IJBLEIJBLE

International Journal of Business, Law, and EducationInternational Journal of Business, Law, and Education

Studi ini bertujuan menganalisis penerapan eksekusi tanah sebagai jaminan dalam perjanjian utang ketika debitur mengalami default, menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 65/Pdt.Bth/2022/PN Kdi sebagai studi kasus. Latar belakang studi ini muncul dari perselisihan hukum berkelanjutan antara kreditur dan debitur terkait mekanisme eksekusi objek jaminan berupa tanah, khususnya ketika perjanjian tidak memiliki jaminan materi yang sah atau melanggar prinsip hukum kontrak. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan meninjau ketentuan hukum terkait, termasuk KUHPerdata, UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Jaminan, serta doktrin dan putusan hukum terkait eksekusi jaminan. Data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka, analisis putusan, dan wawancara dengan pihak terkait kasus. Temuan menunjukkan bahwa eksekusi tanah sebagai jaminan utang dalam kasus ini dilakukan melalui permohonan surat kuasa setelah debitur terbukti gagal bayar. Namun, proses ini menghadapi hambatan karena tidak adanya akta jaminan yang sah sebagai dasar eksekusi. Hakim dalam putusannya mempertahankan prinsip keadilan dan kepastian hukum dengan menolak permohonan eksekusi dan menekankan bahwa perjanjian utang tanpa akta jaminan sah tidak dapat menjadi dasar hukum untuk menjalankan eksekusi objek tanah.

Putusan pengadilan dalam kasus ini tidak sepenuhnya memenuhi standar keadilan karena tidak mengakui fakta hukum dan bukti yang disajikan oleh pihak terdakwa.Evaluasi menyeluruh terhadap fakta dan bukti yang diajukan selama persidangan diperlukan untuk memastikan putusan yang seimbang dan adil.Perlu peningkatan perhatian terhadap bukti yang diserahkan oleh pihak terdakwa, termasuk transfer kepemilikan tanah yang telah diverifikasi, untuk menjamin keputusan yang benar-benar melindungi hak dan perlindungan hukum pihak yang dirugikan.

Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak penggunaan dokumen hukum yang sah dalam proses eksekusi jaminan, khususnya untuk menghindari perselisihan kepemilikan tanah. Selanjutnya, studi tentang proses pengambilan keputusan hakim dalam kasus serupa dapat memberikan wawasan untuk meningkatkan transparansi dan konsistensi putusan pengadilan. Terakhir, penelitian tentang alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif, seperti mediasi atau arbitrase, dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban peradilan dan melindungi hak kedua belah pihak dalam transaksi jaminan.

  1. The Educational Role of The Constitutional Court in Compliance of Indonesian Citizens | Marwiyah | LAW... ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/53971The Educational Role of The Constitutional Court in Compliance of Indonesian Citizens Marwiyah LAW ejournal undip ac index php lawreform article view 53971
  2. Doctrinal Research in Law: Meaning, Scope and Methodology | Bulletin of Business and Economics (BBE).... doi.org/10.61506/01.00167Doctrinal Research in Law Meaning Scope and Methodology Bulletin of Business and Economics BBE doi 10 61506 01 00167
  3. One moment, please.... one moment please wait request verified journal.formosapublisher.org/index.php/eajmr/article/view/2872One moment please one moment please wait request verified journal formosapublisher index php eajmr article view 2872
  4. When corruption investigations come to nothing: A natural experiment on trust in courts - Magalhães... doi.org/10.1111/gove.12754When corruption investigations come to nothing A natural experiment on trust in courts Magalhyes doi 10 1111 gove 12754
Read online
File size279.14 KB
Pages7
DMCAReport

Related /

ads-block-test