UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewNegara demokrasi dapat ditandai dengan adanya lembaga konstitusi yang memiliki kompetensi untuk menegakkan konstitusionalisme dan membela konstitusi. Sebagai penjaga konstitusi, Dewan Konstitusi Kerajaan Kamboja (Dewan Konstitusi) dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Mahkamah Konstitusi) memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menegakkan konstitusionalisme dan melindungi konstitusi. Namun, dalam hal struktur, prosedur, dan kompetensi, Dewan Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi memiliki mekanisme individual. Secara institusional, kedua badan yudisial ini memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi mereka memiliki tujuan yang sama untuk menjaga nilai-nilai inti konstitusi. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji fitur-fitur berbeda dari Dewan Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi dengan menunjukkan tujuan yang sama sebagai penjaga konstitusi. Dalam makalah ini, hasil hukum yang berupa keputusan dibahas, khususnya efek dari keputusan tersebut. Selain itu, makalah ini menyelidiki siapa yang dapat menjadi pemohon atau dapat mengajukan keluhan dan menjelaskan syarat dan pengunduran diri hakim. Makalah ini menyimpulkan apakah Mahkamah Konstitusi dan Dewan Konstitusi memiliki jalur yang berbeda dalam menegakkan konstitusionalisme dan melindungi konstitusi.
Perbandingan antara dua institusi yang berbeda, yaitu Dewan Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, mungkin dapat dilakukan, namun sangat penting.Hal ini untuk melihat bagaimana dua institusi yang berbeda di dua negara berkembang dengan tujuan utama yang sama sebagai penjaga konstitusi.Dewan Konstitusi Kerajaan Kamboja disusun sebagai badan independen dan dianggap sebagai institusi tertinggi yang tidak berada dalam cabang peradilan maupun cabang lainnya, meskipun berdiri sebagai badan konstitusi yang terdiri dari anggota dari tiga cabang yang terpisah.Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai salah satu cabang yang memegang kekuasaan yudisial didirikan dengan tujuan untuk menjaga negara demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.Kesimpulannya, kedua institusi tersebut, meskipun memiliki ciri-ciri yang berbeda berdasarkan sejarah, asal usul, dan nilai inti masing-masing masyarakat, sama-sama berfungsi sebagai penjaga konstitusi.
Untuk penelitian selanjutnya, penting untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan putusan dari Mahkamah Konstitusi dapat lebih mengedepankan keadilan sosial di dalam masyarakat. Pertanyaan yang bisa diajukan adalah bagaimana langkah konkret yang dapat diambil oleh Dewan Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, terutama bagi kelompok yang terpinggirkan. Selain itu, penting untuk menganalisis dampak keputusan yang diambil oleh kedua lembaga ini terhadap kebijakan publik di masing-masing negara, guna menentukan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam menjaga konstitusi.
- Organizational Improvement of the Indonesian Constitutional Court: Reflections on Appointment, Supervision,... doi.org/10.36745/ijca.308Organizational Improvement of the Indonesian Constitutional Court Reflections on Appointment Supervision doi 10 36745 ijca 308
- The Guardian of Constitution: A Comparative Perspective of Indonesia and Cambodia | Hasanuddin Law Review.... doi.org/10.20956/halrev.v9i2.4627The Guardian of Constitution A Comparative Perspective of Indonesia and Cambodia Hasanuddin Law Review doi 10 20956 halrev v9i2 4627
| File size | 336.15 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
UNYUNY Secara keseluruhan, kebijakan ini telah berhasil diterapkan dengan dukungan kepemimpinan yang kuat, koordinasi yang efektif, dan pencairan yang tepat waktu,Secara keseluruhan, kebijakan ini telah berhasil diterapkan dengan dukungan kepemimpinan yang kuat, koordinasi yang efektif, dan pencairan yang tepat waktu,
UntikaUntika Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi dapat mempengaruhi perubahan terhadap perundang-undangan yang berlaku atau menciptakan norma baru serta mempengaruhiSelain itu, putusan Mahkamah Konstitusi dapat mempengaruhi perubahan terhadap perundang-undangan yang berlaku atau menciptakan norma baru serta mempengaruhi
MKRIMKRI Untuk itu, tulisan ini mengkaji problematika hukum terkait kewenangan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NomorUntuk itu, tulisan ini mengkaji problematika hukum terkait kewenangan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Studi kualitatif ini menegaskan perlunya proses yudisial yang transparan dan akuntabel serta koordinasi efektif antar pemangku kepentingan dalam merumuskanStudi kualitatif ini menegaskan perlunya proses yudisial yang transparan dan akuntabel serta koordinasi efektif antar pemangku kepentingan dalam merumuskan
UMMUMM Pendekatan jangka panjang yang dimulai dari pendidikan keluarga hingga pelatihan profesional, didukung mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan pengawasanPendekatan jangka panjang yang dimulai dari pendidikan keluarga hingga pelatihan profesional, didukung mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Politik uang merusak institusi demokrasi, mengikis kepercayaan publik, dan menghambat partisipasi warga negara dalam proses pemilihan umum. Dengan menanganiPolitik uang merusak institusi demokrasi, mengikis kepercayaan publik, dan menghambat partisipasi warga negara dalam proses pemilihan umum. Dengan menangani
MKRIMKRI Meski putusan tersebut ada, analisis menunjukkan bahwa larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri masih diabaikan, sebagian wakil menteri saat ini masihMeski putusan tersebut ada, analisis menunjukkan bahwa larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri masih diabaikan, sebagian wakil menteri saat ini masih
KKPKKP Lebih lanjut, analisis RT-PCR menunjukkan adanya ekspresi mRNA PhGH pada sampel gabungan embrio dan larva. Oleh karena itu, transfeksi embrio dengan campuranLebih lanjut, analisis RT-PCR menunjukkan adanya ekspresi mRNA PhGH pada sampel gabungan embrio dan larva. Oleh karena itu, transfeksi embrio dengan campuran
Useful /
UntikaUntika Partisipasi masyarakat yang bermakna masih terbatas, namun kelompok tani menunjukkan potensi sebagai agen informal dalam pengawasan akuntabilitas danaPartisipasi masyarakat yang bermakna masih terbatas, namun kelompok tani menunjukkan potensi sebagai agen informal dalam pengawasan akuntabilitas dana
UMMUMM Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum primer yang digunakanPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum primer yang digunakan
UMMUMM Pengajuan kepailitan perusahaan efek kini diatur oleh POJK Nomor 21 Tahun 2022 dan dapat diajukan oleh perusahaan efek, kreditor, atau atas inisiatif OJKPengajuan kepailitan perusahaan efek kini diatur oleh POJK Nomor 21 Tahun 2022 dan dapat diajukan oleh perusahaan efek, kreditor, atau atas inisiatif OJK
UMMUMM Indonesia mengatur secara khusus persyaratan pendirian rumah ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 TahunIndonesia mengatur secara khusus persyaratan pendirian rumah ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun