MKRIMKRI

Jurnal KonstitusiJurnal Konstitusi

Tulisan ini membahas mengenai penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara terdapat dua hal penting yang harus dieksplorasi, yaitu konsepsi lembaga negara dan kewenangan konstitusional. Pengelompokan lembaga negara berdasarkan landasan yuridis pembentukannya mencakup lembaga yang dibentuk berdasarkan Keppres, UU, dan UUD. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 menggunakan penafsiran gramatika untuk menentukan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Penentuan lembaga negara harus mempertimbangkan penyebutan eksplisit nama atau fungsi dalam UUD 1945 serta pengaturan dalam peraturan lebih rendah.Mahkamah Konstitusi perlu menerapkan penafsiran yang lebih luas untuk menyesuaikan dengan dinamika ketatanegaraan.Revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk mengakomodasi perubahan dan penambahan lembaga negara dalam sengketa kewenangan.

Penelitian pertama dapat mengkaji penerapan metode penafsiran konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, terutama untuk lembaga non-struktural yang tidak secara eksplisit disebut dalam UUD 1945. Penelitian kedua perlu mengevaluasi peran lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU atau Keppres dalam sistem checks and balances, serta implikasinya terhadap stabilitas pemerintahan. Penelitian ketiga dapat menganalisis dampak dinamika perubahan konstitusi terhadap kewenangan lembaga negara, termasuk perlunya mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

  1. #sengketa kewenangan#sengketa kewenangan
  2. #lembaga non negara#lembaga non negara
Read onlineRead online
File size391.52 KB
Pages21
DMCAReportReport

Related /

juris Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU XI 2013 Pada Penetapan Calon Legislatif Perempuan di Provinsi Jawa Teng 2025More at 2025

MKRIMKRI a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. b) Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannyaa) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. b) Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya

juris Kemungkinan Penerapan Preliminary Ruling Procedure sebagai Media Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi 2025More at 2025

MKRIMKRI Sehingga konstitusi memiliki direct effect secara individual dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapanSehingga konstitusi memiliki direct effect secara individual dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan

juris Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Budgeter dalam Pengujian Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025More at 2025

MKRIMKRI Penulis mengutip pernyataan Mahfud MD, Ketua MK, dalam Putusan No. 138/PUU‑VII/2009 bahwa tidak boleh ada peraturan perundang‑undangan yang berpotensiPenulis mengutip pernyataan Mahfud MD, Ketua MK, dalam Putusan No. 138/PUU‑VII/2009 bahwa tidak boleh ada peraturan perundang‑undangan yang berpotensi

juris Efektivitas Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bekasi 2025More at 2025

UIDUID Faktor ekonomi dan komunikasi menjadi penghambat penerapan sanksi, yang dapat diatasi melalui peningkatan sosialisasi dan mekanisme hukum normatif/non-normatif.Faktor ekonomi dan komunikasi menjadi penghambat penerapan sanksi, yang dapat diatasi melalui peningkatan sosialisasi dan mekanisme hukum normatif/non-normatif.

Useful /

juris Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada 2025More at 2025

MKRIMKRI Sementara aspek lain yang dinilai sebagai batasan untuk menghasilkan pejabat politik yang profesional dan tidak cacat moral tidak boleh lagi diadopsi sebagaiSementara aspek lain yang dinilai sebagai batasan untuk menghasilkan pejabat politik yang profesional dan tidak cacat moral tidak boleh lagi diadopsi sebagai

juris Aspek Hukum Pengaturan Penyertaan Modal Negara Kepada Lembaga Keuangan Internasional 2025More at 2025

UIDUID Kontribusi yang diberikan kepada Lembaga Keuangan Internasional dilakukan dalam bentuk penyertaan modal negara. Permasalahan yang dihadapi adalah penyertaanKontribusi yang diberikan kepada Lembaga Keuangan Internasional dilakukan dalam bentuk penyertaan modal negara. Permasalahan yang dihadapi adalah penyertaan

juris Implementasi model quantum teaching realitic QTR untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan media sampah 2022More at 2022

MAHADEWAMAHADEWA Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran QTR dengan media sampah pada materi peluang berhasil dan mendapatkan hasil yang memuaskan.Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran QTR dengan media sampah pada materi peluang berhasil dan mendapatkan hasil yang memuaskan.

juris Pengembangan instrumen penilaian tematik berbasis HOTS untuk peserta didik kelas IV sekolah dasar 2022More at 2022

MAHADEWAMAHADEWA Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan, dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) potensi masalah, (2) perencanaan, (3) desainJenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan, dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) potensi masalah, (2) perencanaan, (3) desain

ads-block-test