WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsThis study examines the bankruptcy of PT Sri Rejeki Isman Tbk (PT Sritex) within the framework of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (UU Kepailitan). Employing a normative juridical approach, it analyzes the legal provisions, procedural implementation, and implications of the case. The findings reveal compliance with the statutory criteria for bankruptcy but also expose significant procedural inefficiencies, particularly in asset valuation and the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) process. The study highlights the need for reforms to streamline court procedures, enhance transparency, and strengthen corporate governance practices. These measures are crucial for improving the effectiveness and equity of Indonesias bankruptcy system while safeguarding the rights of creditors and debtors.
The bankruptcy of PT Sritex, while adhering to formal legal requirements, revealed critical shortcomings in Indonesias bankruptcy framework.Procedural inefficiencies, particularly in asset valuation and PKPU implementation, hindered a fair and timely resolution.Addressing these challenges necessitates legal reforms, institutional strengthening, and enhanced corporate governance to ensure a more reliable and equitable bankruptcy system.
Further research should investigate the effectiveness of alternative dispute resolution mechanisms, such as mediation, in resolving conflicts between creditors during bankruptcy proceedings, potentially reducing court backlogs and fostering more amicable settlements. Additionally, a comparative study analyzing the insolvency test mechanisms adopted in jurisdictions like the Netherlands and the United States could inform potential amendments to Indonesian bankruptcy law, aiming to prevent premature bankruptcy declarations and prioritize viable business restructuring. Finally, research is needed to explore the development of standardized guidelines for asset valuation in bankruptcy cases, incorporating independent expert assessments and transparent methodologies to enhance fairness and minimize disputes among stakeholders, ultimately bolstering confidence in the bankruptcy process.
| File size | 347.17 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
STIBASTIBA Hasil penelitian mengenai penerapan Perda No. 5 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah di Kota Jambi terdapat beberapa indikator pendukung: pemberlakuanHasil penelitian mengenai penerapan Perda No. 5 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah di Kota Jambi terdapat beberapa indikator pendukung: pemberlakuan
ENDLESS JOURNALENDLESS JOURNAL It aims to maintain health and encourage the development and prevention of disease. This study aims to determine the description of elderly knowledge aboutIt aims to maintain health and encourage the development and prevention of disease. This study aims to determine the description of elderly knowledge about
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Findings reveal that while temporary child spacing aligns with secondary objectives (ḥājiyyāt) when safeguarding maternal health, permanent childfreeFindings reveal that while temporary child spacing aligns with secondary objectives (ḥājiyyāt) when safeguarding maternal health, permanent childfree
UNIRAYAUNIRAYA B/2018/PN Pbr merupakan salah satu putusan yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuiB/2018/PN Pbr merupakan salah satu putusan yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
STIBASTIBA Penelitian ini membahas penguasaan harta waris anak yatim oleh wali dengan tujuan mengkaji norma hukum yang mengatur institusi perwalian dalam KompilasiPenelitian ini membahas penguasaan harta waris anak yatim oleh wali dengan tujuan mengkaji norma hukum yang mengatur institusi perwalian dalam Kompilasi
STIBASTIBA Penelitian ini menganalisis penerapan restorative justice dalam kasus penganiayaan ringan di Polresta Jambi serta meninjaunya dari perspektif hukum pidanaPenelitian ini menganalisis penerapan restorative justice dalam kasus penganiayaan ringan di Polresta Jambi serta meninjaunya dari perspektif hukum pidana
STIBASTIBA Peran ini mencerminkan prinsip-prinsip maslahah mursalah Islam yaitu kemaslahatan bersama yang tidak bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, MajelisPeran ini mencerminkan prinsip-prinsip maslahah mursalah Islam yaitu kemaslahatan bersama yang tidak bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, Majelis
UM SURABAYAUM SURABAYA Wanprestasi terbukti mengganggu kepastian hukum dalam kontrak musyarakah, yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dan menghambat pertumbuhan ekonomiWanprestasi terbukti mengganggu kepastian hukum dalam kontrak musyarakah, yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dan menghambat pertumbuhan ekonomi
Useful /
UNIRAYAUNIRAYA Terdakwa dijatuhi hukuman tujuh bulan penjara. Putusan kajian bernomor 23-K/PM I-05/AD/IV/2017 itu bertajuk “Putusan Pidana Bagi Anggota TNI Yang MelakukanTerdakwa dijatuhi hukuman tujuh bulan penjara. Putusan kajian bernomor 23-K/PM I-05/AD/IV/2017 itu bertajuk “Putusan Pidana Bagi Anggota TNI Yang Melakukan
UNIRAYAUNIRAYA Sumber informasi yang digunakan adalah informasi pilihan, meliputi bahan hukum esensial, penolong, dan tersier. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengumpulkanSumber informasi yang digunakan adalah informasi pilihan, meliputi bahan hukum esensial, penolong, dan tersier. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengumpulkan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Regulasi internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Peraturan Umum Perlindungan Data (GDPR) di Uni Eropa, memberikan kerangka kerjaRegulasi internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Peraturan Umum Perlindungan Data (GDPR) di Uni Eropa, memberikan kerangka kerja
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Land consolidation is a land strategy that involves the active engagement of the community in order to reorganize land tenure and usage, enhance environmentalLand consolidation is a land strategy that involves the active engagement of the community in order to reorganize land tenure and usage, enhance environmental