AKRABJUARAAKRABJUARA
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialAkrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialImplementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah membawa perubahan rezim ketenagakerjaan, khususnya terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan sistem Alih Daya (outsourcing). Pekerja alih daya yang terikat PKWT merupakan kelompok rentan yang posisinya semakin dilematis pasca-UUCK. Konflik norma yang signifikan terjadi mengenai hak kompensasi akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak sebelum masa kontrak PKWT berakhir. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (UUK) secara eksplisit mewajibkan pembayaran ganti rugi sebesar upah sisa masa kontrak. Sebaliknya, Pasal 61A UUCK dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) hanya mengatur pembayaran uang kompensasi berdasarkan masa kerja yang telah dijalani. Perbedaan radikal dalam perhitungan hak ini menciptakan ketidakpastian hukum yang parah dan berpotensi melanggar asas keadilan dan kemanfaatan bagi pekerja. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis secara kritis konflik norma yang timbul dari Pasal 62 UUK dan Pasal 61A UUCK/PP 35/2021 terkait kompensasi PHK PKWT. 2) Merumuskan konsep pengaturan perlindungan hukum yang ideal, menjamin hak konstitusional pekerja alih daya PKWT atas penghidupan yang layak dan kepastian hukum.
1) Peraturan UUCK dan PP 35/2021 menjadikan pekerja PKWT rentan terhadap hak-haknya yang tidak diakui dari segi kompensasi saat PHK.2) Konflik antinomik dalam norma-norma hukum memiliki dampak negatif bagi pekerja PKWT.3) Perlindungan hukumnya harus menciptakan harmonisasi antara UUCK dan PP 35/2021 untuk menjamin hak-hak konstitusional pekerja di bidang ketenagakerjaan.
Dalam riset selanjutnya, dapat diteliti lebih lanjut hak-hak pekerja yang menerima kompensasi kurang dari sementara kontrak masa kerja mereka. Dengan demikian, dapat juga dinilai bagaimana implikasi moral dari pengenyahaan yang terjadi di perusahaan yang membatasi hak-hak tersebut. Mejadi hasilnya, masalah ini dapat dikaji lebih lanjut untuk membuat peraturan yang lebih adil bagi pekerja yang diputuskan secara sepihak. Selain itu, riset yang lebih mendalam akan mengetahui seberapa efektif adanya upaya penegakan hukum dan perlindungan di subsistem pribadi.
| File size | 187.3 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
STIMAIMMISTIMAIMMI The objective of this research was to understand comprehensively of the evaluation of implementation policy of Minimum Essential Force (MEF) in pertainThe objective of this research was to understand comprehensively of the evaluation of implementation policy of Minimum Essential Force (MEF) in pertain
FHUKIFHUKI Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengatur apa yang termasukHasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengatur apa yang termasuk
FHUKIFHUKI Karya cipta sinematografi adalah salah satu obyek yang dilindungi dalam hak cipta. Perlindungan hak cipta dengan diberikan suatu hak eksklusif kepada penciptaKarya cipta sinematografi adalah salah satu obyek yang dilindungi dalam hak cipta. Perlindungan hak cipta dengan diberikan suatu hak eksklusif kepada pencipta
FHUKIFHUKI Mdn). The results of the study, criminal sanctions for narcotics abusers for themselves are subject to imprisonment. However, if the actions of narcoticsMdn). The results of the study, criminal sanctions for narcotics abusers for themselves are subject to imprisonment. However, if the actions of narcotics
FHUKIFHUKI Human trafficking is a modern form of human slavery. Trafficking in Persons is also one of the worst forms of treatment as a violation of human dignity.Human trafficking is a modern form of human slavery. Trafficking in Persons is also one of the worst forms of treatment as a violation of human dignity.
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Analisis mengungkap wawasan mengenai kepatuhan regulasi, praktik tata kelola perusahaan, pengambilan keputusan strategis, serta tantangan dan peluang yangAnalisis mengungkap wawasan mengenai kepatuhan regulasi, praktik tata kelola perusahaan, pengambilan keputusan strategis, serta tantangan dan peluang yang
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Perkembangan zaman yang pesat tidak hanya menciptakan kebutuhan terkait pangan, papan, dan sandang, tetapi juga kebutuhan akan kecantikan. Hal ini menyebabkanPerkembangan zaman yang pesat tidak hanya menciptakan kebutuhan terkait pangan, papan, dan sandang, tetapi juga kebutuhan akan kecantikan. Hal ini menyebabkan
JURNALFKMUITJURNALFKMUIT Hasil penelitian menunjukkan hukum positif di Indonesia mengatur tentang pembatalan merek karena dugaan plagiasi yang dapat ditemukan di dalam Undang-UndangHasil penelitian menunjukkan hukum positif di Indonesia mengatur tentang pembatalan merek karena dugaan plagiasi yang dapat ditemukan di dalam Undang-Undang
Useful /
AKRABJUARAAKRABJUARA Sementara itu, tafsir modern berkembang sebagai respons terhadap perubahan sosial, politik, dan intelektual pada abad ke-19 dan 20, dengan tokoh sentralSementara itu, tafsir modern berkembang sebagai respons terhadap perubahan sosial, politik, dan intelektual pada abad ke-19 dan 20, dengan tokoh sentral
AKRABJUARAAKRABJUARA Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus dan analisis konten digital, penelitian ini memperhatikan gaya komunikasi, narasi politik,Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus dan analisis konten digital, penelitian ini memperhatikan gaya komunikasi, narasi politik,
AKRABJUARAAKRABJUARA Meningkatnya angka perceraian, problem status anak luar nikah, serta rendahnya pemahaman mengenai jimak yang benar menunjukkan adanya kesenjangan antaraMeningkatnya angka perceraian, problem status anak luar nikah, serta rendahnya pemahaman mengenai jimak yang benar menunjukkan adanya kesenjangan antara
AKRABJUARAAKRABJUARA However, the practice of granting dispensations in religious courts demonstrates that the law has not been fully effective in curbing child marriage dueHowever, the practice of granting dispensations in religious courts demonstrates that the law has not been fully effective in curbing child marriage due