MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiMetode penafsiran original intent lazimnya menghasilkan penafsiran yang bersifat rigid sesuai niat perumusnya. Selama konstitusi tidak diubah, maka tafsiran pun tidak berubah. Namun penggunaan metode penafsiran original intent di Indonesia dapat menghasilkan pemaknaan yang berbeda/berubah meskipun ketentuan konstitusi dan perumusnya tidak berganti. Hal ini terjadi karena terdapat perkembangan pemikiran dalam penerapan metode penafsiran original intent. Penelitian ini membahas mengenai perkembangan pemikiran tersebut dan menganalisa pola penerapan metode original intent dalam penafsiran konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Metode penelitian disusun secara doktrinal dengan pendekatan konsep dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perkembangan pemikiran dalam penerapan metode penafsiran original intent dari yang berorientasi rigid hingga ke moderat. Mahkamah cenderung menerapkan penafsiran original intent pada: (1) mekanisme pengisian lembaga/pejabat negara; (2) kewenangan lembaga negara; dan (3) hak asasi manusia. Pola penerapan dapat dilihat dari perspektif cara penggunaan sumber yang berbeda dan tujuan penggunaan metode ini untuk mengungkap baik makna tersurat maupun tersirat.
Penafsiran original intent pada dasarnya berorientasi rigid dan tidak berubah selama konstitusi tidak mengalami amandemen, namun perkembangan pemikiran mendorong munculnya orientasi moderat yang lebih dinamis.Orientasi rigid menekankan makna tersurat dan keputusan akhir para pembentuk konstitusi, sedangkan orientasi moderat mempertimbangkan perdebatan dan makna tersirat para perumus.Kebebasan Hakim Konstitusi dalam memilih metode penafsiran menuntut pemahaman holistik terhadap teks, konteks, sejarah, dan kebutuhan kontemporer, sehingga konstitusi dapat diperkokoh dan diaktualisasikan sebagai living constitution.
Pertama, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi dampak orientasi moderat dalam penerapan metode original intent terhadap konsistensi dan kepastian putusan Mahkamah Konstitusi pada bidang hak asasi manusia, kewenangan lembaga negara, dan mekanisme pengisian pejabat melalui pendekatan analisis putusan secara longitudinal pada periode pascaamandemen UUD 1945. Kedua, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan praktik original intent di Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan pengalaman pengadilan konstitusi di negara lain, untuk mengidentifikasi faktor budaya hukum, struktur peradilan, dan tradisi politik yang memengaruhi kecenderungan orientasi rigid atau moderat. Ketiga, riset kualitatif mendalam dengan metode wawancara dan focus group discussion bersama hakim konstitusi dan pakar hukum tata negara dapat menelusuri persepsi mereka mengenai keuntungan dan tantangan mengaplikasikan orientasi rigid maupun moderat, termasuk pengaruh konteks sosial dan politik kontemporer terhadap pilihan metode penafsiran. Ketiga ide penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika penggunaan original intent dalam konstitusi hidup di Indonesia.
| File size | 532.61 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Dengan ini, semua penyandang disabilitas dipandang memiliki ahliyah wujub, yaitu kapasitas manusia untuk menerima hak-hak mereka berdasarkan kodrat manusiawiDengan ini, semua penyandang disabilitas dipandang memiliki ahliyah wujub, yaitu kapasitas manusia untuk menerima hak-hak mereka berdasarkan kodrat manusiawi
MKRIMKRI Hasil penelitian menegaskan bahwa dalam praktik judicial review, MK telah mempraktikkan judicial activism maupun judicial restraint dengan segala dinamikanya.Hasil penelitian menegaskan bahwa dalam praktik judicial review, MK telah mempraktikkan judicial activism maupun judicial restraint dengan segala dinamikanya.
MKRIMKRI Perubahan konstitusi otokratik terjadi karena lemahnya peran oposisi, minimnya pembatasan terhadap elit atau aktor perubahan, serta penggunaan kriteriaPerubahan konstitusi otokratik terjadi karena lemahnya peran oposisi, minimnya pembatasan terhadap elit atau aktor perubahan, serta penggunaan kriteria
NEWINERANEWINERA Putusan ini memperkuat posisi hak tenaga kerja yang pembayarannya didahulukan daripada utang pajak dalam kebangkrutan. Upaya hukum yang dapat diajukanPutusan ini memperkuat posisi hak tenaga kerja yang pembayarannya didahulukan daripada utang pajak dalam kebangkrutan. Upaya hukum yang dapat diajukan
Useful /
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Dengan menggunakan metodologi kualitatif yang berbasis pada studi pustaka dan analisis hukum, artikel ini menemukan bahwa maqasid al-shariah menawarkanDengan menggunakan metodologi kualitatif yang berbasis pada studi pustaka dan analisis hukum, artikel ini menemukan bahwa maqasid al-shariah menawarkan
LAPANLAPAN Future research should validate these simulation results with real tests. The study reviewed various modeling approaches for FEA analysis of honeycombFuture research should validate these simulation results with real tests. The study reviewed various modeling approaches for FEA analysis of honeycomb
LAPANLAPAN The results show a similar trend to simulations by OpenRocket, with differences attributed to setup variations and friction forces. The image processingThe results show a similar trend to simulations by OpenRocket, with differences attributed to setup variations and friction forces. The image processing
UNTANUNTAN (5) Guru memberi kuis kepada seluruh peserta didik. (6) Guru memberikan penghargaan (rewards) kepada kelompok yang memiliki nilai/poin. Dalam pelaksanaan(5) Guru memberi kuis kepada seluruh peserta didik. (6) Guru memberikan penghargaan (rewards) kepada kelompok yang memiliki nilai/poin. Dalam pelaksanaan