MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiTulisan ini membahas mengenai penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara terdapat dua hal penting yang harus dieksplorasi, yaitu konsepsi lembaga negara dan kewenangan konstitusional. Pengelompokan lembaga negara berdasarkan landasan yuridis pembentukannya mencakup lembaga yang dibentuk berdasarkan Keppres, UU, dan UUD. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 menggunakan penafsiran gramatika untuk menentukan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
Penentuan lembaga negara harus mempertimbangkan penyebutan eksplisit nama atau fungsi dalam UUD 1945 serta pengaturan dalam peraturan lebih rendah.Mahkamah Konstitusi perlu menerapkan penafsiran yang lebih luas untuk menyesuaikan dengan dinamika ketatanegaraan.Revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk mengakomodasi perubahan dan penambahan lembaga negara dalam sengketa kewenangan.
Penelitian pertama dapat mengkaji penerapan metode penafsiran konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, terutama untuk lembaga non-struktural yang tidak secara eksplisit disebut dalam UUD 1945. Penelitian kedua perlu mengevaluasi peran lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU atau Keppres dalam sistem checks and balances, serta implikasinya terhadap stabilitas pemerintahan. Penelitian ketiga dapat menganalisis dampak dinamika perubahan konstitusi terhadap kewenangan lembaga negara, termasuk perlunya mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
| File size | 391.52 KB |
| Pages | 21 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiadaan otoritas hukum yang kuat menyebabkan fragmentasi kebijakan antar kementerian, ketimpangan relasi pusat-daerah,Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiadaan otoritas hukum yang kuat menyebabkan fragmentasi kebijakan antar kementerian, ketimpangan relasi pusat-daerah,
DINASTIRESDINASTIRES Berdasarkan analisis ketentuan perundang-undangan yang relevan, dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi Basarnas yang melibatkan personel militer harus diadiliBerdasarkan analisis ketentuan perundang-undangan yang relevan, dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi Basarnas yang melibatkan personel militer harus diadili
MKRIMKRI Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 adalah pengujian konstitusional terhadap Pasal 215 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-UndangPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 adalah pengujian konstitusional terhadap Pasal 215 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang
DINASTIREVDINASTIREV Tanpa komitmen politik yang kuat, revisi UU TNI 2025 berpotensi menjadi pintu masuk kembalinya dominasi militer dalam kehidupan sipil, yang bertentanganTanpa komitmen politik yang kuat, revisi UU TNI 2025 berpotensi menjadi pintu masuk kembalinya dominasi militer dalam kehidupan sipil, yang bertentangan
UNISMUHUNISMUH Penerapan keadilan sosial bagi korban korupsi memerlukan pengakuan yang layak, perlindungan yang memadai, serta upaya pemulihan dan kompensasi yang efektif.Penerapan keadilan sosial bagi korban korupsi memerlukan pengakuan yang layak, perlindungan yang memadai, serta upaya pemulihan dan kompensasi yang efektif.
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Moreover, GAMAK utilizes various communication channels—such as Friday sermons, womens group (PKK) meetings, and educational outreach programs in schools—toMoreover, GAMAK utilizes various communication channels—such as Friday sermons, womens group (PKK) meetings, and educational outreach programs in schools—to
UNIRAYAUNIRAYA Sus-Anak/2017/PN Smp, di mana hakim memutus terdakwa terbukti bersalah melakukan kekerasan dan memaksa anak melakukan persetubuhan, serta menjatuhkan pidanaSus-Anak/2017/PN Smp, di mana hakim memutus terdakwa terbukti bersalah melakukan kekerasan dan memaksa anak melakukan persetubuhan, serta menjatuhkan pidana
MKRIMKRI Asas dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) tidak dapat terimplementasikan dengan baik karena gap antara putusan MK dengan lembagaAsas dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) tidak dapat terimplementasikan dengan baik karena gap antara putusan MK dengan lembaga
Useful /
UNISMUHUNISMUH Pelaksanaan jaminan asuransi keselamatan penumpang pada pelayaran Baubau‑Waara meliputi pemberian asuransi, proses klaim, serta pengawasan operator kapalPelaksanaan jaminan asuransi keselamatan penumpang pada pelayaran Baubau‑Waara meliputi pemberian asuransi, proses klaim, serta pengawasan operator kapal
UNISMUHUNISMUH Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun juga rentan terhadap berbagai permasalahan, salahWilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun juga rentan terhadap berbagai permasalahan, salah
UNIRAYAUNIRAYA Setelah pembagian harta selesai dilaksanakan, harta bersama menjadi sah dan berhak milik masing-masing pihak. Berdasarkan temuan penelitian, mekanismeSetelah pembagian harta selesai dilaksanakan, harta bersama menjadi sah dan berhak milik masing-masing pihak. Berdasarkan temuan penelitian, mekanisme
EDUPEDEDUPED Penelitian ini menggunakan desain validasi konten dengan teknik Aikens V. Instrumen terdiri dari 25 item pernyataan yang dinilai oleh tiga validator ahli.Penelitian ini menggunakan desain validasi konten dengan teknik Aikens V. Instrumen terdiri dari 25 item pernyataan yang dinilai oleh tiga validator ahli.