JURNALFKMUITJURNALFKMUIT
Pledoi Law JurnalPledoi Law JurnalPertumbuhan masyarakat semakin cepat dan menyebabkan kemajuan di berbagai sektor, termasuk sektor Kekayaan Intelektual sehingga terjadi sengketa merek salah satunya merek antara Solaria dengan Solaris. Tujuan penelitian untuk mengetahui pembatalan Merek atas dugaan Plagiasi diatur dalam Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, untuk mengetahui dampak dari putusan hakim Pengadilan Negeri Niaga Putusan No.3/Pdt.Sus.HKI/Merek/2020/PN Niaga Makasar terhadap Masyarakat dan Pelaku Usaha. Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum Normatif Yuridis, menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan hukum positif di Indonesia mengatur tentang pembatalan merek karena dugaan plagiasi yang dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus.HKI/Merek/2020/PN Niaga Makassar memiliki dampak yang besar, khususnya dalam aspek yuridis, psikologis, filosofis.
Berdasarkan pengaturan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi, pembatalan merek dapat dilakukan jika terdapat dugaan plagiasi atau pelanggaran lainnya.HKI/Merek/2020/PN Niaga Makassar memiliki dampak signifikan terutama dalam aspek hukum, psikologis, dan filosofis, serta memicu peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
Peneliti dapat mengkaji dampak pembatalan merek terhadap ekosistem bisnis mikro, khususnya di daerah dengan regulasi hukum yang berbeda. Studi lanjutan perlu membandingkan implementasi UU Merek di Indonesia dengan negara-negara ASEAN untuk mengidentifikasi celah perlindungan hukum. Selain itu, pengembangan model penyelesaian sengketa merek berbasis teknologi digital, seperti alat deteksi kemiripan merek secara otomatis, patut diteliti untuk efisiensi administrasi hukum. Penelitian juga direkomendasikan untuk mengeksplorasi hubungan antara sanksi moral dan legal terhadap etika merek dalam kebudayaan lokal.
| File size | 281.8 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Namun, praktik administrasi yang tidak transparan masih membuka celah korupsi. Pencegahan melalui pembinaan integritas, pendidikan antikorupsi, penguatanNamun, praktik administrasi yang tidak transparan masih membuka celah korupsi. Pencegahan melalui pembinaan integritas, pendidikan antikorupsi, penguatan
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penelitian ini menganalisis kerangka hukum dan implikasi pemutusan kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,Penelitian ini menganalisis kerangka hukum dan implikasi pemutusan kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,
UNBARIUNBARI Dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut, tentu adanya faktor yang menjadi kendala di hadapi oleh pihak terkait antara lain faktor internal dan jugaDalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut, tentu adanya faktor yang menjadi kendala di hadapi oleh pihak terkait antara lain faktor internal dan juga
UMMUMM Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, menggabungkan teori keadilan John Rawls dan teori hukum progresif, serta menerapkan metode deskriptifPenelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, menggabungkan teori keadilan John Rawls dan teori hukum progresif, serta menerapkan metode deskriptif
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Artikel ini bertujuan merumuskan model integratif yang menggabungkan perlindungan prosedural dalam hukum positif dengan kriteria substantif kesiapan (rusyd)Artikel ini bertujuan merumuskan model integratif yang menggabungkan perlindungan prosedural dalam hukum positif dengan kriteria substantif kesiapan (rusyd)
DHARMAWANGSADHARMAWANGSA Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Dasar hukum hak cipta sebagai obyek jaminanBerdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Dasar hukum hak cipta sebagai obyek jaminan
DHARMAWANGSADHARMAWANGSA Sebagaimana penulis gambarkan sangat penting untuk memperketat syarat administrasi dalam pengajuan dispensasi kawin sebagai bukti dukungan bahwa perkawinanSebagaimana penulis gambarkan sangat penting untuk memperketat syarat administrasi dalam pengajuan dispensasi kawin sebagai bukti dukungan bahwa perkawinan
DHARMAWANGSADHARMAWANGSA Pengaturan hukum dalam perkara perdata jika tergugat tidak hadir dalam persidangan diatur dalam Pasal 123 HIR, Pasal 125 HIR ayat (1) atau 78 Rv. AkibatPengaturan hukum dalam perkara perdata jika tergugat tidak hadir dalam persidangan diatur dalam Pasal 123 HIR, Pasal 125 HIR ayat (1) atau 78 Rv. Akibat
Useful /
UMBJMUMBJM ) menggunakan metode delignifikasi kimia. Kulit kelengkeng, sebagai limbah pertanian, dikenal mengandung kadar selulosa yang tinggi sehingga berpotensi) menggunakan metode delignifikasi kimia. Kulit kelengkeng, sebagai limbah pertanian, dikenal mengandung kadar selulosa yang tinggi sehingga berpotensi
TEKNOKRATTEKNOKRAT Partisipan pengabdian masyarakat ini adalah 20 anak-anak yang hidup dalam kemiskinan yang tinggal di kelurahan Paniki Bawah yang terletak di Manado, SulawesiPartisipan pengabdian masyarakat ini adalah 20 anak-anak yang hidup dalam kemiskinan yang tinggal di kelurahan Paniki Bawah yang terletak di Manado, Sulawesi
UNDIKMAUNDIKMA Data dikumpulkan melalui tes tertulis, wawancara, dan observasi langsung, serta dijamin keandalan dan kredibilitasnya melalui teknik dependabilitas danData dikumpulkan melalui tes tertulis, wawancara, dan observasi langsung, serta dijamin keandalan dan kredibilitasnya melalui teknik dependabilitas dan
JURNALFKMUITJURNALFKMUIT Muhammad Jaya telah terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, maka telah sangat jelas bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatanMuhammad Jaya telah terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, maka telah sangat jelas bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan