Publisher

MEJAILMIAHMEJAILMIAH

Journal Adagium: Jurnal Ilmiah HukumAdagium: Jurnal Ilmiah Hukum Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) serta menilai implikasinya terhadap konsistensi sistem hukum pemilu menjelang Pemilu Serentak tahun 2024. Penyelesaian PHPU Kada pada awalnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Keterbatasan efektivitas dalam pemeriksaan perkara serta meningkatnya beban yudisial mendorong dialihkannya kewenangan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah tidak termasuk dalam rezim pemilihan umum nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945, sehingga MK hanya berwenang menangani sengketa Pilkada secara transisional hingga terbentuknya badan peradilan khusus. Kegagalan legislator dalam merealisasikan amanat tersebut memperpanjang ketidakpastian hukum kelembagaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 kemudian mempertegas bahwa kewenangan MK bersifat tetap sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian merekomendasikan pencantuman eksplisit kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 untuk memperkuat legitimasi kelembagaan, menjamin kepastian hukum, dan memastikan keberlanjutan sistem pemilu serentak secara konstitusional.

Conclusion

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 menegaskan kewenangan tetap Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah, mengakhiri ketidakpastian hukum yang berkepanjangan.Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika kewenangan Mahkamah Konstitusi mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum, politik, dan demokrasi dalam konteks Indonesia.Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal konstitusi dan penjamin hak-hak demokratis warga negara dalam proses pemilihan.

Future Research

Berdasarkan analisis terhadap dinamika kewenangan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai efektivitas implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dalam praktik penyelesaian sengketa Pilkada, termasuk analisis terhadap proses persidangan, kualitas putusan, dan dampaknya terhadap stabilitas politik di daerah. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada evaluasi terhadap mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik hakim konstitusi, guna memastikan independensi dan imparsialitas dalam menangani perkara-perkara yang sensitif secara politis. Ketiga, mengingat kompleksitas sistem pemilu serentak, penelitian perlu dilakukan untuk mengidentifikasi potensi konflik kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dengan lembaga peradilan lainnya, seperti Mahkamah Agung dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta merumuskan solusi untuk mencegah terjadinya disrupsi hukum dan memastikan koordinasi yang efektif. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan sistem ketatanegaraan Indonesia dan peningkatan kualitas demokrasi elektoral.

References

1. Kompleksitas Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi... doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.6Kompleksitas Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi doi 10 55292 japhtnhan v1i1 6
2. Dinamika Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala... doi.org/10.70308/adagium.v3i2.112Dinamika Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala doi 10 70308 adagium v3i2 112
3. Pengisian Kekosongan Kursi Anggota Legislatif dari Partai Politik yang Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi... doi.org/10.20885/jlr.vol8.iss1.art5Pengisian Kekosongan Kursi Anggota Legislatif dari Partai Politik yang Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi doi 10 20885 jlr vol8 iss1 art5

Metadata

File size	299.23 KB
Pages	21
DMCA	Report