MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiMetode penafsiran original intent lazimnya menghasilkan penafsiran yang bersifat rigid sesuai niat perumusnya. Selama konstitusi tidak diubah, maka tafsiran pun tidak berubah. Namun penggunaan metode penafsiran original intent di Indonesia dapat menghasilkan pemaknaan yang berbeda/berubah meskipun ketentuan konstitusi dan perumusnya tidak berganti. Hal ini terjadi karena terdapat perkembangan pemikiran dalam penerapan metode penafsiran original intent. Penelitian ini membahas mengenai perkembangan pemikiran tersebut dan menganalisa pola penerapan metode original intent dalam penafsiran konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Metode penelitian disusun secara doktrinal dengan pendekatan konsep dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perkembangan pemikiran dalam penerapan metode penafsiran original intent dari yang berorientasi rigid hingga ke moderat. Mahkamah cenderung menerapkan penafsiran original intent pada: (1) mekanisme pengisian lembaga/pejabat negara; (2) kewenangan lembaga negara; dan (3) hak asasi manusia. Pola penerapan dapat dilihat dari perspektif cara penggunaan sumber yang berbeda dan tujuan penggunaan metode ini untuk mengungkap baik makna tersurat maupun tersirat.
Penafsiran original intent pada dasarnya berorientasi rigid dan tidak berubah selama konstitusi tidak mengalami amandemen, namun perkembangan pemikiran mendorong munculnya orientasi moderat yang lebih dinamis.Orientasi rigid menekankan makna tersurat dan keputusan akhir para pembentuk konstitusi, sedangkan orientasi moderat mempertimbangkan perdebatan dan makna tersirat para perumus.Kebebasan Hakim Konstitusi dalam memilih metode penafsiran menuntut pemahaman holistik terhadap teks, konteks, sejarah, dan kebutuhan kontemporer, sehingga konstitusi dapat diperkokoh dan diaktualisasikan sebagai living constitution.
Pertama, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi dampak orientasi moderat dalam penerapan metode original intent terhadap konsistensi dan kepastian putusan Mahkamah Konstitusi pada bidang hak asasi manusia, kewenangan lembaga negara, dan mekanisme pengisian pejabat melalui pendekatan analisis putusan secara longitudinal pada periode pascaamandemen UUD 1945. Kedua, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan praktik original intent di Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan pengalaman pengadilan konstitusi di negara lain, untuk mengidentifikasi faktor budaya hukum, struktur peradilan, dan tradisi politik yang memengaruhi kecenderungan orientasi rigid atau moderat. Ketiga, riset kualitatif mendalam dengan metode wawancara dan focus group discussion bersama hakim konstitusi dan pakar hukum tata negara dapat menelusuri persepsi mereka mengenai keuntungan dan tantangan mengaplikasikan orientasi rigid maupun moderat, termasuk pengaruh konteks sosial dan politik kontemporer terhadap pilihan metode penafsiran. Ketiga ide penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika penggunaan original intent dalam konstitusi hidup di Indonesia.
| File size | 532.61 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIGRESUNIGRES Akibatnya, baku mutu tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap bagi pemerintah provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, semua pihak terkait harus mengacuAkibatnya, baku mutu tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap bagi pemerintah provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, semua pihak terkait harus mengacu
UNISMUHUNISMUH Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum perlu lebih responsif terhadap kebutuhan korban korupsi, tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapiPenelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum perlu lebih responsif terhadap kebutuhan korban korupsi, tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi
UWPUWP Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer guna mendapatkan fakta di lapangan hanya untuk melengkapi bahan hukum sehingga mampuSedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer guna mendapatkan fakta di lapangan hanya untuk melengkapi bahan hukum sehingga mampu
MKRIMKRI Terjadi perbedaan penerapan asas legalitas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan yurisprudensi. Putusan Mahkamah Konstitusi menerapkan asas legalitasTerjadi perbedaan penerapan asas legalitas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan yurisprudensi. Putusan Mahkamah Konstitusi menerapkan asas legalitas
MKRIMKRI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa hukum acara serta ketentuan lainnya tentang MahkamahUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah
MKRIMKRI Ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa hanya bertumpu pada kesadaran hukum masyarakat dan lembaga negara, namun perlu ditunjang jugaKetaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa hanya bertumpu pada kesadaran hukum masyarakat dan lembaga negara, namun perlu ditunjang juga
MKRIMKRI Asas praduga konstitusional seharusnya tidak mengikat Mahkamah Agung sehingga hakim dapat menolak penerapan undang-undang yang dinilai bertentangan denganAsas praduga konstitusional seharusnya tidak mengikat Mahkamah Agung sehingga hakim dapat menolak penerapan undang-undang yang dinilai bertentangan dengan
MKRIMKRI Karenanya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara bertanggal 18Karenanya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara bertanggal 18
Useful /
UNISMUHUNISMUH Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Hukum sebagai aturan yangPendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Hukum sebagai aturan yang
IAIN LANGSAIAIN LANGSA The application of ex officio authority by judges in joint property division cases provides flexibility in upholding justice, provided it meets certainThe application of ex officio authority by judges in joint property division cases provides flexibility in upholding justice, provided it meets certain
EDUPEDEDUPED Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi validitas konten dari kuesioner minat belajar bahasa Arab untuk siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah, karena minatPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi validitas konten dari kuesioner minat belajar bahasa Arab untuk siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah, karena minat
UNARUNAR Intervensi yang dilakukan mampu mengatasi masalah hipertermia dengan memantau suhu tubuh, memberikan obat oral, dan melakukan kompres hangat. ImplementasiIntervensi yang dilakukan mampu mengatasi masalah hipertermia dengan memantau suhu tubuh, memberikan obat oral, dan melakukan kompres hangat. Implementasi