DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPeran Freies Ermessen dalam dinamika kebijakan publik terkait pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Sebagai kebebasan bertindak dalam batas-batas hukum, memegang peranan penting dalam administrasi negara, memungkinkan respons cepat terhadap perubahan dan tantangan yang muncul. Dalam konteks HKI, Freies Ermessen memengaruhi bagaimana kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan ditegakkan, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan globalisasi. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penggunaan Freies Ermessen dalam proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Melalui analisis ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam sistem pendaftaran HKI, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih baik untuk perbaikan di masa mendatang. Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI), inovasi kebijakan publik sangat penting untuk memastikan bahwa simplifikasi regulasi tidak mengurangi perlindungan terhadap inovasi dan kreativitas. Kebijakan yang baik harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menarik investasi dan perlindungan terhadap hak-hak individu serta lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap perubahan regulasi, agar dapat menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Penggunaan Freies Ermessen memengaruhi dinamika kebijakan publik dalam pendaftaran HKI, memberikan fleksibilitas namun juga menimbulkan tantangan terkait kepastian hukum dan akuntabilitas.Penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi, penguatan pengawasan, dan pengembangan pedoman yang jelas untuk penggunaan Freies Ermessen.Dengan langkah-langkah ini, sistem HKI di Indonesia dapat ditingkatkan efektivitas dan keadilannya, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai dampak penggunaan Freies Ermessen terhadap efisiensi dan efektivitas proses pendaftaran HKI, dengan membandingkan kasus-kasus yang melibatkan penggunaan diskresi dengan kasus-kasus yang tidak melibatkan diskresi. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan Freies Ermessen oleh pejabat administrasi, seperti tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan pelatihan yang diterima. Ketiga, studi komparatif dapat dilakukan dengan negara-negara lain yang memiliki sistem HKI serupa untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam penggunaan Freies Ermessen dan mekanisme pengawasan yang efektif. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai penggunaan Freies Ermessen dalam konteks HKI dan memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif untuk perbaikan sistem HKI di Indonesia. Dengan memahami secara lebih baik bagaimana Freies Ermessen digunakan dan dampaknya terhadap sistem HKI, pembuat kebijakan dapat merumuskan regulasi yang lebih efektif dan adil, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi.
- The Principle of Legal Certainty in the Shadow of Discretion: A Critical Review of the Criminal Investigation... ijmra.in/v8i5/60.phpThe Principle of Legal Certainty in the Shadow of Discretion A Critical Review of the Criminal Investigation ijmra in v8i5 60 php
- DISKRESI DAN TANGGUNGJAWAB ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | Mustamu | SASI. diskresi administrasi pemerintahan... doi.org/10.47268/sasi.v17i2.349DISKRESI DAN TANGGUNGJAWAB ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Mustamu SASI diskresi administrasi pemerintahan doi 10 47268 sasi v17i2 349
- Arrangement of Selected Government Affairs in the Implementation of Broad Autonomy in the Unitary State... doi.org/10.21787/jbp.15.2023.557-570Arrangement of Selected Government Affairs in the Implementation of Broad Autonomy in the Unitary State doi 10 21787 jbp 15 2023 557 570
| File size | 374.19 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
KEMENDAGRIKEMENDAGRI Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan repatriasi pendidikan pemerintah berperan penting dalam mewujudkan akses pendidikan yang setara bagi anak pekerjaPenelitian menunjukkan bahwa kebijakan repatriasi pendidikan pemerintah berperan penting dalam mewujudkan akses pendidikan yang setara bagi anak pekerja
UNEJUNEJ Prosesnya mencakup pelaksanaan perjanjian internasional terkait perlindungan pekerja migran dan keluarganya, peningkatan penegakan UU Perlindungan PekerjaProsesnya mencakup pelaksanaan perjanjian internasional terkait perlindungan pekerja migran dan keluarganya, peningkatan penegakan UU Perlindungan Pekerja
POLIMEDIAPOLIMEDIA Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pembelajaran bahasa Jepang (kosakata, pola kalimat, percakapan). Tingginya partisipasi calon pekerjaHasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pembelajaran bahasa Jepang (kosakata, pola kalimat, percakapan). Tingginya partisipasi calon pekerja
POLIMEDIAPOLIMEDIA Hasil akhirnya berupa peningkatan kompetensi dan kinerja guru dan staf dalam bidang pengolahan data serta tujuan dari proses belajar mengajar tercapaiHasil akhirnya berupa peningkatan kompetensi dan kinerja guru dan staf dalam bidang pengolahan data serta tujuan dari proses belajar mengajar tercapai
POLIMEDIAPOLIMEDIA Anggota UMKM Koperasi Wanita Atsiri mampu meningkatkan pemasaran dan promosi produk menggunakan Platform Media Sosial dan Internet. Dengan memberikan penyuluhanAnggota UMKM Koperasi Wanita Atsiri mampu meningkatkan pemasaran dan promosi produk menggunakan Platform Media Sosial dan Internet. Dengan memberikan penyuluhan
POLIMEDIAPOLIMEDIA Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Bengkel Motor milik Bapak Sukirno yang berlokasi di Desa Pawidean, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu.Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Bengkel Motor milik Bapak Sukirno yang berlokasi di Desa Pawidean, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu.
POLIMEDIAPOLIMEDIA Pelatihan perancangan dan pengelolaan website yang diberikan kepada Bimbingan Belajar AIUEO Rawa Bebek meningkatkan pemahaman peserta dari rata-rata 68,9Pelatihan perancangan dan pengelolaan website yang diberikan kepada Bimbingan Belajar AIUEO Rawa Bebek meningkatkan pemahaman peserta dari rata-rata 68,9
UMMUMM Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran setara dengan pekerja lokal sesuai Pasal 22 Deklarasi UniversalPenelitian ini menemukan bahwa Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran setara dengan pekerja lokal sesuai Pasal 22 Deklarasi Universal
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang mengatur mekanisme restorative justice serta dampaknya terhadap jaminanMelalui metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang mengatur mekanisme restorative justice serta dampaknya terhadap jaminan
DINASTIREVDINASTIREV Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berpusat pada analisis bahan pustaka, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021, pembahasanDengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berpusat pada analisis bahan pustaka, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021, pembahasan
DINASTIREVDINASTIREV Diperlukan langkah konkret untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan pengaturan yang lebih jelas dalam RKUHAP guna memastikan kepastianDiperlukan langkah konkret untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan pengaturan yang lebih jelas dalam RKUHAP guna memastikan kepastian
IRPIIRPI Dengan mengumpulkan kosakata dan menerjemahkannya ke dalam bahasa daerah, aplikasi ini turut berperan dalam menjaga agar bahasa daerah tidak punah danDengan mengumpulkan kosakata dan menerjemahkannya ke dalam bahasa daerah, aplikasi ini turut berperan dalam menjaga agar bahasa daerah tidak punah dan