DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPenulisan artikel ini membahas mengenai perlindungan hukum atas hak keperdataan bagi orang di bawah pengampuan dengan mengambil studi kasus pada putusan nomor 70/Pdt.P/2018/PN Banyumas. Dalam penelitian yang menggunakan metodoli studi kasus ini penulis menemukan bahwa akibat hukum dari sebuah pengampuan adalah terampu dinilai belum/tidak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan Hukum. Dalam putusan ini membahas mengenai subjek hukum yang memiliki gangguan jiwa. Pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai pengampu berdasarkan putusan nomor 70/Pdt.p/2018/PN Banyumas adalah berdasarkan fakta hukum yang ada.
Orang yang berada dibawah pengampuan memiliki hak yang sama dihadapan hukum, hak-hak tersebut yakni hak kepribadian yang merupakan hak atas dirinya yang diberikan kepada manusia berupa hak asasi manusia contohnya hak untuk hidup, hak untuk memiliki nama, hak untuk dapat berkeluarga dan hak kekayaan yakni hak yang dapat dihargai dengan uang contohnya hak kebendaan atas kekayaan pribadi dan hak atas harta waris yang diberikan kepadanya.Pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai pengampu berdasarkan putusan nomor 70/Pdt.p/2018/PN Banyumas adalah berdasarkan fakta hukum yang ada dalam persidangan permohonan pengampuan tersebut dengan menggunakan pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis maka permohonan pemohon dinilai oleh Hakim Pengadilan Negeri Banyumas telah mempunyai alasan dan bukti yang cukup yakni karena keadaannya yang gila/sakit jiwa terbukti benar sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai Pengampu (curator).
Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut mengenai dampak psikologis dan sosial bagi individu yang berada di bawah pengampuan, serta bagaimana sistem pendampingan dapat dioptimalkan untuk memastikan kesejahteraan mereka. Kedua, perlu adanya kajian mendalam mengenai efektivitas mekanisme pengawasan terhadap pengampu, guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan kepentingan terbaik dari curandus terlindungi. Ketiga, penelitian komparatif antara regulasi pengampuan di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem perlindungan hak asasi manusia yang lebih maju, dapat memberikan wawasan baru dalam merumuskan kebijakan yang lebih progresif dan berkeadilan bagi individu yang berada di bawah pengampuan. Pengembangan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas perlindungan hukum dan kesejahteraan bagi individu yang rentan, serta memperkuat sistem keadilan di Indonesia.
| File size | 336.89 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta literatur terkait yang menunjukkan bahwa koperasi wajib memenuhi kewajiban pesangon, penghargaan masa kerja,25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta literatur terkait yang menunjukkan bahwa koperasi wajib memenuhi kewajiban pesangon, penghargaan masa kerja,
DINASTIREVDINASTIREV Ketentuan ini menerapkan prinsip due process of law guna mencegah penyalahgunaan wewenang dalam penetapan tersangka. Agar tindakan penyidik tetap beradaKetentuan ini menerapkan prinsip due process of law guna mencegah penyalahgunaan wewenang dalam penetapan tersangka. Agar tindakan penyidik tetap berada
UMMUUMMU Perbaikan tersebut harus mencakup definisi yang jelas mengenai jangkauan frasa perbuatan tercela serta mekanisme penegakan yang terukur. Prinsip normaPerbaikan tersebut harus mencakup definisi yang jelas mengenai jangkauan frasa perbuatan tercela serta mekanisme penegakan yang terukur. Prinsip norma
UMMUUMMU Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai universal seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dapat membimbing birokrat dalam pengambilanHasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai universal seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dapat membimbing birokrat dalam pengambilan
UMMUUMMU Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan paradigma dalamPembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan paradigma dalam
DINASTIREVDINASTIREV 825/PDT. P/2019/PN JKT. BRT untuk menjelaskan implikasi hukum dalam rapat pemegang saham dan pengambilan keputusan. Mengadopsi metode penelitian hukum825/PDT. P/2019/PN JKT. BRT untuk menjelaskan implikasi hukum dalam rapat pemegang saham dan pengambilan keputusan. Mengadopsi metode penelitian hukum
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menunjukkan adanya kekosongan normatif terkait pengaturan sanksi pidana dan perdata terhadapKajian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menunjukkan adanya kekosongan normatif terkait pengaturan sanksi pidana dan perdata terhadap
IAIN GORONTALOIAIN GORONTALO Panitera memiliki peran penting dalam Pengadilan Agama sebagai tulang punggung organisasi, karena fungsi administrasi dan pengambilan keputusan tidak dapatPanitera memiliki peran penting dalam Pengadilan Agama sebagai tulang punggung organisasi, karena fungsi administrasi dan pengambilan keputusan tidak dapat
Useful /
UMMUUMMU Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya reformasi kelembagaan yang lebih mendalam, penguatan kapasitas pengawasan internal, serta peningkatan literasiImplikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya reformasi kelembagaan yang lebih mendalam, penguatan kapasitas pengawasan internal, serta peningkatan literasi
STAIALANWARSTAIALANWAR Ekofeminisme memberikan lensa alternatif dengan membingkai Q. 4:1 sebagai cerminan keterkaitan dan peran timbal balik dalam penciptaan manusia, yang menegaskanEkofeminisme memberikan lensa alternatif dengan membingkai Q. 4:1 sebagai cerminan keterkaitan dan peran timbal balik dalam penciptaan manusia, yang menegaskan
KEMENSOSKEMENSOS Namun demikian, masih dibutuhkan proses tindak lanjut untuk penguatan agar anak bina tidak lagi tergoda dengan kebiasaan lamanya yang buruk. Kajian kritisNamun demikian, masih dibutuhkan proses tindak lanjut untuk penguatan agar anak bina tidak lagi tergoda dengan kebiasaan lamanya yang buruk. Kajian kritis
IAIN GORONTALOIAIN GORONTALO Tujuan penelitian ini mencari jawaban bagaimana cara memahami penunjukan lafadzh terhadap hukum (dilalah) terutama dilalah lafziyah dalam bentuk ibarahTujuan penelitian ini mencari jawaban bagaimana cara memahami penunjukan lafadzh terhadap hukum (dilalah) terutama dilalah lafziyah dalam bentuk ibarah