UIBUIB
Journal of Law and Policy TransformationJournal of Law and Policy Transformationdi Indonesia perundang-undangan senantiasa mengalami perkembangan termasuk dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebelumnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenal Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai legislatif yang memiliki fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah fungsi legislasi diubah menjadi fungsi pembentukan peraturan daerah. Perubahan tersebut perlu dianalisis secara yuridis dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif yang menganalisis kedudukan peraturan daerah, fungsi pembentukan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hubungan kerja Kepala Daerah dengan DPRD dalam proses pembentukan peraturan daerah.
Peraturan Daerah merupakan produk hukum daerah yang mengatur urusan pemerintahan di wilayah tertentu berdasarkan otonomi daerah, dengan kedudukan hukum sebagai perundang-undangan di bawah UU.DPRD memiliki fungsi strategis dalam pembentukan peraturan daerah sebagai mekanisme check and balance terhadap eksekutif guna menjalankan sistem desentralisasi.Proses pembentukan peraturan daerah harus melibatkan keterlibatan aktif DPRD dan Kepala Daerah untuk memastikan aspirasi masyarakat terwakili secara demokratis.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi efektivitas fungsi DPRD dalam sistem desentralisasi pasca-UU No. 23/2014, dengan membandingkan implementasi antara provinsi dan kota/kabupaten. Studi kasus perlu dilakukan untuk mengukur dampak perubahan fungsi legislatif menjadi pembentukan peraturan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian perbandingan antara sistem hukum Indonesia dan negara otoriter yang menerapkan desentralisasi bisa mengungkap tantangan harmonisasi hukum nasional dan lokal.
| File size | 123.81 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Konstitusi memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam menjaga stabilitas politik dan hukum suatu negara. Sebagai dasar hukum tertinggi, konstitusiKonstitusi memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam menjaga stabilitas politik dan hukum suatu negara. Sebagai dasar hukum tertinggi, konstitusi
UM-SORONGUM-SORONG Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimal meskipun telah memiliki berbagai amal usaha yang cukup dikenal di Kota Sorong. Hal tersebut terlihat dariHasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimal meskipun telah memiliki berbagai amal usaha yang cukup dikenal di Kota Sorong. Hal tersebut terlihat dari
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Kepala Distrik Wanggar lebih menonjol dalam aspek sosial seperti kerukunan masyarakat dan penanganan konflik, dibandingkanPenelitian ini menyimpulkan bahwa peran Kepala Distrik Wanggar lebih menonjol dalam aspek sosial seperti kerukunan masyarakat dan penanganan konflik, dibandingkan
APPIHIAPPIHI Dengan demikian, amandemen dipandang sebagai bentuk constitutional reform yang evolutif, sedangkan penggantian konstitusi identik dengan perubahan radikal.Dengan demikian, amandemen dipandang sebagai bentuk constitutional reform yang evolutif, sedangkan penggantian konstitusi identik dengan perubahan radikal.
APPIHIAPPIHI Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tidak ideal dari perspektif hukum tata negara maupun asas-asas demokrasi.Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tidak ideal dari perspektif hukum tata negara maupun asas-asas demokrasi.
IAINPTKIAINPTK Studi ini mengevaluasi kembali ketentuan-ketentuan tersebut untuk menilai apakah reformasi yang diusulkan selaras dengan hukum Syariah sekaligus memenuhiStudi ini mengevaluasi kembali ketentuan-ketentuan tersebut untuk menilai apakah reformasi yang diusulkan selaras dengan hukum Syariah sekaligus memenuhi
MKRIMKRI Penerapan judicial activism didukung oleh konstitusi, nilai kedaulatan rakyat, supremasi konstitusi, dan semangat UUD 1945 yang dinamis, serta pentingPenerapan judicial activism didukung oleh konstitusi, nilai kedaulatan rakyat, supremasi konstitusi, dan semangat UUD 1945 yang dinamis, serta penting
KPUKPU Pengaruh ini bervariasi per wilayah, dengan hubungan kuat di Jakarta Selatan (95,3%) dan lemah di Kepulauan Seribu (9,8%), menunjukkan polling efektifPengaruh ini bervariasi per wilayah, dengan hubungan kuat di Jakarta Selatan (95,3%) dan lemah di Kepulauan Seribu (9,8%), menunjukkan polling efektif
Useful /
ASIAASIA Activities included social media optimization (Instagram/TikTok), website creation via Google Sites, and AI tool utilization (ChatGPT, Canva, CapCut).Activities included social media optimization (Instagram/TikTok), website creation via Google Sites, and AI tool utilization (ChatGPT, Canva, CapCut).
DISKRESIDISKRESI Hum. , seorang penari sekaligus koreografer asal Desa Bonoroto, Karanganyar, pada tahun 1989-an. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentukHum. , seorang penari sekaligus koreografer asal Desa Bonoroto, Karanganyar, pada tahun 1989-an. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk
DISKRESIDISKRESI Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka untuk memberikan analisis mendalam mengenai praktik dan penerimaan publik terhadapMetode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka untuk memberikan analisis mendalam mengenai praktik dan penerimaan publik terhadap
IAINPTKIAINPTK Dataset sebanyak 1,2 juta transaksi dari 18.934 pelanggan di tiga gerai supermarket di Surabaya dianalisis dengan proses CRISP-DM. Hasilnya menunjukkanDataset sebanyak 1,2 juta transaksi dari 18.934 pelanggan di tiga gerai supermarket di Surabaya dianalisis dengan proses CRISP-DM. Hasilnya menunjukkan