UINSAIZUUINSAIZU
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum IslamAl-Manahij: Jurnal Kajian Hukum IslamPeraturan Indonesia yang mengizinkan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik setelah masa tunggu lima tahun menciptakan dilema normatif yang kritis, terutama ketika bersinggungan dengan Right to Be Forgotten (RTBF) yang berpusat di Uni Eropa. Artikel ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis dan menantang penerapan kerangka RTBF pada pencalonan mantan koruptor dengan meninjaunya melalui lensa etika kepemimpinan Islam, yaitu prinsip amanah, adālah, dan fiqh siyasah. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis, penelitian ini menganalisis peraturan pemilu Indonesia dan doktrin RTBF, disintesis dengan yurisprudensi Islam klasik dan kontemporer, dengan fokus khusus pada Maqāshid al-Sharīʿah dan doktrin sadd al-dharāʿīʿ. Temuan mengungkapkan dua poin utama: pertama, masa tunggu lima tahun secara fundamental salah menerapkan RTBF dengan menyamakan catatan publik korupsi dengan data pribadi; artikel ini mengusulkan antitesisnya, devoir de mémoire (kewajiban untuk mengingat), sebagai kerangka kebijakan publik yang diperlukan. Kedua, yurisprudensi Islam menetapkan adālah (integritas moral) sebagai kualifikasi hukum yang mengikat (sharṭ) untuk jabatan publik, dan korupsi secara hukum dan permanen membatalkan kualifikasi ini. Penelitian menyimpulkan bahwa taubah spiritual berbeda dari kualifikasi publik (ḥaqq al-ummah) dan tidak secara otomatis memulihkan kelayakan, sehingga diskualifikasi mantan koruptor tidak melanggar hak melainkan merupakan implementasi yang diperlukan dari sadd al-dharāʿīʿ untuk melindungi amanah publik dan kepentingan umum.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi yang memungkinkan mantan pelaku korupsi mencalonkan diri untuk jabatan publik setelah jeda lima tahun merupakan penerapan yang keliru dari prinsip Right to Be Forgotten (RTBF), dengan mengutamakan rehabilitasi individu daripada akuntabilitas publik.Melalui penelaahan kembali isu ini melalui Fiqh Siyāsah dan Maqāṣid al‑Sharīʿah, penelitian ini mengusulkan konsep devoir de mémoire (kewajiban mengingat) sebagai kerangka kontra yang diperlukan untuk melindungi integritas tata kelola.Temuan menunjukkan bahwa korupsi secara mendasar meniadakan adālah (integritas moral) sebagai syarat mengikat (sharṭ) kepemimpinan, sementara taubah spiritual tidak secara otomatis mengembalikan hak publik (ḥaqq al‑ummah).
Penelitian selanjutnya dapat melakukan survei kuantitatif untuk mengukur bagaimana pengungkapan status mantan terpidana korupsi memengaruhi keputusan pemilih di Indonesia, dengan menelusuri persepsi keadilan, kepercayaan, dan motivasi pilihannya; selanjutnya, studi komparatif lintas negara Muslim dapat membandingkan kerangka rehabilitasi politik yang ada, menilai kesesuaiannya dengan prinsip etika Islam dan dampaknya terhadap integritas lembaga publik; terakhir, analisis kebijakan dapat mengevaluasi penerapan konsep devoir de mémoire dalam undang‑undang pemilihan, menguji efektivitasnya dalam mencegah kembali pejabat korup serta menilai implikasi praktisnya bagi sistem demokrasi dan kepastian hukum.
- Contemporary Islamic Legal Perspectives on Qualification Policy Politics in Indonesia | MILRev: Metro... doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11305Contemporary Islamic Legal Perspectives on Qualification Policy Politics in Indonesia MILRev Metro doi 10 32332 milrev v4i2 11305
- Universepg Journal Article Details. universepg journal article details register home ijma aim scope policies... doi.org/10.34104/ijma.020.0109Universepg Journal Article Details universepg journal article details register home ijma aim scope policies doi 10 34104 ijma 020 0109
- DOI Name 10.29300 Values. name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix... doi.org/10.29300DOI Name 10 29300 Values name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix doi 10 29300
- Can Islamic Law Mitigate Corruption? | Peradaban Journal of Religion and Society. islamic law mitigate... doi.org/10.59001/pjrs.v4i2.314Can Islamic Law Mitigate Corruption Peradaban Journal of Religion and Society islamic law mitigate doi 10 59001 pjrs v4i2 314
| File size | 622.93 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
STTBEREASTTBEREA Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis literatur, penelitian ini mengeksplorasi metode dan strategi dalam pendidikan agama Kristen untukDengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis literatur, penelitian ini mengeksplorasi metode dan strategi dalam pendidikan agama Kristen untuk
LPPPIPUBLISHINGLPPPIPUBLISHING Dengan reinterpretasi kontekstual, pilihan child‑free dapat diakomodasi dalam etika Islam tanpa mengorbankan nilai fundamental. Fenomena child‑freeDengan reinterpretasi kontekstual, pilihan child‑free dapat diakomodasi dalam etika Islam tanpa mengorbankan nilai fundamental. Fenomena child‑free
BDKJAKARTABDKJAKARTA Secara khusus, tantangan kunci yang diidentifikasi termasuk risiko plagiarisme, kekhawatiran tentang akurasi data, pemahaman kontekstual yang terbatas,Secara khusus, tantangan kunci yang diidentifikasi termasuk risiko plagiarisme, kekhawatiran tentang akurasi data, pemahaman kontekstual yang terbatas,
STIK KENDALSTIK KENDAL Penerapan prinsip-prinsip ini dapat membantu menciptakan komunikasi digital yang lebih bertanggung jawab, menjaga keharmonisan sosial, serta mencegah kerusakanPenerapan prinsip-prinsip ini dapat membantu menciptakan komunikasi digital yang lebih bertanggung jawab, menjaga keharmonisan sosial, serta mencegah kerusakan
UMPRUMPR 2. 7, adalah metodologi kuantitatif yang digunakan. Sampel penelitian terdiri dari seratus orang yang dipilih secara acak. Hasil penelitian menunjukkan2. 7, adalah metodologi kuantitatif yang digunakan. Sampel penelitian terdiri dari seratus orang yang dipilih secara acak. Hasil penelitian menunjukkan
SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan etika profesi dalam akuntansi, baik di Indonesia maupun pada tingkat internasional, memilikiBerdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan etika profesi dalam akuntansi, baik di Indonesia maupun pada tingkat internasional, memiliki
PANDAWANPANDAWAN Sinergi antara Islam serta iptek mengacu pada kritis integrasi serta kreatif yang terakhir ke dalam kerangka etika intelektual dari pemikiran dunia Islam,Sinergi antara Islam serta iptek mengacu pada kritis integrasi serta kreatif yang terakhir ke dalam kerangka etika intelektual dari pemikiran dunia Islam,
STAINUMADIUNSTAINUMADIUN Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam kegiatan usaha tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM ini menerapkanPenelitian ini mengkaji penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam kegiatan usaha tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM ini menerapkan
Useful /
BINUSBINUS To do so, a bibliometric analysis of the state of IR is conducted as a field of study. Analisis bibliometrik ini menunjukkan dominasi Barat dalam produksiTo do so, a bibliometric analysis of the state of IR is conducted as a field of study. Analisis bibliometrik ini menunjukkan dominasi Barat dalam produksi
UMPRUMPR Children from divorced families are more vulnerable to behavioral, social, and academic problems, with high parental conflict exacerbating these negativeChildren from divorced families are more vulnerable to behavioral, social, and academic problems, with high parental conflict exacerbating these negative
UMPRUMPR Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya perubahan dalam kebijakan dan praktik manajemen di pengadilan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukungImplikasi dari penelitian ini adalah perlunya perubahan dalam kebijakan dan praktik manajemen di pengadilan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung
UMPRUMPR Hasil penelitian ini yaitu terdapat perbedaan prestasi belajar mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Palangka Raya sebagai calon guruHasil penelitian ini yaitu terdapat perbedaan prestasi belajar mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Palangka Raya sebagai calon guru