UINSAIZUUINSAIZU
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum IslamAl-Manahij: Jurnal Kajian Hukum IslamCrowdfunding berbasis efek syariah (SBC Syariah) telah muncul sebagai inovasi keuangan baru yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan teknologi keuangan, memperluas akses investasi di Indonesia. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan kesenjangan regulasi dan risiko hukum yang signifikan terkait dengan perlindungan data, kepatuhan Syariah, asimetri informasi, dan lemahnya penyelesaian sengketa. Studi ini meneliti kecukupan model regulasi ganda Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), dalam melindungi investor dan memastikan kepatuhan Syariah dalam SBC. Dengan menggunakan metode hukum normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan komparatif dan berorientasi kebijakan, studi ini mengidentifikasi kurangnya kekuatan mengikat dalam fatwa DSN-MUI, peran terbatas Dewan Pengawas Syariah, dan lemahnya penegakan standar keamanan dan pengungkapan data. Studi komparatif dari Malaysia dan Bahrain menunjukkan bahwa integrasi audit Syariah dan mekanisme penyelesaian sengketa terpusat dapat memperkuat kepastian hukum. Temuan ini menggarisbawahi perlunya reformasi regulasi untuk menjadikan fatwa DSN-MUI mengikat secara hukum, membentuk badan arbitrase Syariah, dan mewajibkan audit kepatuhan Syariah tahunan bagi operator SBC. Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum, perlindungan investor, dan integritas teknologi keuangan berbasis Syariah di Indonesia.
Perlindungan hukum untuk investor dalam SBC Syariah Indonesia, yang diatur melalui model regulasi ganda, tidak menjamin kepastian hukum atau perlindungan investor.04/2021 memberikan kerangka dasar pengawasan dan lisensi, tetapi belum mengintegrasikan fatwa DSN-MUI sebagai norma hukum mengikat dalam tahap operasional dan pengawasan.Situasi ini meningkatkan risiko fraud digital, pelanggaran data, dan non-compliance Syariah, yang berpotensi merugikan investor.Perlindungan hukum untuk investor perlu diperkuat melalui regulasi ganda yang integratif, memposisikan hukum positif dan hukum Islam bukan sebagai sistem terpisah melainkan sebagai regime normatif saling memperkuat.
Penelitian lanjutan sangat penting untuk mengkaji implementasi model regulasi integratif yang menggabungkan prinsip hukum positif dan Syariah dalam melindungi investor SBC Syariah. Pertama, perlu penelitian tentang dampak wajibnya audit tahunan Syariah terhadap kepatuhan dan kepercayaan investor. Kedua, kajian perbandingan regulasi SBC Syariah di Malaysia dan Bahrain dapat mengungkap praktik terbaik untuk penerapan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis Syariah. Ketiga, penelitian tentang pengaruh literasi keuangan dan Syariah terhadap kemampuan investor dalam memilih instrumen investasi haram atau berisiko tinggi dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan edukasi publik. Kerja sama antara regulator, lembaga keuangan Syariah, dan pemerintah perlu dijelaskan lebih lanjut melalui penelitian tentang struktur koordinasi efisien dalam pengawasan SBC.
| File size | 483.72 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
STIE TDNSTIE TDN Beberapa platform fintech P2P syariah menghadapi kesulitan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, terutama dalam hal transparansi akad yangBeberapa platform fintech P2P syariah menghadapi kesulitan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, terutama dalam hal transparansi akad yang
UNUGHAUNUGHA Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menggunakan 60 data laporanData yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menggunakan 60 data laporan
AN NADWAHAN NADWAH Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah siswa SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat melaluiKegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah siswa SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat melalui
IAIN CURUPIAIN CURUP ISGF berfungsi sebagai solusi normatif untuk fragmentasi institusional dan menawarkan pendekatan yang sensitif terhadap konteks dalam menyelaraskan otoritasISGF berfungsi sebagai solusi normatif untuk fragmentasi institusional dan menawarkan pendekatan yang sensitif terhadap konteks dalam menyelaraskan otoritas
IAIN CURUPIAIN CURUP Temuan menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah masih efektif secara parsial: belum mampu meningkatkan literasi dan inklusi publik, mekanisme kuratifnyaTemuan menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah masih efektif secara parsial: belum mampu meningkatkan literasi dan inklusi publik, mekanisme kuratifnya
UM SURABAYAUM SURABAYA Salah satu sektor yang memanfaatkan kemajuan teknologi adalah layanan keuangan. P2P lending merujuk pada penyediaan layanan keuangan yang mempertemukanSalah satu sektor yang memanfaatkan kemajuan teknologi adalah layanan keuangan. P2P lending merujuk pada penyediaan layanan keuangan yang mempertemukan
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dilakukan di Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakatKegiatan pemberdayaan masyarakat ini dilakukan di Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat
UNPABUNPAB Bank syariah memfasilitasi aktivitas keuangan tanpa menggunakan bunga, melainkan melalui instrumen seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. PenelitianBank syariah memfasilitasi aktivitas keuangan tanpa menggunakan bunga, melainkan melalui instrumen seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Penelitian
Useful /
UNUGHAUNUGHA Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan ekonomi sirkular secara optimal di Provinsi Sumatera Barat, diperlukan kebijakan pemerintah yang kuat dalamOleh karena itu, untuk mengimplementasikan ekonomi sirkular secara optimal di Provinsi Sumatera Barat, diperlukan kebijakan pemerintah yang kuat dalam
UM SURABAYAUM SURABAYA 13 Tahun 2003 didefinisikan sebagai penyerahan pekerjaan penunjang yang tidak bersifat produksi utama, dengan dua bentuk utama. Konsep ini dinilai memiliki13 Tahun 2003 didefinisikan sebagai penyerahan pekerjaan penunjang yang tidak bersifat produksi utama, dengan dua bentuk utama. Konsep ini dinilai memiliki
USIUSI Daerah penelitian ditentukan secara sengaja dengan pertimbangan jumlah produksi. Metode analisis untuk menjelaskan strategi pengembangan usahatani jagungDaerah penelitian ditentukan secara sengaja dengan pertimbangan jumlah produksi. Metode analisis untuk menjelaskan strategi pengembangan usahatani jagung
UNPABUNPAB Pada periode 2015‑2020, Sumatera mengalami fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang sinkron dengan perubahan indikator makroekonomi lain seperti kemiskinan,Pada periode 2015‑2020, Sumatera mengalami fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang sinkron dengan perubahan indikator makroekonomi lain seperti kemiskinan,