UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewNegara demokrasi dapat ditandai dengan adanya lembaga konstitusi yang memiliki kompetensi untuk menegakkan konstitusionalisme dan membela konstitusi. Sebagai penjaga konstitusi, Dewan Konstitusi Kerajaan Kamboja (Dewan Konstitusi) dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Mahkamah Konstitusi) memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menegakkan konstitusionalisme dan melindungi konstitusi. Namun, dalam hal struktur, prosedur, dan kompetensi, Dewan Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi memiliki mekanisme individual. Secara institusional, kedua badan yudisial ini memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi mereka memiliki tujuan yang sama untuk menjaga nilai-nilai inti konstitusi. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji fitur-fitur berbeda dari Dewan Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi dengan menunjukkan tujuan yang sama sebagai penjaga konstitusi. Dalam makalah ini, hasil hukum yang berupa keputusan dibahas, khususnya efek dari keputusan tersebut. Selain itu, makalah ini menyelidiki siapa yang dapat menjadi pemohon atau dapat mengajukan keluhan dan menjelaskan syarat dan pengunduran diri hakim. Makalah ini menyimpulkan apakah Mahkamah Konstitusi dan Dewan Konstitusi memiliki jalur yang berbeda dalam menegakkan konstitusionalisme dan melindungi konstitusi.
Perbandingan antara dua institusi yang berbeda, yaitu Dewan Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, mungkin dapat dilakukan, namun sangat penting.Hal ini untuk melihat bagaimana dua institusi yang berbeda di dua negara berkembang dengan tujuan utama yang sama sebagai penjaga konstitusi.Dewan Konstitusi Kerajaan Kamboja disusun sebagai badan independen dan dianggap sebagai institusi tertinggi yang tidak berada dalam cabang peradilan maupun cabang lainnya, meskipun berdiri sebagai badan konstitusi yang terdiri dari anggota dari tiga cabang yang terpisah.Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai salah satu cabang yang memegang kekuasaan yudisial didirikan dengan tujuan untuk menjaga negara demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.Kesimpulannya, kedua institusi tersebut, meskipun memiliki ciri-ciri yang berbeda berdasarkan sejarah, asal usul, dan nilai inti masing-masing masyarakat, sama-sama berfungsi sebagai penjaga konstitusi.
Untuk penelitian selanjutnya, penting untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan putusan dari Mahkamah Konstitusi dapat lebih mengedepankan keadilan sosial di dalam masyarakat. Pertanyaan yang bisa diajukan adalah bagaimana langkah konkret yang dapat diambil oleh Dewan Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, terutama bagi kelompok yang terpinggirkan. Selain itu, penting untuk menganalisis dampak keputusan yang diambil oleh kedua lembaga ini terhadap kebijakan publik di masing-masing negara, guna menentukan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam menjaga konstitusi.
- Organizational Improvement of the Indonesian Constitutional Court: Reflections on Appointment, Supervision,... doi.org/10.36745/ijca.308Organizational Improvement of the Indonesian Constitutional Court Reflections on Appointment Supervision doi 10 36745 ijca 308
- The Guardian of Constitution: A Comparative Perspective of Indonesia and Cambodia | Hasanuddin Law Review.... doi.org/10.20956/halrev.v9i2.4627The Guardian of Constitution A Comparative Perspective of Indonesia and Cambodia Hasanuddin Law Review doi 10 20956 halrev v9i2 4627
| File size | 336.15 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
AMSIRAMSIR Based on the diversity of Islamic, customary, and civil law inheritance systems, this study finds that women often face structural obstacles, both dueBased on the diversity of Islamic, customary, and civil law inheritance systems, this study finds that women often face structural obstacles, both due
MKRIMKRI Untuk itu, tulisan ini mengkaji problematika hukum terkait kewenangan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NomorUntuk itu, tulisan ini mengkaji problematika hukum terkait kewenangan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi beragam dampak putusan tersebut terhadap perilaku dan persepsi terkait perpajakanPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi beragam dampak putusan tersebut terhadap perilaku dan persepsi terkait perpajakan
UMMUMM Penelitian ini berfokus pada fenomena politisasi penegakan hukum kasus korupsi pada tahun-tahun pemilihan, di mana tindakan hukum diduga digunakan sebagaiPenelitian ini berfokus pada fenomena politisasi penegakan hukum kasus korupsi pada tahun-tahun pemilihan, di mana tindakan hukum diduga digunakan sebagai
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Oleh karena itu, inovasi produk perlu terus berkembang tidak hanya dengan pendekatan orientasi teknologi, tetapi juga membutuhkan koordinasi inter-fungsionalOleh karena itu, inovasi produk perlu terus berkembang tidak hanya dengan pendekatan orientasi teknologi, tetapi juga membutuhkan koordinasi inter-fungsional
MKRIMKRI Akibat hukum dan sanksi dari rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri yaitu berupa pemberian sanksi administratif yang salah satu sanksinya berupaAkibat hukum dan sanksi dari rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri yaitu berupa pemberian sanksi administratif yang salah satu sanksinya berupa
KKPKKP Aplikasi dosis 7,5 µg/100 µL vaksin DNA GP-11 memiliki efektivitas yang setara dengan dosis 12,5 µg/100 µL GP-25 dalam merangsang respons imunAplikasi dosis 7,5 µg/100 µL vaksin DNA GP-11 memiliki efektivitas yang setara dengan dosis 12,5 µg/100 µL GP-25 dalam merangsang respons imun
KKPKKP Penelitian ini menggunakan konstruksi gen pCcBA-PhGH yang mengandung gen hormon pertumbuhan ikan lele Siam (PhGH) yang dikontrol oleh promotor β-actinPenelitian ini menggunakan konstruksi gen pCcBA-PhGH yang mengandung gen hormon pertumbuhan ikan lele Siam (PhGH) yang dikontrol oleh promotor β-actin
Useful /
AMSIRAMSIR Consequently, a legal gap exists between normative prescriptions and social reality, necessitating a reinterpretation of family law to ensure it functionsConsequently, a legal gap exists between normative prescriptions and social reality, necessitating a reinterpretation of family law to ensure it functions
UMMUMM Menariknya, meskipun mereka tidak memiliki hubungan kerja formal dengan perusahaan, pekerja pemotong masih menikmati perlakukan yang terlihat setara, sepertiMenariknya, meskipun mereka tidak memiliki hubungan kerja formal dengan perusahaan, pekerja pemotong masih menikmati perlakukan yang terlihat setara, seperti
UMMUMM Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola urusan pemerintah yang didelegasikan kepada mereka. Wewenang ini mencakup kekuasaan untuk merancang danPemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola urusan pemerintah yang didelegasikan kepada mereka. Wewenang ini mencakup kekuasaan untuk merancang dan
UMMUMM Namun, peraturan tersebut mengandung celah yang memungkinkan penolakan pendirian rumah ibadah sehingga berpotensi menghambat kebebasan beribadah. Sebaliknya,Namun, peraturan tersebut mengandung celah yang memungkinkan penolakan pendirian rumah ibadah sehingga berpotensi menghambat kebebasan beribadah. Sebaliknya,