AKRABJUARAAKRABJUARA
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialAkrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialEksekusi (penggusuran paksa) adalah tindakan terakhir yang dilakukan jika pihak yang kalah dalam perkara tidak bersedia menjalankan putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya konflik norma dalam penetapan dan pelaksanaan eksekusi pengosongan tanah dan menelaahnya dari teori hukum Karl Marx. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat konflik norma dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi pengosongan, yaitu antara Pasal 178 HIR dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Eksekusi tanah yang dilakukan terhadap warga Pulosari, Surabaya, mencerminkan konflik norma horizontal.Penelitian ini menemukan bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan Surat Ketetapan Pelaksanaan Eksekusi memiliki perbedaan dalam penafsiran hukum, sehingga terjadi konflik antara norma yudisial dan norma administratif.Hal ini sejalan dengan teori hukum Karl Marx yang menyatakan bahwa hukum digunakan sebagai alat kepentingan bagi pihak yang berpunya.Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tanah harus mempertimbangkan aspek sosial dan historis, serta prinsip keadilan substantif.
Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk menginvestigasi lebih dalam tentang konflik norma dalam kasus eksekusi tanah di Indonesia dan bagaimana teori hukum Karl Marx dapat diterapkan dalam menyelesaikan sengketa tanah. Selain itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut tentang dampak eksekusi tanah terhadap masyarakat dan lingkungan, serta bagaimana keadilan substantif dapat diterapkan dalam menyelesaikan sengketa tanah. Penelitian lanjutan juga dapat membantu mengembangkan teori hukum yang lebih komprehensif dan efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih adil dan efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya keadilan substantif dalam menyelesaikan sengketa tanah.
- Resolving Land Sale Disputes through Legal Advocacy: A Normative Study of Judicial Reasoning in Plural... doi.org/10.15294/ijals.v7i2.33876Resolving Land Sale Disputes through Legal Advocacy A Normative Study of Judicial Reasoning in Plural doi 10 15294 ijals v7i2 33876
- Konflik Lahan dan HAM : Telaah Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat di Indonesia... doi.org/10.62383/referendum.v1i4.362Konflik Lahan dan HAM Telaah Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat di Indonesia doi 10 62383 referendum v1i4 362
- KONFLIK NORMA DALAM PEMBERIAN IZIN JANGKA WAKTU HAK ATAS TANAH WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA | Veritas et... doi.org/10.25123/g032eq74KONFLIK NORMA DALAM PEMBERIAN IZIN JANGKA WAKTU HAK ATAS TANAH WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA Veritas et doi 10 25123 g032eq74
| File size | 412 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Kepala Distrik Wanggar lebih menonjol dalam aspek sosial seperti kerukunan masyarakat dan penanganan konflik, dibandingkanPenelitian ini menyimpulkan bahwa peran Kepala Distrik Wanggar lebih menonjol dalam aspek sosial seperti kerukunan masyarakat dan penanganan konflik, dibandingkan
UNAIM WAMENAUNAIM WAMENA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pidana yang berlaku pada kasus penyerobotan tanah, mengevaluasi peran aparat penegak hukum,Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pidana yang berlaku pada kasus penyerobotan tanah, mengevaluasi peran aparat penegak hukum,
IAIN CURUPIAIN CURUP Penelitian ini juga memberikan beberapa pelajaran dari kasus penerapan an‑taradhin di berbagai daerah seperti komunitas Sunda, Sampang, dan Yoruba. StudiPenelitian ini juga memberikan beberapa pelajaran dari kasus penerapan an‑taradhin di berbagai daerah seperti komunitas Sunda, Sampang, dan Yoruba. Studi
UMSUMS Selain itu, regulasi seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016 menekankan prinsip transparansi, keadilan, keandalan, kerahasiaan,Selain itu, regulasi seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016 menekankan prinsip transparansi, keadilan, keandalan, kerahasiaan,
UMMUMM Konflik muncul akibat durasi fisik okupasi penduduk yang berlawanan dengan klaim entitas yang memiliki dokumentasi properti usang atau tidak memadai. BadanKonflik muncul akibat durasi fisik okupasi penduduk yang berlawanan dengan klaim entitas yang memiliki dokumentasi properti usang atau tidak memadai. Badan
UMMUMM Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal, menganalisis persimpangan antara hukum dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor sosial, budaya,Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal, menganalisis persimpangan antara hukum dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor sosial, budaya,
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Abstrak. Hukum tanah dalam Islam dapat didefinisikan sebagai hukum Islam tentang tanah dan kaitannya dengan hak milik (milkiyah), pengelolaan (tasharruf),Abstrak. Hukum tanah dalam Islam dapat didefinisikan sebagai hukum Islam tentang tanah dan kaitannya dengan hak milik (milkiyah), pengelolaan (tasharruf),
UIBUIB Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah fungsi legislasi diubah menjadi fungsi pembentukan peraturan daerah.Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah fungsi legislasi diubah menjadi fungsi pembentukan peraturan daerah.
Useful /
UMSUMS Latar Belakang: Bukti mengenai efektivitas Terapi Naratif masih terbatas dan bervariasi di berbagai kelompok usia, kondisi psikologis, dan konteks budaya;Latar Belakang: Bukti mengenai efektivitas Terapi Naratif masih terbatas dan bervariasi di berbagai kelompok usia, kondisi psikologis, dan konteks budaya;
UMSUMS Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif menggunakan data sekunder, dan analisis kualitatif. Temuan penelitian sangat ialah NelayanMetode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif menggunakan data sekunder, dan analisis kualitatif. Temuan penelitian sangat ialah Nelayan
UMMUMM Pola linguistik yang disebut kolokasi menggambarkan bagaimana kedua konsep ini sering muncul bersama dalam struktur kalimat. Dengan penekanan pada penyembuhanPola linguistik yang disebut kolokasi menggambarkan bagaimana kedua konsep ini sering muncul bersama dalam struktur kalimat. Dengan penekanan pada penyembuhan
UMMUMM Dari perspektif hak asasi manusia, peraturan memprioritaskan kesetaraan di hadapan hukum, perlindungan, dan anti-diskriminasi. Sikap ini berbeda denganDari perspektif hak asasi manusia, peraturan memprioritaskan kesetaraan di hadapan hukum, perlindungan, dan anti-diskriminasi. Sikap ini berbeda dengan