AKRABJUARAAKRABJUARA
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialAkrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi apakah SEMA No. 3/2023 benar-benar berfungsi sebagai dialog konstitusional hukum atau pembangkangan konstitusional administratif terhadap daya Putusan MK No. 34/2013 yang mengikat. Masalah penelitian ini ada dua, yang ditarik secara doktrinal: apakah pembatasan peninjauan kembali melalui SEMA merupakan implementasi yang dapat dikelola secara administratif dan dapat diterapkan secara doktrinal, ataukah hal itu membalikkan administratif yang serupa dari konten konstitusional yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Penjelasan konsep dilakukan berdasarkan metode hukum normatif, dikombinasikan dengan metode perbandingan doktrinal. Studi dokumen sistematis dengan ekstraksi teks konstitusional dan pengujian norma hierarkis diinstrumentasikan untuk menentukan apakah masalah ketidaksepakatan interpretatif atau pelanggaran birokrasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa SEMA3/2023 tidak berfungsi sebagai interpretasi hermeneutik, melainkan sebagai perintah birokrasi operasional yang memotong putusan MK, dan akibatnya menghasilkan konsekuensi konstitusional tanpa pengadilan konstitusional. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa efek normatif SEMA 3/2023 secara doktrinal berfungsi sebagai pembalikan konstitusional administratif karena membuka kembali jalur hukum yang telah ditutup oleh Mahkamah Konstitusi. Analisis komparatif dengan Jerman, Italia, dan Singapura menunjukkan bahwa yurisdiksi civil law secara struktural mencegah rekonstruksi makna konstitusional melalui instrumen administratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SEMA 3/2023 bukanlah dialog yudisial, melainkan sabotase konstitusional administratif dalam formalisme konfigurasi dua puncak peradilan Indonesia.
Berdasarkan analisis doktrinal, makalah ini menyimpulkan bahwa SEMA No.3/2023 bukanlah dialog konstitusional, tetapi merupakan contoh pembangkangan konstitusional administratif terhadap Putusan MK No.Dengan mengarahkan kembali peninjauan kembali melalui sirkular internal daripada membenarkan konstitusional, Mahkamah Agung melahirkan alat birokratis untuk membuka kembali jalan yang secara sah ditutup oleh Mahkamah Konstitusi, mengurangi supremasi konstitusional menjadi perintah administratif.Bukti komparatif dari sistem hukum sipil yang stabil seperti Jerman, Italia, dan Singapura menunjukkan bahwa hubungan air pasang dan surut yang tinggi dan struktur cincin lift dalam sistem yang mapan mengisolasi iman konstitusional dari konstitusionalisme administratif, mengarahkan sengketa menjauh dari konstitusi melalui konsultasi.Cacat Indonesia bukan konfigurasi dua puncak, tetapi ketiadaan penyaringan doktrinal yang berwenang yang menginvestasikan output administratif untuk menghasilkan tekanan konstitusional.Makalah ini mengajukan tiga sistem pengalihan secara luas pada tingkat perbaikan anatomi.klausul konformitas konstitusional statuta yang mencari semua keluaran hakim untuk mengikuti yurisprudensi MK.preseden pembersihan kon-ante otonom yang ditetapkan untuk SEMA/PERMA.dan persisten interpretif yang dipimpin MK yang mengurutkan yurisprudensi output triase semua instrumen dengan konsekuensi konstitusional.Diterapkan secara penuh, tiga rasio ini memperkuat keadilan konstitusional hingga bisnis publik sehari-hari, menunjukkan jalan kembali ke demokrasi konstitusional dan bentuk yang ditawarkan.
Berdasarkan analisis dan temuan dalam penelitian ini, kami menyarankan beberapa langkah untuk memperkuat supremasi konstitusi dan mencegah pembangkangan konstitusional administratif di Indonesia. Pertama, perlu ada klausul konformitas konstitusional dalam undang-undang tentang kekuasaan yudisial yang mewajibkan semua produk yudisial untuk mematuhi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, ketidaksepakatan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dapat diselesaikan melalui rekonfigurasi kerangka konstitusional undang-undang kekuasaan yudisial, di mana kompetensi konstitusional adalah kondisi kerjasama hukum daripada tujuan etis. Kedua, diperlukan protokol penyaringan konstitusional formal untuk semua instrumen yudisial administratif seperti SEMA/PERMA sebelum diekspresikan secara legislatif dalam tata kelola hukum. Protokol ini akan memastikan bahwa output administratif tidak dapat memiliki relevansi normatif kecuali setelah diuji kecocokannya dengan yurisprudensi konstitusional yang ada. Ketiga, pembentukan protokol sertifikasi interpretif formal yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dapat membantu mengidentifikasi dan mencegah interpretivisme administratif yang terhubung ke penentuan konstitusional. Dengan demikian, sistem dapat mencegah interpretivisme administratif dari menghubungkan ke penentuan konstitusional. Ketiga langkah ini, jika diterapkan secara penuh, akan memperkuat keadilan konstitusional hingga bisnis publik sehari-hari, menunjukkan jalan kembali ke demokrasi konstitusional dan bentuk yang ditawarkan.
| File size | 375.87 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
CEREDINDONESIACEREDINDONESIA Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dilakukan untuk mengetahui sejarah regulasi mengenai PHK karena alasan mendesak mulai dari yangPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dilakukan untuk mengetahui sejarah regulasi mengenai PHK karena alasan mendesak mulai dari yang
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya komunikasi antar pihak terkait menjadi faktor penghambat tercapainya tujuan kebijakan. Perlu adanya penguatanRendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya komunikasi antar pihak terkait menjadi faktor penghambat tercapainya tujuan kebijakan. Perlu adanya penguatan
DAARULHUDADAARULHUDA Dengan demikian, perkara ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian dalam pengelolaan koperasi tidak hanya mengikat dalam aspek keuanganDengan demikian, perkara ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian dalam pengelolaan koperasi tidak hanya mengikat dalam aspek keuangan
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tiga aspek utama: (1) kedudukan kewajiban pasca-kerja sebagai prestasi yang tetap mengikat, (2) penentuan ruangPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji tiga aspek utama: (1) kedudukan kewajiban pasca-kerja sebagai prestasi yang tetap mengikat, (2) penentuan ruang
DINASTIREVDINASTIREV Namun, dalam praktiknya terjadi penyimpangan notaris membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli di luar wilayah jabatannya. Penelitian ini bertujuan menganalisisNamun, dalam praktiknya terjadi penyimpangan notaris membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli di luar wilayah jabatannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Mekanisme ini berperan menjembatani kesenjangan antara teori konstitusionalisme dan praktik administrasi pemerintahan, sekaligus memperkuat fungsi MahkamahMekanisme ini berperan menjembatani kesenjangan antara teori konstitusionalisme dan praktik administrasi pemerintahan, sekaligus memperkuat fungsi Mahkamah
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Sus LH/2024 dan dampaknya terhadap kepastian hukum dalam kasus penambangan ilegal di Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif. Putusan tersebut menandaiSus LH/2024 dan dampaknya terhadap kepastian hukum dalam kasus penambangan ilegal di Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif. Putusan tersebut menandai
AMSIRAMSIR Dengan demikian, pengujian satu atap di bawah MK merupakan langkah strategis untuk memperkuat supremasi hukum dan memastikan keadilan di Indonesia. DualismeDengan demikian, pengujian satu atap di bawah MK merupakan langkah strategis untuk memperkuat supremasi hukum dan memastikan keadilan di Indonesia. Dualisme
Useful /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Pelaksanaannya bergantung pada kedaulatan dan harmonisasi antara kewajiban hukum nasional dan internasional. Studi ini juga mengidentifikasi tantanganPelaksanaannya bergantung pada kedaulatan dan harmonisasi antara kewajiban hukum nasional dan internasional. Studi ini juga mengidentifikasi tantangan
AMSIRAMSIR Studi ini membahas dampak perubahan struktur pernikahan adat terhadap individualisasi hak tanah adat, dari kepemilikan bersama menjadi kepemilikan individu,Studi ini membahas dampak perubahan struktur pernikahan adat terhadap individualisasi hak tanah adat, dari kepemilikan bersama menjadi kepemilikan individu,
AMSIRAMSIR Situasi ini menuntut reformasi hukum progresif melalui pencabutan hak pilih ASN, serta langkah-langkah seperti menunjuk ASN dengan peringkat tertinggiSituasi ini menuntut reformasi hukum progresif melalui pencabutan hak pilih ASN, serta langkah-langkah seperti menunjuk ASN dengan peringkat tertinggi
AMSIRAMSIR Studi ini merekomendasikan penguatan kapasitas institusi, peningkatan sinergi antarlembaga, dan edukasi hukum bagi masyarakat sebagai langkah strategisStudi ini merekomendasikan penguatan kapasitas institusi, peningkatan sinergi antarlembaga, dan edukasi hukum bagi masyarakat sebagai langkah strategis