UINSAIZUUINSAIZU
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum IslamAl-Manahij: Jurnal Kajian Hukum IslamPeraturan Indonesia yang mengizinkan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik setelah masa tunggu lima tahun menciptakan dilema normatif yang kritis, terutama ketika bersinggungan dengan Right to Be Forgotten (RTBF) yang berpusat di Uni Eropa. Artikel ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis dan menantang penerapan kerangka RTBF pada pencalonan mantan koruptor dengan meninjaunya melalui lensa etika kepemimpinan Islam, yaitu prinsip amanah, adālah, dan fiqh siyasah. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis, penelitian ini menganalisis peraturan pemilu Indonesia dan doktrin RTBF, disintesis dengan yurisprudensi Islam klasik dan kontemporer, dengan fokus khusus pada Maqāshid al-Sharīʿah dan doktrin sadd al-dharāʿīʿ. Temuan mengungkapkan dua poin utama: pertama, masa tunggu lima tahun secara fundamental salah menerapkan RTBF dengan menyamakan catatan publik korupsi dengan data pribadi; artikel ini mengusulkan antitesisnya, devoir de mémoire (kewajiban untuk mengingat), sebagai kerangka kebijakan publik yang diperlukan. Kedua, yurisprudensi Islam menetapkan adālah (integritas moral) sebagai kualifikasi hukum yang mengikat (sharṭ) untuk jabatan publik, dan korupsi secara hukum dan permanen membatalkan kualifikasi ini. Penelitian menyimpulkan bahwa taubah spiritual berbeda dari kualifikasi publik (ḥaqq al-ummah) dan tidak secara otomatis memulihkan kelayakan, sehingga diskualifikasi mantan koruptor tidak melanggar hak melainkan merupakan implementasi yang diperlukan dari sadd al-dharāʿīʿ untuk melindungi amanah publik dan kepentingan umum.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi yang memungkinkan mantan pelaku korupsi mencalonkan diri untuk jabatan publik setelah jeda lima tahun merupakan penerapan yang keliru dari prinsip Right to Be Forgotten (RTBF), dengan mengutamakan rehabilitasi individu daripada akuntabilitas publik.Melalui penelaahan kembali isu ini melalui Fiqh Siyāsah dan Maqāṣid al‑Sharīʿah, penelitian ini mengusulkan konsep devoir de mémoire (kewajiban mengingat) sebagai kerangka kontra yang diperlukan untuk melindungi integritas tata kelola.Temuan menunjukkan bahwa korupsi secara mendasar meniadakan adālah (integritas moral) sebagai syarat mengikat (sharṭ) kepemimpinan, sementara taubah spiritual tidak secara otomatis mengembalikan hak publik (ḥaqq al‑ummah).
Penelitian selanjutnya dapat melakukan survei kuantitatif untuk mengukur bagaimana pengungkapan status mantan terpidana korupsi memengaruhi keputusan pemilih di Indonesia, dengan menelusuri persepsi keadilan, kepercayaan, dan motivasi pilihannya; selanjutnya, studi komparatif lintas negara Muslim dapat membandingkan kerangka rehabilitasi politik yang ada, menilai kesesuaiannya dengan prinsip etika Islam dan dampaknya terhadap integritas lembaga publik; terakhir, analisis kebijakan dapat mengevaluasi penerapan konsep devoir de mémoire dalam undang‑undang pemilihan, menguji efektivitasnya dalam mencegah kembali pejabat korup serta menilai implikasi praktisnya bagi sistem demokrasi dan kepastian hukum.
- Contemporary Islamic Legal Perspectives on Qualification Policy Politics in Indonesia | MILRev: Metro... doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11305Contemporary Islamic Legal Perspectives on Qualification Policy Politics in Indonesia MILRev Metro doi 10 32332 milrev v4i2 11305
- Universepg Journal Article Details. universepg journal article details register home ijma aim scope policies... doi.org/10.34104/ijma.020.0109Universepg Journal Article Details universepg journal article details register home ijma aim scope policies doi 10 34104 ijma 020 0109
- DOI Name 10.29300 Values. name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix... doi.org/10.29300DOI Name 10 29300 Values name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix doi 10 29300
- Can Islamic Law Mitigate Corruption? | Peradaban Journal of Religion and Society. islamic law mitigate... doi.org/10.59001/pjrs.v4i2.314Can Islamic Law Mitigate Corruption Peradaban Journal of Religion and Society islamic law mitigate doi 10 59001 pjrs v4i2 314
| File size | 622.93 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
RCRSRCRS Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, penting untuk mempraktekan hukum kasih agar tercipta keharmonisan hidup di tengah kemajemukan. Hukum kasih harusDalam masyarakat Indonesia yang majemuk, penting untuk mempraktekan hukum kasih agar tercipta keharmonisan hidup di tengah kemajemukan. Hukum kasih harus
UINSAIZUUINSAIZU Studi ini menyimpulkan bahwa politisasi agama berfungsi sebagai ancaman sistemik terhadap rule of law, merusak kepercayaan publik, dan menyimpang dariStudi ini menyimpulkan bahwa politisasi agama berfungsi sebagai ancaman sistemik terhadap rule of law, merusak kepercayaan publik, dan menyimpang dari
UINSAIZUUINSAIZU Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama setempat berperan strategis sebagai mediator yang menafsirkan dan mengadaptasi praktik adat agar selaras denganHasil penelitian menunjukkan bahwa ulama setempat berperan strategis sebagai mediator yang menafsirkan dan mengadaptasi praktik adat agar selaras dengan
UNUJAUNUJA Penelitian ini mengkaji bagaimana kepala sekolah merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi untuk mengoptimalkan PLC. Penelitian ini menggunakanPenelitian ini mengkaji bagaimana kepala sekolah merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi untuk mengoptimalkan PLC. Penelitian ini menggunakan
UNUJAUNUJA Future research should focus on incorporating interactive components and experiential learning to foster tolerance and moderation better. Additionally,Future research should focus on incorporating interactive components and experiential learning to foster tolerance and moderation better. Additionally,
UnlaUnla Kepemimpinan dan budaya berperan penting dalam menarik serta mempertahankan karyawan, terutama budaya organisasi dominan yang ditemukan pada startup yaituKepemimpinan dan budaya berperan penting dalam menarik serta mempertahankan karyawan, terutama budaya organisasi dominan yang ditemukan pada startup yaitu
IAINAMBONIAINAMBON Surat Al-Hujurat ayat 11-13 menegaskan larangan menghina dan merendahkan orang lain, mengajarkan untuk tidak berprasangka buruk, dan menyampaikan bahwaSurat Al-Hujurat ayat 11-13 menegaskan larangan menghina dan merendahkan orang lain, mengajarkan untuk tidak berprasangka buruk, dan menyampaikan bahwa
FIKES UMWFIKES UMW Hasil uji Chi-Square pada penelitian ini menunjukkan bahwa dari empat variabel yang diteliti hanya terdapat satu variabel yang berpengaruh terhadap kinerjaHasil uji Chi-Square pada penelitian ini menunjukkan bahwa dari empat variabel yang diteliti hanya terdapat satu variabel yang berpengaruh terhadap kinerja
Useful /
RCRSRCRS Dengan realitas keragaman, koreksi persaudaraan diharapkan menjadi salah satu fondasi kuat di samping tantangan-tantangan yang ada seperti perbedaan interpretasi,Dengan realitas keragaman, koreksi persaudaraan diharapkan menjadi salah satu fondasi kuat di samping tantangan-tantangan yang ada seperti perbedaan interpretasi,
MYJOURNALMYJOURNAL Metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan analisis berdasarkan alat PLS-SEM SmartPLS 3. Populasi penelitianMetode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan analisis berdasarkan alat PLS-SEM SmartPLS 3. Populasi penelitian
UNCMUNCM Teknik pengambilan sampel melalui purposive sampling dengan kriteria guru yang sudah mengajar minimal 1 tahun dengan jumlah 6 partisipan di RA Al-Barkah,Teknik pengambilan sampel melalui purposive sampling dengan kriteria guru yang sudah mengajar minimal 1 tahun dengan jumlah 6 partisipan di RA Al-Barkah,
UNCMUNCM Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kelas eksperimen (X IPA-1) dan kelas kontrol (X IPA-2). Data dikumpulkan melalui tes dan dianalisisPenelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kelas eksperimen (X IPA-1) dan kelas kontrol (X IPA-2). Data dikumpulkan melalui tes dan dianalisis