MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiMetode penafsiran original intent lazimnya menghasilkan penafsiran yang bersifat rigid sesuai niat perumusnya. Selama konstitusi tidak diubah, maka tafsiran pun tidak berubah. Namun penggunaan metode penafsiran original intent di Indonesia dapat menghasilkan pemaknaan yang berbeda/berubah meskipun ketentuan konstitusi dan perumusnya tidak berganti. Hal ini terjadi karena terdapat perkembangan pemikiran dalam penerapan metode penafsiran original intent. Penelitian ini membahas mengenai perkembangan pemikiran tersebut dan menganalisa pola penerapan metode original intent dalam penafsiran konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Metode penelitian disusun secara doktrinal dengan pendekatan konsep dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perkembangan pemikiran dalam penerapan metode penafsiran original intent dari yang berorientasi rigid hingga ke moderat. Mahkamah cenderung menerapkan penafsiran original intent pada: (1) mekanisme pengisian lembaga/pejabat negara; (2) kewenangan lembaga negara; dan (3) hak asasi manusia. Pola penerapan dapat dilihat dari perspektif cara penggunaan sumber yang berbeda dan tujuan penggunaan metode ini untuk mengungkap baik makna tersurat maupun tersirat.
Penafsiran original intent pada dasarnya berorientasi rigid dan tidak berubah selama konstitusi tidak mengalami amandemen, namun perkembangan pemikiran mendorong munculnya orientasi moderat yang lebih dinamis.Orientasi rigid menekankan makna tersurat dan keputusan akhir para pembentuk konstitusi, sedangkan orientasi moderat mempertimbangkan perdebatan dan makna tersirat para perumus.Kebebasan Hakim Konstitusi dalam memilih metode penafsiran menuntut pemahaman holistik terhadap teks, konteks, sejarah, dan kebutuhan kontemporer, sehingga konstitusi dapat diperkokoh dan diaktualisasikan sebagai living constitution.
Pertama, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi dampak orientasi moderat dalam penerapan metode original intent terhadap konsistensi dan kepastian putusan Mahkamah Konstitusi pada bidang hak asasi manusia, kewenangan lembaga negara, dan mekanisme pengisian pejabat melalui pendekatan analisis putusan secara longitudinal pada periode pascaamandemen UUD 1945. Kedua, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan praktik original intent di Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan pengalaman pengadilan konstitusi di negara lain, untuk mengidentifikasi faktor budaya hukum, struktur peradilan, dan tradisi politik yang memengaruhi kecenderungan orientasi rigid atau moderat. Ketiga, riset kualitatif mendalam dengan metode wawancara dan focus group discussion bersama hakim konstitusi dan pakar hukum tata negara dapat menelusuri persepsi mereka mengenai keuntungan dan tantangan mengaplikasikan orientasi rigid maupun moderat, termasuk pengaruh konteks sosial dan politik kontemporer terhadap pilihan metode penafsiran. Ketiga ide penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika penggunaan original intent dalam konstitusi hidup di Indonesia.
| File size | 532.61 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
UNISMUHUNISMUH Penelitian ini mengusulkan reformasi hukum yang lebih responsif, dengan memasukkan perspektif viktimologi dalam perumusan kebijakan, meningkatkan transparansiPenelitian ini mengusulkan reformasi hukum yang lebih responsif, dengan memasukkan perspektif viktimologi dalam perumusan kebijakan, meningkatkan transparansi
UNHASUNHAS Dalam hal aspek prosedural, kerangka hukum untuk menyelesaikan sengketa kewenangan di Jerman lebih rinci daripada di Indonesia, Amerika Serikat, atau Kanada,Dalam hal aspek prosedural, kerangka hukum untuk menyelesaikan sengketa kewenangan di Jerman lebih rinci daripada di Indonesia, Amerika Serikat, atau Kanada,
MKRIMKRI Namun, perkembangan yurisprudensi menunjukkan pergeseran menuju penerapan asas legalitas materiil untuk mengakomodasi hukum kebiasaan yang hidup di masyarakat.Namun, perkembangan yurisprudensi menunjukkan pergeseran menuju penerapan asas legalitas materiil untuk mengakomodasi hukum kebiasaan yang hidup di masyarakat.
MKRIMKRI berdasarkan hasil penelitian ini teridentifikasi ada 3 (tiga), yaitu: ketidakpastian hukum, pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan, dan ketiadaanberdasarkan hasil penelitian ini teridentifikasi ada 3 (tiga), yaitu: ketidakpastian hukum, pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan, dan ketiadaan
MKRIMKRI 3) alternatif sanksi yang dapat dibebankan pada pihak yang melakukan pembangkangan terhadap putusan MK adalah sanksi *contemp of court* melalui perluasan3) alternatif sanksi yang dapat dibebankan pada pihak yang melakukan pembangkangan terhadap putusan MK adalah sanksi *contemp of court* melalui perluasan
MKRIMKRI Dengan demikian, praktik ini memiliki kesamaan dengan praktik Mahkamah Agung Amerika Serikat, ketimbang praktik Mahkamah Konstitusi. Untuk mendukung argumenDengan demikian, praktik ini memiliki kesamaan dengan praktik Mahkamah Agung Amerika Serikat, ketimbang praktik Mahkamah Konstitusi. Untuk mendukung argumen
MKRIMKRI Untuk mengatur hal‑hal lebih lanjut, dibentuklah Undang‑Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, undang‑undang tersebutUntuk mengatur hal‑hal lebih lanjut, dibentuklah Undang‑Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, undang‑undang tersebut
MKRIMKRI Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa prinsip pertambangan mineral dan batubaraMetode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa prinsip pertambangan mineral dan batubara
Useful /
IAINPTKIAINPTK Konsep ini berfungsi sebagai ijtihad sosio-politik yang mengkritik dominasi kolonial, khususnya melalui penolakan terhadap Uni Indonesia-Belanda dan penciptaanKonsep ini berfungsi sebagai ijtihad sosio-politik yang mengkritik dominasi kolonial, khususnya melalui penolakan terhadap Uni Indonesia-Belanda dan penciptaan
IAINPTKIAINPTK Artikel ini bertujuan untuk mengungkap berbagai pertimbangan sosial dalam praktik hukum, dengan menitikberatkan pada peran identitas etnis dalam komunitasArtikel ini bertujuan untuk mengungkap berbagai pertimbangan sosial dalam praktik hukum, dengan menitikberatkan pada peran identitas etnis dalam komunitas
ISI YogyakartaISI Yogyakarta Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang baru dari apa yang telah ada maupun yang belum pernah ada, yang secaraKreativitas adalah kemampuan seseorang untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang baru dari apa yang telah ada maupun yang belum pernah ada, yang secara
ESDMESDM Konsep eksplorasi berbasis data gravitasi ini dapat diterapkan untuk studi awal akumulasi hidrokarbon di bagian selatan Cekungan Jawa Barat Utara dan perluKonsep eksplorasi berbasis data gravitasi ini dapat diterapkan untuk studi awal akumulasi hidrokarbon di bagian selatan Cekungan Jawa Barat Utara dan perlu