IJBLEIJBLE
International Journal of Business, Law, and EducationInternational Journal of Business, Law, and EducationPerubahan iklim menimbulkan ancaman signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan pembangunan ekonomi, khususnya di negara-negara yang rentan seperti Indonesia. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, Indonesia memainkan peran penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim global. Studi ini mengeksplorasi peran hukum lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim di Indonesia, dengan fokus khusus pada mekanisme penegakan hukum dan kepatuhan dalam kerangka hukum nasional. Dengan pendekatan sosiologis hukum kualitatif, studi ini menganalisis dokumen legislatif, laporan kebijakan, dan putusan pengadilan, dilengkapi dengan wawancara dengan pejabat pemerintah, ahli hukum, dan organisasi masyarakat sipil. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi kumpulan hukum lingkungan yang komprehensif yang sejalan dengan komitmen internasional seperti Perjanjian Paris, pelaksanaannya tetap lemah karena fragmentasi institusi, kapasitas penegakan hukum yang terbatas, dan kepatuhan rendah dari aktor korporasi dan komunitas. Masyarakat sipil memainkan peran penting dalam mengatasi celah penegakan hukum, meskipun tantangan tetap ada terkait independensi peradilan dan akses adil terhadap keadilan. Studi ini menyimpulkan bahwa meningkatkan koordinasi institusi dan partisipasi publik adalah krusial untuk memperkuat tata kelola lingkungan Indonesia dan mencapai tujuan iklimnya.
Temuan studi ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah membangun dasar hukum yang kuat untuk perlindungan lingkungan, efektivitas hukum lingkungan dalam mengurangi perubahan iklim tetap terbatas karena penegakan hukum yang lemah, kepatuhan rendah, dan tantangan institusional.Peran masyarakat sipil dan kerja sama internasional sangat penting dalam mengisi celah tata kelola dan mempromosikan akuntabilitas.Untuk merealisasikan komitmennya terhadap iklim, Indonesia harus fokus pada reformasi hukum, peningkatan kapasitas, dan partisipasi inklusif agar hukum lingkungan menjadi alat yang benar-benar efektif dalam menghadapi krisis iklim.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengaruh teknologi informasi dalam meningkatkan penegakan hukum lingkungan, khususnya melalui penggunaan sistem pemantauan digital untuk mengurangi kejahatan lingkungan. Selain itu, penelitian bisa mengeksplorasi peran masyarakat sipil dalam memperkuat kepatuhan hukum di daerah terpencil, di mana akses ke informasi hukum seringkali terbatas. Selanjutnya, analisis tentang efektivitas kerja sama internasional dalam meningkatkan tata kelola lingkungan dapat menjadi arah baru, terutama dalam mengatasi tantangan transboundary seperti perubahan iklim. Penelitian ini juga dapat menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memahami dinamika antara kebijakan hukum dan implementasinya. Dengan demikian, saran penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru tentang cara mengoptimalkan hukum lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim.
| File size | 188.34 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
NURISNURIS Eco-anxiety merupakan respons emosional berupa kekhawatiran kronis terhadap perubahan iklim yang semakin menonjol pada remaja, khususnya Generasi Z (GenEco-anxiety merupakan respons emosional berupa kekhawatiran kronis terhadap perubahan iklim yang semakin menonjol pada remaja, khususnya Generasi Z (Gen
ISKIISKI Evaluasi oleh pengirim pesan akan mendorong perbaikan dan kelanjutan komunikasi hingga dampak yang diharapkan dapat dicapai. Komunikasi lingkungan yangEvaluasi oleh pengirim pesan akan mendorong perbaikan dan kelanjutan komunikasi hingga dampak yang diharapkan dapat dicapai. Komunikasi lingkungan yang
UIDUID Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural,Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural,
IBRAHIMYIBRAHIMY Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan MenengahPenelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
IJBLEIJBLE The findings highlight the embeddedness of mathematical concepts in Javanese cultural expressions, supporting the integration of ethnomathematics intoThe findings highlight the embeddedness of mathematical concepts in Javanese cultural expressions, supporting the integration of ethnomathematics into
SINOMICSJOURNALSINOMICSJOURNAL Meskipun demikian, penelitian ini mengidentifikasi inisiatif lokal yang menjanjikan yang telah mendorong integrasi dan membangun kembali ikatan sosial,Meskipun demikian, penelitian ini mengidentifikasi inisiatif lokal yang menjanjikan yang telah mendorong integrasi dan membangun kembali ikatan sosial,
ANOTEROANOTERO Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Polsek Siak Hulu menangani kasus KDRT melalui dua pendekatan, yaitu pencegahan (preventif) dan penindakan (repressif).Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Polsek Siak Hulu menangani kasus KDRT melalui dua pendekatan, yaitu pencegahan (preventif) dan penindakan (repressif).
USUUSU Emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia menjadi penyebab utama, dan pemahaman peran karbon dalam kehutanan sosial penting untuk melindungi hutan, mengurangiEmisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia menjadi penyebab utama, dan pemahaman peran karbon dalam kehutanan sosial penting untuk melindungi hutan, mengurangi
Useful /
USUUSU Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sulang Silima berfungsi sebagai institusi normatif utama yang menjaga keteraturan sosial sekaligus melindungi hak-hakHasil penelitian menunjukkan bahwa Sulang Silima berfungsi sebagai institusi normatif utama yang menjaga keteraturan sosial sekaligus melindungi hak-hak
UIDUID Kepastian hukum diwujudkan melalui asas kepastian peraturan, kebebasan berkontrak, non-diskriminasi, dan kelembagaan independen. Penerapan asas efisiensiKepastian hukum diwujudkan melalui asas kepastian peraturan, kebebasan berkontrak, non-diskriminasi, dan kelembagaan independen. Penerapan asas efisiensi
USUUSU Prinsip ini menekankan bahwa korban harus dikembalikan ke keadaan mereka sebelum terjadinya kejahatan, meskipun pengembalian sepenuhnya mungkin tidak mungkin.Prinsip ini menekankan bahwa korban harus dikembalikan ke keadaan mereka sebelum terjadinya kejahatan, meskipun pengembalian sepenuhnya mungkin tidak mungkin.
USUUSU Oleh karena itu, sangat esensial untuk membangun kepastian hukum yang konkret dan menuntaskan kontradiksi antara Undang-Undang OJK dengan UUPM agar tercapaiOleh karena itu, sangat esensial untuk membangun kepastian hukum yang konkret dan menuntaskan kontradiksi antara Undang-Undang OJK dengan UUPM agar tercapai