DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikEra digital telah mengubah secara fundamental lanskap ekonomi global, termasuk dimensi kejahatan keuangan yang kini memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana utama. Kejahatan ekonomi berbasis digital ditandai oleh anonimitas pelaku, kecepatan transaksi, dan sifat lintas yurisdiksi yang menghambat efektivitas penegakan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual untuk menganalisis strategi harmonisasi regulasi internasional dalam menanggulangi tindak pidana keuangan global. Instrumen hukum internasional seperti United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), United Nations Convention against Corruption (UNCAC), dan rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dievaluasi efektivitasnya dalam menghadapi tantangan kejahatan ekonomi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada kerangka hukum global, disparitas regulasi, kesenjangan kapasitas teknis, dan lemahnya komitmen politik masih menjadi kendala utama. Penelitian ini merekomendasikan model pengaturan internasional yang mengintegrasikan harmonisasi hukum, mekanisme kerja sama teknis real-time, dan adaptasi regulasi yang berkelanjutan untuk memperkuat integritas sistem keuangan global.
Kejahatan ekonomi berbasis teknologi telah menjadi bagian integral dari kejahatan ekonomi global yang bersifat lintas yurisdiksi, memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk memperluas jangkauan, mempercepat transaksi, dan meminimalkan risiko deteksi.Meskipun instrumen hukum internasional telah menyediakan kerangka kerja, efektivitasnya masih terbatas akibat disparitas regulasi dan lemahnya komitmen politik.Diperlukan pengaturan internasional yang ideal berlandaskan harmonisasi hukum, responsivitas terhadap perkembangan teknologi, dan penguatan mekanisme kerja sama lintas negara.
Berdasarkan analisis, pengembangan penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada beberapa aspek krusial. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas implementasi rekomendasi FATF di berbagai negara, khususnya dalam konteks aset virtual dan DeFi, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat atau mempercepat adopsi standar global. Kedua, penelitian dapat mengeksplorasi potensi penerapan teknologi blockchain itu sendiri sebagai alat untuk memerangi kejahatan ekonomi digital, misalnya melalui pengembangan sistem pelacakan transaksi yang transparan dan aman. Ketiga, penting untuk meneliti bagaimana regulasi yang adaptif dan fleksibel dapat dirancang untuk mengakomodasi inovasi teknologi yang terus berkembang, tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif. Integrasi ketiga saran ini diharapkan dapat menghasilkan kerangka kerja yang komprehensif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan kejahatan ekonomi digital di era global.
| File size | 395.81 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
IPDNIPDN Namun pada aspek produk, sistem drainase telah berkontribusi dalam mengurangi genangan dan risiko banjir meskipun efektivitasnya belum optimal. PenelitianNamun pada aspek produk, sistem drainase telah berkontribusi dalam mengurangi genangan dan risiko banjir meskipun efektivitasnya belum optimal. Penelitian
IPDNIPDN Pada dimensi interpretasi, para pelaksana memahami tujuan kebijakan dan menerapkannya melalui komunikasi rutin serta peninjauan lapangan, namun masih menghadapiPada dimensi interpretasi, para pelaksana memahami tujuan kebijakan dan menerapkannya melalui komunikasi rutin serta peninjauan lapangan, namun masih menghadapi
DINASTIREVDINASTIREV Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, terdapat landasan hukum yang lebih jelas bagi investor untuk berpartisipasiSejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, terdapat landasan hukum yang lebih jelas bagi investor untuk berpartisipasi
DINASTIREVDINASTIREV Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menjawab permasalahan mengenai kewenangan BPSK dan kekuatan hukum putusannya dalam konteks perlindungan konsumen.Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menjawab permasalahan mengenai kewenangan BPSK dan kekuatan hukum putusannya dalam konteks perlindungan konsumen.
DINASTIREVDINASTIREV Dari analisis tersebut, jelas bahwa terdapat celah dalam regulasi yang perlu diperbaiki agar perlindungan privasi pasien dapat dilaksanakan secara efektif.Dari analisis tersebut, jelas bahwa terdapat celah dalam regulasi yang perlu diperbaiki agar perlindungan privasi pasien dapat dilaksanakan secara efektif.
DINASTIREVDINASTIREV Tidak hanya menjalankan fungsi administratif, notaris juga bertindak sebagai pengawal kepastian hukum dan pelindung hak-hak para ahli waris. Peran iniTidak hanya menjalankan fungsi administratif, notaris juga bertindak sebagai pengawal kepastian hukum dan pelindung hak-hak para ahli waris. Peran ini
DINASTIREVDINASTIREV Dialog antara manajemen perusahaan dan pekerja lokal juga harus ditingkatkan untuk mengurangi potensi konflik dan menciptakan sinergi yang mendukung keberlangsunganDialog antara manajemen perusahaan dan pekerja lokal juga harus ditingkatkan untuk mengurangi potensi konflik dan menciptakan sinergi yang mendukung keberlangsungan
LMULMU Kejadian banjir bandang yang terjadi di sepanjang aliran sungai Barabai pada pertengahan Januari 2021 menyebabkan kerugian materil dan immateril. UntukKejadian banjir bandang yang terjadi di sepanjang aliran sungai Barabai pada pertengahan Januari 2021 menyebabkan kerugian materil dan immateril. Untuk
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Pelaku tindak pidana pencurian dalam status hukumnya merupakan seseorang yang bersalah atas perbuatan yang dilakukan. Sebagai warga binaan Lapas atau RutanPelaku tindak pidana pencurian dalam status hukumnya merupakan seseorang yang bersalah atas perbuatan yang dilakukan. Sebagai warga binaan Lapas atau Rutan
DINASTIREVDINASTIREV Namun, dalam konteks KDRT, penerapannya memerlukan batasan ketat mengingat adanya relasi kuasa yang timpang dan potensi reviktimisasi. Melalui metode yuridisNamun, dalam konteks KDRT, penerapannya memerlukan batasan ketat mengingat adanya relasi kuasa yang timpang dan potensi reviktimisasi. Melalui metode yuridis
DINASTIREVDINASTIREV Artikel ini membahas pengertian serta bentuk-bentuk tindak pidana lingkungan, sistem sanksi pidana (termasuk asas ultimum remedium dan primum remedium),Artikel ini membahas pengertian serta bentuk-bentuk tindak pidana lingkungan, sistem sanksi pidana (termasuk asas ultimum remedium dan primum remedium),
UNWAHAUNWAHA Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada masyarakat didasarkan antara lain karena ekonomi yang kurang memadai dan rendahnya tingkat pendidikan.Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada masyarakat didasarkan antara lain karena ekonomi yang kurang memadai dan rendahnya tingkat pendidikan.