MKRIMKRI

Jurnal KonstitusiJurnal Konstitusi

Diskursus mengenai penerapan judicial activism atau judicial restraint menjadi isu hangat dalam konteks kewenangan judicial review. Belakangan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui tindakan judicial activism melakukan rule breaking yang menarik perhatian. Dalam praktik kewenangan judicial review, MK dihadapkan pada pilihan antara judicial activism atau judicial restraint. Dalam beberapa putusan, MK terkadang memosisikan diri sebagai judicial activism, namun dalam putusan lainnya juga memilih pendekatan judicial restraint. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan putusan MK. Hasil penelitian menegaskan bahwa dalam praktik judicial review, MK telah mempraktikkan judicial activism maupun judicial restraint dengan segala dinamikanya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagai lembaga yang berperan dalam menjaga konstitusi dan ideologi negara, MK semestinya cenderung mengarah pada judicial activism, namun tetap dengan memperhatikan norma-norma yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar dan ideologi negara.

Penerapan judicial activism dan judicial restraint oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia sangat bergantung pada kasus yang dihadapi, menggambarkan kompleksitas peran pengadilan dalam menjaga keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum.Meskipun penerapan judicial restraint lebih umum dalam sistem hukum civil law, MK sebaiknya mengarah pada judicial activism karena sesuai dengan perannya sebagai penjaga konstitusi dan ideologi negara, serta untuk mewujudkan keadilan substantif.Penerapan judicial activism didukung oleh konstitusi, nilai kedaulatan rakyat, supremasi konstitusi, dan semangat UUD 1945 yang dinamis, serta penting untuk mengatasi kelemahan hukum tertulis dan menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Pertama, perlu diteliti bagaimana pengaruh latar belakang ideologi dan pendidikan hakim terhadap kecenderungan penerapan judicial activism atau judicial restraint dalam putusan Mahkamah Konstitusi, untuk memahami faktor non-hukum yang membentuk penafsiran konstitusi. Kedua, penting untuk mengkaji efektivitas putusan MK yang bersifat progresif terhadap perubahan kebijakan publik dan respons legislator, apakah putusan tersebut benar-benar mendorong reformasi hukum atau justru diabaikan dalam praktik. Ketiga, perlu dikembangkan model analisis yang mengukur keseimbangan antara judicial activism dan judicial independence dengan mempertimbangkan tekanan politik dan aspirasi masyarakat, guna mengevaluasi sejauh mana MK mampu menjaga otoritas konstitusionalnya tanpa terjebak dalam polarisasi kekuasaan. Studi-studi ini dapat memberi gambaran mendalam mengenai dinamika internal dan eksternal MK, serta menjawab tantangan demokrasi hukum di Indonesia yang terus berkembang.

  1. Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia:... jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2070Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia jurnalkonstitusi mkri index php jk article view 2070
  2. PEMBERLAKUAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA SAAT TAHAPAN PEMILU BERLANGSUNG | Jurnal Bawaslu Provinsi... doi.org/10.55108/jbk.v5i01.291PEMBERLAKUAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA SAAT TAHAPAN PEMILU BERLANGSUNG Jurnal Bawaslu Provinsi doi 10 55108 jbk v5i01 291
  3. Menggagas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi | Jurnal Konstitusi.... jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1914Menggagas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi Jurnal Konstitusi jurnalkonstitusi mkri index php jk article view 1914
Read online
File size576.52 KB
Pages27
DMCAReport

Related /

JURIS The Binding Effect of Constitutional Court Decisions on Police Regulations An Analysis of Constitutional Court Decision No 114 PUU XXIII 2025 2026More at 2026

IBLAMIBLAM Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki daya ikat konstitusional yang bersifat substantif, sehingga wajib dijadikan rujukanPenelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki daya ikat konstitusional yang bersifat substantif, sehingga wajib dijadikan rujukan

JURIS Urgensi Constitutional Complaint dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Mekanisme Perlindungan Hak Konstitusional Terhadap Tindakan Pemerintah yang Melampaui Wewenang 2025More at 2025

PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penelitian ini menganalisis urgensi penerapan constitutional complaint sebagai mekanisme perlindungan hak konstitusional terhadap tindakan pemerintah yangPenelitian ini menganalisis urgensi penerapan constitutional complaint sebagai mekanisme perlindungan hak konstitusional terhadap tindakan pemerintah yang

JURIS Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Budgeter dalam Pengujian Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025More at 2025

MKRIMKRI Selain itu, UUD 1945 memuat ketentuan khusus mengenai batas minimal anggaran pendidikan sebesar 20% serta ketentuan lain yang menuntut agar APBN digunakanSelain itu, UUD 1945 memuat ketentuan khusus mengenai batas minimal anggaran pendidikan sebesar 20% serta ketentuan lain yang menuntut agar APBN digunakan

JURIS JUDICIAL DEFIANCE UNMASKED SEMA 3 2023 vs MK 34 2013 2025More at 2025

AKRABJUARAAKRABJUARA klausul konformitas konstitusional statuta yang mencari semua keluaran hakim untuk mengikuti yurisprudensi MK. preseden pembersihan kon-ante otonom yangklausul konformitas konstitusional statuta yang mencari semua keluaran hakim untuk mengikuti yurisprudensi MK. preseden pembersihan kon-ante otonom yang

JURIS Tinjauan Kritis Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Islam 2024More at 2024

APPIHIAPPIHI Di sisi lain, dari sudut pandang hukum Islam, konsep kewarganegaraan tidak hanya dilihat dari sudut pandang legal-formal tetapi juga memuat estimasi moralDi sisi lain, dari sudut pandang hukum Islam, konsep kewarganegaraan tidak hanya dilihat dari sudut pandang legal-formal tetapi juga memuat estimasi moral

JURIS Judicial Activism Between Protecting Constitutional Supremacy or Transitioning to Juristocracy Judicial Activism Diantara Melindungi Supremasi Konstitusional Atau Transisi Menuju Juristocracy 2024More at 2024

MKRIMKRI Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengujiMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji

JURIS Peradilan Konstitusional oleh Mahkamah Agung melalui Mekanisme Pengujian Konkret 2022More at 2022

MKRIMKRI Untuk mendukung argumen ini maka asas praduga konstitusional seharusnya tidak berlaku bagi Mahkamah Agung. Tulisan ini menegaskan pentingnya kolaborasiUntuk mendukung argumen ini maka asas praduga konstitusional seharusnya tidak berlaku bagi Mahkamah Agung. Tulisan ini menegaskan pentingnya kolaborasi

JURIS Implementasi Persidangan Daring Perkara Pidana di Masa Pandemi Covid 19 2021More at 2021

UPN VeteranUPN Veteran Pandemi covid 19 tidak hanya menyebabkan dampak ekonomi, Covid-19 juga menyebabkan berbagai dampak negatif lainnya seperti diberlakukanya pembatasan interaksiPandemi covid 19 tidak hanya menyebabkan dampak ekonomi, Covid-19 juga menyebabkan berbagai dampak negatif lainnya seperti diberlakukanya pembatasan interaksi

Useful /

JURIS Tanggung Jawab Hukum Pengelola Website Streaming Ilegal Menurut Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Putusan No 420 PID SUS 2020 PNBDG 2026More at 2026

IBLAMIBLAM Pesatnya perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai bentuk informasi dan hiburan digital. Namun, kemajuanPesatnya perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai bentuk informasi dan hiburan digital. Namun, kemajuan

JURIS Analisis Yuridis Putusan Nomor 1082 K PDT Sus HKI 2022 Tentang Sengketa Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Merek MASTERTINT 2024More at 2024

OJS INDONESIAOJS INDONESIA Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam sengketa merek MASTERTINT dan MasterTint. Putusan tersebut menggarisbawahiPersamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam sengketa merek MASTERTINT dan MasterTint. Putusan tersebut menggarisbawahi

JURIS Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 2022More at 2022

MKRIMKRI Ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa hanya bertumpu pada kesadaran hukum masyarakat dan lembaga negara, namun perlu ditunjang jugaKetaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa hanya bertumpu pada kesadaran hukum masyarakat dan lembaga negara, namun perlu ditunjang juga

JURIS Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat 2022More at 2022

MKRIMKRI Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa prinsip pertambangan mineral dan batubaraMetode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa prinsip pertambangan mineral dan batubara

ads-block-test