DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPenelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai ahli waris pada sengketa utang-piutang. Hak waris memang melekat, tetapi keterbatasan kapasitas hukum menyebabkan kerentanan serta potensi hilangnya hak. Metode yang dipakai ialah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan, doktrin, dan analisis Putusan PN Makassar No. 273/Pdt.P/2025/PN Mks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur melalui KUHPerdata, UU Perkawinan, dan UU Perlindungan Anak, dengan ketentuan bahwa utang pewaris hanya dibebankan pada harta peninggalan, bukan pribadi anak. Perwalian dibuktikan berfungsi menjaga hak anak sekaligus memastikan kewajiban pewaris dipenuhi secara proporsional. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas perlindungan hukum bergantung pada pengawasan pengadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Disarankan adanya penguatan regulasi dan mekanisme kontrol agar prinsip the best interests of the child dapat terlaksana secara nyata.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai ahli waris telah diatur dalam KUHPerdata, UU Perkawinan, dan UU Perlindungan Anak, serta dipraktikkan melalui mekanisme perwalian yang diawasi oleh pengadilan.Anak di bawah umur memiliki hak yang sama dengan ahli waris dewasa, namun pelaksanaan haknya harus melalui wali yang sah untuk melindungi kepentingan terbaik anak.P/2025 menegaskan pentingnya pengawasan pengadilan dan prinsip transparansi dalam pengelolaan harta waris anak.
Berdasarkan analisis terhadap judul, abstrak, kesimpulan, latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan dalam paper ini, beberapa ide penelitian baru dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai efektivitas mekanisme pengawasan pengadilan terhadap pengelolaan harta waris anak di bawah umur, termasuk identifikasi kendala dan solusi untuk meningkatkan akuntabilitas wali. Kedua, studi komparatif dapat dilakukan untuk membandingkan sistem perlindungan hak waris anak di bawah umur di Indonesia dengan negara lain, guna mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi. Ketiga, penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dapat dilakukan untuk menggali pengalaman dan perspektif anak-anak yang menjadi ahli waris, serta dampaknya terhadap kesejahteraan dan perkembangan mereka. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan dan praktik hukum yang lebih berpihak pada kepentingan terbaik anak, serta memperkuat perlindungan hak-hak mereka sebagai ahli waris.
| File size | 299.26 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Namun, jika Perseroan Perseorangan ingin mengubah statusnya menjadi Perseroan Terbatas, peran notaris menjadi krusial. Penelitian ini menggunakan metodeNamun, jika Perseroan Perseorangan ingin mengubah statusnya menjadi Perseroan Terbatas, peran notaris menjadi krusial. Penelitian ini menggunakan metode
DINASTIREVDINASTIREV Dengan masuknya Indonesia menjadi anggota Brics, memberikan manfaat investasi dan teknologi cerdas untuk mempersiapkan sumber daya manusia dengan pendidikanDengan masuknya Indonesia menjadi anggota Brics, memberikan manfaat investasi dan teknologi cerdas untuk mempersiapkan sumber daya manusia dengan pendidikan
DINASTIREVDINASTIREV Meskipun terdapat dasar hukum yang memberi ruang bagi pengakuan dan akses hak waris, implementasinya sering terkendala oleh minimnya kesadaran hukum masyarakat,Meskipun terdapat dasar hukum yang memberi ruang bagi pengakuan dan akses hak waris, implementasinya sering terkendala oleh minimnya kesadaran hukum masyarakat,
DINASTIREVDINASTIREV Penyalahgunaan teknologi ini sering kali digunakan untuk menciptakan konten yang mengandung unsur pencemaran nama baik, terutama dengan menempelkan wajahPenyalahgunaan teknologi ini sering kali digunakan untuk menciptakan konten yang mengandung unsur pencemaran nama baik, terutama dengan menempelkan wajah
DINASTIREVDINASTIREV Selain itu, dilakukan analisis terhadap penelitian terdahulu yang membahas privasi pasien dalam layanan kesehatan digital untuk mengidentifikasi celahSelain itu, dilakukan analisis terhadap penelitian terdahulu yang membahas privasi pasien dalam layanan kesehatan digital untuk mengidentifikasi celah
DINASTIREVDINASTIREV Sus/2024/PN Kwg dan relevansi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana penjara terhadap terdakwaSus/2024/PN Kwg dan relevansi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana penjara terhadap terdakwa
DINASTIREVDINASTIREV Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh, termasuk penguatan literasi hukum kesehatan, integrasi hukum dalam pendidikan profesi medis, serta pembentukanOleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh, termasuk penguatan literasi hukum kesehatan, integrasi hukum dalam pendidikan profesi medis, serta pembentukan
DINASTIREVDINASTIREV Sumber data dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasiSumber data dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi
Useful /
PROVISIPROVISI Kepercayaan konsumen terbukti berperan sebagai mediator parsial yang menjembatani pengaruh transparansi algoritma terhadap keputusan pembelian. TemuanKepercayaan konsumen terbukti berperan sebagai mediator parsial yang menjembatani pengaruh transparansi algoritma terhadap keputusan pembelian. Temuan
DINASTIREVDINASTIREV Ketergantungan terhadap eksekutif, intervensi politik dalam rekrutmen hakim, lemahnya pengawasan etik, serta praktik korupsi yudisial menjadi tantanganKetergantungan terhadap eksekutif, intervensi politik dalam rekrutmen hakim, lemahnya pengawasan etik, serta praktik korupsi yudisial menjadi tantangan
DINASTIREVDINASTIREV Sehingga perlu ada reformasi kebijakan seperti mekanisme pencabutan hak, pembedaan untuk perlakuan investor asing dan domestik serta perlu adanya evaluasiSehingga perlu ada reformasi kebijakan seperti mekanisme pencabutan hak, pembedaan untuk perlakuan investor asing dan domestik serta perlu adanya evaluasi
DINASTIREVDINASTIREV Kebutuhan ekonomi yang kian meningkat, sehingga menjadi pemicu melakukan kejahatan. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian disebabkan olehKebutuhan ekonomi yang kian meningkat, sehingga menjadi pemicu melakukan kejahatan. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian disebabkan oleh