MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiMetode penafsiran original intent lazimnya menghasilkan penafsiran yang bersifat rigid sesuai niat perumusnya. Selama konstitusi tidak diubah, maka tafsiran pun tidak berubah. Namun penggunaan metode penafsiran original intent di Indonesia dapat menghasilkan pemaknaan yang berbeda/berubah meskipun ketentuan konstitusi dan perumusnya tidak berganti. Hal ini terjadi karena terdapat perkembangan pemikiran dalam penerapan metode penafsiran original intent. Penelitian ini membahas mengenai perkembangan pemikiran tersebut dan menganalisa pola penerapan metode original intent dalam penafsiran konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Metode penelitian disusun secara doktrinal dengan pendekatan konsep dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perkembangan pemikiran dalam penerapan metode penafsiran original intent dari yang berorientasi rigid hingga ke moderat. Mahkamah cenderung menerapkan penafsiran original intent pada: (1) mekanisme pengisian lembaga/pejabat negara; (2) kewenangan lembaga negara; dan (3) hak asasi manusia. Pola penerapan dapat dilihat dari perspektif cara penggunaan sumber yang berbeda dan tujuan penggunaan metode ini untuk mengungkap baik makna tersurat maupun tersirat.
Penafsiran original intent pada dasarnya berorientasi rigid dan tidak berubah selama konstitusi tidak mengalami amandemen, namun perkembangan pemikiran mendorong munculnya orientasi moderat yang lebih dinamis.Orientasi rigid menekankan makna tersurat dan keputusan akhir para pembentuk konstitusi, sedangkan orientasi moderat mempertimbangkan perdebatan dan makna tersirat para perumus.Kebebasan Hakim Konstitusi dalam memilih metode penafsiran menuntut pemahaman holistik terhadap teks, konteks, sejarah, dan kebutuhan kontemporer, sehingga konstitusi dapat diperkokoh dan diaktualisasikan sebagai living constitution.
Pertama, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi dampak orientasi moderat dalam penerapan metode original intent terhadap konsistensi dan kepastian putusan Mahkamah Konstitusi pada bidang hak asasi manusia, kewenangan lembaga negara, dan mekanisme pengisian pejabat melalui pendekatan analisis putusan secara longitudinal pada periode pascaamandemen UUD 1945. Kedua, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan praktik original intent di Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan pengalaman pengadilan konstitusi di negara lain, untuk mengidentifikasi faktor budaya hukum, struktur peradilan, dan tradisi politik yang memengaruhi kecenderungan orientasi rigid atau moderat. Ketiga, riset kualitatif mendalam dengan metode wawancara dan focus group discussion bersama hakim konstitusi dan pakar hukum tata negara dapat menelusuri persepsi mereka mengenai keuntungan dan tantangan mengaplikasikan orientasi rigid maupun moderat, termasuk pengaruh konteks sosial dan politik kontemporer terhadap pilihan metode penafsiran. Ketiga ide penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika penggunaan original intent dalam konstitusi hidup di Indonesia.
| File size | 532.61 KB |
| Pages | 19 |
| Short Link | https://juris.id/p-VG |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Sinergi yang harmonis di antara mereka penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memastikan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan sosial.meskipunSinergi yang harmonis di antara mereka penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memastikan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan sosial.meskipun
MKRIMKRI Pengelompokan lembaga negara berdasarkan landasan yuridis pembentukannya mencakup lembaga yang dibentuk berdasarkan Keppres, UU, dan UUD. Mahkamah KonstitusiPengelompokan lembaga negara berdasarkan landasan yuridis pembentukannya mencakup lembaga yang dibentuk berdasarkan Keppres, UU, dan UUD. Mahkamah Konstitusi
APPIHIAPPIHI Dengan demikian, amandemen dipandang sebagai bentuk constitutional reform yang evolutif, sedangkan penggantian konstitusi identik dengan perubahan radikal.Dengan demikian, amandemen dipandang sebagai bentuk constitutional reform yang evolutif, sedangkan penggantian konstitusi identik dengan perubahan radikal.
UMMUMM Pemilu di Indonesia diharapkan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi, namun skenario perselisihan elektoral tetap berlanjut di setiap pelaksanaannya.Pemilu di Indonesia diharapkan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi, namun skenario perselisihan elektoral tetap berlanjut di setiap pelaksanaannya.
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyelamatan danPenelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyelamatan dan
UNHASUNHAS Dalam makalah ini, hasil hukum yang berupa keputusan dibahas, khususnya efek dari keputusan tersebut. Selain itu, makalah ini menyelidiki siapa yang dapatDalam makalah ini, hasil hukum yang berupa keputusan dibahas, khususnya efek dari keputusan tersebut. Selain itu, makalah ini menyelidiki siapa yang dapat
UMMUMM 27. 3 Perjanjian TRIPs dan justifikasi berdasarkan penjabaran Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua,27. 3 Perjanjian TRIPs dan justifikasi berdasarkan penjabaran Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua,
MKRIMKRI Perlu adanya kriminalisasi terhadap Pejabat TUN yang melakukan pembangkangan tersebut karena dampaknya adalah terabaikannya hak konstitusional warga atasPerlu adanya kriminalisasi terhadap Pejabat TUN yang melakukan pembangkangan tersebut karena dampaknya adalah terabaikannya hak konstitusional warga atas
Useful /
UMMUMM Dapat dikatakan, penyediaan hak dan perlindungan dasar harus diberikan tanpa pandang bulu kepada semua pekerja migran, terlepas dari status hukum mereka.Dapat dikatakan, penyediaan hak dan perlindungan dasar harus diberikan tanpa pandang bulu kepada semua pekerja migran, terlepas dari status hukum mereka.
UMMUMM Temuan menunjukkan bahwa berbagai negara telah menetapkan dan melaksanakan peraturan perampasan aset dengan konsep yang berbeda, yaitu Perampasan AsetTemuan menunjukkan bahwa berbagai negara telah menetapkan dan melaksanakan peraturan perampasan aset dengan konsep yang berbeda, yaitu Perampasan Aset
UMMUMM Artikel ini membahas rasio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan pembatalan Peraturan Daerah serta implikasi putusan tersebut terhadapArtikel ini membahas rasio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan pembatalan Peraturan Daerah serta implikasi putusan tersebut terhadap
UMMUMM Pemilihan forum penyelesaian sengketa keuangan berdasarkan POJK No. 07/2020 tidak konsisten dengan prinsip kebebasan berkontrak karena LAPS SJK menjadiPemilihan forum penyelesaian sengketa keuangan berdasarkan POJK No. 07/2020 tidak konsisten dengan prinsip kebebasan berkontrak karena LAPS SJK menjadi