IJBLEIJBLE
International Journal of Business, Law, and EducationInternational Journal of Business, Law, and EducationPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan untuk Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (Perma 1/2020). Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, menggunakan metode hukum perundang-undangan, kasus, dan perbandingan hukum. Perma 1/2020 muncul sebagai respons terhadap masalah disparitas yang tidak beralasan dalam putusan korupsi. Namun, penerapannya belum secara konsisten dipatuhi oleh hakim dalam mengadili tindak pidana korupsi, terutama yang diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan hukum yang lebih kuat untuk memastikan bahwa Perma 1/2020 dapat diimplementasikan secara konsisten di semua putusan dalam kasus korupsi.
Berdasarkan analisis yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 berakar pada nilai-nilai filosofis Pancasila dan UUD 1945, serta muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran publik tentang ketidakkonsistenan dalam putusan korupsi.Penerapan Perma 1/2020 masih menunjukkan inkonsistensi, yang mengindikasikan disparitas yang tidak beralasan.Oleh karena itu, diperlukan perubahan status Perma menjadi Peraturan Pemerintah untuk memperkuat legitimasi dan penerapannya secara konsisten.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan hakim tidak mematuhi Perma 1/2020, termasuk analisis terhadap pemahaman hakim tentang Perma dan pengaruh faktor eksternal seperti tekanan politik. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model pelatihan khusus bagi hakim untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan Perma 1/2020 secara efektif. Ketiga, penting untuk meneliti efektivitas berbagai mekanisme pengawasan dan evaluasi dalam memastikan kepatuhan hakim terhadap Perma 1/2020, termasuk peran lembaga independen seperti Komisi Yudisial. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum korupsi di Indonesia, memastikan kepatuhan terhadap standar pemidanaan yang telah ditetapkan, dan mengurangi disparitas putusan yang merugikan masyarakat.
| File size | 237.1 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UNPATTIUNPATTI Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik atau pelaku usaha toko kelontong yang beradaMetode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik atau pelaku usaha toko kelontong yang berada
RCF INDONESIARCF INDONESIA Sedangkan sampel dalam penelitian ini diperoleh menggunakan metode random sampling sehingga diperoleh 97 orang sebagai sampel. Data pada penelitian iniSedangkan sampel dalam penelitian ini diperoleh menggunakan metode random sampling sehingga diperoleh 97 orang sebagai sampel. Data pada penelitian ini
4141 The focus of the study was to describe phenomena related to village financial management and compare them with the Village Financial Management GuidelinesThe focus of the study was to describe phenomena related to village financial management and compare them with the Village Financial Management Guidelines
NEWINERANEWINERA Kedua kategori rasio ini diprioritaskan karena secara langsung mencerminkan struktur modal perusahaan dan efisiensi dalam menghasilkan keuntungan, yangKedua kategori rasio ini diprioritaskan karena secara langsung mencerminkan struktur modal perusahaan dan efisiensi dalam menghasilkan keuntungan, yang
IJBLEIJBLE Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, Indonesia memainkan peran penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim global.Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, Indonesia memainkan peran penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim global.
IJBLEIJBLE Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam meningkatkan kesiapan kerja lulusan dari FakultasPenelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam meningkatkan kesiapan kerja lulusan dari Fakultas
IJBLEIJBLE This, in turn, strengthens agroforestry business resilience and long-term prospects for success, both directly and indirectly. Based on the results ofThis, in turn, strengthens agroforestry business resilience and long-term prospects for success, both directly and indirectly. Based on the results of
IJBLEIJBLE Studi ini juga menekankan pentingnya menyelaraskan program pengembangan dengan tujuan karier individu dan strategi organisasi. Dari temuan dan analisisStudi ini juga menekankan pentingnya menyelaraskan program pengembangan dengan tujuan karier individu dan strategi organisasi. Dari temuan dan analisis
Useful /
IJBLEIJBLE Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa variabel Brand Ambassador, Store Atmosphere, dan Perceived Quality berhubungan positif dengan keputusan pembelianKesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa variabel Brand Ambassador, Store Atmosphere, dan Perceived Quality berhubungan positif dengan keputusan pembelian
IJBLEIJBLE Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang menetapkan Persekutuan Perdata sebagai bentuk badan usaha untuk Kantor Bersama Notaris, konsepHasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang menetapkan Persekutuan Perdata sebagai bentuk badan usaha untuk Kantor Bersama Notaris, konsep
UNUSIAUNUSIA -O. -lE. Lasser merupakan telaah kritis dan mendalam terhadap dinamika deliberasi yudisial dalam tiga sistem hukum utama dunia: Amerika Serikat, Prancis,-O. -lE. Lasser merupakan telaah kritis dan mendalam terhadap dinamika deliberasi yudisial dalam tiga sistem hukum utama dunia: Amerika Serikat, Prancis,
UNUSIAUNUSIA Kerangka hukum perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia terstruktur secara multi-tingkat. Mulai dari landasan konstitusi hingga peraturanKerangka hukum perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia terstruktur secara multi-tingkat. Mulai dari landasan konstitusi hingga peraturan