MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiTulisan ini membahas mengenai penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara terdapat dua hal penting yang harus dieksplorasi, yaitu konsepsi lembaga negara dan kewenangan konstitusional. Pengelompokan lembaga negara berdasarkan landasan yuridis pembentukannya mencakup lembaga yang dibentuk berdasarkan Keppres, UU, dan UUD. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 menggunakan penafsiran gramatika untuk menentukan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
Penentuan lembaga negara harus mempertimbangkan penyebutan eksplisit nama atau fungsi dalam UUD 1945 serta pengaturan dalam peraturan lebih rendah.Mahkamah Konstitusi perlu menerapkan penafsiran yang lebih luas untuk menyesuaikan dengan dinamika ketatanegaraan.Revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk mengakomodasi perubahan dan penambahan lembaga negara dalam sengketa kewenangan.
Penelitian pertama dapat mengkaji penerapan metode penafsiran konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, terutama untuk lembaga non-struktural yang tidak secara eksplisit disebut dalam UUD 1945. Penelitian kedua perlu mengevaluasi peran lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU atau Keppres dalam sistem checks and balances, serta implikasinya terhadap stabilitas pemerintahan. Penelitian ketiga dapat menganalisis dampak dinamika perubahan konstitusi terhadap kewenangan lembaga negara, termasuk perlunya mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
| File size | 391.52 KB |
| Pages | 21 |
| DMCA | Report |
Related /
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Eksekutif bertanggung jawab atas implementasi kebijakan, legislatif berperan dalam pembuatan undang-undang yang menjadi dasar hukum negara, sedangkan yudikatifEksekutif bertanggung jawab atas implementasi kebijakan, legislatif berperan dalam pembuatan undang-undang yang menjadi dasar hukum negara, sedangkan yudikatif
MKRIMKRI Putusan ini bermula dari permohonan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam pemberdayaan politik perempuan. Dasar permohonan ini adalah Undang-UndangPutusan ini bermula dari permohonan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam pemberdayaan politik perempuan. Dasar permohonan ini adalah Undang-Undang
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Moreover, GAMAK utilizes various communication channels—such as Friday sermons, womens group (PKK) meetings, and educational outreach programs in schools—toMoreover, GAMAK utilizes various communication channels—such as Friday sermons, womens group (PKK) meetings, and educational outreach programs in schools—to
PUBMEDIAPUBMEDIA Temuan menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih sangat tidak memadai. Tumpang tindih regulasi antara Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UUTemuan menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih sangat tidak memadai. Tumpang tindih regulasi antara Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat komitmen konstitusional yang kuat, implementasi di lapangan masih tidak konsisten karena penegakan hukum yangTemuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat komitmen konstitusional yang kuat, implementasi di lapangan masih tidak konsisten karena penegakan hukum yang
UNSADAUNSADA Amerika Serikat dan Jepang memperkuat hubungan untuk menjaga keamanan negara baik dalam kepentingan domestik maupun bilateral. Tulisan ini menjelaskanAmerika Serikat dan Jepang memperkuat hubungan untuk menjaga keamanan negara baik dalam kepentingan domestik maupun bilateral. Tulisan ini menjelaskan
JPTAMJPTAM Untuk itulah, Ombudsman hadir untuk mengawasi sektor pelayanan publik (public service) yang diselenggarakan oleh lembaga negara/daerah termasuk BUMN, BUMD,Untuk itulah, Ombudsman hadir untuk mengawasi sektor pelayanan publik (public service) yang diselenggarakan oleh lembaga negara/daerah termasuk BUMN, BUMD,
MKRIMKRI Dalam Putusan tersebut, MK menyatakan bahwa pengurus partai politik dilarang menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Namun, tindak lanjut dari PutusanDalam Putusan tersebut, MK menyatakan bahwa pengurus partai politik dilarang menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Namun, tindak lanjut dari Putusan
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA Pml. Hasil menunjukkan bahwa istri cucu pewaris tidak termasuk ahli waris karena tidak memiliki hubungan nasab atau perkawinan langsung dengan pewaris.Pml. Hasil menunjukkan bahwa istri cucu pewaris tidak termasuk ahli waris karena tidak memiliki hubungan nasab atau perkawinan langsung dengan pewaris.
MKRIMKRI Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan preliminary ruling procedure dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan antara jumlah warga negara denganPenelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan preliminary ruling procedure dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan antara jumlah warga negara dengan
MKRIMKRI Salah satu unsur terpenting negara hukum menurut Sri Soemantri adalah pengawasan dari badan-badan peradilan. Salah satu bentuk pengawasan adalah judicialSalah satu unsur terpenting negara hukum menurut Sri Soemantri adalah pengawasan dari badan-badan peradilan. Salah satu bentuk pengawasan adalah judicial
UIGMUIGM Peningkatan konsumsi minyak goreng telah menyebabkan peningkatan produksi minyak goreng bekas (WCO/Waste Cooking Oil) yang menimbulkan risiko kesehatanPeningkatan konsumsi minyak goreng telah menyebabkan peningkatan produksi minyak goreng bekas (WCO/Waste Cooking Oil) yang menimbulkan risiko kesehatan