WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsThis study examines the bankruptcy of PT Sri Rejeki Isman Tbk (PT Sritex) within the framework of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (UU Kepailitan). Employing a normative juridical approach, it analyzes the legal provisions, procedural implementation, and implications of the case. The findings reveal compliance with the statutory criteria for bankruptcy but also expose significant procedural inefficiencies, particularly in asset valuation and the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) process. The study highlights the need for reforms to streamline court procedures, enhance transparency, and strengthen corporate governance practices. These measures are crucial for improving the effectiveness and equity of Indonesias bankruptcy system while safeguarding the rights of creditors and debtors.
The bankruptcy of PT Sritex, while adhering to formal legal requirements, revealed critical shortcomings in Indonesias bankruptcy framework.Procedural inefficiencies, particularly in asset valuation and PKPU implementation, hindered a fair and timely resolution.Addressing these challenges necessitates legal reforms, institutional strengthening, and enhanced corporate governance to ensure a more reliable and equitable bankruptcy system.
Further research should investigate the effectiveness of alternative dispute resolution mechanisms, such as mediation, in resolving conflicts between creditors during bankruptcy proceedings, potentially reducing court backlogs and fostering more amicable settlements. Additionally, a comparative study analyzing the insolvency test mechanisms adopted in jurisdictions like the Netherlands and the United States could inform potential amendments to Indonesian bankruptcy law, aiming to prevent premature bankruptcy declarations and prioritize viable business restructuring. Finally, research is needed to explore the development of standardized guidelines for asset valuation in bankruptcy cases, incorporating independent expert assessments and transparent methodologies to enhance fairness and minimize disputes among stakeholders, ultimately bolstering confidence in the bankruptcy process.
| File size | 347.17 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIRAYAUNIRAYA Pelaku divonis denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) oleh pengadilan, namun analisis peneliti menunjukkan bahwa hukuman ini tidak cukupPelaku divonis denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) oleh pengadilan, namun analisis peneliti menunjukkan bahwa hukuman ini tidak cukup
DINASTIREVDINASTIREV Jika terjadi sengketa, para pihak dapat menyelesaikannya melalui alternatif non‑litigasi seperti arbitrase atau melalui proses litigasi di pengadilanJika terjadi sengketa, para pihak dapat menyelesaikannya melalui alternatif non‑litigasi seperti arbitrase atau melalui proses litigasi di pengadilan
DINASTIREVDINASTIREV Pemerintah Indonesia menandatangani Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Indonesia – Singapura untuk melindungi hakPemerintah Indonesia menandatangani Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Indonesia – Singapura untuk melindungi hak
DINASTIREVDINASTIREV 10 Tahun 2021, pembatasan kepemilikan modal asing dalam usaha perkebunan kelapa sawit telah dihapuskan, memungkinkan investor asing untuk memiliki 100%10 Tahun 2021, pembatasan kepemilikan modal asing dalam usaha perkebunan kelapa sawit telah dihapuskan, memungkinkan investor asing untuk memiliki 100%
DINASTIREVDINASTIREV Namun putusan berbeda diterima oleh Bank Cimb Niaga. Hak separatis yang dimiliki oleh Bank Cimb Niaga telah di ingkari dengan tidak diterimanya secaraNamun putusan berbeda diterima oleh Bank Cimb Niaga. Hak separatis yang dimiliki oleh Bank Cimb Niaga telah di ingkari dengan tidak diterimanya secara
DINASTIREVDINASTIREV Hal ini disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang kuat terhadap pembentukan karakter individu. Sistem peradilan pidana di Indonesia harus ditegakkan denganHal ini disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang kuat terhadap pembentukan karakter individu. Sistem peradilan pidana di Indonesia harus ditegakkan dengan
DINASTIREVDINASTIREV SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian SK Bupati terkait dibatalkan oleh PTUN.SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian SK Bupati terkait dibatalkan oleh PTUN.
UNIRAYAUNIRAYA Menurut penulis seharusnya pelaku dijerat Pasal 185 ayat (1) juncto Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, denganMenurut penulis seharusnya pelaku dijerat Pasal 185 ayat (1) juncto Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan
Useful /
UNIRAYAUNIRAYA Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengkarakterisasi opiat menjadi beberapa golongan. Meskipun ada pedoman yang mengatur masalah opiat, pelanggaranPeraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengkarakterisasi opiat menjadi beberapa golongan. Meskipun ada pedoman yang mengatur masalah opiat, pelanggaran
UNIRAYAUNIRAYA Hukumannya adalah penjara dan pelatihan kerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku dan korban dalam kasus persetubuhan anak di bawah umur sebaiknyaHukumannya adalah penjara dan pelatihan kerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku dan korban dalam kasus persetubuhan anak di bawah umur sebaiknya
UNIRAYAUNIRAYA ) bahwa penjatuhan hukuman sebagaimana putusan hakim menjatuhi eksekusi sesuai pada Pasal 187 ayat (2) KUHP dengan pidana penjara 6 tahun adalah putusan) bahwa penjatuhan hukuman sebagaimana putusan hakim menjatuhi eksekusi sesuai pada Pasal 187 ayat (2) KUHP dengan pidana penjara 6 tahun adalah putusan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS 42/PDT/2025/PT MDN memberikan wawasan penting mengenai tantangan penanganan tindak pidana di lembaga keuangan milik negara di Indonesia. Putusan pengadilan42/PDT/2025/PT MDN memberikan wawasan penting mengenai tantangan penanganan tindak pidana di lembaga keuangan milik negara di Indonesia. Putusan pengadilan