DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPenelitian ini menganalisis efektivitas ketentuan pidana tambahan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan fokus pada pengembalian kerugian keuangan negara oleh pelaku korupsi melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan pidana tambahan masih menghadapi kendala, khususnya ketika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara kerugian negara dan sanksi yang dijatuhkan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, konseptual, dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa hukum positif belum mengakomodasi mekanisme alternatif yang adil dan efektif dalam kondisi tersebut. Sebagai solusi, diajukan rekonstruksi kebijakan melalui penerapan sanksi kerja sosial residual sebagai alternatif pemidanaan, yang sejalan dengan prinsip hukum ideal, menggabungkan unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, serta mendukung paradigma hukum progresif dan restoratif. Penyesuaian norma Undang-Undang Tipikor dan penguatan aturan teknis diperlukan guna mewujudkan pemulihan kerugian negara secara optimal dan berkeadilan.
Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 selaras dengan prinsip keadilan namun kurang standar konversi antara uang pengganti dan pidana penjara sehingga efektivitas pemulihan kerugian berkurang.ketidakmampuan terpidana membayar uang pengganti menyebabkan mereka memilih pidana penjara pengganti, menimbulkan kerugian negara dan mengungkap kelemahan struktural penegakan hukum.penelitian ini menawarkan sanksi kerja sosial residual sebagai alternatif yang dapat mengembalikan kerugian secara adil, produktif, dan berkelanjutan.
Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan standar konversi yang objektif antara nilai uang pengganti dan lama pidana penjara, sehingga hakim memiliki pedoman yang jelas dalam menentukan sanksi alternatif; selanjutnya, dilakukan studi empiris mengenai dampak penerapan sanksi kerja sosial residual terhadap pemulihan kerugian negara dan tingkat residivisme terpidana, dengan mengumpulkan data dari kasus-kasus yang telah menerapkan mekanisme tersebut dan membandingkannya dengan kasus tradisional; terakhir, dapat dilakukan analisis komparatif terhadap kebijakan sanksi alternatif di negara-negara lain, seperti Belanda dan Australia, untuk mengevaluasi kepraktisan dan adaptasi model kerja sosial residual dalam konteks sistem hukum Indonesia, sehingga kebijakan yang diusulkan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial‑ekonomi dan budaya setempat.
| File size | 345.4 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini diharapkan memperkuat kerangka normatif bagi perlindungan anak luar nikah dalam hukum perdata Indonesia sekaligus memberikan rekomendasiPenelitian ini diharapkan memperkuat kerangka normatif bagi perlindungan anak luar nikah dalam hukum perdata Indonesia sekaligus memberikan rekomendasi
DINASTIREVDINASTIREV Selain sanksi pidana, korban juga dapat mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi. Diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan literasi digital,Selain sanksi pidana, korban juga dapat mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi. Diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan literasi digital,
DINASTIREVDINASTIREV Dalam konteks ini, temuan menunjukkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan secara optimal aspek ketergantungan dan hak atas rehabilitasi bagi terdakwa, padahalDalam konteks ini, temuan menunjukkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan secara optimal aspek ketergantungan dan hak atas rehabilitasi bagi terdakwa, padahal
DINASTIREVDINASTIREV Hal ini membawa perubahan signifikan terhadap kedudukan hukum tertanggung, memperkuat asas keadilan prosedural, serta mendorong reformulasi ketentuan perasuransianHal ini membawa perubahan signifikan terhadap kedudukan hukum tertanggung, memperkuat asas keadilan prosedural, serta mendorong reformulasi ketentuan perasuransian
DINASTIREVDINASTIREV Temuan menunjukkan bahwa akun Puspenpol secara aktif menyebarkan informasi politik menggunakan strategi visual, interaktif, dan komunikatif, yang efektifTemuan menunjukkan bahwa akun Puspenpol secara aktif menyebarkan informasi politik menggunakan strategi visual, interaktif, dan komunikatif, yang efektif
DINASTIREVDINASTIREV Integrasi budaya asing membawa norma dan praktik kerja yang berbeda, yang dapat menimbulkan benturan nilai dan merugikan pekerja lokal. Oleh karena itu,Integrasi budaya asing membawa norma dan praktik kerja yang berbeda, yang dapat menimbulkan benturan nilai dan merugikan pekerja lokal. Oleh karena itu,
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum perusahaan asuransi berdasarkan Putusan Nomor 104/Pdt. G/PN/Kwg meliputi pembayaran ganti rugi,Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum perusahaan asuransi berdasarkan Putusan Nomor 104/Pdt. G/PN/Kwg meliputi pembayaran ganti rugi,
DINASTIREVDINASTIREV Revisi UU TNI 2025 menjadi kontroversial karena memperluas peran militer ke sektor-sektor non pertahanan seperti keamanan siber, penanggulangan terorisme,Revisi UU TNI 2025 menjadi kontroversial karena memperluas peran militer ke sektor-sektor non pertahanan seperti keamanan siber, penanggulangan terorisme,
Useful /
BDKJAKARTABDKJAKARTA Dengan kondisi tersebut, penerapan PjBL dapat menghasilkan peningkatan signifikan dalam hasil belajar, motivasi, dan keterampilan abad ke-21 yang relevanDengan kondisi tersebut, penerapan PjBL dapat menghasilkan peningkatan signifikan dalam hasil belajar, motivasi, dan keterampilan abad ke-21 yang relevan
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa akseptabilitas perkawinan sesama jenis di Indonesia masih sangat terbatas karena kuatnya resistensi hukum, budaya, danHasil penelitian menunjukkan bahwa akseptabilitas perkawinan sesama jenis di Indonesia masih sangat terbatas karena kuatnya resistensi hukum, budaya, dan
DINASTIREVDINASTIREV Undang-Undang Cipta Kerja mengatur Perseroan Perseorangan yang merupakan perseroan yang memenuhi kriteria UMKM dan dapat didirikan secara mandiri olehUndang-Undang Cipta Kerja mengatur Perseroan Perseorangan yang merupakan perseroan yang memenuhi kriteria UMKM dan dapat didirikan secara mandiri oleh
DINASTIREVDINASTIREV Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan langkah progresif yang menanggapi kompleksitas penyelenggaraan pemilu melalui pendekatan konstitusional yangPutusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan langkah progresif yang menanggapi kompleksitas penyelenggaraan pemilu melalui pendekatan konstitusional yang