IJBLEIJBLE
International Journal of Business, Law, and EducationInternational Journal of Business, Law, and EducationEcocide, sebagai kejahatan lingkungan yang massif dan berdampak luas, semakin menarik perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun, hukum nasional Indonesia belum secara eksplisit mengatur ecocide sebagai kejahatan mandiri. Dalam konteks ini, teori hukum administratif, khususnya Prinsip Kehati-hatian, memainkan peran penting dalam merumuskan kebijakan hukum yang responsif terhadap ancaman lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statuta dan pendekatan konseptual. Artikel ini menganalisis konstruksi hukum ecocide di Indonesia menggunakan teori Prinsip Kehati-hatian sebagai pisau analitis untuk mengeksplorasi apakah kebijakan hukum saat ini cukup dalam mencegah dan mengatasi kejahatan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak undang-undang dan peraturan yang lahir tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian. Analisis ini menyimpulkan dengan rekomendasi untuk pendirian regulasi ecocide yang lebih komprehensif untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi lingkungan.
Regulasi untuk melindungi dan mencegah kerusakan lingkungan di Indonesia masih perlu diperkuat dan diperbarui.Misalnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terbukti tidak mampu memberikan kerangka hukum yang jelas dan masih memiliki banyak kelemahan.Meskipun Prinsip Kehati-hatian telah diadopsi dalam beberapa peraturan, implementasinya masih belum optimal dalam mencegah dan mengatasi ancaman serius terhadap lingkungan.Oleh karena itu, perlu didirikan regulasi yang lebih komprehensif tentang ecocide sebagai kejahatan lingkungan mandiri, dengan penerapan prinsip kehati-hatian sebagai fondasi utama untuk memastikan perlindungan ekosistem yang lebih efektif.
Untuk memperkuat kerangka hukum yang ada, Indonesia perlu mempertimbangkan pendirian regulasi khusus yang mengakui ecocide sebagai kejahatan serius yang dapat dihukum dengan sanksi pidana berat. Hal ini dapat dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau mengusulkan peraturan baru yang khusus menangani ecocide. Selain itu, penerapan Prinsip Kehati-hatian harus diperkuat dalam kebijakan lingkungan dan penegakan hukum. Prinsip ini harus menjadi dasar dalam proses pemberian izin bagi bisnis yang berpotensi merusak lingkungan dan pengambilan keputusan terkait proyek pembangunan besar. Dengan demikian, kerusakan lingkungan yang massif dapat dicegah sebelum terjadi, dan Indonesia dapat lebih siap menghadapi tantangan perlindungan ekosistem di masa depan.
| File size | 250.83 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
IJBLEIJBLE Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024 secara signifikan memengaruhi pendapatan UMKM sablon di Kecamatan Grati. Hal iniHasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024 secara signifikan memengaruhi pendapatan UMKM sablon di Kecamatan Grati. Hal ini
IJBLEIJBLE Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk meningkatkan jumlah subjek, memperkaya konteks penelitian, dan menyempurnakan metode yang digunakanOleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk meningkatkan jumlah subjek, memperkaya konteks penelitian, dan menyempurnakan metode yang digunakan
IJBLEIJBLE Komitmen organisasi, komunikasi efektif, dan lingkungan kerja secara bersama-sama menjelaskan 85,9% variasi dalam perilaku perawatan perawat. Faktor-faktorKomitmen organisasi, komunikasi efektif, dan lingkungan kerja secara bersama-sama menjelaskan 85,9% variasi dalam perilaku perawatan perawat. Faktor-faktor
IJBLEIJBLE Selain itu, kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi dalam merespons kondisi sosial yang berubah lebih lanjut meningkatkan kapasitas organisasi untukSelain itu, kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi dalam merespons kondisi sosial yang berubah lebih lanjut meningkatkan kapasitas organisasi untuk
IJBLEIJBLE Untuk merealisasikan komitmennya terhadap iklim, Indonesia harus fokus pada reformasi hukum, peningkatan kapasitas, dan partisipasi inklusif agar hukumUntuk merealisasikan komitmennya terhadap iklim, Indonesia harus fokus pada reformasi hukum, peningkatan kapasitas, dan partisipasi inklusif agar hukum
IUSIUS Implementasi Penilaian Lingkungan Hidup Strategis (PLHS) di Indonesia masih tidak memadai akibat mandat institusional yang terfragmentasi, penegakan hukumImplementasi Penilaian Lingkungan Hidup Strategis (PLHS) di Indonesia masih tidak memadai akibat mandat institusional yang terfragmentasi, penegakan hukum
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Kendala Fasilitas atau Sarana Pendukung Penegakan Hukum; f). Ketergantungan Penerapan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan pada Hukum Administrasi; g). HukumKendala Fasilitas atau Sarana Pendukung Penegakan Hukum; f). Ketergantungan Penerapan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan pada Hukum Administrasi; g). Hukum
METROMETRO Membentuk kesadaran hukum masyarakat dalam upaya mencegah kerusakan lingkungan hidup merupakan suatu rekonstruksi penegakan hukum yang lebih efektif. PenegakanMembentuk kesadaran hukum masyarakat dalam upaya mencegah kerusakan lingkungan hidup merupakan suatu rekonstruksi penegakan hukum yang lebih efektif. Penegakan
Useful /
IJBLEIJBLE Based on the results of the study, it can be concluded that the application of the STEM approach in mathematics learning has a significant effect on improvingBased on the results of the study, it can be concluded that the application of the STEM approach in mathematics learning has a significant effect on improving
IJBLEIJBLE Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan meninjau ketentuan hukum terkait, termasuk KUHPerdata, UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Jaminan,Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan meninjau ketentuan hukum terkait, termasuk KUHPerdata, UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Jaminan,
IJBLEIJBLE Studi ini didorong oleh meningkatnya jumlah kasus kebocoran data besar seperti yang melibatkan Tokopedia, BPJS Kesehatan, dan PLN yang mengungkapkan kelemahanStudi ini didorong oleh meningkatnya jumlah kasus kebocoran data besar seperti yang melibatkan Tokopedia, BPJS Kesehatan, dan PLN yang mengungkapkan kelemahan
METROMETRO Hal ini tentunya bertentangan dengan tugas dan fungsinya sebagai khalifah. Tulisan ini mengeksplorasi hakikat penciptaan manusia dan urgensinya dalam pelestarianHal ini tentunya bertentangan dengan tugas dan fungsinya sebagai khalifah. Tulisan ini mengeksplorasi hakikat penciptaan manusia dan urgensinya dalam pelestarian