DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPenelitian ini menganalisis efektivitas ketentuan pidana tambahan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan fokus pada pengembalian kerugian keuangan negara oleh pelaku korupsi melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan pidana tambahan masih menghadapi kendala, khususnya ketika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara kerugian negara dan sanksi yang dijatuhkan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, konseptual, dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa hukum positif belum mengakomodasi mekanisme alternatif yang adil dan efektif dalam kondisi tersebut. Sebagai solusi, diajukan rekonstruksi kebijakan melalui penerapan sanksi kerja sosial residual sebagai alternatif pemidanaan, yang sejalan dengan prinsip hukum ideal, menggabungkan unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, serta mendukung paradigma hukum progresif dan restoratif. Penyesuaian norma Undang-Undang Tipikor dan penguatan aturan teknis diperlukan guna mewujudkan pemulihan kerugian negara secara optimal dan berkeadilan.
Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 selaras dengan prinsip keadilan namun kurang standar konversi antara uang pengganti dan pidana penjara sehingga efektivitas pemulihan kerugian berkurang.ketidakmampuan terpidana membayar uang pengganti menyebabkan mereka memilih pidana penjara pengganti, menimbulkan kerugian negara dan mengungkap kelemahan struktural penegakan hukum.penelitian ini menawarkan sanksi kerja sosial residual sebagai alternatif yang dapat mengembalikan kerugian secara adil, produktif, dan berkelanjutan.
Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan standar konversi yang objektif antara nilai uang pengganti dan lama pidana penjara, sehingga hakim memiliki pedoman yang jelas dalam menentukan sanksi alternatif; selanjutnya, dilakukan studi empiris mengenai dampak penerapan sanksi kerja sosial residual terhadap pemulihan kerugian negara dan tingkat residivisme terpidana, dengan mengumpulkan data dari kasus-kasus yang telah menerapkan mekanisme tersebut dan membandingkannya dengan kasus tradisional; terakhir, dapat dilakukan analisis komparatif terhadap kebijakan sanksi alternatif di negara-negara lain, seperti Belanda dan Australia, untuk mengevaluasi kepraktisan dan adaptasi model kerja sosial residual dalam konteks sistem hukum Indonesia, sehingga kebijakan yang diusulkan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial‑ekonomi dan budaya setempat.
| File size | 345.4 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Sedangkan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Undang-undang No 17 Tahun 2016 adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pendekatanSedangkan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Undang-undang No 17 Tahun 2016 adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pendekatan
DINASTIREVDINASTIREV Dalam praktiknya, penyelesaian perkara pidana di bidang pelayanan kesehatan seringkali tanpa mempertimbangkan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilanDalam praktiknya, penyelesaian perkara pidana di bidang pelayanan kesehatan seringkali tanpa mempertimbangkan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan
DINASTIREVDINASTIREV 101 Tahun 2014 telah menyediakan dasar hukum yang kuat melalui prinsip polluter pays dan strict liability, dimana korporasi wajib menanggung biaya pemulihan101 Tahun 2014 telah menyediakan dasar hukum yang kuat melalui prinsip polluter pays dan strict liability, dimana korporasi wajib menanggung biaya pemulihan
DINASTIREVDINASTIREV Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum terkait validitas dan pelaksanaan perjanjian bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkajiKetimpangan ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum terkait validitas dan pelaksanaan perjanjian bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai kedudukan serta peran strategis notaris dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak warisPenelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai kedudukan serta peran strategis notaris dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak waris
DINASTIREVDINASTIREV Sebelum adanya putusan ini, Pasal 251 KUHD kerap digunakan oleh penanggung untuk membatalkan polis asuransi secara sepihak atas dasar kesalahan informasiSebelum adanya putusan ini, Pasal 251 KUHD kerap digunakan oleh penanggung untuk membatalkan polis asuransi secara sepihak atas dasar kesalahan informasi
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Overclaim terjadi dalam bentuk penyebaran informasi yang berlebihan atau tidak sesuai fakta ilmiah terkait manfaat produk, yang bertujuan menarik minatOverclaim terjadi dalam bentuk penyebaran informasi yang berlebihan atau tidak sesuai fakta ilmiah terkait manfaat produk, yang bertujuan menarik minat
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian merekomendasikan pencantuman eksplisitPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian merekomendasikan pencantuman eksplisit
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian juga membahas praktik eksekusi fidusia pasca wanprestasi, meliputi pemberian titel eksekutorial dan prosedur pelelangan atau penjualan di bawahPenelitian juga membahas praktik eksekusi fidusia pasca wanprestasi, meliputi pemberian titel eksekutorial dan prosedur pelelangan atau penjualan di bawah
DINASTIREVDINASTIREV Selain itu, penelitian ini menyoroti bagaimana pergeseran regulasi tersebut memengaruhi jaminan konstitusional seperti hak atas lingkungan hidup yang sehatSelain itu, penelitian ini menyoroti bagaimana pergeseran regulasi tersebut memengaruhi jaminan konstitusional seperti hak atas lingkungan hidup yang sehat
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian menggunakan metode campuran (mixed-methods) yang menggabungkan analisis hukum normatif-empiris dengan rekayasa perangkat lunak. Data dikumpulkanPenelitian menggunakan metode campuran (mixed-methods) yang menggabungkan analisis hukum normatif-empiris dengan rekayasa perangkat lunak. Data dikumpulkan
DINASTIREVDINASTIREV Jual beli tanah di bawah tangan masih dominan di Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, meskipun hukum positif mewajibkan peralihan hak melalui aktaJual beli tanah di bawah tangan masih dominan di Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, meskipun hukum positif mewajibkan peralihan hak melalui akta