IJBLEIJBLE
International Journal of Business, Law, and EducationInternational Journal of Business, Law, and EducationPenelitian ini mengeksplorasi urgensi dan formulasi hukum implementasi Perjanjian Tunda Penuntutan (DPA) untuk perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran data pribadi, serta relevansinya terhadap reformasi Kode Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP). Studi ini didorong oleh meningkatnya jumlah kasus kebocoran data besar seperti yang melibatkan Tokopedia, BPJS Kesehatan, dan PLN yang mengungkapkan kelemahan mekanisme penegakan hukum dan perlindungan korban yang tidak memadai. Temuan menunjukkan bahwa sistem keadilan pidana Indonesia, yang secara ketat mengikuti prinsip legalitas, kurang fleksibilitas prosedural untuk menangani kejahatan perusahaan dengan pendekatan restoratif dan preventif. Sebaliknya, DPA telah efektif diterapkan di berbagai yurisdiksi seperti Amerika Serikat dan Inggris Raya untuk meningkatkan tanggung jawab perusahaan, memfasilitasi kompensasi korban, dan mendukung keberlanjutan ekonomi. Studi ini menerapkan metode juridik normatif dengan pendekatan statistik, perbandingan, dan konseptual, serta secara kritis meninjau UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022). Penelitian mengidentifikasi celah regulasi dalam KUHAP yang saat ini tidak menampung mekanisme restoratif seperti DPA dalam kerangka penuntutan. Oleh karena itu, studi ini mengusulkan model DPA ideal untuk Indonesia yang mencakup: diskresi penuntutan terbatas, kondisi kepatuhan perusahaan wajib, partisipasi korban, dan pengawasan yudisial. Studi menyimpulkan bahwa integrasi DPA ke dalam prosedur pidana Indonesia akan meningkatkan respons hukum negara terhadap kejahatan digital perusahaan sambil memperkuat hak korban dan mempromosikan efisiensi prosedural.
Saat ini, kerangka penuntutan perusahaan di Indonesia, yang berakar pada KUHAP dirancang untuk era sebelumnya, secara fundamental tidak memadai untuk menangani kejahatan perusahaan modern, terutama kebocoran data massal.Paradigma sistematis yang bersifat punitif dan berpusat pada pelaku secara sistematis mengabaikan korban, meninggalkan mereka tanpa remediasi efektif, sementara instrumen kasar penuntutan konvensional menciptakan kerusakan kolateral yang tidak dapat diterima terhadap ekonomi dan pihak tak bersalah.Meskipun UU PDP telah memberikan dasar substantif untuk tanggung jawab pidana perusahaan, ia masih kurang kendaraan prosedural untuk memberikan keadilan berorientasi korban.Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mereformulasi hukum acara pidana Indonesia dengan mengintegrasikan mekanisme Perjanjian Tunda Penuntutan (DPA) yang diatur dengan baik.DPA bukanlah opsi yang murah, tetapi alternatif cerdas, pragmatis, dan restoratif yang seimbang antara berbagai objektif keadilan.DPA menetapkan tanggung jawab perusahaan atas kesalahan mereka, mendorong mereka untuk melakukan reformasi internal yang bermakna, dan, yang paling penting, menempatkan pemulihan kerugian korban secara cepat dan lengkap di pusat proses.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas implementasi DPA di negara lain seperti Amerika Serikat atau Inggris Raya untuk mengadaptasikannya ke konteks hukum Indonesia. Selain itu, perlu dilakukan studi tentang model hukum hybrid yang menggabungkan aspek perdata dan pidana dalam penanganan pelanggaran data pribadi perusahaan. Terakhir, penelitian juga bisa fokus pada dampak jangka panjang DPA terhadap kepatuhan perusahaan terhadap standar keamanan siber, termasuk analisis biaya dan manfaat bagi perusahaan dan korban.
| File size | 246.67 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
IJBLEIJBLE 1) berdasarkan validasi ahli tentang aspek visual, materi, dan bahasa, video memperoleh persentase kelayakan 79,2%, validitas materi 96,4%, dan visual1) berdasarkan validasi ahli tentang aspek visual, materi, dan bahasa, video memperoleh persentase kelayakan 79,2%, validitas materi 96,4%, dan visual
IJBLEIJBLE 4 Tahun 1996 tentang Hak Jaminan, serta doktrin dan putusan hukum terkait eksekusi jaminan. Data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka, analisis putusan,4 Tahun 1996 tentang Hak Jaminan, serta doktrin dan putusan hukum terkait eksekusi jaminan. Data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka, analisis putusan,
UNESUNES 21 Tahun 2007 menjadi dasar hukum utama dalam perlindungan tersebut. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan, penindakan tegas terhadap21 Tahun 2007 menjadi dasar hukum utama dalam perlindungan tersebut. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan, penindakan tegas terhadap
IJBLEIJBLE This study investigates the influence of green innovation, cost efficiency, and government incentives on the financial sustainability of eco-consciousThis study investigates the influence of green innovation, cost efficiency, and government incentives on the financial sustainability of eco-conscious
IJBLEIJBLE Nikah siri tidak diakui secara hukum karena tidak tercatat pada KUA atau Kantor Catatan Sipil, sehingga berdampak pada status hukum anak yang dianggapNikah siri tidak diakui secara hukum karena tidak tercatat pada KUA atau Kantor Catatan Sipil, sehingga berdampak pada status hukum anak yang dianggap
IJBLEIJBLE Dengan terlibat dalam situasi nyata dan merefleksikan pengalaman tersebut, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang lebih dalam,Dengan terlibat dalam situasi nyata dan merefleksikan pengalaman tersebut, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang lebih dalam,
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk menyelesaikan pelanggaran berat hak asasi manusia melalui mekanisme non-yudisial yang berfokus padaPemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk menyelesaikan pelanggaran berat hak asasi manusia melalui mekanisme non-yudisial yang berfokus pada
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Hakim harus berhati-hati dalam melihat, menggali, dan mengamati fakta-fakta dalam persidangan. Hakim harus memperhatikan sikap kehati-hatian, menghindariHakim harus berhati-hati dalam melihat, menggali, dan mengamati fakta-fakta dalam persidangan. Hakim harus memperhatikan sikap kehati-hatian, menghindari
Useful /
IJBLEIJBLE Ecocide, sebagai kejahatan lingkungan yang massif dan berdampak luas, semakin menarik perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun, hukum nasionalEcocide, sebagai kejahatan lingkungan yang massif dan berdampak luas, semakin menarik perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun, hukum nasional
IJBLEIJBLE This study aims to analyze the implementation of Jambi Provincial Regulation Number 5 of 2020 on Waste Management from a juridical perspective and to assessThis study aims to analyze the implementation of Jambi Provincial Regulation Number 5 of 2020 on Waste Management from a juridical perspective and to assess
IJBLEIJBLE Oleh karena itu, langkah-langkah konkret diperlukan untuk mengurangi perilaku ini dengan memperkuat komitmen organisasi, komunikasi efektif, dan lingkunganOleh karena itu, langkah-langkah konkret diperlukan untuk mengurangi perilaku ini dengan memperkuat komitmen organisasi, komunikasi efektif, dan lingkungan
IJBLEIJBLE Corporate governance is able to create organized management, including the development of partnerships between farmers and downstream industries, therebyCorporate governance is able to create organized management, including the development of partnerships between farmers and downstream industries, thereby