MKRIMKRI

Jurnal KonstitusiJurnal Konstitusi

Tulisan ini membahas mengenai penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara terdapat dua hal penting yang harus dieksplorasi, yaitu konsepsi lembaga negara dan kewenangan konstitusional. Pengelompokan lembaga negara berdasarkan landasan yuridis pembentukannya mencakup lembaga yang dibentuk berdasarkan Keppres, UU, dan UUD. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 menggunakan penafsiran gramatika untuk menentukan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Penentuan lembaga negara harus mempertimbangkan penyebutan eksplisit nama atau fungsi dalam UUD 1945 serta pengaturan dalam peraturan lebih rendah.Mahkamah Konstitusi perlu menerapkan penafsiran yang lebih luas untuk menyesuaikan dengan dinamika ketatanegaraan.Revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk mengakomodasi perubahan dan penambahan lembaga negara dalam sengketa kewenangan.

Penelitian pertama dapat mengkaji penerapan metode penafsiran konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, terutama untuk lembaga non-struktural yang tidak secara eksplisit disebut dalam UUD 1945. Penelitian kedua perlu mengevaluasi peran lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU atau Keppres dalam sistem checks and balances, serta implikasinya terhadap stabilitas pemerintahan. Penelitian ketiga dapat menganalisis dampak dinamika perubahan konstitusi terhadap kewenangan lembaga negara, termasuk perlunya mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Read online
File size391.52 KB
Pages21
DMCAReport

Related /

JURIS Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat Daerah Menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2025More at 2025

MKRIMKRI Penelitian ini merupakan penelitian konseptual berupaya menemukan konsep-konsep hubungan pusat dan daerah menurut UUDNRI Tahun 1945. Kehadiran Undang-UndangPenelitian ini merupakan penelitian konseptual berupaya menemukan konsep-konsep hubungan pusat dan daerah menurut UUDNRI Tahun 1945. Kehadiran Undang-Undang

JURIS Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU XI 2013 Pada Penetapan Calon Legislatif Perempuan di Provinsi Jawa Teng 2025More at 2025

MKRIMKRI dan e) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupadan e) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa

JURIS Keadilan Sosial Bagi Korban Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Viktimologi 2025More at 2025

UNISMUHUNISMUH Penelitian ini mengusulkan reformasi hukum yang lebih responsif, dengan memasukkan perspektif viktimologi dalam perumusan kebijakan, meningkatkan transparansiPenelitian ini mengusulkan reformasi hukum yang lebih responsif, dengan memasukkan perspektif viktimologi dalam perumusan kebijakan, meningkatkan transparansi

JURIS Perubahan Undang Undang Dasar Pemahaman Tentang Arti Perubahan Tata Cara Perubahan Kajian Kritis Terhadap Amandemen UUD 1945 2025More at 2025

APPIHIAPPIHI Mekanisme ini dimaksudkan untuk mencegah perubahan sewenang-wenang serta menjaga stabilitas hukum dan politik. Amandemen 1999–2002 menjadi bukti bahwaMekanisme ini dimaksudkan untuk mencegah perubahan sewenang-wenang serta menjaga stabilitas hukum dan politik. Amandemen 1999–2002 menjadi bukti bahwa

JURIS Sanksi Pidana Bagi Tindakan yang Merugikan Keuangan Negara di Masa Pandemi 2023More at 2023

JURNALKUJURNALKU Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menghadapi pandemi covid-19 dan sebagai upaya pemulihanHasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menghadapi pandemi covid-19 dan sebagai upaya pemulihan

JURIS Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi 2022More at 2022

MKRIMKRI berdasarkan hasil penelitian ini teridentifikasi ada 3 (tiga), yaitu: ketidakpastian hukum, pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan, dan ketiadaanberdasarkan hasil penelitian ini teridentifikasi ada 3 (tiga), yaitu: ketidakpastian hukum, pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan, dan ketiadaan

JURIS Implementasi Persidangan Daring Perkara Pidana di Masa Pandemi Covid 19 2021More at 2021

UPN VeteranUPN Veteran Pandemi covid 19 tidak hanya menyebabkan dampak ekonomi, Covid-19 juga menyebabkan berbagai dampak negatif lainnya seperti diberlakukanya pembatasan interaksiPandemi covid 19 tidak hanya menyebabkan dampak ekonomi, Covid-19 juga menyebabkan berbagai dampak negatif lainnya seperti diberlakukanya pembatasan interaksi

JURIS Contribution Linkage and Role of Village Apparatus in Village Finance Management to Achieve Accountability of Village Revenue Expenditure Budget 2018More at 2018

IJBE RESEARCHIJBE RESEARCH Penelitian empiris ini bertujuan untuk menelaah kontribusi dan peran manajemen keuangan desa oleh aparatur desa, meliputi seluruh aktivitas seperti perencanaan,Penelitian empiris ini bertujuan untuk menelaah kontribusi dan peran manajemen keuangan desa oleh aparatur desa, meliputi seluruh aktivitas seperti perencanaan,

Useful /

JURIS Tinjauan Penerapan Pengelolaan Limbah B3 Pada Sektor Kesehatan Di Indonesia Berdasarkan GRI 300 2023More at 2023

JURNALKUJURNALKU Pandemi Covid19 menimbulkan banyak dampak negatif, salah satunya adalah peningkatan volume limbah medis dari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang menjadiPandemi Covid19 menimbulkan banyak dampak negatif, salah satunya adalah peningkatan volume limbah medis dari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang menjadi

JURIS Perkembangan Kebijakan Keberlanjutan Di Dunia Pendekatan Scoping Review 2023More at 2023

JURNALKUJURNALKU Hingga saat ini isu tersebut masih berusaha dipecahkan, salah satunya dengan berbagai kebijakan keberlanjutan. Namun, terdapat kompleksitas dalam penyusunanHingga saat ini isu tersebut masih berusaha dipecahkan, salah satunya dengan berbagai kebijakan keberlanjutan. Namun, terdapat kompleksitas dalam penyusunan

JURIS Evaluasi Kinerja Apotek Nusa Cendana Jatirogo Dengan Pendekatan Balanced Scorecard 2023More at 2023

JURNALKUJURNALKU Pengukuran kinerja apotek sangat penting dilaksanakan untuk melihat perkembagan secara menyeluruh kinerja dalam periode tertentu. Manfaat pengukuran kinerjaPengukuran kinerja apotek sangat penting dilaksanakan untuk melihat perkembagan secara menyeluruh kinerja dalam periode tertentu. Manfaat pengukuran kinerja

JURIS Analisis Faktor Faktor Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Wilayah Aglomerasi Kedungsepur 2016 2021 2023More at 2023

JURNALKUJURNALKU Pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap PAD, memberikan kontribusi sekitarPajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap PAD, memberikan kontribusi sekitar

ads-block-test