IBLAMIBLAM
IBLAM LAW REVIEWIBLAM LAW REVIEWPerubahan iklim telah menjadi tantangan global yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan, di mana penggunaan energi fosil secara masif menjadi penyumbang utama emisi gas rumah kaca. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan ketergantungan tinggi pada batu bara, menghadapi tantangan besar untuk melakukan transisi energi menuju energi terbarukan secara berkeadilan, yang tidak hanya berorientasi pada pengurangan emisi juga menjamin perlindungan sosial, keadilan ekonomi, dan inklusivitas. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi hukum dan kebijakan publik yang efektif dalam mewujudkan transisi energi berkeadilan di era perubahan iklim, dengan menekankan integrasi antara perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan pembangunan ekonomi rendah karbon. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, mengkaji peraturan perundang‑undangan nasional, komitmen internasional, dokumen kebijakan publik, dan praktik terbaik di negara lain seperti Jerman dan Afrika Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan transisi energi berkeadilan memerlukan reformasi regulasi untuk mengakomodasi prinsip just transition, harmonisasi hukum nasional dengan komitmen global, penguatan mekanisme penegakan hukum, pembentukan instrumen pembiayaan khusus, serta kebijakan publik yang memberikan insentif dan melibatkan masyarakat secara aktif. Dengan sinergi antara kerangka hukum yang adaptif dan kebijakan publik yang progresif, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai transisi energi yang berkelanjutan dan inklusif.
Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa strategi hukum dan kebijakan publik memainkan peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan iklim.Strategi hukum yang mencakup transisi energi berkeadilan di era perubahan diperlukan untuk menciptakan landasan normatif yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan pembangunan ekonomi rendah karbon, serta memastikan harmonisasi dengan komitmen internasional.Kebijakan publik berfungsi sebagai pendorong utama implementasi yang efektif melalui insentif, mekanisme pembiayaan inovatif, perlindungan kelompok rentan, dan partisipasi aktif pemangku kepentingan, sementara reformasi regulasi dan mekanisme pembiayaan transisi yang berkelanjutan serta peningkatan keterlibatan masyarakat diperlukan untuk mempercepat transisi energi yang adil.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi secara empiris bagaimana peraturan khusus tentang just transition dapat diintegrasikan ke dalam undang‑undang energi Indonesia, dengan mengidentifikasi hambatan institusional dan menguji dampaknya terhadap perlindungan sosial pekerja fosil; selanjutnya, studi komparatif mengenai model pembiayaan inovatif seperti Energy Transition Fund dapat dianalisis untuk menilai efektivitas kombinasi dana publik, swasta, dan instrumen pasar hijau dalam mempercepat investasi energi terbarukan, khususnya di daerah dengan akses listrik terbatas; terakhir, riset tindakan partisipatif dapat dirancang untuk mengukur sejauh mana mekanisme konsultasi publik digital meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kebijakan energi daerah, dan bagaimana partisipasi tersebut memengaruhi penerimaan sosial serta keberlanjutan proyek energi bersih.
- PERSPEKTIF KEADILAN DALAM KEBIJAKAN PERDAGANGAN KARBON (CARBON TRADING) DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA MENGATASI... ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/7171PERSPEKTIF KEADILAN DALAM KEBIJAKAN PERDAGANGAN KARBON CARBON TRADING DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA MENGATASI ejournal uksw edu refleksihukum article view 7171
- Di Bawah Bayang-Bayang Perubahan Iklim: Transformasi Negara Pembangunan dan Agenda Transisi Energi di... ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/57178Di Bawah Bayang Bayang Perubahan Iklim Transformasi Negara Pembangunan dan Agenda Transisi Energi di ejournal undip ac index php politika article view 57178
- Perubahan Iklim dalam Perspektif Regulasi dan Kebijakan Lingkungan di Indonesia | Ganaya : Jurnal Ilmu... doi.org/10.37329/ganaya.v8i1.3687Perubahan Iklim dalam Perspektif Regulasi dan Kebijakan Lingkungan di Indonesia Ganaya Jurnal Ilmu doi 10 37329 ganaya v8i1 3687
| File size | 293.02 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
WALIDEMINSTITUTEWALIDEMINSTITUTE Kedua perspektif ini dianalisis untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan mendasar dalam pembentukan pengetahuan. Tinjauan literatur mencakup studiKedua perspektif ini dianalisis untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan mendasar dalam pembentukan pengetahuan. Tinjauan literatur mencakup studi
RCRSRCRS Digunakan dalam realitas kekinian, termasuk di Indonesia, pemikiran Alasdair Macintyre cukup berguna untuk memahami gejala politik identitas lebih kritis.Digunakan dalam realitas kekinian, termasuk di Indonesia, pemikiran Alasdair Macintyre cukup berguna untuk memahami gejala politik identitas lebih kritis.
RCRSRCRS Pluralisme agama di Indonesia pada saat ini berada dalam kondisi membingungkan. Realitas keanekaragaman agama diisolasi oleh penafsiran yang menyesatkanPluralisme agama di Indonesia pada saat ini berada dalam kondisi membingungkan. Realitas keanekaragaman agama diisolasi oleh penafsiran yang menyesatkan
RCRSRCRS Koreksi persaudaraan merupakan keharusan yang relevan untuk mengembangkan hidup bersama, meskipun pelaksanaannya seringkali tidak ideal karena tantanganKoreksi persaudaraan merupakan keharusan yang relevan untuk mengembangkan hidup bersama, meskipun pelaksanaannya seringkali tidak ideal karena tantangan
RCRSRCRS Artikel ini membahas tentang konsep Hukum Kasih sebagai landasan bersama agama-agama di Indonesia, terutama dalam konteks kehidupan beragama yang harmonisArtikel ini membahas tentang konsep Hukum Kasih sebagai landasan bersama agama-agama di Indonesia, terutama dalam konteks kehidupan beragama yang harmonis
IDEREACHIDEREACH Kajian ini bertujuan untuk menggeser fokus regenerasi ASN dari angka dan usia menuju pada reformasi yang berakar pada pembaharuan kultur, struktur, danKajian ini bertujuan untuk menggeser fokus regenerasi ASN dari angka dan usia menuju pada reformasi yang berakar pada pembaharuan kultur, struktur, dan
PROSPECTPUBLISHINGPROSPECTPUBLISHING Komunitas Aisyiyah di Kecamatan Jaten menyadari pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga dan berkomitmen memprosesnya di rumah masing‑masing, sehinggaKomunitas Aisyiyah di Kecamatan Jaten menyadari pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga dan berkomitmen memprosesnya di rumah masing‑masing, sehingga
ISNJBENGKALISISNJBENGKALIS Kelima, totaliterisme. Keenam, Rasialisme dan imperialisme. Ketujuh, fasisime memiliki unsur menentang hukum dan ketertiban internasional. Ekonomi fasisKelima, totaliterisme. Keenam, Rasialisme dan imperialisme. Ketujuh, fasisime memiliki unsur menentang hukum dan ketertiban internasional. Ekonomi fasis
Useful /
IBLAMIBLAM Pesatnya perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai bentuk informasi dan hiburan digital. Namun, kemajuanPesatnya perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai bentuk informasi dan hiburan digital. Namun, kemajuan
MYJOURNALMYJOURNAL Keterlibatan masyarakat yang sudah memahami nilai keberlanjutan, dalam contoh ini anyaman bambu, sangat penting bagi keberhasilan pengelolaan ekowisataKeterlibatan masyarakat yang sudah memahami nilai keberlanjutan, dalam contoh ini anyaman bambu, sangat penting bagi keberhasilan pengelolaan ekowisata
MYJOURNALMYJOURNAL Temuan tersebut menegaskan bahwa ketiga faktor tersebut memainkan peran penting dalam membentuk perilaku keuangan pelaku UMKM di lingkungan Pasar SentralTemuan tersebut menegaskan bahwa ketiga faktor tersebut memainkan peran penting dalam membentuk perilaku keuangan pelaku UMKM di lingkungan Pasar Sentral
MYJOURNALMYJOURNAL Analisis menggunakan Model Lyke menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah (aturan, regulasi keuangan, dan kebijakan Kemenkop UKM) telah diimplementasikanAnalisis menggunakan Model Lyke menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah (aturan, regulasi keuangan, dan kebijakan Kemenkop UKM) telah diimplementasikan