AKRABJUARAAKRABJUARA
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialAkrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialTujuan penelitian ini adalah: (1).Untuk menemukan tingkat permasalahan dari Implementasi UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terhadap peningkatan Kesejahteraan masyarakat di Kampung Bumi Mulia Distrik Wanggar Kabupaten Nabire. (2). Memberikan solusi pemecahan permasalahannya kepada pemerintah melalui kegiatan seminar hasil penelitian, dan dipublikasikan melalui jurnal. Dengan demikian target khusus yang diharapkan dicapai dari hasil penelitian ini adalah terciptanya Pelayanan maksimal Pemerintah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua secara maksimal sehingga kesejahteraan masyarakat Papua di Kampung Bumi Mulia meningkat sesuai tujuan lahirnya Undang-Undang Otonomi Khusus tersebut.
Kesimpulan menunjukkan bahwa pemerintah kurang memperhatikan sosialisasi pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.Mayoritas responden (75%) menyatakan tidak pernah mendapatkan sosialisasi, mengindikasikan bahwa banyak program tidak berjalan optimal dan masyarakat tidak mengetahui arah pembangunan.Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih baik agar masyarakat memahami undang-undang tersebut dan dapat berpartisipasi aktif dalam mewujudkan kesejahteraan.
Mengingat tantangan dalam implementasi Otonomi Khusus Papua, penelitian lanjutan dapat fokus pada beberapa aspek krusial. Pertama, sangat penting untuk meneliti lebih dalam mengenai strategi komunikasi yang paling efektif dan sensitif secara budaya untuk mensosialisasikan kebijakan Otonomi Khusus kepada masyarakat adat di Papua, terutama di wilayah terpencil. Hal ini dapat mencakup studi perbandingan metode sosialisasi yang sudah ada dengan pendekatan partisipatif baru, untuk memastikan informasi sampai secara merata dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Kedua, penelitian selanjutnya bisa menganalisis secara komprehensif struktur dan dinamika tata kelola pemerintahan lokal di Papua, termasuk peran Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan pemerintah daerah, serta pengaruhnya terhadap efektivitas dan akuntabilitas alokasi dana Otonomi Khusus. Studi ini dapat mengidentifikasi hambatan koordinasi dan menyarankan model tata kelola yang lebih adaptif untuk memastikan dana Otsus benar-benar menjangkau dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat asli. Ketiga, perlu adanya evaluasi dampak jangka panjang dari program-program Otonomi Khusus yang telah berjalan di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mendalam atau studi kasus, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan dari program-program spesifik, serta mengukur tingkat kemandirian dan keberlanjutan dampak tersebut terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat adat Papua secara holistik. Saran-saran ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi penyempurnaan kebijakan dan implementasi Otonomi Khusus di masa mendatang.
| File size | 336.85 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Temuan ini menunjukkan perlunya adanya keterbukaan antara mekanisme kontrol sosial informal dengan sistem hukum formal agar tercipta keseimbangan dalamTemuan ini menunjukkan perlunya adanya keterbukaan antara mekanisme kontrol sosial informal dengan sistem hukum formal agar tercipta keseimbangan dalam
UNIPAUNIPA Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga kelompok kebun rakyat di tiga lokasi yang berbeda yaitu: kelompok Ofoncu Efeina (Kelurahan Amban), UdopiHasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga kelompok kebun rakyat di tiga lokasi yang berbeda yaitu: kelompok Ofoncu Efeina (Kelurahan Amban), Udopi
UNDARUNDAR Krisis legitimasi yang dibalut oleh krisis ekonomi melahirkan keadaan darurat yang menangguhkan pelaksanaan hukum dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat.Krisis legitimasi yang dibalut oleh krisis ekonomi melahirkan keadaan darurat yang menangguhkan pelaksanaan hukum dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat.
IDEBAHASAIDEBAHASA Framing yang dibangun oleh media masing-masing menunjukkan perbedaan penekanan terhadap kebijakan tersebut, baik dari sisi kebijakan, dampak sosial, maupunFraming yang dibangun oleh media masing-masing menunjukkan perbedaan penekanan terhadap kebijakan tersebut, baik dari sisi kebijakan, dampak sosial, maupun
UNSULBARUNSULBAR Penelitian ini menganalisis karakteristik tempat peneluran penyu, kondisi lingkungan, aktivitas peneluran penyu, dan persepsi masyarakat setempat. MetodePenelitian ini menganalisis karakteristik tempat peneluran penyu, kondisi lingkungan, aktivitas peneluran penyu, dan persepsi masyarakat setempat. Metode
ASIANPUBLISHERASIANPUBLISHER Secara yuridis, kepastian hukum tentang porsi gono-gini tidak ditetapkan secara jelas, tetapi itu dapat dipahami, sebab masyarakat Indonesia memang plural.Secara yuridis, kepastian hukum tentang porsi gono-gini tidak ditetapkan secara jelas, tetapi itu dapat dipahami, sebab masyarakat Indonesia memang plural.
UMB BUNGOUMB BUNGO Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sertaPenelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta
UNTAGUNTAG Karena dia yakin telah diterima dalam masyarakat. Hal tersebut mami Vin dapatkan bukan hanya karena prestasi dan konsistensinya sebagai representasi dariKarena dia yakin telah diterima dalam masyarakat. Hal tersebut mami Vin dapatkan bukan hanya karena prestasi dan konsistensinya sebagai representasi dari
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Akuntabilitas dijaga melalui audit algoritma, transparansi, dan pengawasan manusia, sedangkan keadilan substantif memerlukan penilaian konteks sosial,Akuntabilitas dijaga melalui audit algoritma, transparansi, dan pengawasan manusia, sedangkan keadilan substantif memerlukan penilaian konteks sosial,
DAARULHUDADAARULHUDA Dalam praktiknya, implementasi TRIPs di Indonesia masih menghadapi tantangan, antara lain tingkat pelanggaran hak cipta yang tinggi, lemahnya penegakanDalam praktiknya, implementasi TRIPs di Indonesia masih menghadapi tantangan, antara lain tingkat pelanggaran hak cipta yang tinggi, lemahnya penegakan
TAHTAMEDIATAHTAMEDIA Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan untuk mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa: Membangun Kegiatan Wirausaha SosialKegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan untuk mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa: Membangun Kegiatan Wirausaha Sosial
UPDMUPDM Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai perusahaan meningkat setelah go public dibandingkan sebelum go public, baik berdasarkan metode V, EVM, maupun TobinPenelitian ini menunjukkan bahwa nilai perusahaan meningkat setelah go public dibandingkan sebelum go public, baik berdasarkan metode V, EVM, maupun Tobin