UINSAIZUUINSAIZU
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum IslamAl-Manahij: Jurnal Kajian Hukum IslamPeraturan Indonesia yang mengizinkan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik setelah masa tunggu lima tahun menciptakan dilema normatif yang kritis, terutama ketika bersinggungan dengan Right to Be Forgotten (RTBF) yang berpusat di Uni Eropa. Artikel ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis dan menantang penerapan kerangka RTBF pada pencalonan mantan koruptor dengan meninjaunya melalui lensa etika kepemimpinan Islam, yaitu prinsip amanah, adālah, dan fiqh siyasah. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis, penelitian ini menganalisis peraturan pemilu Indonesia dan doktrin RTBF, disintesis dengan yurisprudensi Islam klasik dan kontemporer, dengan fokus khusus pada Maqāshid al-Sharīʿah dan doktrin sadd al-dharāʿīʿ. Temuan mengungkapkan dua poin utama: pertama, masa tunggu lima tahun secara fundamental salah menerapkan RTBF dengan menyamakan catatan publik korupsi dengan data pribadi; artikel ini mengusulkan antitesisnya, devoir de mémoire (kewajiban untuk mengingat), sebagai kerangka kebijakan publik yang diperlukan. Kedua, yurisprudensi Islam menetapkan adālah (integritas moral) sebagai kualifikasi hukum yang mengikat (sharṭ) untuk jabatan publik, dan korupsi secara hukum dan permanen membatalkan kualifikasi ini. Penelitian menyimpulkan bahwa taubah spiritual berbeda dari kualifikasi publik (ḥaqq al-ummah) dan tidak secara otomatis memulihkan kelayakan, sehingga diskualifikasi mantan koruptor tidak melanggar hak melainkan merupakan implementasi yang diperlukan dari sadd al-dharāʿīʿ untuk melindungi amanah publik dan kepentingan umum.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi yang memungkinkan mantan pelaku korupsi mencalonkan diri untuk jabatan publik setelah jeda lima tahun merupakan penerapan yang keliru dari prinsip Right to Be Forgotten (RTBF), dengan mengutamakan rehabilitasi individu daripada akuntabilitas publik.Melalui penelaahan kembali isu ini melalui Fiqh Siyāsah dan Maqāṣid al‑Sharīʿah, penelitian ini mengusulkan konsep devoir de mémoire (kewajiban mengingat) sebagai kerangka kontra yang diperlukan untuk melindungi integritas tata kelola.Temuan menunjukkan bahwa korupsi secara mendasar meniadakan adālah (integritas moral) sebagai syarat mengikat (sharṭ) kepemimpinan, sementara taubah spiritual tidak secara otomatis mengembalikan hak publik (ḥaqq al‑ummah).
Penelitian selanjutnya dapat melakukan survei kuantitatif untuk mengukur bagaimana pengungkapan status mantan terpidana korupsi memengaruhi keputusan pemilih di Indonesia, dengan menelusuri persepsi keadilan, kepercayaan, dan motivasi pilihannya; selanjutnya, studi komparatif lintas negara Muslim dapat membandingkan kerangka rehabilitasi politik yang ada, menilai kesesuaiannya dengan prinsip etika Islam dan dampaknya terhadap integritas lembaga publik; terakhir, analisis kebijakan dapat mengevaluasi penerapan konsep devoir de mémoire dalam undang‑undang pemilihan, menguji efektivitasnya dalam mencegah kembali pejabat korup serta menilai implikasi praktisnya bagi sistem demokrasi dan kepastian hukum.
- Contemporary Islamic Legal Perspectives on Qualification Policy Politics in Indonesia | MILRev: Metro... doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11305Contemporary Islamic Legal Perspectives on Qualification Policy Politics in Indonesia MILRev Metro doi 10 32332 milrev v4i2 11305
- Universepg Journal Article Details. universepg journal article details register home ijma aim scope policies... doi.org/10.34104/ijma.020.0109Universepg Journal Article Details universepg journal article details register home ijma aim scope policies doi 10 34104 ijma 020 0109
- DOI Name 10.29300 Values. name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix... doi.org/10.29300DOI Name 10 29300 Values name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix doi 10 29300
- Can Islamic Law Mitigate Corruption? | Peradaban Journal of Religion and Society. islamic law mitigate... doi.org/10.59001/pjrs.v4i2.314Can Islamic Law Mitigate Corruption Peradaban Journal of Religion and Society islamic law mitigate doi 10 59001 pjrs v4i2 314
| File size | 622.93 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
STAIBSLLGSTAIBSLLG Pelaksanaan perkawinan beda agama tidak sama di setiap daerah, ada yang menerima pencatatannya, ada yang tidak mau menerima pencatatatnnya. Upaya yangPelaksanaan perkawinan beda agama tidak sama di setiap daerah, ada yang menerima pencatatannya, ada yang tidak mau menerima pencatatatnnya. Upaya yang
UNUBLITARUNUBLITAR Permasalahan hukum muncul ketika keterbatasan jumlah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) menyebabkan keterlibatan Penyuluh AgamaPermasalahan hukum muncul ketika keterbatasan jumlah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) menyebabkan keterlibatan Penyuluh Agama
UINSAIZUUINSAIZU cryptocurrency tidak dapat dianggap al‑thaman karena larangan regulasi dan pertimbangan syariah, namun dapat dikategorikan sebagai al‑muthaman bilacryptocurrency tidak dapat dianggap al‑thaman karena larangan regulasi dan pertimbangan syariah, namun dapat dikategorikan sebagai al‑muthaman bila
UINGUSDURUINGUSDUR Tradisi pernikahan di setiap tempat berbeda. Pemahaman tentang hubungan antara budaya dan agama masih tidak dapat dipisahkan dari pemahaman normatif agamaTradisi pernikahan di setiap tempat berbeda. Pemahaman tentang hubungan antara budaya dan agama masih tidak dapat dipisahkan dari pemahaman normatif agama
UINGUSDURUINGUSDUR Dalam hubungan tersebut, hukum seringkali tertinggal di belakang objek yang diaturnya (tingkah laku masyarakat), sehingga terjadi ketegangan antara regulasiDalam hubungan tersebut, hukum seringkali tertinggal di belakang objek yang diaturnya (tingkah laku masyarakat), sehingga terjadi ketegangan antara regulasi
UINGUSDURUINGUSDUR Mereka (fuqaha Indonesia) telah memodifikasi institusi dalam norma Islam tentang pembuktian (sumpah mubāhalah dan liān) sebagai sejenis ritus yang dapatMereka (fuqaha Indonesia) telah memodifikasi institusi dalam norma Islam tentang pembuktian (sumpah mubāhalah dan liān) sebagai sejenis ritus yang dapat
UINGUSDURUINGUSDUR Jika prinsip dan tujuan manajemen yang dipegang oleh amil zakat diterapkan dengan menggunakan manajemen modern serta fungsi manajemen standar, target pemberdayaanJika prinsip dan tujuan manajemen yang dipegang oleh amil zakat diterapkan dengan menggunakan manajemen modern serta fungsi manajemen standar, target pemberdayaan
UMCUMC Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mencari berbagai sumber data dari buku, artikel jurnal, prosiding, dan seminar yang relevan. PencarianPenelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mencari berbagai sumber data dari buku, artikel jurnal, prosiding, dan seminar yang relevan. Pencarian
Useful /
UNIPASBYUNIPASBY Analisis data uji Chi Square. Hasilnya tingkat pengetahuan protokol kesehatan baik 68,8%. Tingkat kecemasan dalam pertolongan persalinan di masa pandemiAnalisis data uji Chi Square. Hasilnya tingkat pengetahuan protokol kesehatan baik 68,8%. Tingkat kecemasan dalam pertolongan persalinan di masa pandemi
UINGUSDURUINGUSDUR Konsep seperti sariqah, ghulul, risywah, dan ghasab diidentifikasi memiliki kesamaan makna dengan perilaku korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwaKonsep seperti sariqah, ghulul, risywah, dan ghasab diidentifikasi memiliki kesamaan makna dengan perilaku korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
UINGUSDURUINGUSDUR Pesantren memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, berperan sebagai agen perubahan sosial, laboratorium bisnis syariah,Pesantren memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, berperan sebagai agen perubahan sosial, laboratorium bisnis syariah,
UMCUMC Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling Proportionate Stratified Random Sampling. Dalam pelaksanaan prinsip-prinsipTeknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling Proportionate Stratified Random Sampling. Dalam pelaksanaan prinsip-prinsip