IJBLEIJBLE
International Journal of Business, Law, and EducationInternational Journal of Business, Law, and EducationEcocide, sebagai kejahatan lingkungan yang massif dan berdampak luas, semakin menarik perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun, hukum nasional Indonesia belum secara eksplisit mengatur ecocide sebagai kejahatan mandiri. Dalam konteks ini, teori hukum administratif, khususnya Prinsip Kehati-hatian, memainkan peran penting dalam merumuskan kebijakan hukum yang responsif terhadap ancaman lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statuta dan pendekatan konseptual. Artikel ini menganalisis konstruksi hukum ecocide di Indonesia menggunakan teori Prinsip Kehati-hatian sebagai pisau analitis untuk mengeksplorasi apakah kebijakan hukum saat ini cukup dalam mencegah dan mengatasi kejahatan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak undang-undang dan peraturan yang lahir tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian. Analisis ini menyimpulkan dengan rekomendasi untuk pendirian regulasi ecocide yang lebih komprehensif untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi lingkungan.
Regulasi untuk melindungi dan mencegah kerusakan lingkungan di Indonesia masih perlu diperkuat dan diperbarui.Misalnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terbukti tidak mampu memberikan kerangka hukum yang jelas dan masih memiliki banyak kelemahan.Meskipun Prinsip Kehati-hatian telah diadopsi dalam beberapa peraturan, implementasinya masih belum optimal dalam mencegah dan mengatasi ancaman serius terhadap lingkungan.Oleh karena itu, perlu didirikan regulasi yang lebih komprehensif tentang ecocide sebagai kejahatan lingkungan mandiri, dengan penerapan prinsip kehati-hatian sebagai fondasi utama untuk memastikan perlindungan ekosistem yang lebih efektif.
Untuk memperkuat kerangka hukum yang ada, Indonesia perlu mempertimbangkan pendirian regulasi khusus yang mengakui ecocide sebagai kejahatan serius yang dapat dihukum dengan sanksi pidana berat. Hal ini dapat dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau mengusulkan peraturan baru yang khusus menangani ecocide. Selain itu, penerapan Prinsip Kehati-hatian harus diperkuat dalam kebijakan lingkungan dan penegakan hukum. Prinsip ini harus menjadi dasar dalam proses pemberian izin bagi bisnis yang berpotensi merusak lingkungan dan pengambilan keputusan terkait proyek pembangunan besar. Dengan demikian, kerusakan lingkungan yang massif dapat dicegah sebelum terjadi, dan Indonesia dapat lebih siap menghadapi tantangan perlindungan ekosistem di masa depan.
| File size | 250.83 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
IJBLEIJBLE 37/2004 yang tidak mengatur secara jelas posisi penjamin sebagai subjek hukum terpisah. akibatnya penjamin diperlakukan setara dengan debitur melalui permohonan37/2004 yang tidak mengatur secara jelas posisi penjamin sebagai subjek hukum terpisah. akibatnya penjamin diperlakukan setara dengan debitur melalui permohonan
IJBLEIJBLE Namun, CR tidak secara signifikan memengaruhi ROE, sementara DER memiliki dampak negatif dan signifikan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu mengelolaNamun, CR tidak secara signifikan memengaruhi ROE, sementara DER memiliki dampak negatif dan signifikan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu mengelola
IJBLEIJBLE Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur sistematis (SLR) dengan mengkaji jurnal-jurnal internasional dan nasional yang diterbitkan antaraPenelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur sistematis (SLR) dengan mengkaji jurnal-jurnal internasional dan nasional yang diterbitkan antara
IJBLEIJBLE 9. Temuan dari literatur yang ditinjau menunjukkan bahwa inisiatif pengembangan sumber daya manusia yang efektif berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.9. Temuan dari literatur yang ditinjau menunjukkan bahwa inisiatif pengembangan sumber daya manusia yang efektif berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.
IJBLEIJBLE Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS 25. Analisis data dalam penelitian ini meliputi uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas),Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS 25. Analisis data dalam penelitian ini meliputi uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas),
IJBLEIJBLE Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Persekutuan PerdataDalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Persekutuan Perdata
IJBLEIJBLE Penerapan Perma 1/2020 masih menunjukkan inkonsistensi, yang mengindikasikan disparitas yang tidak beralasan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan statusPenerapan Perma 1/2020 masih menunjukkan inkonsistensi, yang mengindikasikan disparitas yang tidak beralasan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan status
IJBLEIJBLE The research employs a qualitative ethnomathematical approach using a framework based on four key questions: where to look, how to look, what it is, andThe research employs a qualitative ethnomathematical approach using a framework based on four key questions: where to look, how to look, what it is, and
Useful /
IJBLEIJBLE Data dianalisis menggunakan Regresi Linear Berganda dengan bantuan perangkat lunak statistik. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang didistribusikanData dianalisis menggunakan Regresi Linear Berganda dengan bantuan perangkat lunak statistik. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang didistribusikan
IJBLEIJBLE UMKM yang secara aktif mengadopsi alat keuangan digital, mengelola keuangan jangka pendek secara efisien, dan mengembangkan ketahanan keuangan yang kuatUMKM yang secara aktif mengadopsi alat keuangan digital, mengelola keuangan jangka pendek secara efisien, dan mengembangkan ketahanan keuangan yang kuat
IJBLEIJBLE Therefore, supporting MSMEs through well-designed incentives and fostering internal capabilities in innovation and efficiency are crucial for promotingTherefore, supporting MSMEs through well-designed incentives and fostering internal capabilities in innovation and efficiency are crucial for promoting
IJBLEIJBLE Partisipasi Komunitas muncul sebagai faktor yang paling berpengaruh, menekankan bahwa pendekatan partisipatif dan hubungan yang kuat dengan pemangku kepentinganPartisipasi Komunitas muncul sebagai faktor yang paling berpengaruh, menekankan bahwa pendekatan partisipatif dan hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan