UIBUIB
Journal of Law and Policy TransformationJournal of Law and Policy Transformationdi Indonesia perundang-undangan senantiasa mengalami perkembangan termasuk dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebelumnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenal Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai legislatif yang memiliki fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah fungsi legislasi diubah menjadi fungsi pembentukan peraturan daerah. Perubahan tersebut perlu dianalisis secara yuridis dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif yang menganalisis kedudukan peraturan daerah, fungsi pembentukan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hubungan kerja Kepala Daerah dengan DPRD dalam proses pembentukan peraturan daerah.
Peraturan Daerah merupakan produk hukum daerah yang mengatur urusan pemerintahan di wilayah tertentu berdasarkan otonomi daerah, dengan kedudukan hukum sebagai perundang-undangan di bawah UU.DPRD memiliki fungsi strategis dalam pembentukan peraturan daerah sebagai mekanisme check and balance terhadap eksekutif guna menjalankan sistem desentralisasi.Proses pembentukan peraturan daerah harus melibatkan keterlibatan aktif DPRD dan Kepala Daerah untuk memastikan aspirasi masyarakat terwakili secara demokratis.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi efektivitas fungsi DPRD dalam sistem desentralisasi pasca-UU No. 23/2014, dengan membandingkan implementasi antara provinsi dan kota/kabupaten. Studi kasus perlu dilakukan untuk mengukur dampak perubahan fungsi legislatif menjadi pembentukan peraturan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian perbandingan antara sistem hukum Indonesia dan negara otoriter yang menerapkan desentralisasi bisa mengungkap tantangan harmonisasi hukum nasional dan lokal.
| File size | 123.81 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Hambatan-hambatan pada pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice terjadi pada secara internal maupun eksternal, yang mana secaraHambatan-hambatan pada pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice terjadi pada secara internal maupun eksternal, yang mana secara
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Sebagai dasar hukum tertinggi, konstitusi memberikan kerangka aturan yang jelas untuk pengaturan pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan perlindungan hak-hakSebagai dasar hukum tertinggi, konstitusi memberikan kerangka aturan yang jelas untuk pengaturan pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan perlindungan hak-hak
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Faktor-faktor seperti perkembangan pembangunan nasional, etika bisnis, faktor internal dan eksternal, serta kesadaran hukum memengaruhi praktik bisnisFaktor-faktor seperti perkembangan pembangunan nasional, etika bisnis, faktor internal dan eksternal, serta kesadaran hukum memengaruhi praktik bisnis
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Pada Pengolahan Limbah di PT Royal Coconut Gorontalo yang belum ditanganiHasil penelitian ini menunjukan bahwa: Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Pada Pengolahan Limbah di PT Royal Coconut Gorontalo yang belum ditangani
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kompleksitas regulasi, kejelasan aturan, dan pengalaman pribadi teridentifikasi sebagai faktor utama yang membentuk sikap terhadap kewajiban perpajakan.Kompleksitas regulasi, kejelasan aturan, dan pengalaman pribadi teridentifikasi sebagai faktor utama yang membentuk sikap terhadap kewajiban perpajakan.
MARASOFIPUBLISHINGMARASOFIPUBLISHING Seorang perwakilan dari Dinas Kesehatan menilai bahwa kegiatan ini efektif dalam menyelaraskan perspektif antara lembaga pendidikan dan tempat praktik,Seorang perwakilan dari Dinas Kesehatan menilai bahwa kegiatan ini efektif dalam menyelaraskan perspektif antara lembaga pendidikan dan tempat praktik,
UNISUNIS Perlindungan atas merek yang terjadi yaitu mendapatkan hasil ganti rugi atas pelanggaran merek yang dilakukan; dan pembatalan terhadap pendaftaran merekPerlindungan atas merek yang terjadi yaitu mendapatkan hasil ganti rugi atas pelanggaran merek yang dilakukan; dan pembatalan terhadap pendaftaran merek
ASIANPUBLISHERASIANPUBLISHER Dalam konteks Indonesia, efektivitas gono-gini dapat dilihat dalam dua sisi: fakta sosiologis dan fakta yuridis. Sebagai fakta sosial gono-gini ini berlakuDalam konteks Indonesia, efektivitas gono-gini dapat dilihat dalam dua sisi: fakta sosiologis dan fakta yuridis. Sebagai fakta sosial gono-gini ini berlaku
Useful /
ASIAASIA The objectives of this community service activity are: (1) socialization of the concept of food sovereignty to the community in building sustainable welfare.The objectives of this community service activity are: (1) socialization of the concept of food sovereignty to the community in building sustainable welfare.
ASIAASIA Practical Applications: The implemented activities including socialization, packaging training, labeling, and social media marketing resulted in significantPractical Applications: The implemented activities including socialization, packaging training, labeling, and social media marketing resulted in significant
ASIAASIA Pelatihan ini berfokus pada pengembangan keterampilan praktis dalam produksi cap batik dengan desain kreatif dan inovatif yang memiliki nilai ekonomi,Pelatihan ini berfokus pada pengembangan keterampilan praktis dalam produksi cap batik dengan desain kreatif dan inovatif yang memiliki nilai ekonomi,
ASIAASIA Kesimpulan menyatakan bahwa pendidikan lingkungan yang terarah dan praktik langsung dapat mendorong perubahan perilaku, prinsip ekonomi sirkular, dan ketahananKesimpulan menyatakan bahwa pendidikan lingkungan yang terarah dan praktik langsung dapat mendorong perubahan perilaku, prinsip ekonomi sirkular, dan ketahanan