STISIPOLRAJAHAJISTISIPOLRAJAHAJI
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikJurnal Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikTingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Sukabumi 2024 belum mencapai target 80% yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dengan capaian rata-rata hanya 69,78%. Rendahnya angka ini menunjukkan adanya hambatan dalam keterlibatan politik masyarakat, salah satunya yang berkaitan dengan perilaku pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perilaku pemilih terhadap tingkat partisipasi dalam Pilkada. Perilaku pemilih dikaji melalui pendekatan sosiologis, psikologis, dan rasional. Di Kota Sukabumi, perilaku pemilih cenderung rasional-pragmatis, yaitu memilih berdasarkan pertimbangan manfaat langsung dan kepentingan pribadi yang konkret. Penelitian ini menggunakan metode mixed method, dengan pengumpulan data melalui survei, wawancara, dan dokumentasi. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa perilaku pemilih berpengaruh signifikan terhadap partisipasi, baik secara individu maupun kolektif. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa perilaku pemilih, khususnya yang bersifat rasional-pragmatis, berkontribusi positif terhadap peningkatan partisipasi dalam Pilkada Kota Sukabumi.
Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pendekatan psikologis dan sosiologis masih relevan sebagai bagian dari kerangka teoritis perilaku pemilih, dalam praktiknya pendekatan rasional kini lebih dominan dalam mendorong partisipasi pemilih, khususnya di tingkat politik lokal.Namun, bentuk dominasi ini cenderung bersifat transaksional, menandakan pergeseran dari partisipasi berbasis nilai dan identitas menuju keputusan yang lebih pragmatis dan berorientasi hasil.Melemahnya loyalitas ideologis dan ikatan sosial menjadi indikator berkurangnya pengaruh emosi dan identitas kelompok dalam menentukan pilihan politik masyarakat.
Untuk meningkatkan kualitas partisipasi pemilih, perlu ada upaya sistematis untuk meningkatkan literasi politik masyarakat agar rasionalitas pemilih tidak hanya pragmatis-transaksional, tetapi bertumpu pada pemahaman yang lebih dalam terhadap isu publik dan proses demokrasi. Selain itu, aktor politik dan penyelenggara pemilu perlu menyusun pendekatan yang mampu menjawab pertimbangan kalkulatif pemilih secara substantif, misalnya dengan menonjolkan rekam jejak, solusi kebijakan konkret, dan keberlanjutan program tanpa mengandalkan iming-iming materi atau janji sesaat. Penelitian lanjutan dapat fokus pada strategi intervensi kebijakan yang efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih yang lebih berkualitas dan bebas dari praktik transaksional.
- The measurement of party identification in Britain: Where do we stand now?: British Elections & Parties... doi.org/10.1080/13689880108413051The measurement of party identification in Britain Where do we stand now British Elections Parties doi 10 1080 13689880108413051
- MAX WEBER: Two Puzzling Questions | Archives of Business Research. max weber two puzzling questions archives... scholarpublishing.org/index.php/ABR/article/view/2654MAX WEBER Two Puzzling Questions Archives of Business Research max weber two puzzling questions archives scholarpublishing index php ABR article view 2654
- Perilaku Pemilih dan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Kota Sukabumi Tahun 2024 | Jurnal Ilmu Sosial... journal.stisipolrajahaji.ac.id/index.php/jisipol/article/view/277Perilaku Pemilih dan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Kota Sukabumi Tahun 2024 Jurnal Ilmu Sosial journal stisipolrajahaji ac index php jisipol article view 277
- 0. bu8 6k e1 fy 7q dqju ji hn s0 ln 0i fk dq et wn 4i nown nz ow jm ny ij bo bs sc doi.org/10.3389/fpsyg.2023.12181040 bu8 6k e1 fy 7q dqju ji hn s0 ln 0i fk dq et wn 4i nown nz ow jm ny ij bo bs sc doi 10 3389 fpsyg 2023 1218104
| File size | 370.95 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Syarat untuk mencapai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. Pendaftaran tanah selain berfungsi untuk melindungi si pemilik,jugaSyarat untuk mencapai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. Pendaftaran tanah selain berfungsi untuk melindungi si pemilik,juga
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dinilai lebih berfokus pada pemanfaatan sumber daya dengan muatan pro-ekologis yang minim, sehingga belumUndang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dinilai lebih berfokus pada pemanfaatan sumber daya dengan muatan pro-ekologis yang minim, sehingga belum
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hal tersebut sangat penting, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki lintang pantai yang sangat panjang di dunia. Sehingga pentingHal tersebut sangat penting, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki lintang pantai yang sangat panjang di dunia. Sehingga penting
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Selain itu, faktor-faktor seperti perkembangan pembangunan nasional, etika bisnis, faktor internal dan eksternal, serta kesadaran hukum mempengaruhi pelaksanaanSelain itu, faktor-faktor seperti perkembangan pembangunan nasional, etika bisnis, faktor internal dan eksternal, serta kesadaran hukum mempengaruhi pelaksanaan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Aturan hukum terhadap perjanjian kerjasama dalam kegiatan bisnis ditinjau dari perspektifDengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Aturan hukum terhadap perjanjian kerjasama dalam kegiatan bisnis ditinjau dari perspektif
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Pada BPR Syariah, nasabah untuk diperbolehkan ada negosiasi lebih awal untuk pembelian barang baik dengan kredit atau dibayar tunai. Dalam praktek pembiayaanPada BPR Syariah, nasabah untuk diperbolehkan ada negosiasi lebih awal untuk pembelian barang baik dengan kredit atau dibayar tunai. Dalam praktek pembiayaan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep hukum perikatan yang bersifat kuno kini dipadukan dengan kebutuhan akan regulasi formal dalam konteks ritual GalihPenelitian ini menunjukkan bahwa konsep hukum perikatan yang bersifat kuno kini dipadukan dengan kebutuhan akan regulasi formal dalam konteks ritual Galih
UM-SORONGUM-SORONG Berdasarkan uraian, implementasi program RASKIN di Kecamatan Manggala Kota Makassar secara umum dapat dikategorikan berjalan kurang baik. Faktor-faktorBerdasarkan uraian, implementasi program RASKIN di Kecamatan Manggala Kota Makassar secara umum dapat dikategorikan berjalan kurang baik. Faktor-faktor
Useful /
STISIPOLRAJAHAJISTISIPOLRAJAHAJI Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. HasilMetode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil
STISIPOLRAJAHAJISTISIPOLRAJAHAJI Populasi dari penelitian ini sebanyak 1. 501 kartu keluarga dan sampel 91 responden yang ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dan teknik purposivePopulasi dari penelitian ini sebanyak 1. 501 kartu keluarga dan sampel 91 responden yang ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dan teknik purposive
LITERASIKITAINDONESIALITERASIKITAINDONESIA Kegiatan melipat ini dapat meningkatkan kemampuan motorik halus karena penerapannya melalui kegiatan melipat. Selain itu dalam kegiatan melipat ini penelitiKegiatan melipat ini dapat meningkatkan kemampuan motorik halus karena penerapannya melalui kegiatan melipat. Selain itu dalam kegiatan melipat ini peneliti
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Judicial pardon diatur dalam KUHP baru Pasal 54 ayat (2) yang memberikan landasan normatif hakim dalam mengambil keputusan. Undang-Undang Nomor 11 TahunJudicial pardon diatur dalam KUHP baru Pasal 54 ayat (2) yang memberikan landasan normatif hakim dalam mengambil keputusan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun