IUSIUS

Jurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanJurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan

Pelaksanaan Penilaian Lingkungan Hidup Strategis (PLHS) di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam memenuhi hak konstitusional warga negara untuk lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Ketidaksesuaian antara praktik PLHS dan prinsip konstitusional, khususnya terkait transparansi, partisipasi publik, dan keadilan lingkungan, telah berkontribusi pada pelanggaran hak lingkungan dan perpetuasi ketidakadilan sosial dalam proses pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas penerapan PLHS dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan legislatif, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PLHS masih inkonsisten dengan Konstitusi, khususnya dalam melindungi hak lingkungan. Lemahnya pengawasan dan kurangnya sanksi untuk pelanggaran Penilaian Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi hambatan utama dalam implementasinya. Penelitian ini memiliki implikasi untuk kebutuhan reformasi penegakan hukum, penguatan pengawasan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses PLHS untuk memastikan perlindungan lingkungan dan hak konstitusional warga negara.

Implementasi Penilaian Lingkungan Hidup Strategis (PLHS) di Indonesia masih tidak memadai akibat mandat institusional yang terfragmentasi, penegakan hukum yang lemah, dan tekanan politik-ekonomi yang mengabaikan hak konstitusional lingkungan.PLHS masih dianggap sebagai formalitas prosedural daripada instrumen pencegahan yang mengikat, memungkinkan proyek skala besar berlanjut meskipun ada risiko ekologis, dan menimbulkan dampak yang tidak proporsional pada komunitas rentan.Untuk mengatasi kekurangan ini, reformasi institusional komprehensif diperlukan, termasuk meningkatkan koordinasi antara otoritas pusat dan daerah, menetapkan mekanisme mengikat untuk memastikan rekomendasi PLHS terintegrasi dalam perencanaan spasial dan pembangunan, meningkatkan kapasitas institusi untuk pemantauan dan penegakan, serta melibatkan partisipasi publik yang bermakna dalam seluruh proses PLHS.Perubahan sistematis ini, didukung oleh kejelasan regulasi dan pengawasan yang lebih kuat, sangat penting untuk mengubah PLHS dari persyaratan simbolis menjadi jaminan konstitusional yang efektif untuk perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Untuk memperkuat PLHS sebagai instrumen pencegahan yang efektif, penelitian lanjutan dapat mengusulkan reformasi institusional yang berfokus pada peningkatan koordinasi antara otoritas pusat dan daerah, serta penguatan kapasitas institusi untuk pemantauan dan penegakan. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi strategi untuk melibatkan partisipasi publik yang bermakna dalam proses PLHS, termasuk pemberdayaan hukum masyarakat dan platform pelaporan warga. Dengan demikian, PLHS dapat berfungsi sebagai jaminan konstitusional yang efektif untuk perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

  1. Analysis of the Impact Study of the Inclusive and Sustainable Development of the Smart City of the Indonesian... hmpublisher.com/index.php/arkus/article/view/541Analysis of the Impact Study of the Inclusive and Sustainable Development of the Smart City of the Indonesian hmpublisher index php arkus article view 541
  2. Efektivitas Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Perencanaan Tata Ruang Kota Salatiga... doi.org/10.14710/pwk.v17i2.22499Efektivitas Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS dalam Perencanaan Tata Ruang Kota Salatiga doi 10 14710 pwk v17i2 22499
  3. Household Participations and Sustainable Development Programs: Social Impact of Government Assistance... doi.org/10.18280/ijsdp.180608Household Participations and Sustainable Development Programs Social Impact of Government Assistance doi 10 18280 ijsdp 180608
  4. CONTROLLING ENVIRONMENTAL DAMAGE DUE TO DEVELOPMENT IN THE PERSPECTIVE OF CONSTITUTIONALISM IN THE INDONESIAN... doi.org/10.32503/klausula.v3i2.6216CONTROLLING ENVIRONMENTAL DAMAGE DUE TO DEVELOPMENT IN THE PERSPECTIVE OF CONSTITUTIONALISM IN THE INDONESIAN doi 10 32503 klausula v3i2 6216
Read online
File size259.73 KB
Pages18
DMCAReport

Related /

JURIS The Principle of Prudence and Legal Responsibility of Notaries in Beneficial Ownership Verification 2026More at 2026

DINASTIRESDINASTIRES Penerapan prinsip kehati-hatian secara konsisten menjadi kunci karena dapat menghilangkan unsur niat jahat dalam pertanggungjawaban pidana dan unsur kesalahanPenerapan prinsip kehati-hatian secara konsisten menjadi kunci karena dapat menghilangkan unsur niat jahat dalam pertanggungjawaban pidana dan unsur kesalahan

JURIS Pendampingan Edukasi Kebiasaan Hidup Sehat Berbasis Media Video pada Anak Usia Dini 2025More at 2025

YAYASANASSYIFAYAYASANASSYIFA Namun, proses edukasi kesehatan pada anak usia dini sering menghadapi kendala akibat keterbatasan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristikNamun, proses edukasi kesehatan pada anak usia dini sering menghadapi kendala akibat keterbatasan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik

JURIS The Impact of Coal Mining on the Socio Economic Conditions of the Community in Sangatta East Kutai Regency 2025More at 2025

FISIP UNMULFISIP UNMUL Hasil penelitian menunjukkan bahwa 66,67% responden berada dalam rentang usia 19-31 tahun, dengan mayoritas menyatakan bahwa mereka memperoleh manfaatHasil penelitian menunjukkan bahwa 66,67% responden berada dalam rentang usia 19-31 tahun, dengan mayoritas menyatakan bahwa mereka memperoleh manfaat

JURIS Dampak Keberadaan Perusahaan Batubara Terhadap Masyarakat Desa Koto Boyo Kecamatan Batin XX IV Kabupaten Batanghari 2025More at 2025

UNHJAMBIUNHJAMBI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keberadaan perusahaan batubara terhadap masyarakat Desa Koto Boyo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten BatangPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keberadaan perusahaan batubara terhadap masyarakat Desa Koto Boyo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang

JURIS Kinerja Material Green Building dan Material Konvensional Dalam Konstruksi Bangunan Gedung 2025More at 2025

POLIMDOPOLIMDO Analisis material (teknis, lingkungan, dan ekonomi) menunjukkan bahwa green material memiliki keunggulan dalam aspek teknis dan lingkungan. Namun, mungkinAnalisis material (teknis, lingkungan, dan ekonomi) menunjukkan bahwa green material memiliki keunggulan dalam aspek teknis dan lingkungan. Namun, mungkin

JURIS Pelatihan Pembuatan Block Compost Menggunakan Variasi Bahan Organik Dari Limbah Teh Hijau 2023More at 2023

YKGMYKGM Limbah organik yang terdapat di SMA 1 Pangkah ini dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan kompos dengan tujuan sebagai bentuk pelatihan untuk mengolahLimbah organik yang terdapat di SMA 1 Pangkah ini dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan kompos dengan tujuan sebagai bentuk pelatihan untuk mengolah

JURIS Efek dan Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja Studi Literatur 2023More at 2023

POLTEKKES MAMUJUPOLTEKKES MAMUJU Hal ini disebut sebagai salah satu patologi sosial yang menyebabkan atau memperburuk kemiskinan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tentang pendidikan,Hal ini disebut sebagai salah satu patologi sosial yang menyebabkan atau memperburuk kemiskinan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tentang pendidikan,

JURIS Tracking Hutan Manggrove Tracking Hutan Mangrove Di Pesisir Pantai Sulawesi Utara Berbasis Citra Satelit 2022More at 2022

POLIMDOPOLIMDO Saat ini dinas yang terkait seperti dinas kelautan dan kehutanan, dinas lingkungan hidup, masih banyak belum mengetahui keberadaan hutan mangrove yangSaat ini dinas yang terkait seperti dinas kelautan dan kehutanan, dinas lingkungan hidup, masih banyak belum mengetahui keberadaan hutan mangrove yang

Useful /

JURIS Optimization of Government Management in the Implementation of Smart Governance to Enhance the Efficiency of Public Services in Bekasi City 2026More at 2026

DINASTIRESDINASTIRES The study concludes that optimizing smart governance in Bekasi City necessitates strengthening government management through well-planned, integrated,The study concludes that optimizing smart governance in Bekasi City necessitates strengthening government management through well-planned, integrated,

JURIS Legal Optimization of Digital Tax Administration in Indonesia Case of Coretax 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah sistem perpajakan inti Indonesia selaras dengan Teori Kewajiban Mutlak dan kerangka dasar hukumTujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah sistem perpajakan inti Indonesia selaras dengan Teori Kewajiban Mutlak dan kerangka dasar hukum

JURIS Pemberian ASI Eksklusif dan Imunisasi Dasar dengan Kejadian Stunting Pada Balita 2023More at 2023

POLTEKKES MAMUJUPOLTEKKES MAMUJU Stunting is a result of stunted growth processes. Stunting is still a nutritional problem that needs attention. The problem of stunting is directly influencedStunting is a result of stunted growth processes. Stunting is still a nutritional problem that needs attention. The problem of stunting is directly influenced

JURIS Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas 2021More at 2021

UNKAUNKA Mekanisme Pelayanan di Puskesmas yaitu Pasien yang telah mendaftar menuju poli KIA/KB kemudian dilakukan pemeriksaan sesuai dengan keluhannya. SetelahMekanisme Pelayanan di Puskesmas yaitu Pasien yang telah mendaftar menuju poli KIA/KB kemudian dilakukan pemeriksaan sesuai dengan keluhannya. Setelah

ads-block-test