AKRABJUARAAKRABJUARA

Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialAkrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial

Eksekusi (penggusuran paksa) adalah tindakan terakhir yang dilakukan jika pihak yang kalah dalam perkara tidak bersedia menjalankan putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya konflik norma dalam penetapan dan pelaksanaan eksekusi pengosongan tanah dan menelaahnya dari teori hukum Karl Marx. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat konflik norma dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi pengosongan, yaitu antara Pasal 178 HIR dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Eksekusi tanah yang dilakukan terhadap warga Pulosari, Surabaya, mencerminkan konflik norma horizontal.Penelitian ini menemukan bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan Surat Ketetapan Pelaksanaan Eksekusi memiliki perbedaan dalam penafsiran hukum, sehingga terjadi konflik antara norma yudisial dan norma administratif.Hal ini sejalan dengan teori hukum Karl Marx yang menyatakan bahwa hukum digunakan sebagai alat kepentingan bagi pihak yang berpunya.Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tanah harus mempertimbangkan aspek sosial dan historis, serta prinsip keadilan substantif.

Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk menginvestigasi lebih dalam tentang konflik norma dalam kasus eksekusi tanah di Indonesia dan bagaimana teori hukum Karl Marx dapat diterapkan dalam menyelesaikan sengketa tanah. Selain itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut tentang dampak eksekusi tanah terhadap masyarakat dan lingkungan, serta bagaimana keadilan substantif dapat diterapkan dalam menyelesaikan sengketa tanah. Penelitian lanjutan juga dapat membantu mengembangkan teori hukum yang lebih komprehensif dan efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih adil dan efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya keadilan substantif dalam menyelesaikan sengketa tanah.

  1. Resolving Land Sale Disputes through Legal Advocacy: A Normative Study of Judicial Reasoning in Plural... doi.org/10.15294/ijals.v7i2.33876Resolving Land Sale Disputes through Legal Advocacy A Normative Study of Judicial Reasoning in Plural doi 10 15294 ijals v7i2 33876
  2. Konflik Lahan dan HAM : Telaah Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat di Indonesia... doi.org/10.62383/referendum.v1i4.362Konflik Lahan dan HAM Telaah Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat di Indonesia doi 10 62383 referendum v1i4 362
  3. KONFLIK NORMA DALAM PEMBERIAN IZIN JANGKA WAKTU HAK ATAS TANAH WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA | Veritas et... doi.org/10.25123/g032eq74KONFLIK NORMA DALAM PEMBERIAN IZIN JANGKA WAKTU HAK ATAS TANAH WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA Veritas et doi 10 25123 g032eq74
Read online
File size412 KB
Pages22
DMCAReport

Related /

JURIS Hak Negara Dan Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat 2025More at 2025

OJS INDONESIAOJS INDONESIA Kepastian hukum diperlukan untuk melindungi dan menjamin hak ulayat masyarakat adat dalam pengelolaan hutan. Pemerintah diharapkan lebih tegas mengakuiKepastian hukum diperlukan untuk melindungi dan menjamin hak ulayat masyarakat adat dalam pengelolaan hutan. Pemerintah diharapkan lebih tegas mengakui

JURIS Independensi Otoritas Lembaga Masyarakat Adat Marind Deforestasi Dan Otoritarianisme Agraria Di Kabupaten Merauke 2025More at 2025

STKYAKOBUSSTKYAKOBUS LMA Marind sering mengalami marginalisasi dalam proses pelepasan tanah, sementara masyarakat kecil menerima kompensasi yang tidak proporsional. Studi iniLMA Marind sering mengalami marginalisasi dalam proses pelepasan tanah, sementara masyarakat kecil menerima kompensasi yang tidak proporsional. Studi ini

JURIS Analisis Yuridis Implementasi Perseroan Terbatas Perorangan Berdasarkan UU Cipta Kerja dan Regulasi Turunannya 2025More at 2025

UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Penelitian ini membahas dua permasalahan utama: (1) keabsahan pendirian Perseroan Perorangan menurut UU No. 6 Tahun 2023 dikaitkan dengan UU No. 40 TahunPenelitian ini membahas dua permasalahan utama: (1) keabsahan pendirian Perseroan Perorangan menurut UU No. 6 Tahun 2023 dikaitkan dengan UU No. 40 Tahun

JURIS Karakteristik Tempat Peneluran Penyu Prospek Pengembangan Ekowisata Tukik Berbasis Masyarakat Adat di Kampung Makimi 2025More at 2025

UNSULBARUNSULBAR Hasil pengukuran masih sebatas pengukuran biofisik, ada beberapa parameter juga berpengaruh terhadap kesuksesan peneluran penyu.mempertahankan pesisirHasil pengukuran masih sebatas pengukuran biofisik, ada beberapa parameter juga berpengaruh terhadap kesuksesan peneluran penyu.mempertahankan pesisir

JURIS Konflik dan Harmonisasi Penolakan Warisan dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat Bali Studi tentang Hak dan Kewajiban Ahli Waris 2025More at 2025

UNIPASUNIPAS Penolakan warisan oleh ahli waris memunculkan konflik hukum antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Hukum Adat Bali karena perbedaanPenolakan warisan oleh ahli waris memunculkan konflik hukum antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Hukum Adat Bali karena perbedaan

JURIS The Impact of Indonesia s Mining Industry Regulation on the Protection of Indigenous Peoples 2023More at 2023

UNHASUNHAS Penyusunan regulasi yang lebih komprehensif mencakup standarisasi perizinan, pengelolaan lahan pascatambang, pengelolaan limbah, dan praktik pertambanganPenyusunan regulasi yang lebih komprehensif mencakup standarisasi perizinan, pengelolaan lahan pascatambang, pengelolaan limbah, dan praktik pertambangan

JURIS Ragam Putusan Inkonstitusional Bersyarat Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia 2023More at 2023

UNSURIUNSURI Mahkamah Konstitusi Federal memutuskan omnibus law itu inkonstitusional dengan syarat, karena undang-undang tersebut dinilai cacat bentuk dan prosedurnya.Mahkamah Konstitusi Federal memutuskan omnibus law itu inkonstitusional dengan syarat, karena undang-undang tersebut dinilai cacat bentuk dan prosedurnya.

JURIS Potensial Alam Sekitar Tipe A Di Sekitar Oleh Yang Maju Analisis Yuridis Rancangan Undang Undang Omnibus Law 2021More at 2021

UNISSULAUNISSULA Sembilan aspek ini adalah cadangan utama yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada sebagian besar harapan yang dapat diperoleh. Dalam draf RUU OmnibusSembilan aspek ini adalah cadangan utama yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada sebagian besar harapan yang dapat diperoleh. Dalam draf RUU Omnibus

Useful /

JURIS Plastic Waste Management in Indonesia Current Legal Approaches and Future Perspectives 2023More at 2023

UNHASUNHAS Artikel ini didedikasikan untuk menganalisis secara normatif berbagai pendekatan hukum yang digunakan untuk mengelola pengelolaan limbah plastik di Indonesia,Artikel ini didedikasikan untuk menganalisis secara normatif berbagai pendekatan hukum yang digunakan untuk mengelola pengelolaan limbah plastik di Indonesia,

JURIS Manifestasi Nilai Nilai Pancasila dalam Omnibus Law untuk Keadilan 2021More at 2021

UNISSULAUNISSULA Pancasila, yang merupakan fondasi fundamental bangsa Indonesia, harus direalisasikan karena Pancasila, filsafat kehidupan Indonesia, pada dasarnya adalahPancasila, yang merupakan fondasi fundamental bangsa Indonesia, harus direalisasikan karena Pancasila, filsafat kehidupan Indonesia, pada dasarnya adalah

JURIS Mediation Role In Solving Sharia Economic Dispute As Civilization Toward Ethical Value Of Islam 2021More at 2021

UNISSULAUNISSULA That it has been practiced since Rasulullah SAW era was through many ways such as shulh, tahkim, andqadha. This study uses qualitative method and dataThat it has been practiced since Rasulullah SAW era was through many ways such as shulh, tahkim, andqadha. This study uses qualitative method and data

JURIS Gross Split Contract Framework Regulation on the Caring for People 2020More at 2020

UNSUNS Hasil dari kajian ini menunjukkan pengaturan pengelolaan migas dimulai pada masa kolonial Belanda dan terus berubah mengikuti jaman hingga saat ini, khususnyaHasil dari kajian ini menunjukkan pengaturan pengelolaan migas dimulai pada masa kolonial Belanda dan terus berubah mengikuti jaman hingga saat ini, khususnya

ads-block-test