AKRABJUARAAKRABJUARA
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialAkrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialImplementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah membawa perubahan rezim ketenagakerjaan, khususnya terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan sistem Alih Daya (outsourcing). Pekerja alih daya yang terikat PKWT merupakan kelompok rentan yang posisinya semakin dilematis pasca-UUCK. Konflik norma yang signifikan terjadi mengenai hak kompensasi akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak sebelum masa kontrak PKWT berakhir. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (UUK) secara eksplisit mewajibkan pembayaran ganti rugi sebesar upah sisa masa kontrak. Sebaliknya, Pasal 61A UUCK dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) hanya mengatur pembayaran uang kompensasi berdasarkan masa kerja yang telah dijalani. Perbedaan radikal dalam perhitungan hak ini menciptakan ketidakpastian hukum yang parah dan berpotensi melanggar asas keadilan dan kemanfaatan bagi pekerja. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis secara kritis konflik norma yang timbul dari Pasal 62 UUK dan Pasal 61A UUCK/PP 35/2021 terkait kompensasi PHK PKWT. 2) Merumuskan konsep pengaturan perlindungan hukum yang ideal, menjamin hak konstitusional pekerja alih daya PKWT atas penghidupan yang layak dan kepastian hukum.
1) Peraturan UUCK dan PP 35/2021 menjadikan pekerja PKWT rentan terhadap hak-haknya yang tidak diakui dari segi kompensasi saat PHK.2) Konflik antinomik dalam norma-norma hukum memiliki dampak negatif bagi pekerja PKWT.3) Perlindungan hukumnya harus menciptakan harmonisasi antara UUCK dan PP 35/2021 untuk menjamin hak-hak konstitusional pekerja di bidang ketenagakerjaan.
Dalam riset selanjutnya, dapat diteliti lebih lanjut hak-hak pekerja yang menerima kompensasi kurang dari sementara kontrak masa kerja mereka. Dengan demikian, dapat juga dinilai bagaimana implikasi moral dari pengenyahaan yang terjadi di perusahaan yang membatasi hak-hak tersebut. Mejadi hasilnya, masalah ini dapat dikaji lebih lanjut untuk membuat peraturan yang lebih adil bagi pekerja yang diputuskan secara sepihak. Selain itu, riset yang lebih mendalam akan mengetahui seberapa efektif adanya upaya penegakan hukum dan perlindungan di subsistem pribadi.
| File size | 187.3 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
IBRAHIMYIBRAHIMY Konflik norma antara UU Narkotika dan UU SPPA, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya pemahaman aparat hukum, serta anggapan bahwa kejahatan narkotikaKonflik norma antara UU Narkotika dan UU SPPA, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya pemahaman aparat hukum, serta anggapan bahwa kejahatan narkotika
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah menyediakan kerangka dasar kewajiban hukum bagi warga negaraPenelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah menyediakan kerangka dasar kewajiban hukum bagi warga negara
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan kejahatan kerah putih yang memiliki dampak negatif signifikan pada stabilitas ekonomi dan bisnis. TPPU bersifatTindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan kejahatan kerah putih yang memiliki dampak negatif signifikan pada stabilitas ekonomi dan bisnis. TPPU bersifat
AKRABJUARAAKRABJUARA Hasil penelitian menunjukan bahwa Pajak Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkanHasil penelitian menunjukan bahwa Pajak Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan
AKRABJUARAAKRABJUARA Keunggulan komparatif komoditas kelapa sawit menjadikannya sebagai sektor penggerak utama ekonomi regional, sedangkan komoditas karet masih memerlukanKeunggulan komparatif komoditas kelapa sawit menjadikannya sebagai sektor penggerak utama ekonomi regional, sedangkan komoditas karet masih memerlukan
UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis atau hukum empiris dengan metode pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, dan studiPenelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis atau hukum empiris dengan metode pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, dan studi
UEUUEU Munculnya Peraturan Pemerintah ini menimbulkan adanya pertanyaan mendasar tentang rasionalitas dibaliknya jika melihat adanya potensi isu lingkungan yangMunculnya Peraturan Pemerintah ini menimbulkan adanya pertanyaan mendasar tentang rasionalitas dibaliknya jika melihat adanya potensi isu lingkungan yang
UNNESUNNES Penelitian ini secara kritis meneliti dan mengevaluasi pertimbangan yudisial dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pdt/2019, dengan fokus khusus padaPenelitian ini secara kritis meneliti dan mengevaluasi pertimbangan yudisial dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pdt/2019, dengan fokus khusus pada
Useful /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hukum waris di Indonesia tidak secara nasional mengatur warisan secara umum. Di Indonesia, hukum waris dibagi menjadi Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata,Hukum waris di Indonesia tidak secara nasional mengatur warisan secara umum. Di Indonesia, hukum waris dibagi menjadi Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata,
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Di Bali pembagian harta waris berdasarkan oleh sistem kekerabatan patrilineal, dimana dari sistem tersebut anak laki-laki lah yang melanjutkan keluargaDi Bali pembagian harta waris berdasarkan oleh sistem kekerabatan patrilineal, dimana dari sistem tersebut anak laki-laki lah yang melanjutkan keluarga
UEUUEU Temuan ini berpotensi mendorong ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan baru bagi perekonomian Indonesia. Pencatatan hak cipta meningkatkan akses pembiayaanTemuan ini berpotensi mendorong ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan baru bagi perekonomian Indonesia. Pencatatan hak cipta meningkatkan akses pembiayaan
UEUUEU Sistem ini menyediakan beberapa hak akses pengguna berdasarkan peran, yaitu admin, pengawas, dan karyawan, di mana masing-masing memiliki fitur yang sesuaiSistem ini menyediakan beberapa hak akses pengguna berdasarkan peran, yaitu admin, pengawas, dan karyawan, di mana masing-masing memiliki fitur yang sesuai