IBRAHIMYIBRAHIMY
HUKMY : Jurnal HukumHUKMY : Jurnal HukumPenelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Batam terhadap dampak perubahan iklim. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap data sekunder, meliputi bahan hukum primer (seperti UU No. 32/2009 tentang Lingkungan Hidup dan dokumen NDC), sekunder (literatur ilmiah, kebijakan), serta tersier (kamus hukum). Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi nasional dan daerah belum secara eksplisit mengakomodasi perlindungan UMKM dari risiko iklim. Kesenjangan terjadi antara kebijakan makro dan implementasi lokal, di mana UMKM menghadapi hambatan dalam akses lingkungan, dan partisipasi perumusan kebijakan. Prinsip keadilan iklim (climate justice) juga belum terintegrasi dalam regulasi, sehingga kebijakan cenderung tidak berpihak pada kapasitas adaptasi terbatas UMKM. Penelitian merekomendasikan reformulasi regulasi sektoral yang inklusif, seperti penyusunan peraturan pelaksana UU No. 32/2009 yang spesifik untuk UMKM, harmonisasi pusat-daerah, serta peningkatan kolaborasi multi-pihak. Pemerintah daerah didorong untuk mengadopsi insentif lokal, skema pendampingan, dan integrasi UMKM dalam rencana aksi iklim. Dengan demikian, penelitian ini menekankan urgensi pendekatan hukum yang adaptif, partisipatif, dan berkeadilan untuk memperkuat ketahanan UMKM di tengah krisis iklim.
Efektivitas peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam melindungi UMKM Kota Batam dari dampak perubahan iklim dinilai belum memadai.32 Tahun 2009 dan komitmen NDC dianggap terlalu umum dan tidak menjawab kebutuhan spesifik UMKM.Hal ini menciptakan lemahnya perlindungan hukum yang bersumber dari tiga kesenjangan utama.konseptual, struktural tercermin dari lemahnya koordinasi pusat-daerah dan aplikatif, di mana UMKM kesulitan mengakses informasi, bantuan, serta insentif.Untuk memperkuat ketahanan UMKM, reformasi regulasi yang responsif, adaptif, dan partisipatif sangat mendesak.Pemerintah pusat dan daerah perlu menyusun peraturan pelaksana yang lebih spesifik, mencakup insentif fiskal, kemudahan akses teknologi ramah lingkungan, dan pembiayaan hijau yang proporsional bagi UMKM.
Berdasarkan analisis, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian kuantitatif untuk mengukur secara lebih akurat dampak finansial perubahan iklim terhadap UMKM di Batam, termasuk kerugian akibat bencana alam dan fluktuasi harga bahan baku. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada evaluasi efektivitas berbagai model insentif hijau yang telah diterapkan di negara lain, serta adaptasi model tersebut untuk konteks UMKM di Batam. Ketiga, penting untuk meneliti peran serta partisipasi UMKM dalam perumusan kebijakan iklim di tingkat daerah, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang untuk meningkatkan keterlibatan mereka. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, penelitian selanjutnya dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan terarah untuk memperkuat ketahanan UMKM di tengah krisis iklim, serta mendorong transisi menuju ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.
| File size | 415.17 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
GREENPUBGREENPUB Fenomena meningkatnya persaingan antar daerah dalam menarik investasi menuntut adanya sistem hukum yang mampu memberikan kepastian, transparansi, dan efisiensiFenomena meningkatnya persaingan antar daerah dalam menarik investasi menuntut adanya sistem hukum yang mampu memberikan kepastian, transparansi, dan efisiensi
MEDANRESOURCECENTERMEDANRESOURCECENTER Artikel ini berkontribusi pada diskusi akademik tentang hukum asuransi Islam dengan memberikan analisis hukum komprehensif tentang perkembangan di IndonesiaArtikel ini berkontribusi pada diskusi akademik tentang hukum asuransi Islam dengan memberikan analisis hukum komprehensif tentang perkembangan di Indonesia
IBRAHIMYIBRAHIMY Namun, pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum, mengurangi efisiensi,Namun, pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum, mengurangi efisiensi,
STAIN TDMSTAIN TDM Oleh karena itu, penguatan kapasitas institusional, harmonisasi kerangka regulasi, dan integrasi pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan pembangunanOleh karena itu, penguatan kapasitas institusional, harmonisasi kerangka regulasi, dan integrasi pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan pembangunan
IBRAHIMYIBRAHIMY Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan undang-undang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaanSumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan undang-undang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan
UntikaUntika Metode yang digunakan yakni penelitian hukum normatif yakni melalui peraturan yang berlaku. Hasil analisis mengindikasikan kejahatan siber transnasional,Metode yang digunakan yakni penelitian hukum normatif yakni melalui peraturan yang berlaku. Hasil analisis mengindikasikan kejahatan siber transnasional,
JURNALPOLTEKBANGJAYAPURAJURNALPOLTEKBANGJAYAPURA Penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2009, pelaksanaan investigasi kecelakaan masih dihadapkan pada kelemahanPenelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2009, pelaksanaan investigasi kecelakaan masih dihadapkan pada kelemahan
UMSRAPPANGUMSRAPPANG Selain itu, jagung merupakan komoditas yang mempunyai kandungan gizi yang cukup tinggi sehingga nilai jual jagung juga cukup meningkatkan nilai ekonomisSelain itu, jagung merupakan komoditas yang mempunyai kandungan gizi yang cukup tinggi sehingga nilai jual jagung juga cukup meningkatkan nilai ekonomis
Useful /
RESCOLLACOMMRESCOLLACOMM Hasilnya menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi inovasi memerlukan ekosistem yang terintegrasi meliputi individu, organisasi, dan kerangka kebijakan,Hasilnya menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi inovasi memerlukan ekosistem yang terintegrasi meliputi individu, organisasi, dan kerangka kebijakan,
UntikaUntika Penyelesaian perkara pidana pada rumah restorative justice merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan formal yangPenyelesaian perkara pidana pada rumah restorative justice merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan formal yang
UntikaUntika Overclaim adalah salah satu bentuk praktik penyampaian klaim yang berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta. Hal ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapiOverclaim adalah salah satu bentuk praktik penyampaian klaim yang berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta. Hal ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi
UntikaUntika 5 Tahun 1960) yang membatasi hak milik tanah hanya bagi WNI. Akibat hukumnya adalah pembatalan hak atas tanah yang diperoleh secara tidak sah dan pengembalian5 Tahun 1960) yang membatasi hak milik tanah hanya bagi WNI. Akibat hukumnya adalah pembatalan hak atas tanah yang diperoleh secara tidak sah dan pengembalian