hanya berorientasi pada pengurangan emisi juga menjamin perlindungan sosial, keadilan ekonomi, dan inklusivitas. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi hukum dan kebijakan publik yang efektif dalam mewujudkan transisi energi berkeadilan di era perubahan iklim, dengan menekankan integrasi antara perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan pembangunan ekonomi rendah karbon. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, mengkaji peraturan perundang‑undangan nasional, komitmen internasional, dokumen kebijakan publik, dan praktik terbaik di negara lain seperti Jerman dan Afrika Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan transisi energi berkeadilan memerlukan reformasi regulasi untuk mengakomodasi prinsip just transition, harmonisasi hukum nasional dengan komitmen global, penguatan mekanisme penegakan hukum, pembentukan instrumen pembiayaan khusus, serta kebijakan publik yang memberikan insentif dan melibatkan masyarakat secara aktif. Dengan sinergi antara kerangka hukum yang adaptif dan kebijakan publik yang progresif, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai transisi energi yang berkelanjutan dan inklusif.

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa strategi hukum dan kebijakan publik memainkan peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan iklim.Strategi hukum yang mencakup transisi energi berkeadilan di era perubahan diperlukan untuk menciptakan landasan normatif yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan pembangunan ekonomi rendah karbon, serta memastikan harmonisasi dengan komitmen internasional.Kebijakan publik berfungsi sebagai pendorong utama implementasi yang efektif melalui insentif, mekanisme pembiayaan inovatif, perlindungan kelompok rentan, dan partisipasi aktif pemangku kepentingan, sementara reformasi regulasi dan mekanisme pembiayaan transisi yang berkelanjutan serta peningkatan keterlibatan masyarakat diperlukan untuk mempercepat transisi energi yang adil.

Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi secara empiris bagaimana peraturan khusus tentang just transition dapat diintegrasikan ke dalam undang‑undang energi Indonesia, dengan mengidentifikasi hambatan institusional dan menguji dampaknya terhadap perlindungan sosial pekerja fosil; selanjutnya, studi komparatif mengenai model pembiayaan inovatif seperti Energy Transition Fund dapat dianalisis untuk menilai efektivitas kombinasi dana publik, swasta, dan instrumen pasar hijau dalam mempercepat investasi energi terbarukan, khususnya di daerah dengan akses listrik terbatas; terakhir, riset tindakan partisipatif dapat dirancang untuk mengukur sejauh mana mekanisme konsultasi publik digital meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kebijakan energi daerah, dan bagaimana partisipasi tersebut memengaruhi penerimaan sosial serta keberlanjutan proyek energi bersih.

  1. PERSPEKTIF KEADILAN DALAM KEBIJAKAN PERDAGANGAN KARBON (CARBON TRADING) DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA MENGATASI... ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/7171PERSPEKTIF KEADILAN DALAM KEBIJAKAN PERDAGANGAN KARBON CARBON TRADING DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA MENGATASI ejournal uksw edu refleksihukum article view 7171
  2. Di Bawah Bayang-Bayang Perubahan Iklim: Transformasi Negara Pembangunan dan Agenda Transisi Energi di... ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/57178Di Bawah Bayang Bayang Perubahan Iklim Transformasi Negara Pembangunan dan Agenda Transisi Energi di ejournal undip ac index php politika article view 57178
  3. Perubahan Iklim dalam Perspektif Regulasi dan Kebijakan Lingkungan di Indonesia | Ganaya : Jurnal Ilmu... doi.org/10.37329/ganaya.v8i1.3687Perubahan Iklim dalam Perspektif Regulasi dan Kebijakan Lingkungan di Indonesia Ganaya Jurnal Ilmu doi 10 37329 ganaya v8i1 3687
Read online
File size293.02 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

JURIS Menguji Batas Keadilan Analisis Poligami dalam Perspektif Q S An Nisa Ayat 3 Dan 129 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Oleh karena itu, penelitian ini menggarisbawahi bahwa poligami yang terdapat dalam Q. An-Nisā ayat 3 bukan hanya sebuah isu hukum semata, tetapi jugaOleh karena itu, penelitian ini menggarisbawahi bahwa poligami yang terdapat dalam Q. An-Nisā ayat 3 bukan hanya sebuah isu hukum semata, tetapi juga

JURIS Rekonstruksi Konsep Produksi dalam Ekonomi Islam Antara Nilai Ibadah Keberlanjutan dan Tanggung Jawab Sosial 2025More at 2025

PENACCELERATIONPENACCELERATION Studi ini dilakukan melalui penelitian pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber ilmiah terkait prinsip dan faktor produksiStudi ini dilakukan melalui penelitian pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber ilmiah terkait prinsip dan faktor produksi

JURIS Maqashid Al khamsah dalam Ekonomi Islam Perspektif Al Ghazali As Syatibi dan Ibnu Khaldun 2025More at 2025

PENACCELERATIONPENACCELERATION Pemikiran dari Imam Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Imam Asy-Syatibi menunjukkan bahwa Maqashid Syariah bukan sekadar gagasan teoritis, melainkan juga dapatPemikiran dari Imam Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Imam Asy-Syatibi menunjukkan bahwa Maqashid Syariah bukan sekadar gagasan teoritis, melainkan juga dapat

JURIS Manajemen Fiskal dan Kajiannya dalam Upaya Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Tinjauan atas Kebijakan Strategi dan Dampaknya terhadap Perekonomian Nasional 2025More at 2025

PENACCELERATIONPENACCELERATION Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan yang mengedepankan keadilan sosial, transparansi, dan keberlanjutan guna memastikan stabilitas jangka pendekOleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan yang mengedepankan keadilan sosial, transparansi, dan keberlanjutan guna memastikan stabilitas jangka pendek

JURIS Integrasi Etika Syariah Dalam Mewujudkan Wirausaha Modern Menuju Ekonomi Halal yang Berkelanjutan 2025More at 2025

PENACCELERATIONPENACCELERATION Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan sinergi antara pendidikan, digitalisasi, sertifikasi, dan inovasi produk agar ekonomi halal dapat berkembangUntuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan sinergi antara pendidikan, digitalisasi, sertifikasi, dan inovasi produk agar ekonomi halal dapat berkembang

JURIS Pembangunan Desa berbasis Gender Analisis Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak DRPPA sebagai Instrumen Pembangunan Berkeadilan di Kota Denpasar 2025More at 2025

STIALANSTIALAN Penelitian ini berfokus pada aktualisasi DRPPA di Kota Denpasar menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan komitmen KotaPenelitian ini berfokus pada aktualisasi DRPPA di Kota Denpasar menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan komitmen Kota

JURIS Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen Mewujudkan Pasar yang Adil dan Transparan 2025More at 2025

RUMAHJURNALRUMAHJURNAL Perlunya penguatan kerangka hukum dan kelembagaan untuk memastikan perlindungan konsumen yang efektif dan persaingan usaha yang sehat. Hal ini mencakupPerlunya penguatan kerangka hukum dan kelembagaan untuk memastikan perlindungan konsumen yang efektif dan persaingan usaha yang sehat. Hal ini mencakup

JURIS ANALYSIS OF LEGAL CERTAINTY IN INDONESIA AN EVALUATION OF MARRIAGE REGISTRATION IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY ISLAMIC FAMILY LAW 2025More at 2025

RADEN FATAHRADEN FATAH However, there is still a gap between legal norms and public awareness, caused by cultural, economic, and lack of legal socialization factors. This phenomenonHowever, there is still a gap between legal norms and public awareness, caused by cultural, economic, and lack of legal socialization factors. This phenomenon

Useful /

JURIS Karakteristik Dan Penerapan Change Order Pada Kontrak Kerja Konstruksi Yang Terjadi Di Indonesia 2026More at 2026

IBLAMIBLAM Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa karakteristik kontrak kerja konstruksi Engineering, Procurement, Construction (EPC)Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa karakteristik kontrak kerja konstruksi Engineering, Procurement, Construction (EPC)

JURIS Implementasi Asas Actor Sequitur Forum Domicilii dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Tangerang Mengenai Kompetensi Relatif Studi Kasus Putusan Nomor 443 Pdt G 2024 Pn Tng 2026More at 2026

IBLAMIBLAM G/2023/PN. Cbi. Hasil kajian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam perkara Nomor 443/Pdt. G/2024/PN. TNG tidak konsisten dalam menerapkan asas actor sequiturG/2023/PN. Cbi. Hasil kajian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam perkara Nomor 443/Pdt. G/2024/PN. TNG tidak konsisten dalam menerapkan asas actor sequitur

JURIS Tanggung Jawab Hukum Pengelola Website Streaming Ilegal Menurut Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Putusan No 420 PID SUS 2020 PNBDG 2026More at 2026

IBLAMIBLAM Meskipun regulasi hukum telah tersedia, penerapannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta penggunaan teknologi anonimMeskipun regulasi hukum telah tersedia, penerapannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta penggunaan teknologi anonim

JURIS The Binding Effect of Constitutional Court Decisions on Police Regulations An Analysis of Constitutional Court Decision No 114 PUU XXIII 2025 2026More at 2026

IBLAMIBLAM Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa keterikatan tersebut tidak cukup dipenuhi melalui kepatuhan formal terhadap amar putusan, melainkan menuntutTemuan utama penelitian menunjukkan bahwa keterikatan tersebut tidak cukup dipenuhi melalui kepatuhan formal terhadap amar putusan, melainkan menuntut

ads-block-test