UNAIM WAMENAUNAIM WAMENA
Jurnal HonaiJurnal HonaiPenyerobotan tanah tetap menjadi masalah agraria yang signifikan yang memengaruhi kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pidana yang berlaku pada kasus penyerobotan tanah, mengevaluasi peran aparat penegak hukum, menilai efektivitas penegakan hukum, serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam penanganan kasus tersebut. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis data dari sumber primer maupun sekunder, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum pidana yang mengatur penyerobotan tanah sudah ada, pelaksanaannya menghadapi kesulitan seperti birokrasi yang kompleks, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta lemahnya pengawasan internal yang dapat menyebabkan korupsi dan intervensi dari pihak berkepentingan. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan penguatan koordinasi antar lembaga sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dan sistem informasi pertanahan yang transparan menjadi faktor penting dalam mendukung penegakan hukum yang adil dan optimal. Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat dijadikan pedoman untuk memperkuat perlindungan hukum pidana terhadap penyerobotan tanah di Indonesia.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum pidana terhadap penyerobotan tanah di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, namun implementasinya menghadapi berbagai kendala signifikan.Peran aparat penegak hukum sangat penting, namun efektivitasnya terbatas oleh proses hukum yang panjang, kompleksitas birokrasi, dan adanya intervensi serta korupsi.Peningkatan kapasitas aparat, penyederhanaan prosedur hukum, harmonisasi peraturan, dan penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat adalah langkah strategis yang diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum pidana terhadap penyerobotan tanah di Indonesia.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan, seperti melalui mediasi atau arbitrase, untuk mengetahui sejauh mana mekanisme tersebut dapat memberikan solusi yang lebih cepat dan adil bagi para pihak yang terlibat. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji peran teknologi informasi dan sistem pertanahan digital dalam mencegah praktik penyerobotan tanah dan meningkatkan transparansi data kepemilikan tanah. Ketiga, studi komparatif dengan negara lain yang berhasil mengatasi masalah penyerobotan tanah dapat memberikan wawasan berharga mengenai strategi dan kebijakan yang efektif untuk diterapkan di Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum agraria dan perumusan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam melindungi hak atas tanah di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem pertanahan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
- PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP NOTARIS SEBAGAI OKNUM MAFIA TANAH | JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT.... doi.org/10.37081/ed.v11i1.4192PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP NOTARIS SEBAGAI OKNUM MAFIA TANAH JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT doi 10 37081 ed v11i1 4192
- Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Dalam Rangka Penguatan Reforma Agraria di Sumatera Utara | Jurnal... doi.org/10.31289/jiph.v10i1.8862Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Dalam Rangka Penguatan Reforma Agraria di Sumatera Utara Jurnal doi 10 31289 jiph v10i1 8862
- Perlindungan Hukum Pidana dalam Menghadapi Tindakan Penyerobotan Tanah di Indonesia | Jurnal Honai. perlindungan... doi.org/10.61578/jh.5137-46Perlindungan Hukum Pidana dalam Menghadapi Tindakan Penyerobotan Tanah di Indonesia Jurnal Honai perlindungan doi 10 61578 jh 5137 46
| File size | 607.31 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
STISIPOLRAJAHAJISTISIPOLRAJAHAJI Strategi pengembangan yang direkomendasikan meliputi pemberdayaan masyarakat, peningkatan transparansi, penyediaan modal dan infrastruktur, optimalisasiStrategi pengembangan yang direkomendasikan meliputi pemberdayaan masyarakat, peningkatan transparansi, penyediaan modal dan infrastruktur, optimalisasi
LP3MZHLP3MZH Sehingga system pengendalian internal dapat berjalan secara efektif. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, fungsi pengawasanSehingga system pengendalian internal dapat berjalan secara efektif. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, fungsi pengawasan
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun terdapat komitmen yang jelas dalam peran administratif, sosial, dan pembangunan, efektivitasnya terhambat oleh keterbatasanPenelitian menyimpulkan bahwa meskipun terdapat komitmen yang jelas dalam peran administratif, sosial, dan pembangunan, efektivitasnya terhambat oleh keterbatasan
UNAIM WAMENAUNAIM WAMENA Studi literatur adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan, penelaahan, dan evaluasi hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan temaStudi literatur adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan, penelaahan, dan evaluasi hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema
MARASOFIPUBLISHINGMARASOFIPUBLISHING Diskusi kelompok menyoroti pentingnya keterampilan komunikasi interpersonal, etika profesional, dan kolaborasi tim sebagai faktor esensial untuk keberhasilanDiskusi kelompok menyoroti pentingnya keterampilan komunikasi interpersonal, etika profesional, dan kolaborasi tim sebagai faktor esensial untuk keberhasilan
UMMUMM Integrasi ADR dengan mekanisme adat terbukti memperkuat pluralisme hukum dan menyediakan alternatif yang lebih sesuai daripada litigasi di masyarakat pedesaanIntegrasi ADR dengan mekanisme adat terbukti memperkuat pluralisme hukum dan menyediakan alternatif yang lebih sesuai daripada litigasi di masyarakat pedesaan
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Baik dari segi hukum Islam maupun dari segi hukum negara (civil law). Hal ini jika dibiarkan dapat memicu konflik antar masyarakat, sehingga diperlukanBaik dari segi hukum Islam maupun dari segi hukum negara (civil law). Hal ini jika dibiarkan dapat memicu konflik antar masyarakat, sehingga diperlukan
UIBUIB Perubahan tersebut perlu dianalisis secara yuridis dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif yang menganalisis kedudukan peraturan daerah,Perubahan tersebut perlu dianalisis secara yuridis dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif yang menganalisis kedudukan peraturan daerah,
Useful /
STISIPOLRAJAHAJISTISIPOLRAJAHAJI Partisipasi ini memperluas jaringan kerjasama internasional dan meningkatkan reputasi Padepokan Asmorobangun, menegaskan pentingnya diplomasi budaya danPartisipasi ini memperluas jaringan kerjasama internasional dan meningkatkan reputasi Padepokan Asmorobangun, menegaskan pentingnya diplomasi budaya dan
STISIPOLRAJAHAJISTISIPOLRAJAHAJI Hasil penelitian ini dari hasil olah kuesioner diperoleh rekapitulasi variabel partisipasi masyarakat sebesar 65% berada pada kategori “Baik. RekapitulasiHasil penelitian ini dari hasil olah kuesioner diperoleh rekapitulasi variabel partisipasi masyarakat sebesar 65% berada pada kategori “Baik. Rekapitulasi
STISIPOLRAJAHAJISTISIPOLRAJAHAJI Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa perilaku pemilih berpengaruh signifikan terhadap partisipasi, baik secara individu maupun kolektif. KesimpulanHasil analisis regresi menunjukkan bahwa perilaku pemilih berpengaruh signifikan terhadap partisipasi, baik secara individu maupun kolektif. Kesimpulan
STKIP SINGKAWANGSTKIP SINGKAWANG Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka cocok untuk pendidikan kejuruan dan mendukung pembelajaran yang berpusat padaSecara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka cocok untuk pendidikan kejuruan dan mendukung pembelajaran yang berpusat pada