MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiMetode penafsiran original intent lazimnya menghasilkan penafsiran yang bersifat rigid sesuai niat perumusnya. Selama konstitusi tidak diubah, maka tafsiran pun tidak berubah. Namun penggunaan metode penafsiran original intent di Indonesia dapat menghasilkan pemaknaan yang berbeda/berubah meskipun ketentuan konstitusi dan perumusnya tidak berganti. Hal ini terjadi karena terdapat perkembangan pemikiran dalam penerapan metode penafsiran original intent. Penelitian ini membahas mengenai perkembangan pemikiran tersebut dan menganalisa pola penerapan metode original intent dalam penafsiran konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Metode penelitian disusun secara doktrinal dengan pendekatan konsep dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perkembangan pemikiran dalam penerapan metode penafsiran original intent dari yang berorientasi rigid hingga ke moderat. Mahkamah cenderung menerapkan penafsiran original intent pada: (1) mekanisme pengisian lembaga/pejabat negara; (2) kewenangan lembaga negara; dan (3) hak asasi manusia. Pola penerapan dapat dilihat dari perspektif cara penggunaan sumber yang berbeda dan tujuan penggunaan metode ini untuk mengungkap baik makna tersurat maupun tersirat.
Penafsiran original intent pada dasarnya berorientasi rigid dan tidak berubah selama konstitusi tidak mengalami amandemen, namun perkembangan pemikiran mendorong munculnya orientasi moderat yang lebih dinamis.Orientasi rigid menekankan makna tersurat dan keputusan akhir para pembentuk konstitusi, sedangkan orientasi moderat mempertimbangkan perdebatan dan makna tersirat para perumus.Kebebasan Hakim Konstitusi dalam memilih metode penafsiran menuntut pemahaman holistik terhadap teks, konteks, sejarah, dan kebutuhan kontemporer, sehingga konstitusi dapat diperkokoh dan diaktualisasikan sebagai living constitution.
Pertama, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi dampak orientasi moderat dalam penerapan metode original intent terhadap konsistensi dan kepastian putusan Mahkamah Konstitusi pada bidang hak asasi manusia, kewenangan lembaga negara, dan mekanisme pengisian pejabat melalui pendekatan analisis putusan secara longitudinal pada periode pascaamandemen UUD 1945. Kedua, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan praktik original intent di Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan pengalaman pengadilan konstitusi di negara lain, untuk mengidentifikasi faktor budaya hukum, struktur peradilan, dan tradisi politik yang memengaruhi kecenderungan orientasi rigid atau moderat. Ketiga, riset kualitatif mendalam dengan metode wawancara dan focus group discussion bersama hakim konstitusi dan pakar hukum tata negara dapat menelusuri persepsi mereka mengenai keuntungan dan tantangan mengaplikasikan orientasi rigid maupun moderat, termasuk pengaruh konteks sosial dan politik kontemporer terhadap pilihan metode penafsiran. Ketiga ide penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika penggunaan original intent dalam konstitusi hidup di Indonesia.
| File size | 532.61 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
IJBLEIJBLE Keberhasilan keadilan pemilu secara substantif bergantung pada kerangka institusional multilayered yang melibatkan Bawaslu, DKPP, Sentra Gakkumdu, danKeberhasilan keadilan pemilu secara substantif bergantung pada kerangka institusional multilayered yang melibatkan Bawaslu, DKPP, Sentra Gakkumdu, dan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Eksekutif bertanggung jawab atas implementasi kebijakan, legislatif berperan dalam pembuatan undang-undang yang menjadi dasar hukum negara, sedangkan yudikatifEksekutif bertanggung jawab atas implementasi kebijakan, legislatif berperan dalam pembuatan undang-undang yang menjadi dasar hukum negara, sedangkan yudikatif
MKRIMKRI Penentuan lembaga negara harus mempertimbangkan penyebutan eksplisit nama atau fungsi dalam UUD 1945 serta pengaturan dalam peraturan lebih rendah. MahkamahPenentuan lembaga negara harus mempertimbangkan penyebutan eksplisit nama atau fungsi dalam UUD 1945 serta pengaturan dalam peraturan lebih rendah. Mahkamah
MKRIMKRI Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 adalah pengujian konstitusional terhadap Pasal 215 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-UndangPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 adalah pengujian konstitusional terhadap Pasal 215 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang
MKRIMKRI Pengaturan hak itu berada di antara dua paradigma yang saling tolak menarik. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini mendalamiPengaturan hak itu berada di antara dua paradigma yang saling tolak menarik. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini mendalami
APPIHIAPPIHI Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan mekanisme hukum dan politik yang esensial dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Amandemen dipahamiPerubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan mekanisme hukum dan politik yang esensial dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Amandemen dipahami
MKRIMKRI Pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu bentuk *constitution disobedience* tidak bisa dibiarkan berkepanjangan, sebab akanPembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu bentuk *constitution disobedience* tidak bisa dibiarkan berkepanjangan, sebab akan
MKRIMKRI Dalam menguji konstitusionalitas undang-undang, Mahkamah Agung bertindak sebagai peradilan biasa yang memeriksa perkara atau kasus konkret, bukan perkaraDalam menguji konstitusionalitas undang-undang, Mahkamah Agung bertindak sebagai peradilan biasa yang memeriksa perkara atau kasus konkret, bukan perkara
Useful /
IJBLEIJBLE Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis survei. Sampel terdiri dari 126 responden yang merupakan konsumen produk perawatan kulit AvoskinPenelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis survei. Sampel terdiri dari 126 responden yang merupakan konsumen produk perawatan kulit Avoskin
IJBLEIJBLE Analisis IPA menempatkan tiga dimensi tersebut dalam kuadran jaga performa, sementara tiga dimensi lainnya memerlukan peningkatan strategis. Temuan iniAnalisis IPA menempatkan tiga dimensi tersebut dalam kuadran jaga performa, sementara tiga dimensi lainnya memerlukan peningkatan strategis. Temuan ini
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Kegiatan usaha untuk mendirikan Kafe membutuhkan izin dari instansi pemerintah Kota Medan. Perizinan merupakan salah satu alat pemerintah sebagai alatKegiatan usaha untuk mendirikan Kafe membutuhkan izin dari instansi pemerintah Kota Medan. Perizinan merupakan salah satu alat pemerintah sebagai alat
MKRIMKRI Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan putusan dengan menggunakan upaya paksa administratif dan perdataUndang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan putusan dengan menggunakan upaya paksa administratif dan perdata