WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsStudi ini mengeksplorasi isu tindak pidana (perbuatan melawan hukum) di dalam Bank Ekspor-Impor Indonesia (LPEI), dengan fokus pada analisis Keputusan No. 42/PDT/2025/PT MDN dari Pengadilan Tinggi Medan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji prinsip hukum yang mendasari putusan pengadilan, termasuk pelanggaran kewajiban fidusia, kelalaian dalam manajemen risiko, serta penerapan Pasal 1365 dan 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Temuan menunjukkan adanya kegagalan tata kelola yang signifikan di dalam LPEI, yang menyebabkan kerugian keuangan dan berkurangnya akuntabilitas. Studi ini menyoroti perlunya penguatan kontrol internal, sistem manajemen risiko yang lebih baik, serta reformasi regulasi untuk meningkatkan tata kelola perusahaan milik negara. Analisis ini berkontribusi pada pemahaman akuntabilitas hukum di lembaga keuangan serta memberikan rekomendasi untuk mencegah kasus serupa di masa depan.
42/PDT/2025/PT MDN memberikan wawasan penting mengenai tantangan penanganan tindak pidana di lembaga keuangan milik negara di Indonesia.Putusan pengadilan menyoroti pelanggaran kewajiban fidusia, kegagalan tata kelola, dan kekurangan dalam manajemen risiko di dalam Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).Upaya pencegahan di masa depan perlu mencakup penerapan kontrol internal yang kuat, peningkatan kerangka manajemen risiko, pembinaan budaya akuntabilitas, serta reformasi hukum dan regulasi yang disesuaikan dengan tantangan khusus perusahaan milik negara.
Pertama, perlu penelitian lanjutan yang mengkaji efektivitas mekanisme pengawasan internal di berbagai lembaga keuangan milik negara untuk mengetahui sejauh mana struktur tata kelola yang ada mampu mencegah pelanggaran hukum, serta faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan kontrol yang ketat. Kedua, penting untuk mempelajari bagaimana standar manajemen risiko diterapkan dalam praktik operasional sehari-hari di LPEI dan instansi serupa, termasuk seberapa responsif sistem tersebut terhadap potensi pelanggaran fidusia dan kerugian finansial. Ketiga, perlu diteliti bagaimana budaya organisasi dan dinamika kepemimpinan di dalam perusahaan milik negara memengaruhi kesadaran hukum dan etika kerja pegawai, serta bagaimana pelatihan berkala dapat dirancang untuk secara efektif membangun komitmen terhadap akuntabilitas dan kepatuhan hukum dalam jangka panjang.
| File size | 348.25 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIRAYAUNIRAYA Ran merupakan salah satu tindak pidana penangkapan ikan melawan hukum yang diadili oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Ranai. Pelaku divonis denda sebesarRan merupakan salah satu tindak pidana penangkapan ikan melawan hukum yang diadili oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Ranai. Pelaku divonis denda sebesar
DINASTIREVDINASTIREV Jika terjadi sengketa, para pihak dapat menyelesaikannya melalui alternatif non‑litigasi seperti arbitrase atau melalui proses litigasi di pengadilanJika terjadi sengketa, para pihak dapat menyelesaikannya melalui alternatif non‑litigasi seperti arbitrase atau melalui proses litigasi di pengadilan
DINASTIREVDINASTIREV Indonesia sebagai negara berkembang yang berkeinginan untuk mencapai pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan, menyadari bahwa investasi asing memilikiIndonesia sebagai negara berkembang yang berkeinginan untuk mencapai pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan, menyadari bahwa investasi asing memiliki
DINASTIREVDINASTIREV Penanaman modal asing di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Penanaman Modal, yang menekankan bahwa kegiatan ini harus dilakukan dalam bentuk PerseroanPenanaman modal asing di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Penanaman Modal, yang menekankan bahwa kegiatan ini harus dilakukan dalam bentuk Perseroan
DINASTIREVDINASTIREV Kedudukan kreditur separatis seperti yang disebutkan dalam pasal 1134 KUHPerdata merupakan kedudukan paling tinggi dibandingkan kreditur lainnya selamaKedudukan kreditur separatis seperti yang disebutkan dalam pasal 1134 KUHPerdata merupakan kedudukan paling tinggi dibandingkan kreditur lainnya selama
DINASTIREVDINASTIREV Sistem peradilan pidana di Indonesia harus ditegakkan dengan baik untuk mewujudkan hal ini. Namun, efektivitas penegakan hukum terkadang tidak pasti, menyebabkanSistem peradilan pidana di Indonesia harus ditegakkan dengan baik untuk mewujudkan hal ini. Namun, efektivitas penegakan hukum terkadang tidak pasti, menyebabkan
DINASTIREVDINASTIREV SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian SK Bupati terkait dibatalkan oleh PTUN.SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian SK Bupati terkait dibatalkan oleh PTUN.
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan analisis dan hasil kajian, putusan Nomor 109/Pid. Cbi tampaknya menerapkan hukum yang tidak tepat, pelaku diputus bebas oleh hakim. MenurutBerdasarkan analisis dan hasil kajian, putusan Nomor 109/Pid. Cbi tampaknya menerapkan hukum yang tidak tepat, pelaku diputus bebas oleh hakim. Menurut
Useful /
UNIRAYAUNIRAYA Sus/2023/PN Gst) dinilai tidak tepat. Hal ini karena majelis hakim dalam pilihannya tidak memikirkan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang‑Undang Nomor 35Sus/2023/PN Gst) dinilai tidak tepat. Hal ini karena majelis hakim dalam pilihannya tidak memikirkan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang‑Undang Nomor 35
UNIRAYAUNIRAYA Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah suatu perbuatan pidana mengambil atau memindahkan barang tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yangTindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah suatu perbuatan pidana mengambil atau memindahkan barang tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yang
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS This study examines the bankruptcy of PT Sri Rejeki Isman Tbk (PT Sritex) within the framework of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and SuspensionThis study examines the bankruptcy of PT Sri Rejeki Isman Tbk (PT Sritex) within the framework of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension
UNNESUNNES Penggalangan dana online berarti pengguna hanya dapat berinteraksi secara virtual dengan penyelenggara penggalangan dana tanpa harus bertemu langsung,Penggalangan dana online berarti pengguna hanya dapat berinteraksi secara virtual dengan penyelenggara penggalangan dana tanpa harus bertemu langsung,