MEJAILMIAHMEJAILMIAH
Adagium: Jurnal Ilmiah HukumAdagium: Jurnal Ilmiah HukumArtikel ini membahas hambatan struktural dan normatif dalam mewujudkan partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan program legislasi. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Program Legislasi Daerah (Prolegda) merupakan instrumen utama dalam perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Idealnya, kedua program ini disusun secara partisipatif dan transparan agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, proses penyusunan Prolegnas dan Prolegda masih cenderung elitis dan tertutup, sehingga menimbulkan kesenjangan antara produk hukum yang dihasilkan dan aspirasi publik. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif dan teoritis-kritis untuk mengkaji sejauh mana partisipasi publik dan transparansi telah diakomodasi dalam penyusunan program legislasi, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi.
Hasil kajian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat simbolik dan belum terinstitusionalisasi dengan baik dalam sistem legislasi.Hambatan struktural seperti dominasi elit politik, serta hambatan normatif seperti minimnya pengaturan teknis partisipasi publik dalam undang-undang, menjadi faktor utama.Kajian ini merekomendasikan penguatan mekanisme partisipatif dan keterbukaan informasi dalam setiap tahapan penyusunan Prolegnas dan Prolegda sebagai bagian dari reformasi politik hukum yang berorientasi pada demokrasi deliberatif.
Untuk meningkatkan kualitas legislasi dan memperkuat demokrasi deliberatif, penelitian selanjutnya dapat mengusulkan pengembangan platform digital yang komprehensif dan mudah diakses oleh publik. Platform ini dapat memuat informasi lengkap mengenai Prolegnas dan Prolegda, termasuk Naskah Akademik, draft RUU, dan jadwal pembahasan. Selain itu, penelitian dapat mengusulkan mekanisme konsultasi publik yang lebih efektif dan inklusif, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Penelitian juga dapat mengeksplorasi strategi untuk meningkatkan literasi hukum publik, sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya Prolegnas/Prolegda dan terlibat secara aktif dalam proses legislasi. Dengan demikian, proses legislasi dapat menjadi lebih transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
| File size | 407.65 KB |
| Pages | 28 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV B/2020/PN Pwk dengan terdakwa Dede Sopana alias Deris sebagai fokus kajian. Penelitian difokuskan pada aspek penerapan hukum pidana materiil terhadap terdakwaB/2020/PN Pwk dengan terdakwa Dede Sopana alias Deris sebagai fokus kajian. Penelitian difokuskan pada aspek penerapan hukum pidana materiil terhadap terdakwa
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Indikator implementasi yang tidak memadai termasuk kurangnya akuntabilitas, kurangnya keterbukaan informasi, dan lambatnya respon terhadap keluhan konsumen.Indikator implementasi yang tidak memadai termasuk kurangnya akuntabilitas, kurangnya keterbukaan informasi, dan lambatnya respon terhadap keluhan konsumen.
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini mengidentifikasi hambatan yuridis dan non‑yuridis utama dalam penanggulangan kasus pornografi di Polres Boalemo, termasuk ketidakjelasanPenelitian ini mengidentifikasi hambatan yuridis dan non‑yuridis utama dalam penanggulangan kasus pornografi di Polres Boalemo, termasuk ketidakjelasan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini menyimpulkan bahwa modus operandi pelaku sodomi oleh oknum guru sangat terstruktur, memanfaatkan posisi dan kepercayaan untuk mendekatiPenelitian ini menyimpulkan bahwa modus operandi pelaku sodomi oleh oknum guru sangat terstruktur, memanfaatkan posisi dan kepercayaan untuk mendekati
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Sumber data tambahan dihimpun berdasarkan arsip resmi, regulasi hukum, dan karya ilmiah. Temuan dalam kajian ini memperlihatkan bahwa faktor dominan yangSumber data tambahan dihimpun berdasarkan arsip resmi, regulasi hukum, dan karya ilmiah. Temuan dalam kajian ini memperlihatkan bahwa faktor dominan yang
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara mendalam dengan jaksaMetode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara mendalam dengan jaksa
IC MESIC MES Selain itu, hanya 33 persen rumah sakit yang tetap beroperasi, memperparah krisis kesehatan dan ketahanan pangan. Studi ini menekankan perlunya investasiSelain itu, hanya 33 persen rumah sakit yang tetap beroperasi, memperparah krisis kesehatan dan ketahanan pangan. Studi ini menekankan perlunya investasi
ITEKES BALIITEKES BALI Populasi target dalam penelitian ini adalah pasien tuberkulosis paru yang menjalani pengobatan OAT di poli paru RSUP Persahabatan. Teknik pengambilan samplingPopulasi target dalam penelitian ini adalah pasien tuberkulosis paru yang menjalani pengobatan OAT di poli paru RSUP Persahabatan. Teknik pengambilan sampling
Useful /
AN NADWAHAN NADWAH Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya manajemenKegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya manajemen
AN NADWAHAN NADWAH Penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi karyawan terhadap program pengembangan karier berperan penting dalam membentuk motivasi kerja di Bank SyariahPenelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi karyawan terhadap program pengembangan karier berperan penting dalam membentuk motivasi kerja di Bank Syariah
IC MESIC MES Studi ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Israel yang demokratis parlementer mampu mempertahankan stabilitas melalui mekanisme checks and balances,Studi ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Israel yang demokratis parlementer mampu mempertahankan stabilitas melalui mekanisme checks and balances,
IC MESIC MES Qatar memilih opsi menjadi mediator karena dapat meningkatkan posisi regional dan memperoleh perlindungan AS, sementara opsi memutuskan hubungan denganQatar memilih opsi menjadi mediator karena dapat meningkatkan posisi regional dan memperoleh perlindungan AS, sementara opsi memutuskan hubungan dengan