IUSIUS
Jurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanJurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanPelaksanaan Penilaian Lingkungan Hidup Strategis (PLHS) di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam memenuhi hak konstitusional warga negara untuk lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Ketidaksesuaian antara praktik PLHS dan prinsip konstitusional, khususnya terkait transparansi, partisipasi publik, dan keadilan lingkungan, telah berkontribusi pada pelanggaran hak lingkungan dan perpetuasi ketidakadilan sosial dalam proses pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas penerapan PLHS dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan legislatif, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PLHS masih inkonsisten dengan Konstitusi, khususnya dalam melindungi hak lingkungan. Lemahnya pengawasan dan kurangnya sanksi untuk pelanggaran Penilaian Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi hambatan utama dalam implementasinya. Penelitian ini memiliki implikasi untuk kebutuhan reformasi penegakan hukum, penguatan pengawasan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses PLHS untuk memastikan perlindungan lingkungan dan hak konstitusional warga negara.
Implementasi Penilaian Lingkungan Hidup Strategis (PLHS) di Indonesia masih tidak memadai akibat mandat institusional yang terfragmentasi, penegakan hukum yang lemah, dan tekanan politik-ekonomi yang mengabaikan hak konstitusional lingkungan.PLHS masih dianggap sebagai formalitas prosedural daripada instrumen pencegahan yang mengikat, memungkinkan proyek skala besar berlanjut meskipun ada risiko ekologis, dan menimbulkan dampak yang tidak proporsional pada komunitas rentan.Untuk mengatasi kekurangan ini, reformasi institusional komprehensif diperlukan, termasuk meningkatkan koordinasi antara otoritas pusat dan daerah, menetapkan mekanisme mengikat untuk memastikan rekomendasi PLHS terintegrasi dalam perencanaan spasial dan pembangunan, meningkatkan kapasitas institusi untuk pemantauan dan penegakan, serta melibatkan partisipasi publik yang bermakna dalam seluruh proses PLHS.Perubahan sistematis ini, didukung oleh kejelasan regulasi dan pengawasan yang lebih kuat, sangat penting untuk mengubah PLHS dari persyaratan simbolis menjadi jaminan konstitusional yang efektif untuk perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Untuk memperkuat PLHS sebagai instrumen pencegahan yang efektif, penelitian lanjutan dapat mengusulkan reformasi institusional yang berfokus pada peningkatan koordinasi antara otoritas pusat dan daerah, serta penguatan kapasitas institusi untuk pemantauan dan penegakan. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi strategi untuk melibatkan partisipasi publik yang bermakna dalam proses PLHS, termasuk pemberdayaan hukum masyarakat dan platform pelaporan warga. Dengan demikian, PLHS dapat berfungsi sebagai jaminan konstitusional yang efektif untuk perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
- Analysis of the Impact Study of the Inclusive and Sustainable Development of the Smart City of the Indonesian... hmpublisher.com/index.php/arkus/article/view/541Analysis of the Impact Study of the Inclusive and Sustainable Development of the Smart City of the Indonesian hmpublisher index php arkus article view 541
- Efektivitas Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Perencanaan Tata Ruang Kota Salatiga... doi.org/10.14710/pwk.v17i2.22499Efektivitas Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS dalam Perencanaan Tata Ruang Kota Salatiga doi 10 14710 pwk v17i2 22499
- Household Participations and Sustainable Development Programs: Social Impact of Government Assistance... doi.org/10.18280/ijsdp.180608Household Participations and Sustainable Development Programs Social Impact of Government Assistance doi 10 18280 ijsdp 180608
- CONTROLLING ENVIRONMENTAL DAMAGE DUE TO DEVELOPMENT IN THE PERSPECTIVE OF CONSTITUTIONALISM IN THE INDONESIAN... doi.org/10.32503/klausula.v3i2.6216CONTROLLING ENVIRONMENTAL DAMAGE DUE TO DEVELOPMENT IN THE PERSPECTIVE OF CONSTITUTIONALISM IN THE INDONESIAN doi 10 32503 klausula v3i2 6216
| File size | 259.73 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
SAINSSAINS 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta perubahan‑perubahan regulasi yang menyertainya hingga tahun 2025. Penelitian32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta perubahan‑perubahan regulasi yang menyertainya hingga tahun 2025. Penelitian
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Hukum lingkungan telah berkembang menjadi bidang yang dinamis dan terintegrasi, yang menggabungkan teori hukum, kebijakan, dan praktik berkelanjutan. StudiHukum lingkungan telah berkembang menjadi bidang yang dinamis dan terintegrasi, yang menggabungkan teori hukum, kebijakan, dan praktik berkelanjutan. Studi
MKRIMKRI 6 Tahun 2023) yang tidak tematik sehingga tidak mudah dipahami publik. Kebaruan artikel ini adalah gagasan bahwa penerapan metode omnibus juga harus disertai6 Tahun 2023) yang tidak tematik sehingga tidak mudah dipahami publik. Kebaruan artikel ini adalah gagasan bahwa penerapan metode omnibus juga harus disertai
IAIN CURUPIAIN CURUP Dengan mengadopsi pendekatan ijtihād maqāṣidī dan tahqīq al‑manāṭ, studi ini menawarkan model rekonstruksi hukum Islam yang kontekstual danDengan mengadopsi pendekatan ijtihād maqāṣidī dan tahqīq al‑manāṭ, studi ini menawarkan model rekonstruksi hukum Islam yang kontekstual dan
MKRIMKRI Fenomena ini menimbulkan dilema konstitusional dan demokratis karena memicu krisis legitimasi substantif serta melemahkan kompetisi politik. PragmatismeFenomena ini menimbulkan dilema konstitusional dan demokratis karena memicu krisis legitimasi substantif serta melemahkan kompetisi politik. Pragmatisme
MKRIMKRI Temuan utama: pertama, pemaknaan perumus terhadap “tuntutan yang adil tidak mencerminkan struktur uji proporsionalitas ala Jerman, melainkan diposisikanTemuan utama: pertama, pemaknaan perumus terhadap “tuntutan yang adil tidak mencerminkan struktur uji proporsionalitas ala Jerman, melainkan diposisikan
MKRIMKRI Ambang batas pencalonan kepala daerah yang mensyaratkan partai politik memiliki kursi di DPRD menimbulkan ketidakadilan karena mengabaikan suara sah partaiAmbang batas pencalonan kepala daerah yang mensyaratkan partai politik memiliki kursi di DPRD menimbulkan ketidakadilan karena mengabaikan suara sah partai
UNHASUNHAS Namun, potensi besar tersebut tidak terlepas dari permasalahan hukum, khususnya perkebunan kelapa sawit ilegal, yang diperparah oleh tumpang tindihnyaNamun, potensi besar tersebut tidak terlepas dari permasalahan hukum, khususnya perkebunan kelapa sawit ilegal, yang diperparah oleh tumpang tindihnya
Useful /
SAINSSAINS Penelitian ini menemukan bahwa Konsep Restorative Justice di Indonesia conceptually has beberapa peraturan hukum yang mengaturnya, dimulai dari Undang-undangPenelitian ini menemukan bahwa Konsep Restorative Justice di Indonesia conceptually has beberapa peraturan hukum yang mengaturnya, dimulai dari Undang-undang
SAINSSAINS Namun, implementasi dan penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi investasi dan lemahnya sanksi terhadap pelaku.Namun, implementasi dan penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi investasi dan lemahnya sanksi terhadap pelaku.
UPIUPI Fenomena pluralisme hukum dikaji menggunakan pendekatan kualitatif non-etnografi melalui wawancara dengan masyarakat lokal, perusahaan/pemegang izin, danFenomena pluralisme hukum dikaji menggunakan pendekatan kualitatif non-etnografi melalui wawancara dengan masyarakat lokal, perusahaan/pemegang izin, dan
UPIUPI Teknik microtremor tidak dapat diandalkan di dekat permukaan karena kurangnya data frekuensi tinggi, sehingga resolusinya buruk terutama di kedalaman dangkal.Teknik microtremor tidak dapat diandalkan di dekat permukaan karena kurangnya data frekuensi tinggi, sehingga resolusinya buruk terutama di kedalaman dangkal.