UINSAIZUUINSAIZU
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum IslamAl-Manahij: Jurnal Kajian Hukum IslamPeraturan Indonesia yang mengizinkan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik setelah masa tunggu lima tahun menciptakan dilema normatif yang kritis, terutama ketika bersinggungan dengan Right to Be Forgotten (RTBF) yang berpusat di Uni Eropa. Artikel ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis dan menantang penerapan kerangka RTBF pada pencalonan mantan koruptor dengan meninjaunya melalui lensa etika kepemimpinan Islam, yaitu prinsip amanah, adālah, dan fiqh siyasah. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis, penelitian ini menganalisis peraturan pemilu Indonesia dan doktrin RTBF, disintesis dengan yurisprudensi Islam klasik dan kontemporer, dengan fokus khusus pada Maqāshid al-Sharīʿah dan doktrin sadd al-dharāʿīʿ. Temuan mengungkapkan dua poin utama: pertama, masa tunggu lima tahun secara fundamental salah menerapkan RTBF dengan menyamakan catatan publik korupsi dengan data pribadi; artikel ini mengusulkan antitesisnya, devoir de mémoire (kewajiban untuk mengingat), sebagai kerangka kebijakan publik yang diperlukan. Kedua, yurisprudensi Islam menetapkan adālah (integritas moral) sebagai kualifikasi hukum yang mengikat (sharṭ) untuk jabatan publik, dan korupsi secara hukum dan permanen membatalkan kualifikasi ini. Penelitian menyimpulkan bahwa taubah spiritual berbeda dari kualifikasi publik (ḥaqq al-ummah) dan tidak secara otomatis memulihkan kelayakan, sehingga diskualifikasi mantan koruptor tidak melanggar hak melainkan merupakan implementasi yang diperlukan dari sadd al-dharāʿīʿ untuk melindungi amanah publik dan kepentingan umum.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi yang memungkinkan mantan pelaku korupsi mencalonkan diri untuk jabatan publik setelah jeda lima tahun merupakan penerapan yang keliru dari prinsip Right to Be Forgotten (RTBF), dengan mengutamakan rehabilitasi individu daripada akuntabilitas publik.Melalui penelaahan kembali isu ini melalui Fiqh Siyāsah dan Maqāṣid al‑Sharīʿah, penelitian ini mengusulkan konsep devoir de mémoire (kewajiban mengingat) sebagai kerangka kontra yang diperlukan untuk melindungi integritas tata kelola.Temuan menunjukkan bahwa korupsi secara mendasar meniadakan adālah (integritas moral) sebagai syarat mengikat (sharṭ) kepemimpinan, sementara taubah spiritual tidak secara otomatis mengembalikan hak publik (ḥaqq al‑ummah).
Penelitian selanjutnya dapat melakukan survei kuantitatif untuk mengukur bagaimana pengungkapan status mantan terpidana korupsi memengaruhi keputusan pemilih di Indonesia, dengan menelusuri persepsi keadilan, kepercayaan, dan motivasi pilihannya; selanjutnya, studi komparatif lintas negara Muslim dapat membandingkan kerangka rehabilitasi politik yang ada, menilai kesesuaiannya dengan prinsip etika Islam dan dampaknya terhadap integritas lembaga publik; terakhir, analisis kebijakan dapat mengevaluasi penerapan konsep devoir de mémoire dalam undang‑undang pemilihan, menguji efektivitasnya dalam mencegah kembali pejabat korup serta menilai implikasi praktisnya bagi sistem demokrasi dan kepastian hukum.
- Contemporary Islamic Legal Perspectives on Qualification Policy Politics in Indonesia | MILRev: Metro... doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11305Contemporary Islamic Legal Perspectives on Qualification Policy Politics in Indonesia MILRev Metro doi 10 32332 milrev v4i2 11305
- Universepg Journal Article Details. universepg journal article details register home ijma aim scope policies... doi.org/10.34104/ijma.020.0109Universepg Journal Article Details universepg journal article details register home ijma aim scope policies doi 10 34104 ijma 020 0109
- DOI Name 10.29300 Values. name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix... doi.org/10.29300DOI Name 10 29300 Values name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix doi 10 29300
- Can Islamic Law Mitigate Corruption? | Peradaban Journal of Religion and Society. islamic law mitigate... doi.org/10.59001/pjrs.v4i2.314Can Islamic Law Mitigate Corruption Peradaban Journal of Religion and Society islamic law mitigate doi 10 59001 pjrs v4i2 314
| File size | 622.93 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Pembangunan ekosistem pembelajaran yang mendukung kesehatan mental siswa sangat penting dan dapat diwujudkan melalui integrasi psikologi pendidikan danPembangunan ekosistem pembelajaran yang mendukung kesehatan mental siswa sangat penting dan dapat diwujudkan melalui integrasi psikologi pendidikan dan
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian kualitatif studi kasus ini menggunakan studi literatur dari dokumen resmi dan berita tepercaya. Hasil analisis menyimpulkan bahwa tayangan tersebutPenelitian kualitatif studi kasus ini menggunakan studi literatur dari dokumen resmi dan berita tepercaya. Hasil analisis menyimpulkan bahwa tayangan tersebut
DAARULHUDADAARULHUDA Upaya mewujudkan kepemimpinan efektif menghadapi berbagai tantangan, seperti resistensi terhadap perubahan, keterbatasan kompetensi pemimpin, perbedaanUpaya mewujudkan kepemimpinan efektif menghadapi berbagai tantangan, seperti resistensi terhadap perubahan, keterbatasan kompetensi pemimpin, perbedaan
DINASTIRESDINASTIRES Abstrak: Pasal 42 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan wewenang koordinasi kepada KPK untuk mengawasi penyelidikan, penyidikan,Abstrak: Pasal 42 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan wewenang koordinasi kepada KPK untuk mengawasi penyelidikan, penyidikan,
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hasilnya menunjukkan bahwa keterlibatan lembaga sipil dalam menangani korupsi militer dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meskipun menghadapiHasilnya menunjukkan bahwa keterlibatan lembaga sipil dalam menangani korupsi militer dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meskipun menghadapi
UNCMUNCM Pembelajaran afektif yang tidak optimal mengakibatkan siswa tidak dapat membiasakan diri untuk berperilaku baik. Penelitian ini menganalisis proses pembelajaranPembelajaran afektif yang tidak optimal mengakibatkan siswa tidak dapat membiasakan diri untuk berperilaku baik. Penelitian ini menganalisis proses pembelajaran
UCYUCY Adapun rincian masing-masing tahapan sebagaimana dipaparkan dalam uraian berikut. Tahap pertama, menggali data terkait persepsi tentang keluarga. PadaAdapun rincian masing-masing tahapan sebagaimana dipaparkan dalam uraian berikut. Tahap pertama, menggali data terkait persepsi tentang keluarga. Pada
UCYUCY Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh menaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiapPeraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh menaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap
Useful /
UNCMUNCM Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa, kurangnya sumber belajar, dan media pembelajaran yang digunakan di dalam kelas tidakPenelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa, kurangnya sumber belajar, dan media pembelajaran yang digunakan di dalam kelas tidak
UNCMUNCM Pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan dalam pembuatan miniatur jembatan sebagian besar membuahkan dampak positif. Dampak positifnya adalah cara diskusiPengelompokan siswa berdasarkan kemampuan dalam pembuatan miniatur jembatan sebagian besar membuahkan dampak positif. Dampak positifnya adalah cara diskusi
UNCMUNCM Berdasarkan analisis yang dilakukan, lagu Diri karya Tulus memiliki makna yang mendalam terkait dengan refleksi diri dan penerimaan diri. Penelitian iniBerdasarkan analisis yang dilakukan, lagu Diri karya Tulus memiliki makna yang mendalam terkait dengan refleksi diri dan penerimaan diri. Penelitian ini
UNSADAUNSADA Persepsi negatif terhadap gangguan mental, stigma masyarakat, dan tekanan adat secara signifikan memengaruhi pemahaman dan penanganan masalah kesehatanPersepsi negatif terhadap gangguan mental, stigma masyarakat, dan tekanan adat secara signifikan memengaruhi pemahaman dan penanganan masalah kesehatan