UIBUIB
Journal of Law and Policy TransformationJournal of Law and Policy Transformationdi Indonesia perundang-undangan senantiasa mengalami perkembangan termasuk dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebelumnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenal Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai legislatif yang memiliki fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah fungsi legislasi diubah menjadi fungsi pembentukan peraturan daerah. Perubahan tersebut perlu dianalisis secara yuridis dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif yang menganalisis kedudukan peraturan daerah, fungsi pembentukan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hubungan kerja Kepala Daerah dengan DPRD dalam proses pembentukan peraturan daerah.
Peraturan Daerah merupakan produk hukum daerah yang mengatur urusan pemerintahan di wilayah tertentu berdasarkan otonomi daerah, dengan kedudukan hukum sebagai perundang-undangan di bawah UU.DPRD memiliki fungsi strategis dalam pembentukan peraturan daerah sebagai mekanisme check and balance terhadap eksekutif guna menjalankan sistem desentralisasi.Proses pembentukan peraturan daerah harus melibatkan keterlibatan aktif DPRD dan Kepala Daerah untuk memastikan aspirasi masyarakat terwakili secara demokratis.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi efektivitas fungsi DPRD dalam sistem desentralisasi pasca-UU No. 23/2014, dengan membandingkan implementasi antara provinsi dan kota/kabupaten. Studi kasus perlu dilakukan untuk mengukur dampak perubahan fungsi legislatif menjadi pembentukan peraturan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian perbandingan antara sistem hukum Indonesia dan negara otoriter yang menerapkan desentralisasi bisa mengungkap tantangan harmonisasi hukum nasional dan lokal.
| File size | 123.81 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
STISABUZAIRISTISABUZAIRI Evolusi politik hukum nasional Indonesia telah melalui perjalanan panjang dari masa kolonial hingga era pasca Orde Baru, dipengaruhi oleh konteks sosial-politikEvolusi politik hukum nasional Indonesia telah melalui perjalanan panjang dari masa kolonial hingga era pasca Orde Baru, dipengaruhi oleh konteks sosial-politik
STIAMISTIAMI Berdasarkan penelitian, peran tvOne dalam publikasi pelatihan UMKM pada program Kabar Pagi adalah sebagai penyebar informasi yang objektif dan edukatif,Berdasarkan penelitian, peran tvOne dalam publikasi pelatihan UMKM pada program Kabar Pagi adalah sebagai penyebar informasi yang objektif dan edukatif,
IBLAMIBLAM Setelah itu partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan seolah ditiadakan terutama dalam hal pembentukan sebuah peraturan atau hukum yang sejatinyaSetelah itu partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan seolah ditiadakan terutama dalam hal pembentukan sebuah peraturan atau hukum yang sejatinya
ADPEBIADPEBI These findings offer practical contributions for government stakeholders by emphasizing the need to improve the quality of regional regulations throughThese findings offer practical contributions for government stakeholders by emphasizing the need to improve the quality of regional regulations through
UNANDUNAND Maroko telah mengalami perubahan besar dalam lanskap sosiolinguistiknya, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sejarah, politik, dan ideologi. KebijakanMaroko telah mengalami perubahan besar dalam lanskap sosiolinguistiknya, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sejarah, politik, dan ideologi. Kebijakan
UNAIUNAI Penerimaan sistem dievaluasi oleh 38 peserta dengan menggunakan purposive sampling. Evaluasi mencakup delapan karakteristik untuk menilai kualitas perangkatPenerimaan sistem dievaluasi oleh 38 peserta dengan menggunakan purposive sampling. Evaluasi mencakup delapan karakteristik untuk menilai kualitas perangkat
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dianggap sebagai parlemen-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. DemiBadan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dianggap sebagai parlemen-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Demi
UNISSULAUNISSULA Oleh karena itu, sebagai dasar filosofis, prinsip-prinsip Pancasila adalah aspek persatuan, hierarki, dan sistematis. Manifestasi Nilai-Nilai PancasilaOleh karena itu, sebagai dasar filosofis, prinsip-prinsip Pancasila adalah aspek persatuan, hierarki, dan sistematis. Manifestasi Nilai-Nilai Pancasila
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA Selain itu, kondisi tanah yang belum dibajak secara signifikan memberikan nilai efisiensi kinerja yang lebih tinggi, sementara kondisi tanah yang telahSelain itu, kondisi tanah yang belum dibajak secara signifikan memberikan nilai efisiensi kinerja yang lebih tinggi, sementara kondisi tanah yang telah
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia, fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) digunakan sebagai tempat rehabilitasi pasien Covid-19, sehingga menghasilkanPada masa pandemi Covid-19 di Indonesia, fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) digunakan sebagai tempat rehabilitasi pasien Covid-19, sehingga menghasilkan
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Akan tetapi dalam perkembanganya zaman sekarang kemudian pihak perempuan atau anak perempuan bisa mendapatka bagian warisan dari harta warisan si pewarisAkan tetapi dalam perkembanganya zaman sekarang kemudian pihak perempuan atau anak perempuan bisa mendapatka bagian warisan dari harta warisan si pewaris
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Pemberian remisi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dirasa tidak relevan dengan penderitaan korban, sehingga penghapusan remisi dapat mewujudkanPemberian remisi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dirasa tidak relevan dengan penderitaan korban, sehingga penghapusan remisi dapat mewujudkan