DINASTIREVDINASTIREV

Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan tugas pembuatan abstrak produk hukum Peraturan Walikota Tahun 2015 yang dilakukan oleh bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD Kota Bandung tahun 2024, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya. Laporan ini juga memberikan rekomendasi upaya optimalisasi penyediaan abstrak produk hukum sesuai dengan standar pengelolaan dokumentasi hukum. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan abstrak di JDIH Sekretariat DPRD Kota Bandung belum optimal, dengan masih banyaknya produk hukum yang tidak disertai abstrak. Meskipun didukung oleh pedoman teknis yang baku serta sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, namun masih terdapat beberapa hambatan mencakup keterbatasan SDM dan sarana prasarana yang berakibat pada keterlambatan dan inkonsistensi output. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan sumber daya manusia (SDM), perbaikan sarana prasana teknologi informasi, dan penguatan koordinasi kelembagaan untuk menjamin optimalisasi penyediaan abstrak hukum secara berkelanjutan.

Pembuatan abstrak Peraturan Walikota Tahun 2015 oleh JDIH Sekretariat DPRD Kota Bandung telah memenuhi unsur teknis dan substantif sesuai pedoman nasional.Faktor pendukung seperti pedoman teknis yang baku dan kualitas SDM berkontribusi pada keberhasilan penyusunan abstrak, sementara keterbatasan SDM dan fasilitas menjadi penghambat utama.Upaya optimalisasi telah dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM, perbaikan infrastruktur, dan penguatan koordinasi kelembagaan untuk mendukung keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif mengenai efektivitas pengelolaan JDIH di berbagai daerah untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan umum dalam penyediaan abstrak produk hukum. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model evaluasi kinerja JDIH yang komprehensif, mencakup indikator kualitas abstrak, kecepatan penyediaan informasi, dan tingkat kepuasan pengguna. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengkaji potensi pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam proses pembuatan abstrak secara otomatis, guna meningkatkan efisiensi dan akurasi penyediaan informasi hukum. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, serta memberikan rekomendasi yang lebih spesifik dan terukur bagi peningkatan kinerja JDIH di masa mendatang.

  1. Analisa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Tentang Teknologi Informasi Menggunakan... doi.org/10.21111/fij.v5i1.4039Analisa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Tentang Teknologi Informasi Menggunakan doi 10 21111 fij v5i1 4039
  2. Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif... ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan/article/view/57Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif ejournal yayasanpendidikandzurriyatulquran index php ihsan article view 57
  3. ANALISIS DATA KUALITATIF | Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah. analisis data kualitatif alhadharah jurnal... jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374ANALISIS DATA KUALITATIF Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah analisis data kualitatif alhadharah jurnal jurnal uin antasari ac index php alhadharah article view 2374
Read online
File size403.82 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

JURIS Rekonseptualisasi Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Atas Klausula Arbitrase dalam Akta Kompromis 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV 2) Kepastian hukum akta kompromis menurut Pasal 9 UU Arbitrase mengandung makna, bahwa ketika para pihak yang bersengketa menyepakati dan menuangkan secara2) Kepastian hukum akta kompromis menurut Pasal 9 UU Arbitrase mengandung makna, bahwa ketika para pihak yang bersengketa menyepakati dan menuangkan secara

JURIS Kajian Hukum Terhadap Kasus Malpraktik Dokter Yang Melakukan Tindakan Medis Tanpa Persetujuan Pasien Informed Consent 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi doktrin, dan analisis kasus konkret.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi doktrin, dan analisis kasus konkret.

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Menjalani Pemeriksaan Perkara Pidana Mempekerjakan Dokter yang Tidak Memiliki Izin Praktik dalam Sistem Peradilan Pidana Dibidang Pelayanan Kesehatan 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Dalam praktiknya, dokter kerap menghadapi dilema dalam menjalankan peran dan tugasnya, baik sebagai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) maupun sebagaiDalam praktiknya, dokter kerap menghadapi dilema dalam menjalankan peran dan tugasnya, baik sebagai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) maupun sebagai

JURIS Peran Media Sosial Sebagai Wadah Partisipasi Politik Masa Kini di Kalangan Generasi Z Studi Kasus Akun Media Sosial PUSPENPOL 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Temuan menunjukkan bahwa akun Puspenpol secara aktif menyebarkan informasi politik menggunakan strategi visual, interaktif, dan komunikatif, yang efektifTemuan menunjukkan bahwa akun Puspenpol secara aktif menyebarkan informasi politik menggunakan strategi visual, interaktif, dan komunikatif, yang efektif

JURIS Kedudukan Notaris dalam Menjamin Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Luar Kawin 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai kedudukan serta peran strategis notaris dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak warisPenelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai kedudukan serta peran strategis notaris dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak waris

JURIS Rekonstruksi Pidana Tambahan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan PN Surabaya Nomor 86 Pid Sus Tpk 2023 Pn Sby 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Sebagai solusi, diajukan rekonstruksi kebijakan melalui penerapan sanksi kerja sosial residual sebagai alternatif pemidanaan, yang sejalan dengan prinsipSebagai solusi, diajukan rekonstruksi kebijakan melalui penerapan sanksi kerja sosial residual sebagai alternatif pemidanaan, yang sejalan dengan prinsip

JURIS Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Studi Putusan Nomor 283 Pid Sus 2024 Pn Kwg 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Sus/2024/PN Kwg sebagai objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pertimbangan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum positif,Sus/2024/PN Kwg sebagai objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pertimbangan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum positif,

JURIS Implikasi Hukum Pemalsuan Identitas dalam Pembuatan Akta Notaris Elektronik 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Notaris sebagai pejabat yang berwenang memiliki kewajiban untuk memastikan keabsahan identitas para pihak. Kegagalan dalam verifikasi dapat menyebabkanNotaris sebagai pejabat yang berwenang memiliki kewajiban untuk memastikan keabsahan identitas para pihak. Kegagalan dalam verifikasi dapat menyebabkan

Useful /

JURIS Implementasi Program Indonesia Pintar di SDN 14 Teluk Pandan dalam Mewujudkan Pendidikan Inklusif di Desa Sukajaya Lempasing 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Keempat, dari aspek struktur birokrasi: keterlambatan pencairan dana yang sering kali terjadi setelah siswa lulus, prosedur birokrasi yang panjang danKeempat, dari aspek struktur birokrasi: keterlambatan pencairan dana yang sering kali terjadi setelah siswa lulus, prosedur birokrasi yang panjang dan

JURIS Penyerobotan Tanah Tanpa Izin di Kabupaten Subang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atas Kuasanya St 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Namun, putusan hakim menjatuhkan pidana yang relatif ringan, menunjukkan bahwa pertimbangan hakim lebih menekankan pada aspek non-yuridis. Dengan demikian,Namun, putusan hakim menjatuhkan pidana yang relatif ringan, menunjukkan bahwa pertimbangan hakim lebih menekankan pada aspek non-yuridis. Dengan demikian,

JURIS Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Permendagri No 110 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Pemerintahan desa merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan Indonesia yang berperan dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penyediaanPemerintahan desa merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan Indonesia yang berperan dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penyediaan

JURIS Aspek Kenotariatan dalam Pelaksanaan Hibah Wasiat sebagai Alternatif Pembagian Waris 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam proses pelaksanaan hibah wasiat, serta bagaimana peran notarisPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam proses pelaksanaan hibah wasiat, serta bagaimana peran notaris

ads-block-test