UNISMAUNISMA
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam MalangYurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam MalangSemenjak diberi kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah, di tahun 2018 pada tingkat pertama pengadilan agama telah menangani 347 perkara. Dari 347 perkara tersebut, 183 perkara sudah diputus. Perkara yang telah diputus perlu payung hukum yang jelas untuk melaksanakan isi putusan. Maka dalam tulisan ini penulis akan mencoba menjelaskan konstruksi kewenangan pengadilan agama menjalankan eksekusi sengketa ekonomi syariah. Kewenangan pengadilan agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah lahir setelah terbit Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 93/PUU-X/2012. Pengadilan agama juga telah dibekali dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Untuk pelaksanaan eksekusi, peradilan agama mengacu pada HIR dan RBg.
Pengadilan agama memiliki kewenangan yuridis untuk menangani sengketa ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.Kewenangan ini diimplementasikan melalui peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Mahkamah Agung No.Namun, masih diperlukan penjelasan lebih rinci mengenai mekanisme eksekusi dan penerapan hukum acara perdata dalam konteks syariah.
Penelitian lanjutan perlu mengkaji efektivitas regulasi yang mengatur eksekusi sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Selain itu, analisis peran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dalam memperkuat kewenangan pengadilan agama menjadi penting untuk memastikan keseragaman penerapan hukum. Terakhir, studi tentang dampak metode eksekusi (lelang publik vs. lelang bawah tangan) terhadap keadilan hukum dan kepastian hukum dalam kasus syariah dapat memberikan wawasan baru untuk pengembangan sistem peradilan.
| File size | 131.83 KB |
| Pages | 13 |
| Short Link | https://juris.id/p-1yz |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN CURUPIAIN CURUP Oleh karena itu, diperlukan transformasi struktural, prosedural, dan budaya untuk memastikan hukum benar-benar melindungi martabat, keturunan, dan kesejahteraanOleh karena itu, diperlukan transformasi struktural, prosedural, dan budaya untuk memastikan hukum benar-benar melindungi martabat, keturunan, dan kesejahteraan
UIN ANTASARIUIN ANTASARI Disamping itu, para hakim juga mempunyai strategi ijtihad agar putusan hukum yang ditetapkan dapat memberikan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.Disamping itu, para hakim juga mempunyai strategi ijtihad agar putusan hukum yang ditetapkan dapat memberikan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.
OJSOJS Tjk disebabkan karena sering terjadinya perselisihian yang mengakibatkan pertengkaran antara suami dan isteri. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihakTjk disebabkan karena sering terjadinya perselisihian yang mengakibatkan pertengkaran antara suami dan isteri. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak
OJSOJS Guru dituntut untuk memiliki kompetensi digital yang memadai dan kemampuan untuk mengembangkan materi pembelajaran yang menarik dan interaktif. TV SekolahGuru dituntut untuk memiliki kompetensi digital yang memadai dan kemampuan untuk mengembangkan materi pembelajaran yang menarik dan interaktif. TV Sekolah
DINASTIREVDINASTIREV Anomali tersebut terjadi karena belum adanya kepastian hukum yang mengikat para penjual perlengkapan sirine dan lampu isyarat di Indonesia. Sebuah permasalahanAnomali tersebut terjadi karena belum adanya kepastian hukum yang mengikat para penjual perlengkapan sirine dan lampu isyarat di Indonesia. Sebuah permasalahan
DINASTIREVDINASTIREV Selain itu, sex toys juga menjadi sarana seseorang untuk melakukan perbuatan istimna yang dilarang oleh Islam. Maka untuk mencegah perbuatan tersebut seharusnyaSelain itu, sex toys juga menjadi sarana seseorang untuk melakukan perbuatan istimna yang dilarang oleh Islam. Maka untuk mencegah perbuatan tersebut seharusnya
DINASTIREVDINASTIREV Pertama, permasalahan di kalangan masyarakat hukum adat sebagian besar disebabkan oleh ketidakpastian hukum. Hukum sektoral yang mengatur komunitas hukumPertama, permasalahan di kalangan masyarakat hukum adat sebagian besar disebabkan oleh ketidakpastian hukum. Hukum sektoral yang mengatur komunitas hukum
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Tafsir-tafsir tersebut kemudian dianalisis relevansinya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan melihat kondisi, ruang, danTafsir-tafsir tersebut kemudian dianalisis relevansinya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan melihat kondisi, ruang, dan
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Perceraian yang terjadi tentu akan menimbulkan akibat hukum terhadap suami istri dan anak. Banyak perkara perceraian yang tidak dikabulkan oleh majelisPerceraian yang terjadi tentu akan menimbulkan akibat hukum terhadap suami istri dan anak. Banyak perkara perceraian yang tidak dikabulkan oleh majelis
MARANATHAMARANATHA Nilai Odds Ratio sebesar 5,471 menunjukkan bahwa lansia yang memiliki riwayat DM tipe 2 berisiko 5 kali lebih besar mengalami sarkopenia. Dapat disimpulkanNilai Odds Ratio sebesar 5,471 menunjukkan bahwa lansia yang memiliki riwayat DM tipe 2 berisiko 5 kali lebih besar mengalami sarkopenia. Dapat disimpulkan
UNISMAUNISMA Pemerintah menghadapi kesulitan dalam pembangunan jalan tol karena keterbatasan tanah negara yang dikuasai langsung. Untuk memperoleh tanah, pemerintahPemerintah menghadapi kesulitan dalam pembangunan jalan tol karena keterbatasan tanah negara yang dikuasai langsung. Untuk memperoleh tanah, pemerintah
UNISMAUNISMA Sebegitu urgennya, maka setiap pelaku bisnis harus memahami tentang perjanjian. Berangkat dari kebutuhan yang demikian, tulisan ini menyajikan dua masalahSebegitu urgennya, maka setiap pelaku bisnis harus memahami tentang perjanjian. Berangkat dari kebutuhan yang demikian, tulisan ini menyajikan dua masalah