IUSIUS
Jurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanJurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanPelaksanaan Penilaian Lingkungan Hidup Strategis (PLHS) di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam memenuhi hak konstitusional warga negara untuk lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Ketidaksesuaian antara praktik PLHS dan prinsip konstitusional, khususnya terkait transparansi, partisipasi publik, dan keadilan lingkungan, telah berkontribusi pada pelanggaran hak lingkungan dan perpetuasi ketidakadilan sosial dalam proses pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas penerapan PLHS dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan legislatif, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PLHS masih inkonsisten dengan Konstitusi, khususnya dalam melindungi hak lingkungan. Lemahnya pengawasan dan kurangnya sanksi untuk pelanggaran Penilaian Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi hambatan utama dalam implementasinya. Penelitian ini memiliki implikasi untuk kebutuhan reformasi penegakan hukum, penguatan pengawasan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses PLHS untuk memastikan perlindungan lingkungan dan hak konstitusional warga negara.
Implementasi Penilaian Lingkungan Hidup Strategis (PLHS) di Indonesia masih tidak memadai akibat mandat institusional yang terfragmentasi, penegakan hukum yang lemah, dan tekanan politik-ekonomi yang mengabaikan hak konstitusional lingkungan.PLHS masih dianggap sebagai formalitas prosedural daripada instrumen pencegahan yang mengikat, memungkinkan proyek skala besar berlanjut meskipun ada risiko ekologis, dan menimbulkan dampak yang tidak proporsional pada komunitas rentan.Untuk mengatasi kekurangan ini, reformasi institusional komprehensif diperlukan, termasuk meningkatkan koordinasi antara otoritas pusat dan daerah, menetapkan mekanisme mengikat untuk memastikan rekomendasi PLHS terintegrasi dalam perencanaan spasial dan pembangunan, meningkatkan kapasitas institusi untuk pemantauan dan penegakan, serta melibatkan partisipasi publik yang bermakna dalam seluruh proses PLHS.Perubahan sistematis ini, didukung oleh kejelasan regulasi dan pengawasan yang lebih kuat, sangat penting untuk mengubah PLHS dari persyaratan simbolis menjadi jaminan konstitusional yang efektif untuk perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Untuk memperkuat PLHS sebagai instrumen pencegahan yang efektif, penelitian lanjutan dapat mengusulkan reformasi institusional yang berfokus pada peningkatan koordinasi antara otoritas pusat dan daerah, serta penguatan kapasitas institusi untuk pemantauan dan penegakan. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi strategi untuk melibatkan partisipasi publik yang bermakna dalam proses PLHS, termasuk pemberdayaan hukum masyarakat dan platform pelaporan warga. Dengan demikian, PLHS dapat berfungsi sebagai jaminan konstitusional yang efektif untuk perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
- Analysis of the Impact Study of the Inclusive and Sustainable Development of the Smart City of the Indonesian... hmpublisher.com/index.php/arkus/article/view/541Analysis of the Impact Study of the Inclusive and Sustainable Development of the Smart City of the Indonesian hmpublisher index php arkus article view 541
- Efektivitas Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Perencanaan Tata Ruang Kota Salatiga... doi.org/10.14710/pwk.v17i2.22499Efektivitas Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS dalam Perencanaan Tata Ruang Kota Salatiga doi 10 14710 pwk v17i2 22499
- Household Participations and Sustainable Development Programs: Social Impact of Government Assistance... doi.org/10.18280/ijsdp.180608Household Participations and Sustainable Development Programs Social Impact of Government Assistance doi 10 18280 ijsdp 180608
- CONTROLLING ENVIRONMENTAL DAMAGE DUE TO DEVELOPMENT IN THE PERSPECTIVE OF CONSTITUTIONALISM IN THE INDONESIAN... doi.org/10.32503/klausula.v3i2.6216CONTROLLING ENVIRONMENTAL DAMAGE DUE TO DEVELOPMENT IN THE PERSPECTIVE OF CONSTITUTIONALISM IN THE INDONESIAN doi 10 32503 klausula v3i2 6216
| File size | 259.73 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Tidak adanya kewenangan investigatif dan mekanisme verifikasi silang menghilangkan sifat substantif dari laporan notaris mengenai keakuratan informasiTidak adanya kewenangan investigatif dan mekanisme verifikasi silang menghilangkan sifat substantif dari laporan notaris mengenai keakuratan informasi
IIMSIIMS dalam Q. Al-Isra ayat 26-27. Pernikahan dan tradisi perayaannya dalam perspektif Islam diperbolehkan selama tidak mengandung unsur kemaksiatan, pemborosan,dalam Q. Al-Isra ayat 26-27. Pernikahan dan tradisi perayaannya dalam perspektif Islam diperbolehkan selama tidak mengandung unsur kemaksiatan, pemborosan,
UTUUTU kondisi lingkungan hidup mereka dinilai nyaman oleh 42,7% responden. Diperlukan dukungan dari keluarga, komunitas, dan sektor terkait serta peningkatankondisi lingkungan hidup mereka dinilai nyaman oleh 42,7% responden. Diperlukan dukungan dari keluarga, komunitas, dan sektor terkait serta peningkatan
POLTEKPEL SBYPOLTEKPEL SBY Kejadian ini berlangsung saat kapal berada di laut Kalimantan hendak menuju Kalimantan Muara Sampit dari Semarang. Oiler jaga kesulitan menyalakan mainKejadian ini berlangsung saat kapal berada di laut Kalimantan hendak menuju Kalimantan Muara Sampit dari Semarang. Oiler jaga kesulitan menyalakan main
STFTKIJNESTFTKIJNE Gereja perlu menggalang gerakan penyadaran di antara jemaat dan masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan untuk mencegah kerusakanGereja perlu menggalang gerakan penyadaran di antara jemaat dan masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan untuk mencegah kerusakan
UNTAG SMDUNTAG SMD Pada Bulan Desember 2019 sebagai lanjutan perawatan dan penggantian tanaman yang sudah tidak produktif. Warga masyarakat RT 30 Kelurahan Sambutan dapatPada Bulan Desember 2019 sebagai lanjutan perawatan dan penggantian tanaman yang sudah tidak produktif. Warga masyarakat RT 30 Kelurahan Sambutan dapat
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Dukun dan BKMM (Badan Kordinasi Majelis Taklim Masjid)-DMI Kec. Dukun dilakukan secara terbuka dan demokratis yang akhirnya terpilih kader lingkungan hidupDukun dan BKMM (Badan Kordinasi Majelis Taklim Masjid)-DMI Kec. Dukun dilakukan secara terbuka dan demokratis yang akhirnya terpilih kader lingkungan hidup
UBTUBT Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi program rutin pemerintah setempat dan menjadi media kerjasama berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang bersih,Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi program rutin pemerintah setempat dan menjadi media kerjasama berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang bersih,
Useful /
IIMSIIMS Hasil penelitian menunjukan menurut tinjauan ekonomi Islam, kerja sama yang dilakukan oleh Inti dan plasma sebagai peternak rakyat dibolehkan dalam Islam,Hasil penelitian menunjukan menurut tinjauan ekonomi Islam, kerja sama yang dilakukan oleh Inti dan plasma sebagai peternak rakyat dibolehkan dalam Islam,
UNTRIMBALIUNTRIMBALI Keterlibatan juga memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap seleksi dan diperlemah oleh pekerja lepas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekrutmen,Keterlibatan juga memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap seleksi dan diperlemah oleh pekerja lepas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekrutmen,
UNTRIMBALIUNTRIMBALI Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna meningkatkan daya saing usaha kerupuk kecilPenelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna meningkatkan daya saing usaha kerupuk kecil
STFTKIJNESTFTKIJNE Puasa yang dikehendaki TUHAN sesungguhnya adalah suatu puasa yang tidak hanya berkaitan dengan hal‑hal lahiriah, yaitu soal meniadakan makan dan minumPuasa yang dikehendaki TUHAN sesungguhnya adalah suatu puasa yang tidak hanya berkaitan dengan hal‑hal lahiriah, yaitu soal meniadakan makan dan minum