DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikKekerasan seksual terhadap anak adalah segala bentuk perbuatan yang mengeksploitasi anak secara seksual, yang melanggar hukum, norma kesusilaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Identifikasi masalah yaitu Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diterangkan pada pasal 76D dan 76E yang melarang setiap orang melakukan kekerasan seksual pada anak dan hambatan yang dialami dalam penerapan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 dimana sanksi sudah jelas mengatur pada Undang-undang Perlindungan Anak pada pasal 81 dan 82 tentang sanksi pidana untuk pelaku kekerasan seksual pada anak dibawah umur. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sudah tegas, namun implementasi perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual masih menghadapi tantangan besar, baik dalam aspek pencegahan, penindakan, maupun rehabilitasi korban. Sedangkan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Undang-undang No 17 Tahun 2016 adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pendekatan yang ramah anak, minimnya sarana dan prasarana seperti rumah aman dan pendampingan psikolog karena anggaran yang terbatas, serta rendahnya kesadaran hukum dan budaya masyarakat yang menganggap tabu isu kekerasan seksual.
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 di Kabupaten Karawang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual masih belum berjalan secara optimal.Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Undang-undang No.17 Tahun 2016 antara lain adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, minimnya sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran hukum dan budaya masyarakat.Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual belum dapat terwujud secara ideal.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas program rehabilitasi psikososial bagi anak korban kekerasan seksual, dengan fokus pada pengukuran dampak program terhadap pemulihan trauma dan kualitas hidup anak. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor budaya dan sosial yang mempengaruhi stigma terhadap korban kekerasan seksual, serta merancang intervensi yang efektif untuk mengubah persepsi masyarakat. Ketiga, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman aparat penegak hukum mengenai pendekatan yang ramah anak dalam penanganan kasus kekerasan seksual, dan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, serta merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan tersebut. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan model penanganan kasus kekerasan seksual yang berpusat pada kepentingan terbaik anak, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk keluarga, masyarakat, dan lembaga pemerintah.
| File size | 291.21 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
IPTSIPTS Penelitian ini didasari oleh akan pentingnya memahami tradisi Mangulosi sebagai salah satu warisan budaya yang penuh makna simbolik dalam kehidupan masyarakatPenelitian ini didasari oleh akan pentingnya memahami tradisi Mangulosi sebagai salah satu warisan budaya yang penuh makna simbolik dalam kehidupan masyarakat
IPTSIPTS Mereka juga mampu menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan. Namun, berdasarkan pengakuan mahasiswa, keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial masihMereka juga mampu menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan. Namun, berdasarkan pengakuan mahasiswa, keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial masih
IPTSIPTS Informan penelitian ini adalah Tokoh Adat, Tokoh Agama dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan, (1) Pelaksanaan pembagian warisan dilakukanInforman penelitian ini adalah Tokoh Adat, Tokoh Agama dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan, (1) Pelaksanaan pembagian warisan dilakukan
MKRIMKRI Tulisan ini menegaskan pentingnya kolaborasi Mahkamah Agung bersama Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang melalui mekanismeTulisan ini menegaskan pentingnya kolaborasi Mahkamah Agung bersama Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang melalui mekanisme
UPN VeteranUPN Veteran Perubahan perilaku remaja dan pencampuran budaya juga menjadi catatan dalam pengembangan pariwisata, walaupun pariwisata juga memberikan dampak positifPerubahan perilaku remaja dan pencampuran budaya juga menjadi catatan dalam pengembangan pariwisata, walaupun pariwisata juga memberikan dampak positif
UMAUMA Persepsi masyarakat Kabupaten Klungkung terhadap kinerja pelayanan dan program Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (P3CKDK)Persepsi masyarakat Kabupaten Klungkung terhadap kinerja pelayanan dan program Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (P3CKDK)
IUSIUS Kunci dari perlindungan hak masyarakat adat secara filosofis terdapat dalam pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Pemecahan permasalahan yang terjadi dalamKunci dari perlindungan hak masyarakat adat secara filosofis terdapat dalam pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Pemecahan permasalahan yang terjadi dalam
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Penelitian ini berusaha mengkaji sejauh mana kedudukan Wali Nanggroe berhubungan dengan penerapan hukum Islam di Aceh. Lembaga Wali Nanggroe merupakanPenelitian ini berusaha mengkaji sejauh mana kedudukan Wali Nanggroe berhubungan dengan penerapan hukum Islam di Aceh. Lembaga Wali Nanggroe merupakan
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menelaah kerangka hukum, bentuk perlindungan hukum, dan keterkaitan digitalisasi dengan privasi pasien di Indonesia. Penelitian ini dilakukanPenelitian ini menelaah kerangka hukum, bentuk perlindungan hukum, dan keterkaitan digitalisasi dengan privasi pasien di Indonesia. Penelitian ini dilakukan
DINASTIREVDINASTIREV Perubahan Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan mengurangi kekuatan instrumen perlindungan lingkungan dan pembatasan partisipasi publik merugikanPerubahan Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan mengurangi kekuatan instrumen perlindungan lingkungan dan pembatasan partisipasi publik merugikan
DINASTIREVDINASTIREV Jual beli tanah di bawah tangan masih dominan di Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, meskipun hukum positif mewajibkan peralihan hak melalui aktaJual beli tanah di bawah tangan masih dominan di Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, meskipun hukum positif mewajibkan peralihan hak melalui akta
UNDIKSHAUNDIKSHA Sehingga, dapat disimpulkan bahwa media flashcard digital dinilai layak dan efektif digunakan dalam pembelajaran siswa untuk meningkatakn penguasaan kosakataSehingga, dapat disimpulkan bahwa media flashcard digital dinilai layak dan efektif digunakan dalam pembelajaran siswa untuk meningkatakn penguasaan kosakata