AKRABJUARAAKRABJUARA
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialAkrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialMeningkatnya angka perceraian, problem status anak luar nikah, serta rendahnya pemahaman mengenai jimak yang benar menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip perkawinan Islam dan praktik sosial-hukum di Indonesia. Tulisan ini bertujuan mengkaji prinsip perkawinan Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan fokus pada problem status anak, pemahaman jimak yang etis, dan keabsahan relasi perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-empiris melalui telaah literatur fikih dan regulasi hukum positif seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip perkawinan Islam mencakup keabsahan akad, perlindungan hak anak, serta relasi seksual berbasis persetujuan (consent). Ditemukan adanya kekosongan pemahaman mengenai jimak yang etis dan legal, serta masih kuatnya stigma terhadap anak luar nikah meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi dan ketentuan perlindungan dalam UU TPKS.
Penelitian ini menemukan bahwa prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, jika dipahami secara komprehensif, dapat menjadi landasan utama dalam mewujudkan keluarga yang adil, harmonis, dan damai yang melindungi seluruh anggota keluarga.Terdapat kesenjangan antara norma fiqih Islam dan implementasi hukum positif, terutama terkait status anak yang lahir di luar nikah, stigma terhadap anak yang tidak dibolehkan, dan pemahaman masyarakat tentang hubungan seksual yang benar dan salah.Upaya regulasi seperti Undang-Undang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, dan UU TPKS telah memberikan dasar hukum yang progresif, namun implementasinya masih menghadapi tantangan budaya dan struktural.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lapangan yang lebih mendalam untuk mengeksplorasi dampak sosial, psikologis, dan hukum bagi anak-anak yang lahir di luar nikah, serta pengalaman aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip-prinsip ini. Kedua, penting untuk menguji efektivitas program-program implementasi kebijakan, seperti pelatihan hukum dan pendidikan masyarakat mengenai pentingnya persetujuan dalam hubungan seksual, serta perlindungan hak anak. Ketiga, pemerintah dan lembaga keagamaan perlu memperkuat program bimbingan keluarga sakinah dengan memasukkan materi tentang literasi hak anak dan pendidikan seks berbasis persetujuan, sehingga tujuan mewujudkan keluarga harmonis dapat tercapai secara holistik—religius, sosial, dan hukum. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip perkawinan Islam yang berkeadilan dan melindungi hak-hak semua anggota keluarga.
| File size | 646.02 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
PELITABANGSAPELITABANGSA Analisis tematik dengan triangulasi dan member checking memastikan validitas temuan. Hasil menunjukkan bahwa permasalahan dipengaruhi faktor individu,Analisis tematik dengan triangulasi dan member checking memastikan validitas temuan. Hasil menunjukkan bahwa permasalahan dipengaruhi faktor individu,
DAARULHUDADAARULHUDA Namun, disisi lain ekosistem media sosial justru melahirkan tren romantisme pernikahan dini melalui konten aesthetic dan narasi simplistis mengenai penyelamatanNamun, disisi lain ekosistem media sosial justru melahirkan tren romantisme pernikahan dini melalui konten aesthetic dan narasi simplistis mengenai penyelamatan
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Pemberian perlindungan hukum bagi anak luar kawin berdasarkan hukum Islam sepeninggal orang tuanya di masa yang akan datang dilakukan melalui pembuatanPemberian perlindungan hukum bagi anak luar kawin berdasarkan hukum Islam sepeninggal orang tuanya di masa yang akan datang dilakukan melalui pembuatan
AKRABJUARAAKRABJUARA UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian, tetapi banyak pelaku yang masih minim pemahaman terkait akuntansi sehingga menghadapi tantangan dalamUMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian, tetapi banyak pelaku yang masih minim pemahaman terkait akuntansi sehingga menghadapi tantangan dalam
APPIHIAPPIHI Latar belakang penelitian ini berangkat dari dilema antara perlindungan hak anak sebagai pelaku dengan kewajiban negara menjaga stabilitas ekonomi sertaLatar belakang penelitian ini berangkat dari dilema antara perlindungan hak anak sebagai pelaku dengan kewajiban negara menjaga stabilitas ekonomi serta
UMNUMN Melalui kegiatan pengabdian ini juga dilakukan pemetaan pelaksanaan partisipasi siswa di SD Tunjungsekar 4. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa siswa telahMelalui kegiatan pengabdian ini juga dilakukan pemetaan pelaksanaan partisipasi siswa di SD Tunjungsekar 4. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa siswa telah
IBRAHIMYIBRAHIMY 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan serta eksploitasi terhadap anak dilarang dan pelakunya akan dijatuhi hukuman. Dalam bidang ilmu hukum,35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan serta eksploitasi terhadap anak dilarang dan pelakunya akan dijatuhi hukuman. Dalam bidang ilmu hukum,
UNISSULAUNISSULA Politik hukum anak di luar pernikahan juga berdasarkan Konvensi Hak Anak yang juga diratifikasi oleh negara Indonesia. Perlindungan hukum anak di luarPolitik hukum anak di luar pernikahan juga berdasarkan Konvensi Hak Anak yang juga diratifikasi oleh negara Indonesia. Perlindungan hukum anak di luar
Useful /
APPIHIAPPIHI Terkadang debitor tidak membayar utangnya sehingga menimbulkan permasalahan mengenai pelunasan utang. Salah satu langkah hukum yang dilakukan kreditorTerkadang debitor tidak membayar utangnya sehingga menimbulkan permasalahan mengenai pelunasan utang. Salah satu langkah hukum yang dilakukan kreditor
DOKICTIDOKICTI Penegakan hukum ini didasarkan pada prinsip-prinsip Fiqh Siyasah, yaitu kemaslahatan, keadilan, pencegahan, dan kewenangan pemerintah. Dengan demikian,Penegakan hukum ini didasarkan pada prinsip-prinsip Fiqh Siyasah, yaitu kemaslahatan, keadilan, pencegahan, dan kewenangan pemerintah. Dengan demikian,
DOKICTIDOKICTI Pernikahan tetap dipandang sebagai jalan utama untuk menjaga kehormatan, menghindari kemudaratan, dan meraih keberkahan hidup dalam keluarga yang sakinah,Pernikahan tetap dipandang sebagai jalan utama untuk menjaga kehormatan, menghindari kemudaratan, dan meraih keberkahan hidup dalam keluarga yang sakinah,
DOKICTIDOKICTI Proses perdamaian melalui diversi pada kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di Desa Sungai Semut merupakan alternatif penyelesaian hukum yang efektif,Proses perdamaian melalui diversi pada kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di Desa Sungai Semut merupakan alternatif penyelesaian hukum yang efektif,