IUSIUS
Jurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanJurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanPelaksanaan Penilaian Lingkungan Hidup Strategis (PLHS) di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam memenuhi hak konstitusional warga negara untuk lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Ketidaksesuaian antara praktik PLHS dan prinsip konstitusional, khususnya terkait transparansi, partisipasi publik, dan keadilan lingkungan, telah berkontribusi pada pelanggaran hak lingkungan dan perpetuasi ketidakadilan sosial dalam proses pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas penerapan PLHS dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan legislatif, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PLHS masih inkonsisten dengan Konstitusi, khususnya dalam melindungi hak lingkungan. Lemahnya pengawasan dan kurangnya sanksi untuk pelanggaran Penilaian Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi hambatan utama dalam implementasinya. Penelitian ini memiliki implikasi untuk kebutuhan reformasi penegakan hukum, penguatan pengawasan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses PLHS untuk memastikan perlindungan lingkungan dan hak konstitusional warga negara.
Implementasi Penilaian Lingkungan Hidup Strategis (PLHS) di Indonesia masih tidak memadai akibat mandat institusional yang terfragmentasi, penegakan hukum yang lemah, dan tekanan politik-ekonomi yang mengabaikan hak konstitusional lingkungan.PLHS masih dianggap sebagai formalitas prosedural daripada instrumen pencegahan yang mengikat, memungkinkan proyek skala besar berlanjut meskipun ada risiko ekologis, dan menimbulkan dampak yang tidak proporsional pada komunitas rentan.Untuk mengatasi kekurangan ini, reformasi institusional komprehensif diperlukan, termasuk meningkatkan koordinasi antara otoritas pusat dan daerah, menetapkan mekanisme mengikat untuk memastikan rekomendasi PLHS terintegrasi dalam perencanaan spasial dan pembangunan, meningkatkan kapasitas institusi untuk pemantauan dan penegakan, serta melibatkan partisipasi publik yang bermakna dalam seluruh proses PLHS.Perubahan sistematis ini, didukung oleh kejelasan regulasi dan pengawasan yang lebih kuat, sangat penting untuk mengubah PLHS dari persyaratan simbolis menjadi jaminan konstitusional yang efektif untuk perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Untuk memperkuat PLHS sebagai instrumen pencegahan yang efektif, penelitian lanjutan dapat mengusulkan reformasi institusional yang berfokus pada peningkatan koordinasi antara otoritas pusat dan daerah, serta penguatan kapasitas institusi untuk pemantauan dan penegakan. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi strategi untuk melibatkan partisipasi publik yang bermakna dalam proses PLHS, termasuk pemberdayaan hukum masyarakat dan platform pelaporan warga. Dengan demikian, PLHS dapat berfungsi sebagai jaminan konstitusional yang efektif untuk perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
- Analysis of the Impact Study of the Inclusive and Sustainable Development of the Smart City of the Indonesian... hmpublisher.com/index.php/arkus/article/view/541Analysis of the Impact Study of the Inclusive and Sustainable Development of the Smart City of the Indonesian hmpublisher index php arkus article view 541
- Efektivitas Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Perencanaan Tata Ruang Kota Salatiga... doi.org/10.14710/pwk.v17i2.22499Efektivitas Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS dalam Perencanaan Tata Ruang Kota Salatiga doi 10 14710 pwk v17i2 22499
- Household Participations and Sustainable Development Programs: Social Impact of Government Assistance... doi.org/10.18280/ijsdp.180608Household Participations and Sustainable Development Programs Social Impact of Government Assistance doi 10 18280 ijsdp 180608
- CONTROLLING ENVIRONMENTAL DAMAGE DUE TO DEVELOPMENT IN THE PERSPECTIVE OF CONSTITUTIONALISM IN THE INDONESIAN... doi.org/10.32503/klausula.v3i2.6216CONTROLLING ENVIRONMENTAL DAMAGE DUE TO DEVELOPMENT IN THE PERSPECTIVE OF CONSTITUTIONALISM IN THE INDONESIAN doi 10 32503 klausula v3i2 6216
| File size | 259.73 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
IJBLEIJBLE Regulasi untuk melindungi dan mencegah kerusakan lingkungan di Indonesia masih perlu diperkuat dan diperbarui. Misalnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009Regulasi untuk melindungi dan mencegah kerusakan lingkungan di Indonesia masih perlu diperkuat dan diperbarui. Misalnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
SAINSSAINS Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, termasuk peraturan perundang‑undangan, literatur hukum, dan jurnalData yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, termasuk peraturan perundang‑undangan, literatur hukum, dan jurnal
IUSIUS However, issues have emerged concerning private marketplace platforms in Indonesia, particularly related to the increasing commission fees and direct-to-consumerHowever, issues have emerged concerning private marketplace platforms in Indonesia, particularly related to the increasing commission fees and direct-to-consumer
IUSIUS Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum hak-hak masyarakat hukum adat di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Papua NuginiBerdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum hak-hak masyarakat hukum adat di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini
RIDWANINSTITUTERIDWANINSTITUTE Meskipun UUPPLH tidak secara khusus mengatur pemberian ganti rugi atau restitusi kepada korban pencemaran lingkungan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma)Meskipun UUPPLH tidak secara khusus mengatur pemberian ganti rugi atau restitusi kepada korban pencemaran lingkungan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma)
ATMAJAYAATMAJAYA Fokus utama dalam penulisan ini adalah agar dapat memahami putusan hakim pengadilan negeri Muara Bungo tentang tindak pidana lingkungan hidup berdasarkanFokus utama dalam penulisan ini adalah agar dapat memahami putusan hakim pengadilan negeri Muara Bungo tentang tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan
ENDLESS JOURNALENDLESS JOURNAL Kemudian, Pengadilan Agama memiliki kemampuan untuk menilai, memutus, dan menyelesaikan berbagai sengketa di tingkat pertama yang melibatkan masyarakatKemudian, Pengadilan Agama memiliki kemampuan untuk menilai, memutus, dan menyelesaikan berbagai sengketa di tingkat pertama yang melibatkan masyarakat
UNIPAUNIPA Tingkat pengetahuan lingkungan hidup siswa/i SMA Negeri 1 Kota Sorong sangat tinggi, dengan rata‑rata skor 249 pada skala interval 225–300. SebanyakTingkat pengetahuan lingkungan hidup siswa/i SMA Negeri 1 Kota Sorong sangat tinggi, dengan rata‑rata skor 249 pada skala interval 225–300. Sebanyak
Useful /
ILOMATAILOMATA Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan relawan klinik pajak PKN STAN menggunakan pendekatan kuantitatif. Data dianalisisPenelitian ini bertujuan mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan relawan klinik pajak PKN STAN menggunakan pendekatan kuantitatif. Data dianalisis
IOINFORMATICIOINFORMATIC Pola makan yang tidak sehat telah menjadi penyebab utama satu dari lima kematian, yang menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pemahaman pentingnyaPola makan yang tidak sehat telah menjadi penyebab utama satu dari lima kematian, yang menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pemahaman pentingnya
IOINFORMATICIOINFORMATIC Latar belakang penelitian ini adalah minimnya variasi dalam pembelajaran materi tata surya di sekolah tersebut, yang hingga kini masih menggunakan bukuLatar belakang penelitian ini adalah minimnya variasi dalam pembelajaran materi tata surya di sekolah tersebut, yang hingga kini masih menggunakan buku
ISI YogyakartaISI Yogyakarta Tatag de Penyawo adalah sebuah koreografi kelompok yang ditampilkan oleh 9 orang penari laki-laki. Karya ini lahir dari hasil perenungan penata tari yangTatag de Penyawo adalah sebuah koreografi kelompok yang ditampilkan oleh 9 orang penari laki-laki. Karya ini lahir dari hasil perenungan penata tari yang