IJBLEIJBLE
International Journal of Business, Law, and EducationInternational Journal of Business, Law, and EducationPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan untuk Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (Perma 1/2020). Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, menggunakan metode hukum perundang-undangan, kasus, dan perbandingan hukum. Perma 1/2020 muncul sebagai respons terhadap masalah disparitas yang tidak beralasan dalam putusan korupsi. Namun, penerapannya belum secara konsisten dipatuhi oleh hakim dalam mengadili tindak pidana korupsi, terutama yang diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan hukum yang lebih kuat untuk memastikan bahwa Perma 1/2020 dapat diimplementasikan secara konsisten di semua putusan dalam kasus korupsi.
Berdasarkan analisis yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 berakar pada nilai-nilai filosofis Pancasila dan UUD 1945, serta muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran publik tentang ketidakkonsistenan dalam putusan korupsi.Penerapan Perma 1/2020 masih menunjukkan inkonsistensi, yang mengindikasikan disparitas yang tidak beralasan.Oleh karena itu, diperlukan perubahan status Perma menjadi Peraturan Pemerintah untuk memperkuat legitimasi dan penerapannya secara konsisten.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan hakim tidak mematuhi Perma 1/2020, termasuk analisis terhadap pemahaman hakim tentang Perma dan pengaruh faktor eksternal seperti tekanan politik. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model pelatihan khusus bagi hakim untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan Perma 1/2020 secara efektif. Ketiga, penting untuk meneliti efektivitas berbagai mekanisme pengawasan dan evaluasi dalam memastikan kepatuhan hakim terhadap Perma 1/2020, termasuk peran lembaga independen seperti Komisi Yudisial. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum korupsi di Indonesia, memastikan kepatuhan terhadap standar pemidanaan yang telah ditetapkan, dan mengurangi disparitas putusan yang merugikan masyarakat.
| File size | 237.1 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
IJBLEIJBLE Based on the results of the study, it is known that there is a synergistic relationship between farmer corporate governance and the success of agroforestry.Based on the results of the study, it is known that there is a synergistic relationship between farmer corporate governance and the success of agroforestry.
IJBLEIJBLE Tujuan penelitian ini adalah untuk mengklarifikasi makna Persekutuan Perdata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan untuk menentukan bentuk badan usahaTujuan penelitian ini adalah untuk mengklarifikasi makna Persekutuan Perdata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan untuk menentukan bentuk badan usaha
IJBLEIJBLE Kelincahan Inovasi berkontribusi pada pertumbuhan dengan memungkinkan organisasi untuk merespons secara adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah.Kelincahan Inovasi berkontribusi pada pertumbuhan dengan memungkinkan organisasi untuk merespons secara adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah.
IJBLEIJBLE Dengan sampling purposif, 26 perusahaan dipilih berdasarkan kriteria seperti konsistensi listing dan publikasi laporan keuangan tahunan yang diaudit dariDengan sampling purposif, 26 perusahaan dipilih berdasarkan kriteria seperti konsistensi listing dan publikasi laporan keuangan tahunan yang diaudit dari
IAIN MADURAIAIN MADURA First, the legal structure where the government can act as a financier (ṣāḥib al-māl) in the management of agricultural businesses, namely providingFirst, the legal structure where the government can act as a financier (ṣāḥib al-māl) in the management of agricultural businesses, namely providing
AKABAAKABA Peran dan fungsi partai oposisi belum diatur secara khusus dalam undang-undang di Indonesia, sehingga diperlukan revisi dalam UU Parpol untuk menambahkanPeran dan fungsi partai oposisi belum diatur secara khusus dalam undang-undang di Indonesia, sehingga diperlukan revisi dalam UU Parpol untuk menambahkan
NEOLECTURANEOLECTURA Dan bagaimana analisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi putusan mahkamah agung nomor 2298 K/Pid.Dan bagaimana analisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi putusan mahkamah agung nomor 2298 K/Pid.
UMMUMM Kertas ini cocok untuk penggunaan note, kemasan ringan, dan media menulis non-kritis. Penelitian ini memberikan solusi pengelolaan limbah pertanian sekaligusKertas ini cocok untuk penggunaan note, kemasan ringan, dan media menulis non-kritis. Penelitian ini memberikan solusi pengelolaan limbah pertanian sekaligus
Useful /
IJBLEIJBLE Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipan, dan dokumentasi, dan dianalisis menggunakan model analisis interaktif MilesData dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipan, dan dokumentasi, dan dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles
UMMUMM Regulasi SKB/PBM tentang pendirian tempat ibadah mengalami interpretasi berbeda antara pemimpin dan kelompok masyarakat, yang memperdalam konflik sosial,Regulasi SKB/PBM tentang pendirian tempat ibadah mengalami interpretasi berbeda antara pemimpin dan kelompok masyarakat, yang memperdalam konflik sosial,
UMMUMM Metode yang digunakan adalah metode eksperimental dengan variasi komposisi cangkang telur 0%, 10%, 20%, 30%, dan 40% dari volume plastik PP. Hasil penelitianMetode yang digunakan adalah metode eksperimental dengan variasi komposisi cangkang telur 0%, 10%, 20%, 30%, dan 40% dari volume plastik PP. Hasil penelitian
UMMUMM Data dianalisis menggunakan uji-t dan uji MANOVA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model PBL berbasis etnosains secara signifikan berpengaruhData dianalisis menggunakan uji-t dan uji MANOVA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model PBL berbasis etnosains secara signifikan berpengaruh