USUUSU
Mahadi: Indonesia Journal of LawMahadi: Indonesia Journal of LawKebijakan tata ruang merupakan instrument utama dalam rangka menciptakan penggunaan ruang-ruang yang ada di Indonesia, mulai dari tingkat pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten sampai pada tingkat desa. Kebijakan hukum tata ruang, secara umum pada tingkat paling dasar, dimana desa memiliki peran strategis dalam rangka pengelolaan tata ruang. Berdasarkan Pasal 48 UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bahwa Penataan Ruang Kawasan Perdesaan diarahkan untuk: 1). Pemberdayaan masyarakat perdesaan; 2). pertahanan kualitas lingkungan setempat dan Wilayah yang didukungnya; 3). konservasi sumber daya alam; 4). pelestarian warisan budaya lokal; 5). pertahanan Kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan 6). penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan. Konsep dasar tata ruang pedesaan berorentasi kepada kepentingan pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian ini menganalisis berkaitan dengan kebijakan hukum tata ruang desa dalam persepektif hukum. Dengan menggunakan penelitian hukum normative.
Implementasi kebijakan hukum dalam pengembangan desa diarahkan pada keberlanjutan perencanaan ruang, dimana fokus pengembangan desa terkait pelaksanaan kebijakan hukum yang dilakukan oleh negara.Dengan tingkat keterlambatan tertinggi, melalui Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah menjadi undang‑undang, memperkuat pengelolaan ruang desa menjadi desa otonom serta mendorong orientasi pembangunan berkelanjutan.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara mendalam sejauh mana kebijakan hukum tata ruang pedesaan yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2023 berhasil meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, dengan menggunakan pendekatan campuran kuantitatif‑kualitatif untuk mengukur perubahan partisipasi warga, kualitas hidup, serta tingkat kepuasan terhadap layanan publik di berbagai wilayah. Selanjutnya, diperlukan studi komparatif mengenai dampak pelaksanaan kebijakan tersebut terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan disparitas ekonomi antara desa‑desa yang tergolong maju, berkembang, dan tertinggal, dengan memperhatikan variabel‑variabel seperti akses terhadap infrastruktur, harga tanah, dan peluang usaha lokal. Penelitian juga dapat meneliti peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam memperkuat tata kelola desa otonom, khususnya bagaimana penerapan sistem e‑governance atau platform digital dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan desa serta partisipasi warga dalam proses perencanaan. Selain itu, studi longitudinal dapat mengevaluasi efek jangka panjang kebijakan tersebut terhadap pelestarian sumber daya alam dan warisan budaya lokal, sehingga dapat mengidentifikasi faktor‑faktor yang mendukung atau menghambat keberlanjutan lingkungan. Akhirnya, penelitian kualitatif dapat menggali persepsi dan pengalaman aparat desa serta tokoh masyarakat terkait tantangan implementasi kebijakan, guna menghasilkan rekomendasi praktik terbaik yang kontekstual dan adaptif. Dengan menggabungkan pendekatan tersebut, penelitian lanjutan akan memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas, kendala, dan potensi perbaikan kebijakan tata ruang pedesaan di Indonesia.
| File size | 343.96 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
USUUSU Mengatasi tantangan ini memerlukan pembongkaran hambatan struktural, promosi kebijakan inklusif, dan memastikan akses yang adil ke lapangan kerja dan sistemMengatasi tantangan ini memerlukan pembongkaran hambatan struktural, promosi kebijakan inklusif, dan memastikan akses yang adil ke lapangan kerja dan sistem
IkopinIkopin 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel lokasi, harga, dan keberagaman produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen.9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel lokasi, harga, dan keberagaman produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen.
USUUSU Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata menjadi dasar utama pengaturan force majeure, dengan ketentuan bahwa pihak yang tidakHasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata menjadi dasar utama pengaturan force majeure, dengan ketentuan bahwa pihak yang tidak
USUUSU Penelitian ini menyimpulkan bahwa spin-off PT Perkebunan Nusantara III (Persero) ke PT Perkebunan Nusantara IV Regional I menimbulkan ketidakpastian hukumPenelitian ini menyimpulkan bahwa spin-off PT Perkebunan Nusantara III (Persero) ke PT Perkebunan Nusantara IV Regional I menimbulkan ketidakpastian hukum
USUUSU Temuan penelitian ini menyoroti pentingnya meningkatkan upaya pendampingan dan pendidikan mengenai perdagangan karbon. Literasi perdagangan karbon sangatTemuan penelitian ini menyoroti pentingnya meningkatkan upaya pendampingan dan pendidikan mengenai perdagangan karbon. Literasi perdagangan karbon sangat
USUUSU Berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat, Dewan KonstituanteBerdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat, Dewan Konstituante
USUUSU Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini bahwa Tanda Tangan Digital QR-Code dalam kontrak dinyatakan sah dalam hukum positifPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini bahwa Tanda Tangan Digital QR-Code dalam kontrak dinyatakan sah dalam hukum positif
USUUSU Amandemen Keempat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia pada tahun 2002 mengukuhkan konsep Negara Hukum atau Rechtsstaat, yang sebelumnyaAmandemen Keempat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia pada tahun 2002 mengukuhkan konsep Negara Hukum atau Rechtsstaat, yang sebelumnya
Useful /
USUUSU Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang, dengan metode analisis data dilakukan melalui kegiatan inventarisasiPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang, dengan metode analisis data dilakukan melalui kegiatan inventarisasi
USUUSU Oleh karena itu, diperlukan pembentukan Undang-Undang Barang dan Jasa sebagai dasar hukum yang lebih kuat. Selain itu, pelatihan berkala staf pengadaanOleh karena itu, diperlukan pembentukan Undang-Undang Barang dan Jasa sebagai dasar hukum yang lebih kuat. Selain itu, pelatihan berkala staf pengadaan
USUUSU Dokumentasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui foto, tulisan, atau catatan khusus yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu, model dokumentasiDokumentasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui foto, tulisan, atau catatan khusus yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu, model dokumentasi
USUUSU Diperlukan perluasan infrastruktur, khususnya pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik, serta kebijakan konsisten yang memberikan kepastian bagiDiperlukan perluasan infrastruktur, khususnya pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik, serta kebijakan konsisten yang memberikan kepastian bagi