UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewNegara demokrasi dapat ditandai dengan adanya lembaga konstitusi yang memiliki kompetensi untuk menegakkan konstitusionalisme dan membela konstitusi. Sebagai penjaga konstitusi, Dewan Konstitusi Kerajaan Kamboja (Dewan Konstitusi) dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Mahkamah Konstitusi) memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menegakkan konstitusionalisme dan melindungi konstitusi. Namun, dalam hal struktur, prosedur, dan kompetensi, Dewan Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi memiliki mekanisme individual. Secara institusional, kedua badan yudisial ini memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi mereka memiliki tujuan yang sama untuk menjaga nilai-nilai inti konstitusi. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji fitur-fitur berbeda dari Dewan Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi dengan menunjukkan tujuan yang sama sebagai penjaga konstitusi. Dalam makalah ini, hasil hukum yang berupa keputusan dibahas, khususnya efek dari keputusan tersebut. Selain itu, makalah ini menyelidiki siapa yang dapat menjadi pemohon atau dapat mengajukan keluhan dan menjelaskan syarat dan pengunduran diri hakim. Makalah ini menyimpulkan apakah Mahkamah Konstitusi dan Dewan Konstitusi memiliki jalur yang berbeda dalam menegakkan konstitusionalisme dan melindungi konstitusi.
Perbandingan antara dua institusi yang berbeda, yaitu Dewan Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, mungkin dapat dilakukan, namun sangat penting.Hal ini untuk melihat bagaimana dua institusi yang berbeda di dua negara berkembang dengan tujuan utama yang sama sebagai penjaga konstitusi.Dewan Konstitusi Kerajaan Kamboja disusun sebagai badan independen dan dianggap sebagai institusi tertinggi yang tidak berada dalam cabang peradilan maupun cabang lainnya, meskipun berdiri sebagai badan konstitusi yang terdiri dari anggota dari tiga cabang yang terpisah.Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai salah satu cabang yang memegang kekuasaan yudisial didirikan dengan tujuan untuk menjaga negara demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.Kesimpulannya, kedua institusi tersebut, meskipun memiliki ciri-ciri yang berbeda berdasarkan sejarah, asal usul, dan nilai inti masing-masing masyarakat, sama-sama berfungsi sebagai penjaga konstitusi.
Untuk penelitian selanjutnya, penting untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan putusan dari Mahkamah Konstitusi dapat lebih mengedepankan keadilan sosial di dalam masyarakat. Pertanyaan yang bisa diajukan adalah bagaimana langkah konkret yang dapat diambil oleh Dewan Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, terutama bagi kelompok yang terpinggirkan. Selain itu, penting untuk menganalisis dampak keputusan yang diambil oleh kedua lembaga ini terhadap kebijakan publik di masing-masing negara, guna menentukan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam menjaga konstitusi.
- Organizational Improvement of the Indonesian Constitutional Court: Reflections on Appointment, Supervision,... doi.org/10.36745/ijca.308Organizational Improvement of the Indonesian Constitutional Court Reflections on Appointment Supervision doi 10 36745 ijca 308
- The Guardian of Constitution: A Comparative Perspective of Indonesia and Cambodia | Hasanuddin Law Review.... doi.org/10.20956/halrev.v9i2.4627The Guardian of Constitution A Comparative Perspective of Indonesia and Cambodia Hasanuddin Law Review doi 10 20956 halrev v9i2 4627
| File size | 336.15 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar dalam sistem demokrasi Indonesia adalah salah satu manifestasi melalui pelaksanaan pemilihan umum. Hingga saatKedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar dalam sistem demokrasi Indonesia adalah salah satu manifestasi melalui pelaksanaan pemilihan umum. Hingga saat
AMSIRAMSIR However, the implementation of this progressive legal substance still faces cultural resistance and social obstacles that require state intervention throughHowever, the implementation of this progressive legal substance still faces cultural resistance and social obstacles that require state intervention through
UntikaUntika Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim menyatakan norma Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, sertaHasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim menyatakan norma Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, serta
MKRIMKRI Kondisi ini menyebabkan putusan a quo tidak dapat dioperasikan. Seharusnya, dalam perkara a quo, Mahkamah menjatuhkan putusan secara ultra petita denganKondisi ini menyebabkan putusan a quo tidak dapat dioperasikan. Seharusnya, dalam perkara a quo, Mahkamah menjatuhkan putusan secara ultra petita dengan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi beragam dampak putusan tersebut terhadap perilaku dan persepsi terkait perpajakanPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi beragam dampak putusan tersebut terhadap perilaku dan persepsi terkait perpajakan
STHBSTHB Penelitian ini bertujuan menganalisis tren kemandirian yudisial Mahkamah Konstitusi dalam meninjau Perppu, khususnya berdasarkan Putusan Mahkamah KonstitusiPenelitian ini bertujuan menganalisis tren kemandirian yudisial Mahkamah Konstitusi dalam meninjau Perppu, khususnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
UMMUMM Internalisasi nilai-nilai Hasta Brata bagi pemimpin publik dan sembilan nilai antikorupsi bagi aparat penegak hukum diharapkan meningkatkan integritasInternalisasi nilai-nilai Hasta Brata bagi pemimpin publik dan sembilan nilai antikorupsi bagi aparat penegak hukum diharapkan meningkatkan integritas
MKRIMKRI Selain itu, wakil menteri yang rangkap jabatan juga dapat diberikan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian keuangan negara karena mendapatkan gajiSelain itu, wakil menteri yang rangkap jabatan juga dapat diberikan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian keuangan negara karena mendapatkan gaji
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Validitas hukum sertifikat elektronik tidak hanya bergantung pada kerangka normatif, tetapi juga didukung oleh kepercayaan publik, integritas sistem digital,Validitas hukum sertifikat elektronik tidak hanya bergantung pada kerangka normatif, tetapi juga didukung oleh kepercayaan publik, integritas sistem digital,
UMMUMM Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pengajuan kepailitan bagi perusahaan efek oleh OJK, di mana permohonan dari perusahaan efek atau kreditor ditujukanHasil penelitian menunjukkan mekanisme pengajuan kepailitan bagi perusahaan efek oleh OJK, di mana permohonan dari perusahaan efek atau kreditor ditujukan
UMMUMM Hubungan kerja pada dasarnya harus mencakup unsur-unsur upah, kewajiban mengikuti perintah, dan objek kerja yang jelas. Dalam perusahaan rokok di Kudus,Hubungan kerja pada dasarnya harus mencakup unsur-unsur upah, kewajiban mengikuti perintah, dan objek kerja yang jelas. Dalam perusahaan rokok di Kudus,
UMMUMM Peraturan ini mewajibkan pelaksanaan upaya rehabilitasi bagi pengguna narkotika, terutama yang dikategorikan sebagai korban, serta menyediakan pedomanPeraturan ini mewajibkan pelaksanaan upaya rehabilitasi bagi pengguna narkotika, terutama yang dikategorikan sebagai korban, serta menyediakan pedoman