DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPenelitian ini menganalisis efektivitas ketentuan pidana tambahan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan fokus pada pengembalian kerugian keuangan negara oleh pelaku korupsi melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan pidana tambahan masih menghadapi kendala, khususnya ketika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara kerugian negara dan sanksi yang dijatuhkan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, konseptual, dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa hukum positif belum mengakomodasi mekanisme alternatif yang adil dan efektif dalam kondisi tersebut. Sebagai solusi, diajukan rekonstruksi kebijakan melalui penerapan sanksi kerja sosial residual sebagai alternatif pemidanaan, yang sejalan dengan prinsip hukum ideal, menggabungkan unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, serta mendukung paradigma hukum progresif dan restoratif. Penyesuaian norma Undang-Undang Tipikor dan penguatan aturan teknis diperlukan guna mewujudkan pemulihan kerugian negara secara optimal dan berkeadilan.
Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 selaras dengan prinsip keadilan namun kurang standar konversi antara uang pengganti dan pidana penjara sehingga efektivitas pemulihan kerugian berkurang.ketidakmampuan terpidana membayar uang pengganti menyebabkan mereka memilih pidana penjara pengganti, menimbulkan kerugian negara dan mengungkap kelemahan struktural penegakan hukum.penelitian ini menawarkan sanksi kerja sosial residual sebagai alternatif yang dapat mengembalikan kerugian secara adil, produktif, dan berkelanjutan.
Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan standar konversi yang objektif antara nilai uang pengganti dan lama pidana penjara, sehingga hakim memiliki pedoman yang jelas dalam menentukan sanksi alternatif; selanjutnya, dilakukan studi empiris mengenai dampak penerapan sanksi kerja sosial residual terhadap pemulihan kerugian negara dan tingkat residivisme terpidana, dengan mengumpulkan data dari kasus-kasus yang telah menerapkan mekanisme tersebut dan membandingkannya dengan kasus tradisional; terakhir, dapat dilakukan analisis komparatif terhadap kebijakan sanksi alternatif di negara-negara lain, seperti Belanda dan Australia, untuk mengevaluasi kepraktisan dan adaptasi model kerja sosial residual dalam konteks sistem hukum Indonesia, sehingga kebijakan yang diusulkan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial‑ekonomi dan budaya setempat.
| File size | 345.4 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menjadi dasar hukum utama, secara eksplisit mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan antara laki-lakiUndang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menjadi dasar hukum utama, secara eksplisit mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan antara laki-laki
DINASTIREVDINASTIREV Strategi penegakan hukum yang lebih tegas, terintegrasi, dan berkeadilan diperlukan agar perlindungan lingkungan dan hak masyarakat dapat terjamin. PenegakanStrategi penegakan hukum yang lebih tegas, terintegrasi, dan berkeadilan diperlukan agar perlindungan lingkungan dan hak masyarakat dapat terjamin. Penegakan
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menganalisis aspek yuridis fungsi Pengamanan Intelijen Keimigrasian oleh Kantor Imigrasi. Tujuan penelitian ini adalah menelaah dasar hukum,Penelitian ini menganalisis aspek yuridis fungsi Pengamanan Intelijen Keimigrasian oleh Kantor Imigrasi. Tujuan penelitian ini adalah menelaah dasar hukum,
DINASTIREVDINASTIREV Dalam KUHAP ditegaskan bahwa status tersangka hanya dapat ditetapkan jika minimal terdapat dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur Pasal 184 KUHAP.Dalam KUHAP ditegaskan bahwa status tersangka hanya dapat ditetapkan jika minimal terdapat dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur Pasal 184 KUHAP.
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan tugas pembuatan abstrak produk hukum Peraturan Walikota Tahun 2015 yang dilakukan oleh bagianPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan tugas pembuatan abstrak produk hukum Peraturan Walikota Tahun 2015 yang dilakukan oleh bagian
DINASTIREVDINASTIREV Regulasi dalam kondisi tertentu yang diterapkan oleh negara menjadi esensial untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tidak hanya sah secara hukum,Regulasi dalam kondisi tertentu yang diterapkan oleh negara menjadi esensial untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tidak hanya sah secara hukum,
DINASTIREVDINASTIREV Selain itu, perluasan fungsi TNI berisiko melemahkan prinsip pemisahan kekuasaan dan membuka ruang bagi repolitisasi militer. Oleh karena itu, diperlukanSelain itu, perluasan fungsi TNI berisiko melemahkan prinsip pemisahan kekuasaan dan membuka ruang bagi repolitisasi militer. Oleh karena itu, diperlukan
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menerapkan enkripsi data dan autentikasi transaksi yang canggih, QRIS telah meningkatkan keamanan transaksi secaraHasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menerapkan enkripsi data dan autentikasi transaksi yang canggih, QRIS telah meningkatkan keamanan transaksi secara
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Wawancara singkat dengan perwakilan platform Vidio dilakukan untuk memperkaya data penelitian. Hasil Penelitian: Hasil menunjukkan bahwa pemegang hak ciptaWawancara singkat dengan perwakilan platform Vidio dilakukan untuk memperkaya data penelitian. Hasil Penelitian: Hasil menunjukkan bahwa pemegang hak cipta
DINASTIREVDINASTIREV Teori ini menekankan peran mekanisme pasar yang efisien, produktivitas alokasi sumber daya, serta kontribusi sektor ketenagakerjaan dalam proses pembangunanTeori ini menekankan peran mekanisme pasar yang efisien, produktivitas alokasi sumber daya, serta kontribusi sektor ketenagakerjaan dalam proses pembangunan
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan pengrajin tungku dapur di desa Banjar Baru didominasi oleh tahapan Keluarga Sejahtera I, dengan sebagianHasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan pengrajin tungku dapur di desa Banjar Baru didominasi oleh tahapan Keluarga Sejahtera I, dengan sebagian
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Kebijakan ini, yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019, meskipun menimbulkan kontra dari investor asing, bertujuan untuk memperkuatKebijakan ini, yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019, meskipun menimbulkan kontra dari investor asing, bertujuan untuk memperkuat