MEJAILMIAHMEJAILMIAH

Adagium: Jurnal Ilmiah HukumAdagium: Jurnal Ilmiah Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) serta menilai implikasinya terhadap konsistensi sistem hukum pemilu menjelang Pemilu Serentak tahun 2024. Penyelesaian PHPU Kada pada awalnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Keterbatasan efektivitas dalam pemeriksaan perkara serta meningkatnya beban yudisial mendorong dialihkannya kewenangan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah tidak termasuk dalam rezim pemilihan umum nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945, sehingga MK hanya berwenang menangani sengketa Pilkada secara transisional hingga terbentuknya badan peradilan khusus. Kegagalan legislator dalam merealisasikan amanat tersebut memperpanjang ketidakpastian hukum kelembagaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 kemudian mempertegas bahwa kewenangan MK bersifat tetap sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian merekomendasikan pencantuman eksplisit kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 untuk memperkuat legitimasi kelembagaan, menjamin kepastian hukum, dan memastikan keberlanjutan sistem pemilu serentak secara konstitusional.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 menegaskan kewenangan tetap Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah, mengakhiri ketidakpastian hukum yang berkepanjangan.Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika kewenangan Mahkamah Konstitusi mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum, politik, dan demokrasi dalam konteks Indonesia.Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal konstitusi dan penjamin hak-hak demokratis warga negara dalam proses pemilihan.

Berdasarkan analisis terhadap dinamika kewenangan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai efektivitas implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dalam praktik penyelesaian sengketa Pilkada, termasuk analisis terhadap proses persidangan, kualitas putusan, dan dampaknya terhadap stabilitas politik di daerah. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada evaluasi terhadap mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik hakim konstitusi, guna memastikan independensi dan imparsialitas dalam menangani perkara-perkara yang sensitif secara politis. Ketiga, mengingat kompleksitas sistem pemilu serentak, penelitian perlu dilakukan untuk mengidentifikasi potensi konflik kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dengan lembaga peradilan lainnya, seperti Mahkamah Agung dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta merumuskan solusi untuk mencegah terjadinya disrupsi hukum dan memastikan koordinasi yang efektif. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan sistem ketatanegaraan Indonesia dan peningkatan kualitas demokrasi elektoral.

  1. Kompleksitas Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi... doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.6Kompleksitas Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi doi 10 55292 japhtnhan v1i1 6
  2. Dinamika Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala... doi.org/10.70308/adagium.v3i2.112Dinamika Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala doi 10 70308 adagium v3i2 112
  3. Pengisian Kekosongan Kursi Anggota Legislatif dari Partai Politik yang Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi... doi.org/10.20885/jlr.vol8.iss1.art5Pengisian Kekosongan Kursi Anggota Legislatif dari Partai Politik yang Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi doi 10 20885 jlr vol8 iss1 art5
Read online
File size299.23 KB
Pages21
DMCAReport

Related /

JURIS Peran Masyarakat Dalam Memperkuat Kebinekaan Dan Merajut Perdamaian 2026More at 2026

UMIUMI Realitas kebinekaan Indonesia adalah anugerah Tuhan yang harus digunakan untuk saling memperkaya, bukan memisahkan. Setiap anggota masyarakat terpanggilRealitas kebinekaan Indonesia adalah anugerah Tuhan yang harus digunakan untuk saling memperkaya, bukan memisahkan. Setiap anggota masyarakat terpanggil

JURIS Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU XI 2013 Pada Penetapan Calon Legislatif Perempuan di Provinsi Jawa Teng 2025More at 2025

MKRIMKRI a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. b) Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannyaa) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. b) Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya

JURIS Keadilan Sosial Bagi Korban Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Viktimologi 2025More at 2025

UNISMUHUNISMUH Penerapan keadilan sosial bagi korban korupsi memerlukan pengakuan yang layak, perlindungan yang memadai, serta upaya pemulihan dan kompensasi yang efektif.Penerapan keadilan sosial bagi korban korupsi memerlukan pengakuan yang layak, perlindungan yang memadai, serta upaya pemulihan dan kompensasi yang efektif.

JURIS Perubahan Undang Undang Dasar Pemahaman Tentang Arti Perubahan Tata Cara Perubahan Kajian Kritis Terhadap Amandemen UUD 1945 2025More at 2025

APPIHIAPPIHI Mekanisme ini dimaksudkan untuk mencegah perubahan sewenang-wenang serta menjaga stabilitas hukum dan politik. Amandemen 1999–2002 menjadi bukti bahwaMekanisme ini dimaksudkan untuk mencegah perubahan sewenang-wenang serta menjaga stabilitas hukum dan politik. Amandemen 1999–2002 menjadi bukti bahwa

JURIS Format Ideal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Mengefektifkan Asas Erga Omnes 2024More at 2024

MKRIMKRI Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan upaya kerja sama antara MK dan lembaga negara lainnya untuk mengoptimalkan asas putusan dalam mengimplementasikannya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan upaya kerja sama antara MK dan lembaga negara lainnya untuk mengoptimalkan asas putusan dalam mengimplementasikannya.

JURIS Peradilan Konstitusional oleh Mahkamah Agung melalui Mekanisme Pengujian Konkret 2022More at 2022

MKRIMKRI Dengan demikian, praktik ini memiliki kesamaan dengan praktik Mahkamah Agung Amerika Serikat, ketimbang praktik Mahkamah Konstitusi. Untuk mendukung argumenDengan demikian, praktik ini memiliki kesamaan dengan praktik Mahkamah Agung Amerika Serikat, ketimbang praktik Mahkamah Konstitusi. Untuk mendukung argumen

JURIS Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat 2022More at 2022

MKRIMKRI 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada prinsip manfaat, keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa;4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada prinsip manfaat, keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa;

JURIS Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara 2022More at 2022

MKRIMKRI Meskipun pelaksanaan putusan Pengadilan TUN telah diperkuat dengan instrumen upaya paksa seperti sanksi administratif dan pengenaan uang paksa, praktiknyaMeskipun pelaksanaan putusan Pengadilan TUN telah diperkuat dengan instrumen upaya paksa seperti sanksi administratif dan pengenaan uang paksa, praktiknya

Useful /

JURIS Synergy Of Ecological Awareness And Blue Economy In Implementation In Achieving Fisheries Sustainability In Indramayu 2026More at 2026

MSTI INDONESIAMSTI INDONESIA Penelitian ini mengeksplorasi sinergi antara kesadaran ekologi dan penerapan prinsip ekonomi biru terhadap keberlanjutan perikanan di Kabupaten Indramayu,Penelitian ini mengeksplorasi sinergi antara kesadaran ekologi dan penerapan prinsip ekonomi biru terhadap keberlanjutan perikanan di Kabupaten Indramayu,

JURIS Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Di Laut Yang Menyebabkan Konflik Kewenangan Antara Lembaga Pemerintahan Di Indonesia 2025More at 2025

UNISMUHUNISMUH Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun juga rentan terhadap berbagai permasalahan, salahWilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun juga rentan terhadap berbagai permasalahan, salah

JURIS The Analysis of the Implementation of Sharia Accounting Standards SAS on the Application of PSAK 101 in the Financial Statements of PT Bank Jabar Banten Syariah BJB 2025More at 2025

MSTI INDONESIAMSTI INDONESIA Bank syariah diharapkan mengelola aktivitas keuangan sesuai prinsip-prinsip Islam, khususnya dalam pelaporan keuangan. Standar saat ini untuk pelaporanBank syariah diharapkan mengelola aktivitas keuangan sesuai prinsip-prinsip Islam, khususnya dalam pelaporan keuangan. Standar saat ini untuk pelaporan

JURIS Implementasi Asas Keadilan dan Kemanfaatan dalam Penetapan Konsinyasi Ganti Rugi Tanah Sengketa 2025More at 2025

MEJAILMIAHMEJAILMIAH Dampak penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan pedoman teknis pelaksanaan konsinyasi dan percepatan penyelesaian sengketa kepemilikan demi terwujudnyaDampak penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan pedoman teknis pelaksanaan konsinyasi dan percepatan penyelesaian sengketa kepemilikan demi terwujudnya

ads-block-test