MEJAILMIAHMEJAILMIAH

Adagium: Jurnal Ilmiah HukumAdagium: Jurnal Ilmiah Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) serta menilai implikasinya terhadap konsistensi sistem hukum pemilu menjelang Pemilu Serentak tahun 2024. Penyelesaian PHPU Kada pada awalnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Keterbatasan efektivitas dalam pemeriksaan perkara serta meningkatnya beban yudisial mendorong dialihkannya kewenangan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah tidak termasuk dalam rezim pemilihan umum nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945, sehingga MK hanya berwenang menangani sengketa Pilkada secara transisional hingga terbentuknya badan peradilan khusus. Kegagalan legislator dalam merealisasikan amanat tersebut memperpanjang ketidakpastian hukum kelembagaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 kemudian mempertegas bahwa kewenangan MK bersifat tetap sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian merekomendasikan pencantuman eksplisit kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 untuk memperkuat legitimasi kelembagaan, menjamin kepastian hukum, dan memastikan keberlanjutan sistem pemilu serentak secara konstitusional.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 menegaskan kewenangan tetap Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah, mengakhiri ketidakpastian hukum yang berkepanjangan.Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika kewenangan Mahkamah Konstitusi mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum, politik, dan demokrasi dalam konteks Indonesia.Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal konstitusi dan penjamin hak-hak demokratis warga negara dalam proses pemilihan.

Berdasarkan analisis terhadap dinamika kewenangan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai efektivitas implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dalam praktik penyelesaian sengketa Pilkada, termasuk analisis terhadap proses persidangan, kualitas putusan, dan dampaknya terhadap stabilitas politik di daerah. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada evaluasi terhadap mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik hakim konstitusi, guna memastikan independensi dan imparsialitas dalam menangani perkara-perkara yang sensitif secara politis. Ketiga, mengingat kompleksitas sistem pemilu serentak, penelitian perlu dilakukan untuk mengidentifikasi potensi konflik kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dengan lembaga peradilan lainnya, seperti Mahkamah Agung dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta merumuskan solusi untuk mencegah terjadinya disrupsi hukum dan memastikan koordinasi yang efektif. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan sistem ketatanegaraan Indonesia dan peningkatan kualitas demokrasi elektoral.

  1. Kompleksitas Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi... doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.6Kompleksitas Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi doi 10 55292 japhtnhan v1i1 6
  2. Dinamika Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala... doi.org/10.70308/adagium.v3i2.112Dinamika Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala doi 10 70308 adagium v3i2 112
  3. Pengisian Kekosongan Kursi Anggota Legislatif dari Partai Politik yang Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi... doi.org/10.20885/jlr.vol8.iss1.art5Pengisian Kekosongan Kursi Anggota Legislatif dari Partai Politik yang Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi doi 10 20885 jlr vol8 iss1 art5
Read online
File size299.23 KB
Pages21
DMCAReport

Related /

JURIS Settlement of Disputes Peacefully Regarding the Territorial Boundaries Between the Two Countries Analysis of Cases of Shootings of Indonesian Citizens in Timor Leste 2026More at 2026

CRIACRIA Langkah selanjutnya adalah menggunakan Arbitrase yang bersifat publik jika kedua metode di atas tidak mampu mengatasi masalah. Arbitrase yang dimaksudLangkah selanjutnya adalah menggunakan Arbitrase yang bersifat publik jika kedua metode di atas tidak mampu mengatasi masalah. Arbitrase yang dimaksud

JURIS Kritik Asas Pengayoman Penataan Ruang Terhadap Ketiadaan Norma Utilitas Telekomunikasi dalam Pasal 35 Sampai Pasal 37 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Solusi yang diusulkan adalah menyisipkan norma standar keselamatan utilitas publik dalam setiap pemberian izin pemanfaatan ruang agar regulasi tata ruangSolusi yang diusulkan adalah menyisipkan norma standar keselamatan utilitas publik dalam setiap pemberian izin pemanfaatan ruang agar regulasi tata ruang

JURIS Pola Komunikasi Masyarakat Aceh dalam Interaksi Lintas Budaya dengan Warga Negara Asing 2026More at 2026

LAKASPIALAKASPIA The findings indicate that Acehnese communication tends to emphasize politeness, caution, and indirect strategies in both verbal and nonverbal forms. TheseThe findings indicate that Acehnese communication tends to emphasize politeness, caution, and indirect strategies in both verbal and nonverbal forms. These

JURIS Edukasi Media sebagai Alat Sosialisasi Kesetaraan Gender di Wilayah Kelurahan Pondok Labu Jakarta Selatan 2025More at 2025

MIFTAHUL ULUMMIFTAHUL ULUM Kesetaraan gender penting diketahui seluruh lapisan masyarakat dan media konvensional maupun digital dapat berperan sebagai alat sosialisasi isu tersebut.mediaKesetaraan gender penting diketahui seluruh lapisan masyarakat dan media konvensional maupun digital dapat berperan sebagai alat sosialisasi isu tersebut.media

JURIS Kajian Hukum atas Determinan Tindakan Asusila terhadap Anak di Bawah Umur dengan Retardasi Mental 2025More at 2025

MEJAILMIAHMEJAILMIAH Sumber data tambahan dihimpun berdasarkan arsip resmi, regulasi hukum, dan karya ilmiah. Temuan dalam kajian ini memperlihatkan bahwa faktor dominan yangSumber data tambahan dihimpun berdasarkan arsip resmi, regulasi hukum, dan karya ilmiah. Temuan dalam kajian ini memperlihatkan bahwa faktor dominan yang

JURIS Menguji Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Politik Legislasi Refleksi atas Prolegnas dan Prolegda di Indonesia 2025More at 2025

MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif dan teoritis-kritis untuk mengkaji sejauh mana partisipasi publik danPenelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif dan teoritis-kritis untuk mengkaji sejauh mana partisipasi publik dan

JURIS Getting to Know the Open Proportional System in Indonesia Towards the 2024 General Election 2025More at 2025

MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Sistem pemilu di Indonesia tidak terlalu banyak berubah karena masih menggunakan proporsional, mulai dari sistem proporsional tertutup (close list PR)Sistem pemilu di Indonesia tidak terlalu banyak berubah karena masih menggunakan proporsional, mulai dari sistem proporsional tertutup (close list PR)

JURIS Kedudukan Pidana Kebiri Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia Pasca Dikeluarkannya PERPPU No 1 Tahun 2016 2017More at 2017

UADUAD Perppu No. 1 Tahun 2016 menjadi jenis pidana baru dalam sistem pemidanaan dan memberikan masukan bagi pembaharuan hukum pidana di Indonesia untuk memasukkanPerppu No. 1 Tahun 2016 menjadi jenis pidana baru dalam sistem pemidanaan dan memberikan masukan bagi pembaharuan hukum pidana di Indonesia untuk memasukkan

Useful /

JURIS Pemanfaatan Disposable Diaper Waste Dengan Bahan Tambah Naphthalene Formaldehyde Sulfonate Menjadi Paving block Dalam Upaya Minimisasi Limbah Guna Mereduksi Pencemaran Lingkungan 2026More at 2026

PELITABANGSAPELITABANGSA Penelitian juga menganalisis pengaruh variasi jumlah limbah popok sekali pakai terhadap uji kuat tekan dan penyerapan air paving block, serta membandingkanPenelitian juga menganalisis pengaruh variasi jumlah limbah popok sekali pakai terhadap uji kuat tekan dan penyerapan air paving block, serta membandingkan

JURIS Pengajian Tafsir Al Ibrz Oleh Kiai Ahmad Mustofa Bisri Di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Rembang Dalam Perspektif Fenomenologi Agama 2022More at 2022

STAIALANWARSTAIALANWAR sebagai ladang berkah, sarana mendekatkan diri kepada Allah, menambah wawasan, menjalin persaudaraan, mengisi waktu luang, mencari rizki, serta mendapatkansebagai ladang berkah, sarana mendekatkan diri kepada Allah, menambah wawasan, menjalin persaudaraan, mengisi waktu luang, mencari rizki, serta mendapatkan

JURIS Islamisasi Budaya Dalam Tradisi Tujuh Bulanan Mitoni Dengan Pembacaan Surat Yusuf Dan Maryam Pada Jamaah Sima an AlAcQur an Di Desa Jurug Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali 2022More at 2022

STAIALANWARSTAIALANWAR Akulturasi adalah proses sosial yang timbul dari suatu kebudayaan tertentu, kemudian dihadapkan dengan unsur‑unsur budaya lain, sehingga unsur‑unsurAkulturasi adalah proses sosial yang timbul dari suatu kebudayaan tertentu, kemudian dihadapkan dengan unsur‑unsur budaya lain, sehingga unsur‑unsur

JURIS Kewajiban PT Arara Abadi Wilayah Operasional Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Sebagai Investor Hutan Tanaman Industri 2017More at 2017

UADUAD Kedua, bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Riau mengawasi pelaksanaan kewajiban investor bidang usaha HTI khususnya terhadap PT Arara Abadi. PenelitianKedua, bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Riau mengawasi pelaksanaan kewajiban investor bidang usaha HTI khususnya terhadap PT Arara Abadi. Penelitian

ads-block-test