MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiTulisan ini membahas mengenai penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara terdapat dua hal penting yang harus dieksplorasi, yaitu konsepsi lembaga negara dan kewenangan konstitusional. Pengelompokan lembaga negara berdasarkan landasan yuridis pembentukannya mencakup lembaga yang dibentuk berdasarkan Keppres, UU, dan UUD. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 menggunakan penafsiran gramatika untuk menentukan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
Penentuan lembaga negara harus mempertimbangkan penyebutan eksplisit nama atau fungsi dalam UUD 1945 serta pengaturan dalam peraturan lebih rendah.Mahkamah Konstitusi perlu menerapkan penafsiran yang lebih luas untuk menyesuaikan dengan dinamika ketatanegaraan.Revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk mengakomodasi perubahan dan penambahan lembaga negara dalam sengketa kewenangan.
Penelitian pertama dapat mengkaji penerapan metode penafsiran konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, terutama untuk lembaga non-struktural yang tidak secara eksplisit disebut dalam UUD 1945. Penelitian kedua perlu mengevaluasi peran lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU atau Keppres dalam sistem checks and balances, serta implikasinya terhadap stabilitas pemerintahan. Penelitian ketiga dapat menganalisis dampak dinamika perubahan konstitusi terhadap kewenangan lembaga negara, termasuk perlunya mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
| File size | 391.52 KB |
| Pages | 21 |
| DMCA | Report |
Related /
UMIUMI Kebinekaan dalam realitas masyarakat Indonesia harus terus dikembangkan agar setiap anggota masyarakat berani dalam perbedaan walaupun tetap satu. RealitasKebinekaan dalam realitas masyarakat Indonesia harus terus dikembangkan agar setiap anggota masyarakat berani dalam perbedaan walaupun tetap satu. Realitas
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Kajian ini menyoroti pentingnya sinergi di antara ketiga lembaga negara tersebut sebagai elemen kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, akuntabel,Kajian ini menyoroti pentingnya sinergi di antara ketiga lembaga negara tersebut sebagai elemen kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, akuntabel,
MKRIMKRI Putusan ini bermula dari permohonan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam pemberdayaan politik perempuan. Dasar permohonan ini adalah Undang-UndangPutusan ini bermula dari permohonan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam pemberdayaan politik perempuan. Dasar permohonan ini adalah Undang-Undang
MKRIMKRI Putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan penjelasan tersebut, membuka peluang lebih luas bagi pihak yang tidak puas untuk mengajukan pembatalan putusanPutusan Mahkamah Konstitusi membatalkan penjelasan tersebut, membuka peluang lebih luas bagi pihak yang tidak puas untuk mengajukan pembatalan putusan
APPIHIAPPIHI Amandemen dipahami sebagai penyesuaian norma konstitusi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan identitas dasar negara. BerbedaAmandemen dipahami sebagai penyesuaian norma konstitusi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan identitas dasar negara. Berbeda
MKRIMKRI Hal ini terjadi karena terdapat perkembangan pemikiran dalam penerapan metode penafsiran original intent. Penelitian ini membahas mengenai perkembanganHal ini terjadi karena terdapat perkembangan pemikiran dalam penerapan metode penafsiran original intent. Penelitian ini membahas mengenai perkembangan
MKRIMKRI Pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akan berakibat fatal, dari potensi terjadinya reduksi fungsi lembaga Mahkamah Konstitusi hingga terjadinyaPembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akan berakibat fatal, dari potensi terjadinya reduksi fungsi lembaga Mahkamah Konstitusi hingga terjadinya
MKRIMKRI Untuk mendukung argumen ini maka asas praduga konstitusional seharusnya tidak berlaku bagi Mahkamah Agung. Tulisan ini menegaskan pentingnya kolaborasiUntuk mendukung argumen ini maka asas praduga konstitusional seharusnya tidak berlaku bagi Mahkamah Agung. Tulisan ini menegaskan pentingnya kolaborasi
Useful /
UMGUMG Keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada peran guru sebagai model (uswah hasanah) yang secara konsisten menampilkan akhlak Islami, sehingga nilai-nilaiKeberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada peran guru sebagai model (uswah hasanah) yang secara konsisten menampilkan akhlak Islami, sehingga nilai-nilai
MKRIMKRI Namun permasalahannya ketika pertambangan mineral dan batubara berada pada tanah ulayat masyarakat hukum adat, prinsip hukum sebagaimana dimaksud belumNamun permasalahannya ketika pertambangan mineral dan batubara berada pada tanah ulayat masyarakat hukum adat, prinsip hukum sebagaimana dimaksud belum
MKRIMKRI Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan putusan dengan menggunakan upaya paksa administratif dan perdataUndang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan putusan dengan menggunakan upaya paksa administratif dan perdata
MKRIMKRI Mahkamah dalam pertimbangan putusannya telah berhasil mengelaborasikan kepentingan hukum dengan metode penafsiran yang tepat sehingga menghasilkan terobosanMahkamah dalam pertimbangan putusannya telah berhasil mengelaborasikan kepentingan hukum dengan metode penafsiran yang tepat sehingga menghasilkan terobosan