WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsStudi ini mengeksplorasi isu tindak pidana (perbuatan melawan hukum) di dalam Bank Ekspor-Impor Indonesia (LPEI), dengan fokus pada analisis Keputusan No. 42/PDT/2025/PT MDN dari Pengadilan Tinggi Medan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji prinsip hukum yang mendasari putusan pengadilan, termasuk pelanggaran kewajiban fidusia, kelalaian dalam manajemen risiko, serta penerapan Pasal 1365 dan 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Temuan menunjukkan adanya kegagalan tata kelola yang signifikan di dalam LPEI, yang menyebabkan kerugian keuangan dan berkurangnya akuntabilitas. Studi ini menyoroti perlunya penguatan kontrol internal, sistem manajemen risiko yang lebih baik, serta reformasi regulasi untuk meningkatkan tata kelola perusahaan milik negara. Analisis ini berkontribusi pada pemahaman akuntabilitas hukum di lembaga keuangan serta memberikan rekomendasi untuk mencegah kasus serupa di masa depan.
42/PDT/2025/PT MDN memberikan wawasan penting mengenai tantangan penanganan tindak pidana di lembaga keuangan milik negara di Indonesia.Putusan pengadilan menyoroti pelanggaran kewajiban fidusia, kegagalan tata kelola, dan kekurangan dalam manajemen risiko di dalam Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).Upaya pencegahan di masa depan perlu mencakup penerapan kontrol internal yang kuat, peningkatan kerangka manajemen risiko, pembinaan budaya akuntabilitas, serta reformasi hukum dan regulasi yang disesuaikan dengan tantangan khusus perusahaan milik negara.
Pertama, perlu penelitian lanjutan yang mengkaji efektivitas mekanisme pengawasan internal di berbagai lembaga keuangan milik negara untuk mengetahui sejauh mana struktur tata kelola yang ada mampu mencegah pelanggaran hukum, serta faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan kontrol yang ketat. Kedua, penting untuk mempelajari bagaimana standar manajemen risiko diterapkan dalam praktik operasional sehari-hari di LPEI dan instansi serupa, termasuk seberapa responsif sistem tersebut terhadap potensi pelanggaran fidusia dan kerugian finansial. Ketiga, perlu diteliti bagaimana budaya organisasi dan dinamika kepemimpinan di dalam perusahaan milik negara memengaruhi kesadaran hukum dan etika kerja pegawai, serta bagaimana pelatihan berkala dapat dirancang untuk secara efektif membangun komitmen terhadap akuntabilitas dan kepatuhan hukum dalam jangka panjang.
| File size | 348.25 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS The findings reveal that although the law provides comprehensive tools—including administrative, civil, and criminal sanctions—its enforcement is oftenThe findings reveal that although the law provides comprehensive tools—including administrative, civil, and criminal sanctions—its enforcement is often
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Melalui analisis kualitatif terhadap dokumen kebijakan, kerangka hukum, dan perspektif ahli, penelitian ini mengeksplorasi mekanisme yang mendasari transisiMelalui analisis kualitatif terhadap dokumen kebijakan, kerangka hukum, dan perspektif ahli, penelitian ini mengeksplorasi mekanisme yang mendasari transisi
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Therefore, there is a need for regulatory reinforcement, increased operational support, and public legal education to ensure that local examination isTherefore, there is a need for regulatory reinforcement, increased operational support, and public legal education to ensure that local examination is
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penanganan pelanggaran merek dagang dalam bisnis e-commerce tidak memiliki perbedaan khusus dibandingkan penanganan secara konvensional, yaitu melaluiPenanganan pelanggaran merek dagang dalam bisnis e-commerce tidak memiliki perbedaan khusus dibandingkan penanganan secara konvensional, yaitu melalui
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Pancasila sebagai dasar filosofis dan etis negara memiliki peran fundamental dalam menjaga harmoni sosial dan memperkuat persatuan bangsa Indonesia diPancasila sebagai dasar filosofis dan etis negara memiliki peran fundamental dalam menjaga harmoni sosial dan memperkuat persatuan bangsa Indonesia di
UMSBUMSB Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui waktu tempuh sampah dan memperkirakan kebutuhan pengangkutan sampah hingga tahun 2028 di Samarinda.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui waktu tempuh sampah dan memperkirakan kebutuhan pengangkutan sampah hingga tahun 2028 di Samarinda.
UMSBUMSB Menurut data buku laporan tahunan Pelabuhan Pantai Carocok Tarusan armada penangkapan ikan yang berdomisili di Pelabuhan Pantai Carocok Tarusan sebanyakMenurut data buku laporan tahunan Pelabuhan Pantai Carocok Tarusan armada penangkapan ikan yang berdomisili di Pelabuhan Pantai Carocok Tarusan sebanyak
UMSBUMSB Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa layanan PDAM Payakumbuh setelah pembangunan WTP Batang Agam yang dianalisis menggunakan metode Importance PerformanceHasil penelitian ini menjelaskan bahwa layanan PDAM Payakumbuh setelah pembangunan WTP Batang Agam yang dianalisis menggunakan metode Importance Performance
Useful /
UBBUBB Hasil penelitiannya adalah Pertama, hubungan antara asas-asas pembentukan perundang-undangan dengan pembentukan peraturan desa terlihat pada aspek normatifHasil penelitiannya adalah Pertama, hubungan antara asas-asas pembentukan perundang-undangan dengan pembentukan peraturan desa terlihat pada aspek normatif
UBBUBB Oleh karena itu, urgensi penguatan kebijakan kelembagaan dan sinkronisasi dengan prinsip-prinsip hukum internasional menjadi strategi penting dalam meningkatkanOleh karena itu, urgensi penguatan kebijakan kelembagaan dan sinkronisasi dengan prinsip-prinsip hukum internasional menjadi strategi penting dalam meningkatkan
UBBUBB Perusahaan yang telah memperoleh IUP sebelum berlakukannya Permen KP Nomor 10 Tahun 2024 memiliki kedudukan hukum yang sah berdasarkan prinsip perlindunganPerusahaan yang telah memperoleh IUP sebelum berlakukannya Permen KP Nomor 10 Tahun 2024 memiliki kedudukan hukum yang sah berdasarkan prinsip perlindungan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS The findings indicate that while the law improves legal certainty and promotes good governance, practical challenges remain in its application, includingThe findings indicate that while the law improves legal certainty and promotes good governance, practical challenges remain in its application, including