MEJAILMIAHMEJAILMIAH
Adagium: Jurnal Ilmiah HukumAdagium: Jurnal Ilmiah HukumPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan preventif Polresta Gorontalo Kota dalam menangani tindak pidana penganiayaan anak oleh ibu tiri, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan peluang penguatan kebijakan tersebut di masa mendatang. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya angka kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga, khususnya oleh ibu tiri, yang menimbulkan dampak fisik dan psikologis serius bagi korban. Fenomena ini menuntut respons strategis dari aparat penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat guna menciptakan sistem perlindungan anak yang efektif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku, korban, dan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Gorontalo Kota, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengorganisir dan menginterpretasi data lapangan berdasarkan teori dan prinsip hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Gorontalo Kota telah menerapkan berbagai strategi preventif, seperti sosialisasi dan edukasi hukum, pendekatan restoratif, pembentukan posko pelaporan dan hotline kekerasan anak, kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah, serta optimalisasi fungsi Bimbingan Masyarakat (BINMAS). Upaya-upaya ini terbukti meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat sistem perlindungan anak, meskipun masih dihadapkan pada tantangan berupa keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, dan belum meratanya edukasi hukum.
Implementasi kebijakan preventif Polresta Gorontalo Kota dalam menangani tindak pidana penganiayaan anak oleh ibu tiri telah berjalan melalui berbagai strategi, seperti sosialisasi hukum, pendekatan restoratif, pembentukan posko pelaporan, kolaborasi lintas lembaga, serta optimalisasi fungsi BINMAS.Upaya-upaya ini terbukti mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat sistem perlindungan anak, meskipun masih terdapat tantangan berupa keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, dan belum meratanya edukasi hukum.Diperlukan kajian lebih mendalam mengenai dinamika relasi kuasa dalam keluarga tiri, efektivitas intervensi berbasis komunitas, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam pelaporan dan pendampingan korban kekerasan anak.
Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa arah studi lanjutan yang menjanjikan. Pertama, perlu dilakukan penelitian kualitatif mendalam untuk memahami dinamika relasi kuasa dalam keluarga tiri, termasuk faktor-faktor yang memicu kekerasan dan bagaimana kekerasan tersebut berdampak pada perkembangan psikologis anak. Kedua, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur efektivitas berbagai intervensi komunitas dalam mencegah kekerasan anak, dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual seperti tingkat pendidikan orang tua, dukungan sosial, dan akses terhadap layanan kesehatan mental. Ketiga, penelitian eksperimen dapat dirancang untuk menguji efektivitas penggunaan teknologi digital, seperti aplikasi mobile atau platform media sosial, dalam meningkatkan pelaporan kasus kekerasan anak dan memberikan pendampingan yang tepat waktu kepada korban. Dengan menggabungkan ketiga saran penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas kekerasan anak dan mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
- TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN | Fiat Iustitia : Jurnal... doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2534TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN Fiat Iustitia Jurnal doi 10 54367 fiat v3i2 2534
- Implementasi Kebijakan Preventif Polresta Gorontalo Kota Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh... ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/113Implementasi Kebijakan Preventif Polresta Gorontalo Kota Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh ejournal mejailmiah index php adagium article view 113
| File size | 303.42 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penelitian ini menganalisis urgensi penerapan constitutional complaint sebagai mekanisme perlindungan hak konstitusional terhadap tindakan pemerintah yangPenelitian ini menganalisis urgensi penerapan constitutional complaint sebagai mekanisme perlindungan hak konstitusional terhadap tindakan pemerintah yang
UMPRUMPR Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada 2025 terbukti rentan terhadap politisasi dan tantangan, meskipun dirancang sebagai instrumen korektif untukPemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada 2025 terbukti rentan terhadap politisasi dan tantangan, meskipun dirancang sebagai instrumen korektif untuk
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Kebijakan pembatasan plastik sekali pakai di Banyuwangi merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam mengurangi sampah plastik dan mendukung pembangunanKebijakan pembatasan plastik sekali pakai di Banyuwangi merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam mengurangi sampah plastik dan mendukung pembangunan
MKRIMKRI Artikel menunjukkan: pertama, ada lima variasi desentralisasi dalam negara kesatuan; kedua, kondisi otonomi daerah cenderung sentralistis; ketiga, adaArtikel menunjukkan: pertama, ada lima variasi desentralisasi dalam negara kesatuan; kedua, kondisi otonomi daerah cenderung sentralistis; ketiga, ada
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih adaptif dan responsif dalam perlindunganTemuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih adaptif dan responsif dalam perlindungan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Dampak dari perubahan ini adalah meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa, serta penguatan prinsipDampak dari perubahan ini adalah meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa, serta penguatan prinsip
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam modus operandi tindak pidana sodomi yang dilakukan oleh oknum guru terhadap anak didik di lingkunganPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam modus operandi tindak pidana sodomi yang dilakukan oleh oknum guru terhadap anak didik di lingkungan
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Perbedaannya hanya terdapat pada dua hal ini. Semenjak pemilihan umum yang pertama diselenggarakan pada tahun 1955 (pada masa Parlementer). PenyelenggaraanPerbedaannya hanya terdapat pada dua hal ini. Semenjak pemilihan umum yang pertama diselenggarakan pada tahun 1955 (pada masa Parlementer). Penyelenggaraan
Useful /
INTERNATIONALPUBLISHERINTERNATIONALPUBLISHER Penelitian ini menggunakan desain asosiatif kausal kuantitatif untuk menganalisis hubungan parsial dan simultan antar variabel. Populasi penelitian terdiriPenelitian ini menggunakan desain asosiatif kausal kuantitatif untuk menganalisis hubungan parsial dan simultan antar variabel. Populasi penelitian terdiri
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Namun, berat isi bata ringan masih berada dalam rentang standar 700–800 kg/m³, yakni dari 830,83 kg/m³ menjadi 726,133 kg/m³, yang masih dapat direkomendasikanNamun, berat isi bata ringan masih berada dalam rentang standar 700–800 kg/m³, yakni dari 830,83 kg/m³ menjadi 726,133 kg/m³, yang masih dapat direkomendasikan
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislature dalam menguji undang-undang terhadapAkibatnya, timbul ketidakpastian hukum mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislature dalam menguji undang-undang terhadap
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Pengadaan tanah tersebut menimbulkan akibat hukum berupa pelanggaran hak asasi manusia dan konflik sosial antara masyarakat hukum adat dan pemerintah.Pengadaan tanah tersebut menimbulkan akibat hukum berupa pelanggaran hak asasi manusia dan konflik sosial antara masyarakat hukum adat dan pemerintah.