Publisher

UINSAIZUUINSAIZU

Journal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum IslamAl-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Abstract

Politisasi agama dalam pemilihan umum demokratis di Indonesia merupakan tantangan struktural yang mengganggu tata kelola konstitusional, melemahkan netralitas hukum, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip normatif dalam fiqh siyasah dusturiyyah menurut al-Māwardī. Meskipun kajian sebelumnya telah membahas relasi agama dan politik, hanya sedikit penelitian yang menelaah bagaimana manipulasi simbol keagamaan dan otoritas ulama digunakan secara strategis untuk melemahkan integritas institusi ketika dianalisis melalui kerangka pemerintahan al-Māwardī. Studi ini meneliti mekanisme dan konsekuensi politisasi agama dengan mengintegrasikan konsep-konsep utama al-Māwardī seperti ʿadl (keadilan), amānah (kepercayaan), wilāyah al-qaḍā (otoritas kehakiman), dan ḥisbah (pengawasan publik) sebagai standar etika konstitusional dalam perilaku politik. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini menganalisis interaksi antara elit politik, aktor keagamaan, dan aparat penegak hukum untuk memahami bagaimana hubungan tersebut memengaruhi proses pengambilan keputusan. Temuan penelitian menunjukkan tiga bentuk distorsi konstitusional: instrumentalisasi narasi keagamaan untuk mendelegitimasi lawan politik, intervensi kelompok keagamaan dalam proses peradilan yang mengancam independensi lembaga hukum, dan aliansi transaksional yang mengkompromikan objektivitas otoritas negara. Dari perspektif fiqh siyasah al-Māwardī, praktik-praktik tersebut melanggar maqāṣid al-sharīʿah khususnya pemeliharaan keadilan, akal, dan harmoni sosial serta bertentangan dengan etika konstitusional yang harus menjadi dasar legitimasi pemerintahan. Studi ini menyimpulkan bahwa politisasi agama berfungsi sebagai ancaman sistemik terhadap rule of law, merusak kepercayaan publik, dan menyimpang dari model normatif otoritas politik yang adil menurut al-Māwardī. Penelitian ini memberikan kerangka yurisprudensial yang menunjukkan bagaimana fiqh siyasah dusturiyyah dapat membimbing praktik pemerintahan yang etis dan akuntabel dalam sistem politik kontemporer di masyarakat Muslim.

Conclusion

Studi ini menemukan bahwa politisasi agama dalam kontestasi politik di Indonesia merupakan masalah struktural yang merusak tatanan hukum demokratis, melemahkan independensi yudisial, dan kepastian hukum.Berdasarkan fiqh siyasah dusturiyyah al-Māwardī, praktik ini merupakan penyalahgunaan wewenang yang melanggar prinsip keadilan (adl), akuntabilitas (amanah), serta menghambat fungsi otoritas kehakiman (wilāyah al-qaḍā) dalam menjaga imparsialitas dan integritas institusi, sekaligus mengancam maqāṣid al-sharīʿah.Oleh karena itu, penguatan supremasi hukum memerlukan pemulihan fondasi etis seperti keadilan yang tidak memihak, tata kelola yang bertanggung jawab, dan perlindungan kesejahteraan publik, dengan etika hukum Islam sebagai kerangka komplementer untuk memperkuat institusi demokrasi.

Future Research

Penelitian ini telah mengungkap politisasi agama sebagai ancaman struktural terhadap tatanan hukum dan demokrasi di Indonesia. Untuk memperkaya pemahaman ini, beberapa arah studi lanjutan yang baru dapat dipertimbangkan. Pertama, bagaimana mengembangkan metodologi dan alat ukur yang terstandardisasi untuk secara objektif mengkuantifikasi tingkat serta intensitas politisasi agama dalam berbagai kampanye politik di Indonesia? Pendekatan ini akan memungkinkan analisis yang lebih sistematis mengenai korelasinya dengan indikator independensi lembaga hukum dan fluktuasi kualitas demokrasi di tingkat lokal maupun nasional, melampaui studi kasus kualitatif yang ada. Kedua, dengan temuan tentang distorsi konstitusional, penting untuk mengeksplorasi secara empiris efektivitas beragam model desain kelembagaan atau reformasi legislatif yang dirancang untuk memperkuat otonomi serta ketahanan lembaga peradilan. Penelitian ini dapat menguji bagaimana mekanisme pengawasan internal, peningkatan kapasitas etik hakim, atau kebijakan anti-intervensi dapat memitigasi tekanan politik dan kelompok keagamaan selama pemilihan umum, sehingga hukum tetap menjadi pilar keadilan yang netral. Ketiga, melampaui konteks Indonesia, studi komparatif lintas negara-negara mayoritas Muslim, terutama yang memiliki sistem politik dan tingkat pluralisme agama yang berbeda, dapat mengungkap pola umum. Analisis ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual atau universal yang memperparah atau mengurangi dampak politisasi agama terhadap penegakan hukum dan stabilitas demokrasi, memberikan wawasan berharga bagi pengembangan strategi penanganan yang lebih adaptif dan berkelanjutan di tingkat global. Saran-saran ini bertujuan untuk memperdalam analisis fenomena krusial ini agar dapat dirumuskan solusi yang lebih kokoh bagi masa depan demokrasi inklusif.

References

1. Mediating Tradition: The Role of Law Enforcement in Customary Law Disputes | Jurnal Ilmiah Peuradeun.... journal.scadindependent.org/index.php/jipeuradeun/article/view/1921Mediating Tradition The Role of Law Enforcement in Customary Law Disputes Jurnal Ilmiah Peuradeun journal scadindependent index php jipeuradeun article view 1921
2. Criminalising Women, Silencing Victims: Human Rights and Sharia Enforcement in Aceh | Hasbi | De Jure:... doi.org/10.18860/J-FSH.V17I1.29635Criminalising Women Silencing Victims Human Rights and Sharia Enforcement in Aceh Hasbi De Jure doi 10 18860 J FSH V17I1 29635
3. Juridical Analysis of Forestry Criminal Law Enforcement by Corporations in Environmental Fiqh Framework... jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/23115Juridical Analysis of Forestry Criminal Law Enforcement by Corporations in Environmental Fiqh Framework jurnal radenfatah ac index php Nurani article view 23115
4. Digital Activism in Contemporary Islamic Politics: A Critical Analysis of Social Media's Impact... e-journal.metrouniv.ac.id/milrev/article/view/10159Digital Activism in Contemporary Islamic Politics A Critical Analysis of Social Medias Impact e journal metrouniv ac milrev article view 10159

Metadata

File size	490.63 KB
Pages	22
DMCA	Report